staging.jbnews.id

Blog

  • DPRD Tangerang Siap Dukung RSUD Benda Naik Kelas Jadi RS Tipe C

    DPRD Tangerang Siap Dukung RSUD Benda Naik Kelas Jadi RS Tipe C

    Jbnews.id – DPRD Kota Tangerang, Banten, menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh peningkatan peralatan medis di RSUD Benda. Dukungan ini bertujuan agar status rumah sakit tersebut naik dari kelas D menjadi Rumah Sakit (RS) Tipe C.

    Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, menegaskan komitmen lembaganya dalam meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat. “Kami DPRD siap dukung dalam meningkatkan kebutuhan peralatan medis dan fasilitas lainnya. Karena kami yakin, dengan keberadaan rumah sakit ini masyarakat akan semakin terlayani. Secara jumlah kamar maupun fasilitas lainnya akan terus kita tingkatkan,” kata Rusdi Alam dalam keterangannya di Tangerang, Sabtu (30/5/2026).

    Pernyataan tersebut menegaskan fokus DPRD pada aspek pelayanan dan infrastruktur kesehatan dasar. Langkah ini dinilai krusial mengingat RSUD Benda telah beroperasi selama 16 bulan dan melayani ribuan pasien. Data dari Dinas Kesehatan menunjukkan rumah sakit tersebut telah melayani total 6.409 pasien dengan 61 tempat tidur perawatan.

    Tantangan Pengembangan Lahan dan Relokasi

    Rusdi Alam juga mengungkapkan adanya tantangan terkait pengembangan lahan rumah sakit. Hal ini membutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk kemungkinan relokasi fasilitas pendidikan di sekitar kawasan tersebut. “Salah satu tantangannya adalah kebutuhan relokasi sekolah karena keterbatasan lahan. Tetapi nanti akan kita kaji terlebih dahulu seperti apa alternatif terbaiknya, tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” tambahnya.

    Persoalan lahan menjadi krusial dalam rencana ekspansi RSUD Benda. Keterbatasan ini mengharuskan pemerintah kota untuk mencari solusi inovatif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Kajian mendalam akan dilakukan untuk memastikan setiap langkah pengembangan sesuai dengan regulasi dan anggaran yang tersedia.

    Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tangerang, Syamsuri, menambahkan bahwa pengawasan terhadap pengembangan rumah sakit akan dilakukan secara ketat. “Pengawasan terhadap pengembangan rumah sakit dari sisi fisik bangunan, pelayanan, kelengkapan tenaga kesehatan, hingga keberadaan dokter spesialis akan terus dilakukan agar semakin optimal pelayanan yang diberikan dan mampu menaikan status menjadi RS Tipe C,” ujarnya.

    Syamsuri menekankan bahwa peningkatan status menjadi RS Tipe C bukan hanya soal fisik bangunan. Ketersediaan tenaga kesehatan spesialis menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. DPRD akan mengawal proses ini untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi.

    Layanan BPJS Kesehatan di RSUD Benda

    Direktur RSUD Benda Kota Tangerang, dr. Suhendra, mengungkapkan bahwa saat ini ada tujuh poli rawat jalan yang sudah melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Ketujuh layanan itu meliputi Poli Bedah, Penyakit Dalam, Anak, Kebidanan, Bedah Mulut, Konservasi Gigi, hingga Poli Paru.

    “Untuk bedah mulut memang belum bekerja sama dengan BPJS. Namun masyarakat tetap bisa mengakses layanan tersebut secara umum atau pribadi,” ungkap dr. Suhendra. Ia menjelaskan bahwa satu poli belum bekerja sama karena saat proses kredensial, dokter spesialis untuk layanan tersebut belum tersedia.

    Hadirnya layanan BPJS Kesehatan di RSUD Benda merupakan langkah signifikan dalam perluasan akses kesehatan. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menuturkan bahwa kerja sama dengan BPJS Kesehatan ini merupakan komitmen Pemkot Tangerang dalam menjalankan program JKN-KIS.

    RSUD Benda sendiri termasuk RS kategori tipe D dan telah beroperasi selama 16 bulan sejak Desember 2024. Meski diresmikan setahun sebelumnya, rumah sakit ini terus berbenah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan. Dengan total 61 tempat tidur perawatan, RSUD Benda telah melayani 6.409 pasien, di antaranya 2.132 pasien rawat inap.

    Langkah DPRD ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan program kesehatan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat mempercepat realisasi peningkatan status rumah sakit.

    Baca Juga:

    Komitmen DPRD Kota Tangerang ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan dukungan penuh dari legislatif, proses peningkatan status RSUD Benda diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai target. Hal ini juga sejalan dengan upaya mendorong ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat.

