staging.jbnews.id

Category: Nasional

  • Prabowo Tegaskan Ekspor SDA Satu Pintu demi Kepentingan Nasional

    Prabowo Tegaskan Ekspor SDA Satu Pintu demi Kepentingan Nasional

    Jbnews.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia harus dilakukan melalui sistem satu pintu demi menjaga kepentingan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum resmi yang menyoroti pentingnya pengelolaan SDA yang terintegrasi dan transparan.

    Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan nilai tambah SDA di dalam negeri serta mencegah kebocoran penerimaan negara. Dengan sistem satu pintu, seluruh proses ekspor akan terpantau langsung oleh otoritas terkait, sehingga potensi penyelundupan dan praktik ilegal dapat diminimalkan secara signifikan.

    Prabowo menekankan bahwa cadangan SDA Indonesia adalah modal pembangunan jangka panjang yang harus dikelola dengan hati-hati. “Kita tidak bisa membiarkan kekayaan alam kita dikelola secara fragmentasi. Harus ada satu komando, satu pintu, agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya dalam sambutannya.

    Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri. Dengan mengendalikan volume dan harga ekspor, Indonesia diharapkan mampu mendorong investasi di sektor pengolahan dalam negeri, bukan sekadar mengekspor bahan mentah.

    Baca Juga:

    Kebijakan ekspor satu pintu ini rencananya akan diterapkan secara bertahap pada komoditas strategis seperti batu bara, nikel, minyak sawit, dan mineral kritis lainnya. Pemerintah telah menyiapkan infrastruktur digital dan regulasi pendukung agar transisi berjalan lancar tanpa mengganggu rantai pasok global.

    Para pelaku industri diharapkan segera menyesuaikan diri dengan regulasi baru ini. Pemerintah menjamin proses perizinan akan lebih efisien dan transparan, sehingga tidak memberatkan eksportir yang taat aturan. Sosialisasi intensif akan dilakukan ke seluruh daerah penghasil SDA.

    Langkah ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk ekonom dan pengamat kebijakan publik. Mereka menilai kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar komoditas global.

    Sebagai informasi, sebelumnya debat sengit turunkan Prabowo sempat menjadi sorotan publik terkait arah kebijakan ekonominya. Kini, dengan kebijakan konkret seperti ekspor satu pintu, pemerintah menunjukkan komitmen nyata terhadap kemandirian ekonomi.

    Implementasi kebijakan ini juga akan diawasi ketat oleh lembaga antikorupsi. Sebelumnya, KPK laporkan kajian tata kelola parpol ke Prabowo dan Puan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistemik. Hal ini menunjukkan sinergi antara eksekutif dan lembaga independen dalam tata kelola negara.

    Pemerintah optimistis kebijakan ini mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor SDA hingga dua digit dalam dua tahun ke depan. Data Kementerian ESDM menunjukkan potensi peningkatan nilai tambah hingga 30 persen jika seluruh komoditas strategis diolah di dalam negeri.

    Para pengamat menyarankan agar pemerintah juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam penerapan kebijakan ini. Ekspor satu pintu tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga tanggung jawab ekologis jangka panjang.

    Ke depannya, pemerintah berencana mengintegrasikan sistem ini dengan platform digital perdagangan nasional. Hal ini akan memudahkan pelacakan rantai pasok dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat data statistik ekspor Indonesia.

    Kebijakan ekspor SDA satu pintu menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan pengelolaan yang terpusat dan transparan, diharapkan kesejahteraan rakyat dapat meningkat secara berkelanjutan.

  • Prabowo: Pembangunan Ekonomi Harus Sesuai Nilai Pancasila

    Prabowo: Pembangunan Ekonomi Harus Sesuai Nilai Pancasila

    Jbnews.id – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah forum ekonomi nasional, menekankan pentingnya ideologi negara sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan.

    Menurut Prabowo, pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan angka tanpa mempertimbangkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan akan menimbulkan ketimpangan. Ia menyoroti bahwa model ekonomi kapitalis murni tidak sepenuhnya cocok diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang diamanatkan Pancasila.

