Jbnews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Penjabat (Pj) Bupati Lebak, Amir Hamzah, menegaskan bahwa pengawasan yang ketat merupakan kunci keberhasilan program MBG. Menurutnya, Pemkab Lebak tidak hanya bertugas sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. “Kami ingin memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, pengawasan harus diperkuat mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga konsumsi di lapangan,” ujar Amir Hamzah dalam sebuah pernyataan resmi.
Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan status gizi anak usia sekolah. Di Kabupaten Lebak, program ini menyasar ribuan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan tidak ada penyimpangan atau kebocoran yang dapat mengurangi hak penerima manfaat.
Pj Bupati Amir Hamzah menambahkan bahwa pihaknya akan melibatkan berbagai elemen dalam proses pengawasan, termasuk inspektorat daerah, dinas pendidikan, serta perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu, peran aktif masyarakat dan orang tua murid juga dinilai sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial. “Kami akan membuka saluran pengaduan dan melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi. Transparansi adalah harga mati dalam program ini,” tegasnya.
Langkah Pemkab Lebak ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah lain di Banten dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Pemkot Tangsel juga memperkuat sektor UMKM untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan keseriusan para kepala daerah dalam mengelola program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
Dalam pelaksanaan program MBG, Pemkab Lebak juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan standar gizi terpenuhi. Menu yang disajikan harus memenuhi kaidah gizi seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia sekolah. Pengawasan akan difokuskan pada kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga ketepatan waktu distribusi.
Amir Hamzah menyebutkan bahwa potensi kerawanan dalam program sebesar MBG cukup tinggi jika tidak diawasi dengan baik. Mulai dari potensi markup harga bahan baku, pengurangan porsi, hingga keterlambatan distribusi. Oleh karena itu, pihaknya akan menerapkan sistem pengawasan berbasis data dan teknologi untuk meminimalisir risiko tersebut.
Baca Juga:
Lebih lanjut, komitmen pengawasan ini juga merupakan bagian dari upaya sinkronisasi visi pembangunan daerah dengan target nasional. Seperti halnya Retret Lemhannas yang menyelaraskan visi DPRD, Pemkab Lebak juga berupaya memastikan program MBG berkontribusi pada target peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang lebih luas, upaya Pemkab Lebak ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam mengelola anggaran secara efektif. Hal ini sejalan dengan upaya Investor Dubai yang melirik potensi ekonomi di wilayah Banten, serta rampungnya proyek jalan desa di Pandeglang yang menelan biaya Rp3,84 miliar. Semua ini adalah bagian dari ekosistem pembangunan daerah yang saling terkait.
Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif semua pihak, Pemkab Lebak optimistis program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi dan prestasi belajar anak-anak di Kabupaten Lebak. Ke depannya, hasil evaluasi dari pengawasan ini akan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan program serupa di masa mendatang.