    Ke depannya, DPRD akan terus mengawal proses pengembangan RSUD Benda, baik dari sisi anggaran, fisik bangunan, maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan peningkatan status berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Tangerang.

  • Wagub Banten: Ngadu Bedug Harus Lestari di Tengah Modernisasi

    Wagub Banten: Ngadu Bedug Harus Lestari di Tengah Modernisasi

    Jbnews.id – Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan tradisi Ngadu Bedug sebagai identitas budaya masyarakat Pandeglang harus dilestarikan di tengah arus modernisasi. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Gebrag Ngadu Bedug 2026 di Alun-alun Pandeglang, Jumat (29/5/2026), yang dihadiri ribuan warga.

    Acara budaya yang berlangsung pada 29–31 Mei 2026 ini kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) selama dua tahun berturut-turut. Mengusung tema “Tang Ting Tung Dong, Warna Bunyi dalam Jerami”, gelaran ini menjadi ajang pertemuan para komposer nusantara, seniman, komunitas budaya, dan pelaku ekonomi kreatif.

    Dimyati mengapresiasi sanggar seni dan Kampung Bedug yang konsisten menjaga tradisi budaya di Pandeglang. Menurutnya, tradisi ini merupakan simbol identitas daerah yang dikenal sebagai wilayah religius, daerah seribu ulama dan sejuta santri. “Kalau tidak kita pertahankan, identitas kita bisa hilang. Bedug adalah salah satu identitas budaya yang harus terus kita jaga,” ujarnya.

    Ia menilai tantangan pelestarian budaya semakin besar seiring perkembangan zaman. Karena itu, tradisi Ngadu Bedug harus terus diwariskan kepada generasi muda. Dimyati juga menyebut keberhasilan Gebrag Ngadu Bedug kembali masuk KEN sebagai prestasi penting bagi Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. “Karena sudah masuk KEN, event ini tidak boleh berhenti. Harus terus dilaksanakan dan dikembangkan setiap tahun,” tegasnya.

    Ketua Asosiasi Seniman Bedug Kabupaten Pandeglang, Endang Suhendar, mengatakan Gebrag Ngadu Bedug lahir dari tradisi masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Menurutnya, bedug bukan sekadar alat musik, melainkan media komunikasi dan bagian dari kehidupan sosial masyarakat Pandeglang. “Bedug bukan sekadar alat bunyi. Ia adalah bahasa kampung yang diwariskan lintas generasi,” katanya.

    Sebanyak 20 Kampung Bedug dari berbagai wilayah di Pandeglang turut berpartisipasi dalam ajang ini. Selain sebagai sarana pelestarian budaya, kegiatan tersebut juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pergerakan UMKM, perdagangan, ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata lokal.

    Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pembukaan acara. Salah satunya Mardatillah Nabila (16), pelajar asal Kadulisung, yang datang bersama teman-temannya setelah mengetahui informasi melalui media sosial. “Ingin tahu budaya kita. Awalnya tahu di media sosial, akhirnya penasaran jadi datang nonton. Jadi nambah ilmu pengetahuan juga,” kata Nabila.

    Semangat menjaga tradisi juga ditunjukkan peserta dari Kampung Cilaja. Koordinator kelompok, Mustori (40), mengatakan persiapan menghadapi Gebrag Ngadu Bedug 2026 dilakukan jauh hari melalui latihan rutin yang diperpadat menjelang perlombaan. “Persiapan yang padat sekitar satu bulan. Sebelumnya kami latihan rutin seminggu sekali, lalu menjelang event latihan hampir setiap hari,” ujarnya.

    Baca Juga:

    Menurut Mustori, tradisi bedug di Kampung Cilaja awalnya digunakan untuk kegiatan keagamaan di masjid, terutama saat Ramadan dan malam takbiran, sebelum berkembang menjadi kesenian budaya masyarakat. “Awalnya bedug digunakan untuk kegiatan keagamaan, sekarang berkembang menjadi kesenian dan kebudayaan masyarakat,” katanya.

    Saat ini kelompok bedug Kampung Cilaja diperkuat sekitar 35 personel yang terdiri dari 20 perempuan dan 15 laki-laki. Regenerasi terus dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok usia. Mustori juga mengungkapkan tingginya dukungan masyarakat. “Dukungan masyarakat luar biasa. Dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai remaja dan anak-anak sangat antusias,” tuturnya.

    Ia mengaku bangga atas capaian Kampung Cilaja yang berhasil meraih Juara I Gebrag Ngadu Bedug 2025. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus berlatih dan mempertahankan warisan budaya leluhur. “Alhamdulillah, tahun 2025 Kampung Cilaja meraih Juara 1. Prestasi itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus berlatih dan mempertahankan tradisi bedug sebagai warisan budaya masyarakat,” ujar Mustori.