    Baca Juga:

    Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai lima persen, sebagaimana revisi terbaru dari Dana Moneter Internasional (IMF). Angka ini lebih rendah dari target awal pemerintah yang mencapai 5,2 persen. Prabowo menilai bahwa dalam situasi seperti ini, justru penting untuk memperkuat sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    “Kita tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan semata. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Kritik terhadap Model Pembangunan

    Prabowo juga mengkritik model pembangunan yang terlalu bergantung pada investasi asing dan utang luar negeri. Menurutnya, kemandirian ekonomi harus menjadi prioritas utama. Ia mencontohkan beberapa negara yang berhasil membangun ekonominya tanpa harus kehilangan kedaulatan nasional.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung pentingnya sektor pertanian dan pangan sebagai fondasi ketahanan ekonomi. “Negara yang kuat adalah negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Jangan sampai kita bergantung pada negara lain untuk kebutuhan pokok,” tegasnya.

    Pernyataan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi daerah, seperti yang dilakukan oleh Asbanda melalui Undian Simpeda 2026 sebagai stimulus ekonomi lokal. Program semacam ini dianggap mampu menggerakkan sektor riil di tingkat provinsi.

    Prabowo juga menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas. Ia menilai bahwa tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan. Program-program vokasi dan pelatihan kerja harus diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

    “Kita harus menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan cinta tanah air. Itulah esensi dari pembangunan yang berlandaskan Pancasila,” imbuhnya.

    Implikasi Kebijakan

    Pernyataan Prabowo ini diperkirakan akan berdampak pada arah kebijakan ekonomi ke depan. Beberapa pengamat menilai bahwa pendekatan ini bisa berarti pergeseran dari model ekonomi liberal menuju ekonomi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial. Namun, implementasinya tentu membutuhkan kajian mendalam dan koordinasi lintas sektor.

    Sebelumnya, IMF telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lima persen untuk tahun 2026. Angka ini masih di bawah target pemerintah yang optimistis mencapai 5,2 persen. Ketidakpastian global, termasuk dampak perang di Timur Tengah, menjadi faktor utama yang mempengaruhi proyeksi tersebut.

    Prabowo sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah dapat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap gejolak harga energi dan pangan global yang bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

    Di sisi lain, upaya sinkronisasi visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan. Baru-baru ini, Retret Lemhannas digelar untuk menyelaraskan program DPRD dengan target Indonesia Emas 2045. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien.

    Prabowo juga menyoroti pentingnya pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Ia mencontohkan tradisi Ngadu Bedug di Banten yang harus tetap lestari di tengah modernisasi, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten. Menurut Prabowo, budaya lokal adalah cerminan nilai-nilai Pancasila yang hidup di masyarakat.

    “Modernisasi jangan sampai menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi lokal harus tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang,” tutupnya.

    Dengan pendekatan pembangunan yang berlandaskan Pancasila, Prabowo berharap Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan di lapangan.

    Para ekonom menilai bahwa meskipun gagasan ini ideal, tantangan terbesar adalah pada aspek implementasi. Birokrasi yang masih gemuk, korupsi, dan ketimpangan infrastruktur menjadi hambatan yang harus diatasi. Namun, dengan komitmen politik yang kuat, bukan tidak mungkin visi ini dapat terwujud.

    Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Kuncinya ada pada bagaimana mengelola potensi tersebut dengan tata kelola yang baik dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.

  • Harga BBM Pertamina 1 Juni 2026: Dexlite dan Pertamina Dex Turun

    Harga BBM Pertamina 1 Juni 2026: Dexlite dan Pertamina Dex Turun

    Jbnews.id – PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi terbaru untuk periode 1 Juni 2026. Berdasarkan data yang dirilis, harga Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan, sementara varian Pertamax Series relatif stabil.

    Penyesuaian harga ini berlaku di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Indonesia. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah selama periode evaluasi bulanan.

