Blog

Jbnews.id – Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara penghormatan dan persemayaman Menteri Pertahanan (Menhan) periode 2014-2019, Ryamizard Ryacudu, di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026) pagi. Kehadiran Prabowo menjadi momen puncak dalam rangkaian penghormatan negara bagi almarhum yang dikenal sebagai tokoh militer dan negarawan.

Berdasarkan pantauan Jbnews.id, Prabowo bersama rombongan tiba di Kantor Kemhan pada pukul 08.28 WIB. Ia tampak turun dari kendaraan Maung MV3 Garuda dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam. Setibanya di lokasi, Presiden langsung memasuki gedung Kemhan untuk mengikuti prosesi upacara. Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Sejumlah tokoh penting lainnya juga telah hadir lebih awal. Mantan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tampak sudah tiba di Kemhan sebelum kedatangan Presiden. Kehadiran para petinggi negara ini menandakan tingginya penghormatan negara terhadap jasa dan pengabdian Ryamizard Ryacudu.

Presiden Prabowo meninggalkan lokasi upacara pada pukul 09.30 WIB. Ia dijadwalkan untuk menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila. Sementara itu, jenazah Ryamizard telah tiba di Kemhan lebih awal, yaitu pada pukul 07.35 WIB, diangkut menggunakan mobil jenazah Mabes TNI. Sejumlah anggota keluarga tampak mendampingi jenazah almarhum di dalam mobil.

Prosesi penghormatan di Kemhan merupakan bagian dari rangkaian persemayaman sebelum pemakaman. Jasad Ryamizard rencananya akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa upacara pemakaman militer akan dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB.

“Dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di TMP Kalibata sebagai penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia,” ujar Brigjen Rico dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026). Ia menambahkan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin akan memimpin langsung upacara pemakaman tersebut.

Ryamizard Ryacudu merupakan tokoh penting dalam sejarah pertahanan Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Sebelumnya, ia dikenal sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada tahun 2002 hingga 2005. Dedikasinya di bidang pertahanan dan militer menjadikannya sosok yang dihormati, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam upacara penghormatan ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Prabowo, yang juga berlatar belakang militer dan kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode sebelumnya (2019-2024), menunjukkan solidaritas dan penghormatan terhadap seorang senior dan rekan sejawat di bidang pertahanan. Momen ini juga menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan negarawan bangsa.

Prosesi pemakaman militer di TMP Kalibata akan menjadi penghormatan terakhir bagi Ryamizard. TMP Kalibata sendiri merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi banyak pahlawan nasional dan tokoh penting negara. Upacara yang dipimpin langsung oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ini diharapkan berlangsung khidmat dan lancar, sebagai bentuk penghargaan tertinggi negara atas pengabdian almarhum.

Masyarakat Indonesia turut berduka cita atas kepergian Ryamizard Ryacudu. Sosoknya dikenal sebagai pribadi yang tegas, disiplin, dan memiliki komitmen tinggi terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama menjabat sebagai Menhan, ia fokus pada modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan memperkuat postur pertahanan negara. Warisan pemikiran dan dedikasinya akan terus dikenang oleh bangsa Indonesia.

Jbnews.id – Fase pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 resmi dimulai hari ini, Senin (1/6), dengan kedatangan gelombang pertama di sejumlah bandara utama Tanah Air, termasuk Soekarno-Hatta, Surabaya, dan Batam.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan proses pemulangan berjalan sesuai jadwal setelah Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melepas langsung kepulangan perdana jemaah di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Minggu (31/5) malam waktu setempat. Pelepasan ini menandai berakhirnya rangkaian ibadah yang telah berlangsung selama 40 hari di Tanah Suci.

“Setelah perjalanan 40 hari dengan berbagai dinamikanya, Alhamdulillah malam ini bapak dan ibu sekalian sudah bersiap kembali ke Tanah Air,” ujar Menhaj dalam keterangan resmi yang dikutip dari CNN Indonesia.

Kedatangan Perdana dan Data Debarksi

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Heru Karyadi, mengungkapkan sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke Indonesia melalui bandara tersebut mulai 1 hingga 30 Juni 2026. Fase pemulangan perdana di Soetta dipusatkan di Terminal 2F dengan kedatangan kloter pertama dari Jeddah.