    Sebagai informasi, Kabupaten Pandeglang juga terus mengembangkan infrastruktur dan pelayanan publik. Salah satunya, dua pejabat Pandeglang baru saja purna tugas dan mendapat apresiasi dari Bupati. Selain itu, pembangunan jalan desa sepanjang 1,3 km di Pandeglang telah rampung dengan biaya Rp3,84 miliar, yang diharapkan dapat mendukung aksesibilitas dan perekonomian lokal.

    Pembukaan Gebrag Ngadu Bedug 2026 turut dihadiri Komisaris Utama Indonesia Tourism Development Corporation Irna Narulita, Asisten Deputi Pemasaran KEN Kementerian Pariwisata Erwita Dianti, serta Bupati Pandeglang Dewi Setiani. Selama tiga hari pelaksanaan, dentuman bedug dari berbagai kampung di Pandeglang akan terus menggema sebagai simbol bahwa tradisi warisan leluhur tersebut tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah masyarakat modern.

  • Pembatasan Kendaraan ODOL di Tol Mulai 1 Juni 2026

    Pembatasan Kendaraan ODOL di Tol Mulai 1 Juni 2026

    Jbnews.id – Gubernur Banten, Andra Soni, menggelar rapat koordinasi dengan pengelola jalan tol dan instansi terkait untuk membahas keluhan masyarakat pengguna Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak. Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Banten, Kota Tangerang Selatan, pada Selasa (26/5/2026) itu menghasilkan sejumlah poin penting, termasuk kesiapan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) mulai 1 Juni 2026.

    Meskipun pengelolaan jalan tol bukan merupakan kewenangan langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Andra Soni menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dikeluhkan warga. Hal ini disampaikan dalam siaran pers Biro Adpim Pemprov Banten yang diterima pada Jumat (29/5/2026).

    Fokus pada Peningkatan Pelayanan Jalan Tol

    Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, serta Badan Usaha Jalan Tol Jasa Marga dan Astra Infra Toll Road (Tangerang-Merak). Selain itu, turut hadir perwakilan Polda Banten, Polda Metro Jaya, Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Bitung, Induk PJR Serang, dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi jalan tol Jakarta-Merak.

    Andra Soni mengungkapkan bahwa beberapa persoalan utama yang menjadi sorotan masyarakat dibahas secara mendalam. Mulai dari parkir liar di bahu jalan tol, kendaraan besar yang melintas di jalur kanan, hingga kondisi jalan dan penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL).

    Menurutnya, koordinasi lintas sektor ini sangat diperlukan agar pelayanan jalan tol yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Banten dapat berjalan lebih optimal.

    “Ada beberapa isu yang kita bahas yang lahir atas keluhan masyarakat. Pertama, kaitan dengan parkir di bahu jalan dan kemudian juga pergerakan kendaraan besar yang berada di jalur kanan. Nah ini kita koordinasikan,” ungkap Andra Soni.

    Rapat tersebut juga membahas percepatan perbaikan jalan tol di sejumlah titik yang mengalami kerusakan maupun gangguan pelayanan lainnya. “Kemudian juga mengkoordinasikan perbaikan-perbaikan jalan tol dengan kondisi saat ini dan Alhamdulillah tadi dalam Rakor semua kita bahas, termasuk juga ODOL dan sebagainya,” imbuhnya.

    “Pembahasan ini nanti kita tindak lanjuti bersama-sama. Sehingga urusan tol, walaupun bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, tapi tetap menjadi perhatian kita karena digunakan oleh masyarakat Banten,” jelasnya.

    Kebijakan Pembatasan ODOL Mulai Berlaku

    Sementara itu, Kepala BPJT Wilan Oktavian mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan pembatasan kendaraan ODOL di jalan tol. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju target zero ODOL pada Januari 2027.

    Penerapan kebijakan tersebut, menurut Wilan, juga perlu memperhatikan dan berkoordinasi dengan pengelola jalan nasional maupun pemerintah daerah. “Jadi persiapan untuk zero ODOL di Januari 2027 itu harusnya dari sekarang mulai ditertibkan,” ujar Wilan.

    Selain itu, BPJT bersama badan usaha jalan tol terus mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) melalui berbagai program. Program tersebut mencakup perbaikan jalan secara masif, penanganan genangan banjir, pengaturan antrean gerbang tol, hingga penertiban parkir liar di bahu jalan.

    Baca Juga:

    Wilan juga menyebutkan bahwa saat ini terdapat sedikitnya 11 titik crossing drainase yang sedang dikaji oleh Astra Infra Toll Road untuk dilakukan pelebaran. Langkah ini diambil guna mengantisipasi banjir saat curah hujan tinggi. “Kita fokus memang bagaimana supaya jalan tol itu kondisi jalannya memenuhi SPM,” katanya.