    Penurunan harga pada produk solar non-subsidi menjadi sorotan utama. Dexlite tercatat turun Rp 200 per liter, sedangkan Pertamina Dex turun Rp 250 per liter. Penurunan ini meringankan beban operasional bagi pengguna kendaraan diesel, terutama sektor logistik dan transportasi.

    Daftar Harga BBM Pertamina Non-Subsidi per 1 Juni 2026

    Berikut adalah rincian harga terbaru BBM non-subsidi Pertamina yang berlaku mulai 1 Juni 2026:

    • Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter (tidak berubah)
    • Pertamax: Rp 13.100 per liter (tidak berubah)
    • Pertamax Green 95: Rp 13.900 per liter (tidak berubah)
    • Dexlite: Rp 13.550 per liter (turun Rp 200)
    • Pertamina Dex: Rp 14.050 per liter (turun Rp 250)

    Harga-harga tersebut merupakan harga nasional yang berlaku di SPBU Pertamina. Pertamina menegaskan bahwa harga BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite masih mengikuti ketentuan pemerintah dan belum ada perubahan.

    Penurunan harga Dexlite dan Pertamina Dex sejalan dengan tren harga minyak mentah global yang sedikit melandai dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga turut berkontribusi pada penurunan harga jual produk kilang Pertamina.

    Dampak Penurunan Harga BBM Non-Subsidi

    Penurunan harga BBM non-subsidi, khususnya Dexlite dan Pertamina Dex, berdampak langsung pada biaya operasional kendaraan diesel. Bagi pengguna mobil SUV besar seperti Pajero dan Fortuner, penghematan dapat dirasakan setiap kali melakukan pengisian penuh tangki.

    Sebagai gambaran, dengan kapasitas tangki rata-rata 80 liter, pengisian penuh Dexlite kini hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 1.084.000, turun sekitar Rp 16.000 dari harga sebelumnya. Meski penurunannya tidak terlalu signifikan, tren ini tetap memberikan angin segar bagi pengguna kendaraan niaga dan pribadi yang bergantung pada solar non-subsidi.

    Sektor transportasi dan logistik menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan penurunan harga BBM ini. Pengusaha angkutan barang dan penumpang dapat menekan biaya operasional harian mereka, yang pada akhirnya berpotensi menstabilkan harga barang dan jasa di pasaran.

    Baca Juga:

    Pertamina menyatakan akan terus melakukan evaluasi harga secara berkala. Masyarakat dapat memantau informasi harga terbaru melalui situs resmi Pertamina atau aplikasi MyPertamina. Kebijakan harga ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi pasar global dan domestik.

    Dengan adanya penurunan harga Dexlite dan Pertamina Dex, diharapkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi nasional tetap terjaga. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan kendaraan masing-masing.

  • Prabowo Hadiri Persemayaman Ryamizard di Kemhan

    Prabowo Hadiri Persemayaman Ryamizard di Kemhan

    Jbnews.id – Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara penghormatan dan persemayaman Menteri Pertahanan (Menhan) periode 2014-2019, Ryamizard Ryacudu, di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026) pagi. Kehadiran Prabowo menjadi momen puncak dalam rangkaian penghormatan negara bagi almarhum yang dikenal sebagai tokoh militer dan negarawan.

    Berdasarkan pantauan Jbnews.id, Prabowo bersama rombongan tiba di Kantor Kemhan pada pukul 08.28 WIB. Ia tampak turun dari kendaraan Maung MV3 Garuda dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam. Setibanya di lokasi, Presiden langsung memasuki gedung Kemhan untuk mengikuti prosesi upacara. Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Sejumlah tokoh penting lainnya juga telah hadir lebih awal. Mantan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tampak sudah tiba di Kemhan sebelum kedatangan Presiden. Kehadiran para petinggi negara ini menandakan tingginya penghormatan negara terhadap jasa dan pengabdian Ryamizard Ryacudu.

    Presiden Prabowo meninggalkan lokasi upacara pada pukul 09.30 WIB. Ia dijadwalkan untuk menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila. Sementara itu, jenazah Ryamizard telah tiba di Kemhan lebih awal, yaitu pada pukul 07.35 WIB, diangkut menggunakan mobil jenazah Mabes TNI. Sejumlah anggota keluarga tampak mendampingi jenazah almarhum di dalam mobil.