Dua debarkasi yang memulai fase ini adalah Pondok Gede dan Bekasi dengan total 836 orang jemaah. “Kami memastikan seluruh aspek pelayanan, mulai dari kesiapan fasilitas, pengaturan alur kedatangan, dukungan personel operasional, hingga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, telah dipersiapkan secara optimal,” jelas Heru.

Proses kedatangan di Soetta telah dirancang dengan alur khusus. Seluruh jemaah akan melalui Terminal 2F yang dilengkapi fasilitas pendukung, seperti area kedatangan, sistem penanganan bagasi, pos kesehatan, dan pengaturan bus pengangkut menuju debarkasi masing-masing.

Sebelumnya, Kemenhaj telah memastikan seluruh jemaah haji Indonesia ditempatkan di Markaziyah Madinah selama menjalani prosesi ibadah. Persiapan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

Pelepasan Kloter Perdana di Jeddah

Momen pelepasan di Jeddah berlangsung khidmat. Menhaj menyambangi jemaah kloter SUB-01, berdialog, dan menyalami sejumlah jemaah yang bersiap kembali. Ia juga mengalungkan syal secara simbolis kepada perwakilan jemaah, yang disambut antusiasme tinggi. Beberapa jemaah tampak berfoto bersama sebelum memasuki area keberangkatan.

Kemenhaj menegaskan bahwa seluruh proses pemulangan akan terus dikawal agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga kenyamanan jemaah hingga tiba di kampung halaman.

Bagi calon jemaah yang masih menunggu giliran, persiapan seperti manasik haji menjadi krusial. Sebanyak 300 calon haji Tangsel telah mengikuti bimbingan sebelum keberangkatan. Langkah ini penting untuk memastikan pemahaman ritual ibadah.

Fase pemulangan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya koordinasi logistik yang matang. Sementara itu, jadwal kedatangan di bandara lain seperti Surabaya dan Batam juga berjalan sesuai rencana, dengan pengaturan debarkasi yang telah ditetapkan sejak awal musim haji.

Pemerintah melalui Kemenhaj dan otoritas bandara berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses pemulangan hingga 30 Juni 2026. Jemaah diimbau untuk mengikuti arahan petugas dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan demi kelancaran perjalanan.

Jbnews.id – Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, menangis saat mengenang jasa Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu yang meninggal dunia di usia 76 tahun di RSPAD Gatot Soebroto, Minggu (31/5/2026). Dalam pernyataan resmi di Jakarta, Megawati menyampaikan duka mendalam atas kepergian sahabatnya yang juga mantan Menteri Pertahanan RI (2014-2019) tersebut.

“Pak Ryamizard adalah sosok prajurit negarawan. Beliau teguh pada prinsip, memiliki dedikasi yang tinggi, dan menunjukkan komitmen yang tidak pernah surut kepada negara,” ujar Megawati, Minggu malam.

Data Angle menjadi fokus utama berita ini. Momen paling membekas bagi Megawati terjadi saat penanganan bencana di Aceh. Ketika menjabat sebagai Presiden, Megawati melihat kebutuhan mendesak akan jembatan darurat untuk menghubungkan wilayah yang terputus akibat bencana. Ia langsung menghubungi Ryamizard yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

“Saya masih ingat ketika pulang dari Aceh dan melihat kebutuhan mendesak akan jembatan Bailey. Saya kemudian menelepon Pak Ryamizard. Dengan sigap beliau langsung membantu dengan mengerahkan batalyon Zeni untuk memasang jembatan darurat tersebut sehingga akses masyarakat dapat segera pulih,” kenang Megawati.

Tindakan cepat itu, menurut Megawati, mencerminkan karakter Ryamizard sebagai prajurit sejati yang selalu hadir untuk rakyat dan tidak pernah ragu memberikan bantuan ketika bangsa menghadapi kesulitan. Perhatian Ryamizard tidak berhenti setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

Ryamizard Ryacudu meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto karena sakit. Ia mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2014-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai KSAD pada era pemerintahan Megawati.