    Kebijakan pembatasan ODOL ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol. Pelanggaran terkait dimensi dan muatan kendaraan selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas.

    Dengan penerapan yang ketat, pemerintah optimistis target zero ODOL pada Januari 2027 dapat tercapai. Hal ini akan berdampak positif pada umur pemakaian jalan tol dan efisiensi distribusi logistik secara keseluruhan.

    Pemprov Banten berkomitmen untuk terus mendukung upaya ini melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik di sektor infrastruktur.

  • Realisasi Penerimaan Bea Cukai Banten Capai Rp4,55 Triliun hingga April 2026

    Realisasi Penerimaan Bea Cukai Banten Capai Rp4,55 Triliun hingga April 2026

    Jbnews.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Banten mencatat realisasi penerimaan sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp4,55 triliun hingga 30 April 2026. Capaian ini setara dengan 26,32 persen dari target tahunan APBN 2025 yang sebesar Rp17,29 triliun.

    Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kemenkeu Banten, Muhammad Hakim Satria, menyampaikan bahwa realisasi penerimaan cukai hingga April 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya. “Hal ini didorong oleh kenaikan target yang cukup signifikan di tahun 2026,” ujar Hakim dalam keterangannya di Serang, Jumat (29/5/2026).

    Ia merinci, total penerimaan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yaitu Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Bea Masuk menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai Rp3,38 triliun. Angka ini dicapai meskipun terjadi penurunan importasi pada sejumlah komoditas seperti kimia dasar organik, biji kakao, makanan olahan lainnya, kapal laut, dan tembaga.

    Sementara itu, sektor Cukai menyumbang penerimaan sebesar Rp1,15 triliun. Peningkatan ini terutama ditopang oleh kinerja positif dari cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan hasil tembakau. Adapun Bea Keluar tercatat menyumbang Rp10,88 miliar. Penerimaan di sektor ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunannya di pasar global.

    Selain memaparkan penerimaan, Hakim juga menjelaskan kondisi neraca perdagangan Provinsi Banten pada April 2026. Nilai ekspor pada periode tersebut tercatat sebesar 1,21 miliar dolar AS, sementara nilai impor mencapai 4,37 miliar dolar AS. Pelemahan nilai ekspor terjadi pada komoditas barang perhiasan, barang berharga, pesawat udara, dan mesin khusus. Sebaliknya, tren kenaikan impor didominasi oleh komoditas penunjang aktivitas harian dan industri, seperti hasil minyak, komputer, serta peralatan komunikasi.

    Baca Juga:

    Realisasi penerimaan yang positif ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Banten tetap dinamis. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, termasuk di sektor kepabeanan, terus dioptimalkan untuk mencapai target APBN. Ke depan, DJBC Banten akan terus memantau pergerakan harga komoditas global dan volume perdagangan internasional guna menjaga stabilitas penerimaan negara.

  • Kebakaran Pondok Cabe Ilir Hanguskan Lapak Kayu Jati, Rugi Rp500 Juta

    Kebakaran Pondok Cabe Ilir Hanguskan Lapak Kayu Jati, Rugi Rp500 Juta

    Jbnews.id – Sebuah lapak kayu jati di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, ludes terbakar pada Jumat (29/5/2026) pagi. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 09.30 WIB itu mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai Rp500 juta.

    Peristiwa kebakaran ini diketahui oleh warga sekitar yang melihat kepulan asap tebal dari lokasi lapak. Petugas pemadam kebakaran dari Kota Tangerang Selatan diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Api baru berhasil dipadamkan setelah kurang lebih dua jam proses pemadaman.

    “Api cepat membesar karena material kayu yang mudah terbakar. Kami berusaha maksimal agar api tidak merambat ke pemukiman warga,” ujar salah satu petugas pemadam di lokasi kejadian.

    Pemilik lapak, yang enggan disebutkan namanya, mengaku syok atas kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa sebagian besar stok kayu jati siap jual hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materiil diperkirakan mencapai angka fantastis.

    “Total kerugian sementara kami hitung sekitar Rp500 juta. Ini termasuk stok kayu dan beberapa peralatan,” jelasnya.

    Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Namun, dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik di bagian belakang lapak. Polisi telah memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk proses investigasi lebih lanjut.

    Dalam situasi darurat seperti ini, koordinasi antar lembaga sangat penting. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana proses organisasi olahraga seperti pendaftaran calon ketua KONI Kabupaten Serang dibuka 28 April yang memerlukan koordinasi matang.

    Insiden kebakaran ini mengingatkan kita pada pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sama halnya dengan persiapan ibadah haji, di mana seluruh jemaah haji RI ditempatkan di Markaziyah Madinah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan.