    Prosesi penghormatan di Kemhan merupakan bagian dari rangkaian persemayaman sebelum pemakaman. Jasad Ryamizard rencananya akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa upacara pemakaman militer akan dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB.

    “Dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di TMP Kalibata sebagai penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia,” ujar Brigjen Rico dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026). Ia menambahkan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin akan memimpin langsung upacara pemakaman tersebut.

    Ryamizard Ryacudu merupakan tokoh penting dalam sejarah pertahanan Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Sebelumnya, ia dikenal sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada tahun 2002 hingga 2005. Dedikasinya di bidang pertahanan dan militer menjadikannya sosok yang dihormati, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

    Kehadiran Presiden Prabowo dalam upacara penghormatan ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Prabowo, yang juga berlatar belakang militer dan kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode sebelumnya (2019-2024), menunjukkan solidaritas dan penghormatan terhadap seorang senior dan rekan sejawat di bidang pertahanan. Momen ini juga menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan negarawan bangsa.

    Prosesi pemakaman militer di TMP Kalibata akan menjadi penghormatan terakhir bagi Ryamizard. TMP Kalibata sendiri merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi banyak pahlawan nasional dan tokoh penting negara. Upacara yang dipimpin langsung oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ini diharapkan berlangsung khidmat dan lancar, sebagai bentuk penghargaan tertinggi negara atas pengabdian almarhum.

    Masyarakat Indonesia turut berduka cita atas kepergian Ryamizard Ryacudu. Sosoknya dikenal sebagai pribadi yang tegas, disiplin, dan memiliki komitmen tinggi terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama menjabat sebagai Menhan, ia fokus pada modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan memperkuat postur pertahanan negara. Warisan pemikiran dan dedikasinya akan terus dikenang oleh bangsa Indonesia.

  • Pemulangan Jemaah Haji RI 2026 Dimulai Hari Ini

    Pemulangan Jemaah Haji RI 2026 Dimulai Hari Ini

    Jbnews.id – Fase pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 resmi dimulai hari ini, Senin (1/6), dengan kedatangan gelombang pertama di sejumlah bandara utama Tanah Air, termasuk Soekarno-Hatta, Surabaya, dan Batam.

    Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan proses pemulangan berjalan sesuai jadwal setelah Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melepas langsung kepulangan perdana jemaah di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Minggu (31/5) malam waktu setempat. Pelepasan ini menandai berakhirnya rangkaian ibadah yang telah berlangsung selama 40 hari di Tanah Suci.

    “Setelah perjalanan 40 hari dengan berbagai dinamikanya, Alhamdulillah malam ini bapak dan ibu sekalian sudah bersiap kembali ke Tanah Air,” ujar Menhaj dalam keterangan resmi yang dikutip dari CNN Indonesia.

    Kedatangan Perdana dan Data Debarksi

    General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Heru Karyadi, mengungkapkan sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke Indonesia melalui bandara tersebut mulai 1 hingga 30 Juni 2026. Fase pemulangan perdana di Soetta dipusatkan di Terminal 2F dengan kedatangan kloter pertama dari Jeddah.

    Dua debarkasi yang memulai fase ini adalah Pondok Gede dan Bekasi dengan total 836 orang jemaah. “Kami memastikan seluruh aspek pelayanan, mulai dari kesiapan fasilitas, pengaturan alur kedatangan, dukungan personel operasional, hingga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, telah dipersiapkan secara optimal,” jelas Heru.

    Proses kedatangan di Soetta telah dirancang dengan alur khusus. Seluruh jemaah akan melalui Terminal 2F yang dilengkapi fasilitas pendukung, seperti area kedatangan, sistem penanganan bagasi, pos kesehatan, dan pengaturan bus pengangkut menuju debarkasi masing-masing.