“Selamat jalan, temanku. Terima kasih atas persahabatan, pengabdian, dan jasa-jasamu bagi Indonesia,” pungkas Megawati sambil terisak penuh haru.

Kepergian Ryamizard Ryacudu meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi mereka yang pernah bekerja sama dan mengenal langsung sosok prajurit negarawan tersebut.

Jbnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, terkait kasus dugaan suap yang melibatkan perusahaan jasa kepabeanan, PT Blueray Cargo. Desakan ini muncul setelah nama Djaka disebut dalam surat dakwaan di persidangan, namun hingga kini belum ada tindakan pemeriksaan dari lembaga antirasuah tersebut.

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, menyoroti kelambanan KPK dalam menindaklanjuti fakta persidangan. Menurutnya, pencantuman nama Djaka dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan indikasi kuat yang seharusnya segera direspons dengan pemanggilan dan pemeriksaan.

“Kalau sampai seseorang sudah disebut dalam surat dakwaan, kita perlu bertanya pada KPK, apakah yang bersangkutan sudah pernah dipanggil atau tidak,” ujar Yenti kepada wartawan, Minggu (31/5). Ia menegaskan bahwa penyebutan nama tersebut bukanlah hal yang tiba-tiba, melainkan berdasarkan dokumen hukum yang telah disusun secara saksama oleh jaksa.

Yenti mengaku heran dengan sikap KPK yang seolah mendiamkan fakta tersebut. Ia mempertanyakan apakah KPK sudah pernah memanggil Djaka sebagai saksi dalam perkara ini. “Nama itu muncul bukan tiba-tiba, melainkan berdasarkan dokumen dakwaan. Tapi mengapa kok didiamkan begitu saja? Kenapa begitu? Pernah tidak dipanggil sebagai saksi,” tuturnya.

Desakan ini semakin menguat setelah dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (20/5), terungkap adanya amplop berisi 213.600 dolar Singapura. Amplop tersebut memiliki kode Sales 2-1 DIR, yang oleh Jaksa KPK disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan pejabat tinggi di Ditjen Bea Cukai. Mereka adalah mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Ditjen Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono; Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea dan Cukai, Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; Pegawai Ditjen Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo; Pemilik PT Blueray, John Field; dan Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan.

Yenti menilai, dengan terungkapnya bukti seperti catatan penyerahan suap dan amplop di persidangan, sudah sangat mendesak bagi KPK untuk memeriksa Djaka. Bahkan, ia berpendapat pemeriksaan seharusnya dilakukan sejak awal karena namanya sudah tercantum dalam surat dakwaan.

Di sisi lain, Yenti juga mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Ia menilai Kementerian Keuangan memiliki bagian hukum sendiri yang bisa bertindak. “Harusnya, jika memang Purbaya mau bersih-bersih, Djaka bisa diberhentikan dulu atau di-non-job-kan,” tegasnya.

Menurut Yenti, tidak layak seorang pimpinan yang sudah disebut dalam kasus korupsi tetap menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini, kata dia, menciptakan preseden buruk dan tidak baik bagi institusi. “Baik Dirjen maupun Menteri Keuangan harus mengambil langkah agar yang bersangkutan non-aktif dulu. Dan KPK-nya harus bersambut; sudah dibacakan di surat dakwaan, kok diperiksa saja tidak? Diapakan saja selama ini,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan oknum pejabat tinggi di instansi yang mengelola penerimaan negara. Dugaan suap dan gratifikasi dalam proses importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai dinilai sangat serius dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

KPK sendiri sebelumnya telah bergerak dengan menetapkan enam tersangka dan menyita sejumlah aset. Dalam perkembangan lain, lembaga antirasuah itu juga menyita Rp2 miliar dari safe deposit box milik eks Direktur Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Rizal.

Pakar hukum menilai bahwa pola korupsi yang melibatkan pejabat eselon satu ini menunjukkan adanya celah pengawasan yang lemah. Publik kini menanti langkah konkret KPK untuk memeriksa Djaka Budi Utama, sekaligus membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Langkah KPK selanjutnya akan menjadi ujian kredibilitas lembaga tersebut di mata publik.