    Baca Juga:

    Proses investigasi masih terus berlangsung. Pihak kepolisian setempat telah memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mereka berharap dapat segera mengungkap penyebab pasti kebakaran yang meludeskan lapak kayu jati tersebut.

    Sementara itu, warga sekitar diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di musim kemarau seperti saat ini. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan pendampingan bagi para korban kebakaran.

    Kepala Desa Pondok Cabe Ilir menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa pemilik lapak. Ia berjanji akan mengupayakan bantuan bagi para korban melalui dana darurat desa.

    “Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Semoga pemilik lapak diberikan ketabahan,” ujarnya.

    Peristiwa kebakaran lapak kayu jati ini menjadi pengingat bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk selalu memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan tempat usahanya. Pemasangan instalasi listrik yang sesuai standar mutlak diperlukan.

  • Bupati Pandeglang Apresiasi Dedikasi Dua Pejabat yang Purna Tugas

    Bupati Pandeglang Apresiasi Dedikasi Dua Pejabat yang Purna Tugas

    Jbnews.id – Bupati Pandeglang, Irna Narulita, memberikan apresiasi tinggi kepada dua pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang akan segera memasuki masa purna tugas pada tahun 2026. Kedua pejabat tersebut dinilai memiliki dedikasi luar biasa selama mengabdi.

    Kedua pejabat yang dimaksud adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Drs. H. Taufik Hidayat, M.Si., dan Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. Yusuf Supriyadi, M.Si. Keduanya akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat setelah bertahun-tahun mengabdi untuk daerah.

    “Keduanya adalah pejabat yang berdedikasi tinggi. Selama bertugas, mereka telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Pandeglang. Saya mewakili seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar Bupati Irna dalam sebuah kesempatan di Pendopo Bupati Pandeglang, Sabtu (30/5/2026).

    Peran Strategis Kedua Pejabat

    Selama menjabat, Taufik Hidayat dan Yusuf Supriyadi dikenal sebagai figur yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan. Taufik Hidayat sebagai Sekda memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pandeglang, sementara Yusuf Supriyadi bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

    “Pak Taufik dan Pak Yusuf adalah motor penggerak birokrasi kita. Tanpa mereka, banyak program strategis yang mungkin tidak akan berjalan sebaik ini. Dedikasi mereka patut dicontoh oleh generasi penerus,” tambah Bupati Irna.

    Selain pujian, Bupati juga menekankan pentingnya proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan Pemkab Pandeglang. Ia memastikan bahwa proses suksesi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan akan berjalan transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kita tidak boleh kehilangan momentum. Meskipun mereka purna tugas, roda pemerintahan harus terus berjalan. Kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengisi kekosongan jabatan ini,” jelas Irna.

    Jejak Pengabdian Panjang

    Kedua pejabat tersebut memiliki jejak pengabdian yang panjang di lingkungan Pemkab Pandeglang. Taufik Hidayat, misalnya, telah menjabat sebagai Sekda sejak beberapa tahun lalu dan dikenal sebagai birokrat yang disiplin serta memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Yusuf Supriyadi juga memiliki rekam jejak yang solid di berbagai posisi strategis sebelumnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Irna juga menyoroti pentingnya menjaga semangat pengabdian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap, purna tugasnya kedua pejabat ini bisa menjadi momentum refleksi bagi seluruh ASN di Pandeglang untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi.

    “Purna tugas adalah bagian dari siklus alami dalam birokrasi. Tapi yang terpenting adalah warisan semangat dan dedikasi yang mereka tinggalkan. Itu yang harus terus kita jaga,” tegas Irna.

    Informasi lebih lanjut mengenai proses suksesi dan penghargaan bagi pejabat yang purna tugas dapat disimak dalam artikel terkait Dua Pejabat Pandeglang Purna Tugas yang membahas lebih detail tentang dedikasi keduanya.

    Baca Juga:

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Sekda dan Asda yang akan ditinggalkan. Namun, Bupati Irna memastikan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan kandidat terbaik.

    “Kami akan mencari pengganti yang tidak kalah berkualitas. Yang penting adalah integritas, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi untuk Pandeglang,” pungkasnya.

    Purna tugas dua pejabat strategis ini menjadi catatan penting bagi perjalanan birokrasi di Pandeglang. Keduanya diharapkan dapat menikmati masa pensiun dengan sehat dan bahagia, sementara Pemkab Pandeglang bersiap menyambut kepemimpinan baru di dua pos kunci tersebut.