    Sebelumnya, Kemenhaj telah memastikan seluruh jemaah haji Indonesia ditempatkan di Markaziyah Madinah selama menjalani prosesi ibadah. Persiapan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

    Baca Juga:

    Pelepasan Kloter Perdana di Jeddah

    Momen pelepasan di Jeddah berlangsung khidmat. Menhaj menyambangi jemaah kloter SUB-01, berdialog, dan menyalami sejumlah jemaah yang bersiap kembali. Ia juga mengalungkan syal secara simbolis kepada perwakilan jemaah, yang disambut antusiasme tinggi. Beberapa jemaah tampak berfoto bersama sebelum memasuki area keberangkatan.

    Kemenhaj menegaskan bahwa seluruh proses pemulangan akan terus dikawal agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga kenyamanan jemaah hingga tiba di kampung halaman.

    Bagi calon jemaah yang masih menunggu giliran, persiapan seperti manasik haji menjadi krusial. Sebanyak 300 calon haji Tangsel telah mengikuti bimbingan sebelum keberangkatan. Langkah ini penting untuk memastikan pemahaman ritual ibadah.

    Fase pemulangan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya koordinasi logistik yang matang. Sementara itu, jadwal kedatangan di bandara lain seperti Surabaya dan Batam juga berjalan sesuai rencana, dengan pengaturan debarkasi yang telah ditetapkan sejak awal musim haji.

    Pemerintah melalui Kemenhaj dan otoritas bandara berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses pemulangan hingga 30 Juni 2026. Jemaah diimbau untuk mengikuti arahan petugas dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan demi kelancaran perjalanan.

  • BGN Suspende 8.182 SPPG MBG, Ini Penyebabnya

    BGN Suspende 8.182 SPPG MBG, Ini Penyebabnya

    Jbnews.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan telah melakukan suspensi terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan pada Januari 2025. Hingga 29 Mei 2026, total 8.182 SPPG dari 27.208 yang beroperasi pernah terkena sanksi penutupan sementara.

    Keputusan ini diambil berdasarkan masukan masyarakat, hasil inspeksi mendadak (sidak), serta pemantauan atas kejadian menonjol yang dialami penerima manfaat. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa dari total SPPG yang pernah di-suspend, sebanyak 5.659 unit sudah beroperasi kembali setelah memenuhi ketentuan. Sementara itu, 2.213 SPPG lainnya masih menjalani masa suspend karena belum memenuhi petunjuk teknis (juknis).

    “Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah di-suspend,” kata Nanik dalam pernyataannya pada Minggu (31/5).

    Baca Juga:

    Rincian Suspensi per Wilayah

    Data BGN menunjukkan distribusi suspensi di tiga wilayah operasional. Di Wilayah I (Pulau Sumatra), dari 5.968 SPPG yang beroperasi, 148 unit masih dalam suspend. Sebanyak 10 SPPG terkena sanksi akibat kejadian menonjol, sedangkan 138 SPPG karena permasalahan infrastruktur, manajemen organisasi, dan mutu gizi. Total akumulasi suspensi di wilayah ini mencapai 758 SPPG, dengan 610 unit sudah beroperasi kembali.

    Wilayah II (Pulau Jawa) mencatat angka tertinggi. Dari 16.594 SPPG yang beroperasi, 1.666 unit masih dalam suspend. Sebanyak 61 SPPG terkena sanksi akibat kejadian menonjol, dan 1.605 SPPG karena masalah infrastruktur, manajemen, dan mutu gizi. Total akumulasi suspensi di Jawa mencapai 3.466 SPPG, dengan 1.800 unit sudah kembali beroperasi. Kondisi ini sejalan dengan pengawasan ketat di daerah, seperti pengawasan program MBG yang diperkuat oleh Pemkab Lebak.

    Di Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua), dari 4.646 SPPG yang beroperasi, 399 unit masih dalam suspend. Sebanyak 25 SPPG terkena sanksi akibat kejadian menonjol, dan 374 SPPG karena masalah infrastruktur, manajemen, dan mutu gizi. Total akumulasi suspensi di wilayah ini mencapai 3.959 SPPG, dengan 3.559 unit sudah beroperasi kembali.

    Penyebab dan Sanksi Tambahan

    BGN menjelaskan bahwa setiap SPPG bisa dijatuhi sanksi karena berbagai sebab. Penyebab utama meliputi menu yang diproduksi menyebabkan kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan, diare, dan muntah-muntah. Selain itu, menu yang tidak sesuai bujet belanja bahan baku (Rp8 ribu dan Rp10 ribu), mark-up harga bahan baku, hingga alur bangunan SPPG yang tidak sesuai juknis juga menjadi pemicu.

    Temuan lain mencakup SPPG yang belum mendaftar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan tidak menyiapkan mess untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan. Pelanggaran juga terjadi pada SPPG yang tidak memiliki peralatan dapur sesuai juknis, manajemen tata kelola yang buruk, pertikaian antara Mitra dan Yayasan, serta memiliki pemasok kurang dari 15 supplier.

    Nanik menegaskan bahwa jumlah SPPG yang terkena suspend bisa bertambah. Mulai 2 Juni 2026, BGN mewajibkan setiap SPPG mendistribusikan MBG minimal untuk 300 penerima manfaat kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Jika tidak dapat menunjukkan data pemberian MBG kepada kelompok tersebut, SPPG akan di-suspend mayor (tanpa insentif) dan Kepala SPPG-nya mendapat peringatan keras.

    Program MBG yang menargetkan cakupan luas ini juga menghadapi tantangan logistik, seperti yang terlihat dalam klarifikasi BGN soal kebutuhan sapi untuk memenuhi standar gizi. Sementara itu, di beberapa daerah seperti Banten, program ini telah menjangkau 2,7 juta anak penerima manfaat.

  • Megawati Menangis Kenang Ryamizard Ryacudu

    Megawati Menangis Kenang Ryamizard Ryacudu

    Jbnews.id – Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, menangis saat mengenang jasa Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu yang meninggal dunia di usia 76 tahun di RSPAD Gatot Soebroto, Minggu (31/5/2026). Dalam pernyataan resmi di Jakarta, Megawati menyampaikan duka mendalam atas kepergian sahabatnya yang juga mantan Menteri Pertahanan RI (2014-2019) tersebut.

    “Pak Ryamizard adalah sosok prajurit negarawan. Beliau teguh pada prinsip, memiliki dedikasi yang tinggi, dan menunjukkan komitmen yang tidak pernah surut kepada negara,” ujar Megawati, Minggu malam.

    Data Angle menjadi fokus utama berita ini. Momen paling membekas bagi Megawati terjadi saat penanganan bencana di Aceh. Ketika menjabat sebagai Presiden, Megawati melihat kebutuhan mendesak akan jembatan darurat untuk menghubungkan wilayah yang terputus akibat bencana. Ia langsung menghubungi Ryamizard yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

    “Saya masih ingat ketika pulang dari Aceh dan melihat kebutuhan mendesak akan jembatan Bailey. Saya kemudian menelepon Pak Ryamizard. Dengan sigap beliau langsung membantu dengan mengerahkan batalyon Zeni untuk memasang jembatan darurat tersebut sehingga akses masyarakat dapat segera pulih,” kenang Megawati.

    Tindakan cepat itu, menurut Megawati, mencerminkan karakter Ryamizard sebagai prajurit sejati yang selalu hadir untuk rakyat dan tidak pernah ragu memberikan bantuan ketika bangsa menghadapi kesulitan. Perhatian Ryamizard tidak berhenti setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

    Ryamizard Ryacudu meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto karena sakit. Ia mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2014-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai KSAD pada era pemerintahan Megawati.

    “Selamat jalan, temanku. Terima kasih atas persahabatan, pengabdian, dan jasa-jasamu bagi Indonesia,” pungkas Megawati sambil terisak penuh haru.

    Kepergian Ryamizard Ryacudu meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi mereka yang pernah bekerja sama dan mengenal langsung sosok prajurit negarawan tersebut.