  • Rawa Dano Banten: Bekas Kawah Gunung Api Purba

    Rawa Dano Banten: Bekas Kawah Gunung Api Purba

    Jbnews.id – Rawa Dano di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Banten, menyimpan fakta geologis unik. Kawasan ini merupakan bekas kawah gunung api purba yang kini telah menjadi rawa. Keberadaan situs ini menambah daftar destinasi geowisata di Provinsi Banten.

    Lanskap Rawa Dano berbeda dari rawa pada umumnya. Bentuknya yang melingkar dan cekung menjadi bukti kuat asal-usulnya sebagai kawah vulkanik. Proses alam selama ribuan tahun mengubah kawah tersebut menjadi ekosistem rawa air tawar yang produktif.

    Kawasan ini juga menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna. Vegetasi khas rawa seperti eceng gondok dan berbagai jenis rumput air tumbuh subur. Burung air dan satwa lainnya kerap terlihat di sekitar rawa, menjadikannya titik pengamatan keanekaragaman hayati.

    Keberadaan Rawa Dano relevan dengan upaya konservasi lingkungan di Banten. Dalam konteks yang lebih luas, pelestarian kawasan rawa sejalan dengan aksi penghijauan pesisir. Sebagai contoh, Polda Banten tanam 1.000 mangrove di Cilegon untuk memulihkan ekosistem pesisir.

    Baca Juga:

    Dari sisi ilmiah, Rawa Dano menawarkan potensi riset geologi dan ekologi. Para peneliti dapat mempelajari proses suksesi ekosistem dari kawah vulkanik menjadi rawa. Data ini penting untuk memahami dinamika lanskap pasca-vulkanik di Indonesia.

    Masyarakat sekitar juga memanfaatkan rawa untuk keperluan sehari-hari. Air rawa digunakan untuk irigasi pertanian dan perikanan darat. Namun, pemanfaatan ini harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan agar tidak merusak ekosistem.

    Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola Rawa Dano sebagai aset wisata edukasi. Potensi geowisata ini bisa dikembangkan tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya. Dengan pengelolaan tepat, Rawa Dano dapat menjadi laboratorium alam bagi pelajar dan wisatawan.

    Dalam konteks penegakan hukum di Banten, berbagai isu masih memerlukan perhatian. Kasus penipuan yang melibatkan oknum Polda Banten menunjukkan perlunya pengawasan internal. Namun, hal itu tidak mengurangi nilai penting kawasan konservasi seperti Rawa Dano.

    Keunikan Rawa Dano sebagai bekas kawah gunung api purba menjadi daya tarik tersendiri. Situs ini mengingatkan kita pada sejarah geologis panjang Pulau Jawa. Pelestarian kawasan ini adalah investasi untuk pengetahuan dan lingkungan masa depan.

  • Dua Pejabat Pandeglang Purna Tugas, Bupati Puji Dedikasi

    Dua Pejabat Pandeglang Purna Tugas, Bupati Puji Dedikasi

    Jbnews.id – Bupati Pandeglang menyampaikan apresiasi tinggi kepada dua pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang akan segera memasuki masa purna tugas pada tahun 2026. Keduanya dinilai memiliki dedikasi luar biasa selama mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pandeglang dalam sebuah kesempatan resmi, Sabtu (30/5/2026). Meski tidak menyebutkan secara detail nama dan jabatan kedua pejabat tersebut, Bupati menegaskan bahwa kontribusi mereka sangat signifikan bagi pembangunan daerah. “Keduanya adalah pejabat dengan dedikasi tinggi yang telah memberikan kontribusi terbaik bagi Pandeglang,” ujar Bupati dalam pernyataannya.

    Masa purna tugas ini menjadi bagian dari siklus regenerasi kepemimpinan di lingkungan birokrasi Pemkab Pandeglang. Bupati berharap, semangat dan kinerja yang telah ditunjukkan dapat menjadi teladan bagi ASN lainnya, terutama dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugas pemerintahan.

    Dampak pada Struktur Birokrasi

    Kepergian dua pejabat strategis ini tentu akan mempengaruhi dinamika dan struktur organisasi di beberapa perangkat daerah. Rotasi dan mutasi jabatan menjadi langkah antisipatif yang umum dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi. Proses ini diharapkan berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan publik.

    Regenerasi pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang juga menjadi perhatian publik. Pasalnya, beberapa waktu lalu, terjadi mutasi besar jaksa di tingkat provinsi yang turut mempengaruhi struktur kejaksaan di Pandeglang. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika birokrasi di Banten cukup tinggi.

    Selain itu, semangat pengabdian para pejabat yang akan purna tugas ini diharapkan bisa menjadi inspirasi. Di sisi lain, Pemkab Pandeglang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme ASN. Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang berhasil adalah rampungnya jalan desa sepanjang 1,3 km dengan biaya Rp3,84 miliar, yang merupakan hasil kerja keras birokrasi setempat.