  • Pakar TPPU Desak KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Kasus Suap Blueray

    Pakar TPPU Desak KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Kasus Suap Blueray

    Jbnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, terkait kasus dugaan suap yang melibatkan perusahaan jasa kepabeanan, PT Blueray Cargo. Desakan ini muncul setelah nama Djaka disebut dalam surat dakwaan di persidangan, namun hingga kini belum ada tindakan pemeriksaan dari lembaga antirasuah tersebut.

    Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, menyoroti kelambanan KPK dalam menindaklanjuti fakta persidangan. Menurutnya, pencantuman nama Djaka dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan indikasi kuat yang seharusnya segera direspons dengan pemanggilan dan pemeriksaan.

    “Kalau sampai seseorang sudah disebut dalam surat dakwaan, kita perlu bertanya pada KPK, apakah yang bersangkutan sudah pernah dipanggil atau tidak,” ujar Yenti kepada wartawan, Minggu (31/5). Ia menegaskan bahwa penyebutan nama tersebut bukanlah hal yang tiba-tiba, melainkan berdasarkan dokumen hukum yang telah disusun secara saksama oleh jaksa.

    Yenti mengaku heran dengan sikap KPK yang seolah mendiamkan fakta tersebut. Ia mempertanyakan apakah KPK sudah pernah memanggil Djaka sebagai saksi dalam perkara ini. “Nama itu muncul bukan tiba-tiba, melainkan berdasarkan dokumen dakwaan. Tapi mengapa kok didiamkan begitu saja? Kenapa begitu? Pernah tidak dipanggil sebagai saksi,” tuturnya.

    Desakan ini semakin menguat setelah dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (20/5), terungkap adanya amplop berisi 213.600 dolar Singapura. Amplop tersebut memiliki kode Sales 2-1 DIR, yang oleh Jaksa KPK disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama.

    Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan pejabat tinggi di Ditjen Bea Cukai. Mereka adalah mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Ditjen Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono; Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea dan Cukai, Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; Pegawai Ditjen Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo; Pemilik PT Blueray, John Field; dan Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan.

    Yenti menilai, dengan terungkapnya bukti seperti catatan penyerahan suap dan amplop di persidangan, sudah sangat mendesak bagi KPK untuk memeriksa Djaka. Bahkan, ia berpendapat pemeriksaan seharusnya dilakukan sejak awal karena namanya sudah tercantum dalam surat dakwaan.

    Di sisi lain, Yenti juga mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Ia menilai Kementerian Keuangan memiliki bagian hukum sendiri yang bisa bertindak. “Harusnya, jika memang Purbaya mau bersih-bersih, Djaka bisa diberhentikan dulu atau di-non-job-kan,” tegasnya.

    Menurut Yenti, tidak layak seorang pimpinan yang sudah disebut dalam kasus korupsi tetap menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini, kata dia, menciptakan preseden buruk dan tidak baik bagi institusi. “Baik Dirjen maupun Menteri Keuangan harus mengambil langkah agar yang bersangkutan non-aktif dulu. Dan KPK-nya harus bersambut; sudah dibacakan di surat dakwaan, kok diperiksa saja tidak? Diapakan saja selama ini,” pungkasnya.

    Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan oknum pejabat tinggi di instansi yang mengelola penerimaan negara. Dugaan suap dan gratifikasi dalam proses importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai dinilai sangat serius dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

    KPK sendiri sebelumnya telah bergerak dengan menetapkan enam tersangka dan menyita sejumlah aset. Dalam perkembangan lain, lembaga antirasuah itu juga menyita Rp2 miliar dari safe deposit box milik eks Direktur Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Rizal.

    Baca Juga:

    Pakar hukum menilai bahwa pola korupsi yang melibatkan pejabat eselon satu ini menunjukkan adanya celah pengawasan yang lemah. Publik kini menanti langkah konkret KPK untuk memeriksa Djaka Budi Utama, sekaligus membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Langkah KPK selanjutnya akan menjadi ujian kredibilitas lembaga tersebut di mata publik.