    Kinerja dan Tantangan ASN

    Dedikasi tinggi yang disampaikan Bupati menjadi poin penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti maraknya modus penipuan yang menyasar ASN. Beberapa waktu lalu, seorang ASN Pandeglang mengalami kerugian Rp200 juta akibat ditipu melalui modus kenalan Facebook. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan di era digital.

    Baca Juga:

    Di sisi lain, potensi ekonomi Pandeglang juga mulai dilirik investor asing. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, investor Dubai tengah mengincar potensi ekonomi di wilayah ini. Hal ini menunjukkan bahwa Pandeglang memiliki daya tarik investasi yang perlu didukung oleh birokrasi yang solid dan profesional.

    Proses purna tugas yang akan dihadapi kedua pejabat ini merupakan bagian dari siklus alamiah dalam sistem kepegawaian. Pemkab Pandeglang dipastikan akan segera menyiapkan pengganti yang kompeten melalui mekanisme yang berlaku, termasuk uji kompetensi dan lelang jabatan jika diperlukan.

    Bupati juga mengingatkan seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga integritas. Pasalnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan semangat pengabdian yang tinggi, diharapkan transisi kepemimpinan di level pejabat eselon II ini dapat berjalan mulus.

    Ke depannya, publik menantikan siapa saja nama-nama yang akan mengisi posisi strategis yang ditinggalkan. Proses seleksi yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang tidak kalah berkualitas dari para pendahulunya. Hal ini penting untuk menjaga momentum pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

    Kesimpulannya, pengakuan Bupati terhadap dedikasi dua pejabat yang akan purna tugas merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian panjang mereka. Momen ini juga menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Pandeglang.

  • Target Wagub Jabar: Persib Harus ke Semifinal ACL Musim Depan

    Target Wagub Jabar: Persib Harus ke Semifinal ACL Musim Depan

    Jbnews.id – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan secara resmi menargetkan Persib Bandung mampu menembus babak semifinal Liga Champions Asia (ACL) pada musim depan, setelah sukses meraih gelar juara Super League 2025/2026. Target ini menjadi indikator ambisi tim berjuluk Maung Bandung untuk tidak hanya jago kandang di kompetisi domestik.

    Dalam keterangan resmi yang diterima di Bandung, Minggu (24/5), Erwan menyatakan bahwa prestasi di level Asia harus menjadi prioritas Persib ke depan. “Saya berharap Persib Bandung bisa bicara lebih baik lagi, bisa berprestasi lebih tinggi lagi. Nanti di Asean, sehingga Persib tidak hanya jago di Liga Indonesia saja. Tahun kemarin sudah cukup bagus tapi minimal kita semifinal di ACL,” tegasnya.

    Pernyataan tersebut muncul di tengah euforia keberhasilan Persib mempertahankan gelar juara Liga Super Indonesia untuk ketiga kalinya secara beruntun—sebuah pencapaian yang dijuluki sebagai hat-trick juara. Erwan mengapresiasi konsistensi tim yang dinilainya langka di sepak bola Indonesia. “Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi dengan capaian hat-trick ini,” ujarnya.

    Modal dari Pengalaman Asia

    Erwan menilai pengalaman Persib tampil di kompetisi Asia musim lalu menjadi modal berharga. Meskipun belum merinci capaian spesifik di edisi sebelumnya, ia optimistis tim besutan Bojan Hodak bisa memperbaiki performa. “Pencapaian lima bintang yang diraih Persib menjadi kebanggaan tersendiri karena tidak banyak klub di Indonesia yang memiliki catatan prestasi serupa,” kata Erwan.

    Target semifinal ACL ini bukan sekadar wacana. Dengan status juara bertahan domestik, Persib memiliki landasan kuat untuk bersaing. Namun, kesenjangan kualitas antara klub Indonesia dan tim elit Asia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Musim lalu, Persib tersingkir di fase grup, sehingga target semifinal berarti lompatan signifikan.

    Apresiasi untuk Pemain dan Bobotoh

    Erwan secara khusus menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen klub. “Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, jajaran manajemen PT PBB juga para Bobotoh yang setia mendukung Persib Bandung hingga bisa mempertahankan juara ini tiga kali berturut-turut,” katanya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan gelar selama tiga musim berturut-turut tidak terlepas dari kontribusi pemain, pelatih, manajemen, dan dukungan Bobotoh.

    Di luar prestasi di lapangan, Erwan mengungkapkan telah melakukan pembicaraan dengan manajemen Persib terkait rencana pembangunan museum Persib di kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Menurut dia, museum tersebut diharapkan menjadi sarana untuk mengabadikan sejarah perjalanan dan prestasi Persib sekaligus memperkuat identitas klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat.

    Rencana museum ini menambah daftar agenda jangka panjang Persib di luar kompetisi. Jika terealisasi, museum ini akan menjadi salah satu dari sedikit museum klub sepak bola di Indonesia, sejajar dengan museum klub-klub besar Eropa yang biasanya menjadi destinasi wisata olahraga.

    Persib saat ini masih dalam masa persiapan untuk musim depan. Jadwal kompetisi ACL 2026/2027 diperkirakan akan dimulai pada September mendatang. Dengan target ambisius dari Wagub Jabar, tekanan kini berada di pundak manajemen dan tim pelatih untuk memenuhi ekspektasi publik sepak bola Jawa Barat.

  • Wakil Ketua DPRD Jabar Apresiasi Wisata Cimanggu Ramah Lingkungan

    Wakil Ketua DPRD Jabar Apresiasi Wisata Cimanggu Ramah Lingkungan

    Jbnews.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iswara, memberikan apresiasi terhadap pengembangan kawasan wisata Cimanggu di Kabupaten Bandung. Apresiasi ini didasari oleh komitmen pengelola yang tetap mengedepankan aspek pelestarian lingkungan dalam setiap tahap pembangunannya. Hal ini menjadi sorotan penting mengingat kondisi tutupan hutan di Jawa Barat yang masih di bawah target ideal.

    Menurut Iswara, pembangunan di kawasan wisata tersebut dilakukan dengan konsep ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu keberadaan hutan yang menjadi bagian penting ekosistem di wilayah Bandung Selatan. “Yang kami apresiasi, pembangunan ini dilakukan dengan sangat ramah lingkungan. Tidak ada pohon yang ditebang dan tidak ada penjarangan hutan yang dilakukan. Jadi pembangunan ini benar-benar memperhatikan aspek kelestarian lingkungan,” kata Iswara dalam keterangan di Bandung, Minggu.

    Pernyataan ini menggarisbawahi sebuah pendekatan yang langka di tengah maraknya pembangunan infrastruktur pariwisata yang kerap mengorbankan alam. Iswara menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan ekosistem di Jawa Barat.

    Krisis Tutupan Hutan di Jawa Barat

    Iswara menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan ramah lingkungan seperti di Cimanggu sangat penting. Hal ini mengingat luas kawasan hutan di Jawa Barat saat ini masih berada di bawah target minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurut dia, Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 3,4 juta hektare dengan kawasan hutan sekitar 22,2 persen atau 796 ribu hektare. Angka tersebut masih di bawah ketentuan pemerintah pusat yang mengamanatkan minimal 30 persen wilayah provinsi berupa kawasan hutan.

    Kondisi ini menunjukkan adanya defisit tutupan hutan yang cukup signifikan. Dengan luas hutan yang hanya 22,2 persen dari total wilayah, provinsi ini masih kekurangan sekitar 7,8 persen untuk mencapai target nasional. Konsekuensinya, setiap inisiatif pembangunan yang tidak merusak hutan menjadi sangat bernilai.

    Karena itu, Iswara menilai pengembangan destinasi wisata perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. “Kami menyambut baik pembangunan ini karena menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” ujarnya.

    Baca Juga:

    Harapan untuk Masa Depan Pariwisata Berkelanjutan

    Ia berharap pengembangan wisata yang tetap menjaga kawasan hutan seperti di Cimanggu dapat menjadi contoh bagi investor lain dalam mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Barat. Menurut Iswara, investasi yang memperhatikan aspek lingkungan akan membantu menjaga daya tarik wisata alam Jawa Barat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

    Model pembangunan seperti ini bisa menjadi preseden bagi proyek-proyek serupa di masa depan. Alih-alih menebang hutan untuk membangun resor atau vila, pengelola Cimanggu justru membuktikan bahwa pembangunan dan konservasi bisa berjalan beriringan. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para pegiat lingkungan dan masyarakat yang bergantung pada jasa ekosistem hutan.

    Lebih jauh, pendekatan ini juga relevan dengan upaya pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah. Di sektor lain, sinergi antar lembaga juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas, seperti yang dilakukan Polda Banten dan BP3MI dalam mencegah TPPO. Semua ini menunjukkan bahwa pembangunan yang bertanggung jawab adalah kunci masa depan yang lebih baik.

    Dengan adanya apresiasi dari DPRD Jabar, diharapkan pengelola wisata Cimanggu terus konsisten menjalankan prinsip ramah lingkungan. Keberhasilan mereka bisa menjadi studi kasus berharga bagi pengembangan pariwisata di daerah lain yang memiliki potensi alam serupa, termasuk di kawasan seperti Sejarah Cipondoh yang juga memiliki nilai ekologis.