  • Indomaret Tutup Massal, Serikat Pekerja Beberkan Penyebabnya

    Indomaret Tutup Massal, Serikat Pekerja Beberkan Penyebabnya

    Jbnews.id – Ribuan gerai Indomaret di berbagai wilayah Indonesia dilaporkan tutup serentak pada Minggu (31/5/2026) dan Senin (1/6/2026). Serikat Pekerja Nasional (SPN) angkat bicara dan mengkonfirmasi bahwa penutupan ini terjadi karena tidak ada karyawan yang bersedia masuk kerja saat libur nasional, imbas dari sengketa upah lembur yang belum tuntas.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Iwan Kusnawan menjelaskan, peristiwa ini merupakan buntut dari aksi protes buruh yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Pada Selasa (26/5), ribuan pegawai Indomaret menggeruduk Menara Indomaret di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Mereka menolak kebijakan perusahaan yang disebut-sebut mengganti upah lembur di hari libur nasional dengan hari libur tambahan.

    “Jadi gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja di saat libur nasional. Kalau jumlahnya saya belum mendapat laporan resmi tapi data yang disampaikan pihak manajemen Indomarco itulah datanya,” ujar Iwan kepada detikcom, Minggu (31/5/2026).

    Informasi maraknya gerai Indomaret tutup ini viral di media sosial, khususnya platform X atau Twitter. Sebuah pengumuman yang beredar luas menyatakan, “Pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei & 1 Juni 2026.”

    Iwan menambahkan, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan awal antara pekerja dan Indomaret, kedua pihak sepakat untuk melakukan perundingan ulang. Dalam kesepakatan tersebut, ditegaskan bahwa karyawan yang menolak masuk pada libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk kerja. Sementara itu, bagi karyawan yang bersedia masuk, jam kerjanya harus diperhitungkan sebagai lembur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Jadi sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut kedua pihak sepakat akan melakukan perundingan ulang dan sudah disepakati juga bahwa bagi karyawan yang menolak untuk masuk di tanggal libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk karena lembur dan mereka libur seperti biasa, tapi apabila ada karyawan yang pada libur nasional masuk maka harus diperhitungkan lemburnya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku tanpa kecuali,” jelasnya.

    Aksi protes yang terjadi pada 26 Mei lalu merupakan puncak dari ketidakpuasan pekerja. Dalam spanduk yang dibawa massa yang tergabung dalam PUK SPAI PT Indomarco Prismatama Tangerang, tercatat enam tuntutan utama:

    1. Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja.
    2. Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur.
    3. Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan.
    4. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan.
    5. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi.
    6. Jangan rusak hubungan industrial.

    Penutupan massal ini menjadi sorotan karena berdampak langsung pada konsumen yang kesulitan berbelanja kebutuhan pokok. Belum ada pernyataan resmi dari manajemen Indomaret mengenai jumlah pasti gerai yang tutup dan langkah antisipasi ke depan. Namun, SPN memastikan bahwa perundingan ulang antara pekerja dan perusahaan akan terus berjalan untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

    Kasus ini menambah daftar panjang perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Sebelumnya, isu serupa juga sempat mencuat di kalangan pekerja sektor ritel dan manufaktur. Ketegangan antara hak pekerja atas upah lembur dan kebijakan operasional perusahaan menjadi isu sentral yang belum sepenuhnya menemukan titik temu.

    Baca Juga:

    Konsumen diimbau untuk mencari alternatif tempat berbelanja selama masa penutupan. Sementara itu, para pekerja berharap perusahaan dapat memenuhi tuntutan mereka agar hubungan industrial kembali kondusif dan operasional gerai dapat berjalan normal kembali.

    Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di balik layanan ritel yang selama ini dinikmati masyarakat, terdapat dinamika ketenagakerjaan yang kompleks. Hak pekerja atas upah lembur yang layak, kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang, serta komunikasi yang baik antara kedua belah pihak menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

    Jbnews.id akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru seputar hasil perundingan antara Serikat Pekerja Nasional dan manajemen Indomaret.

  • Danantara akan Umumkan Petinggi DSI Pekan Depan

    Danantara akan Umumkan Petinggi DSI Pekan Depan

    Jbnews.id – Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operation Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengumumkan bahwa pihaknya akan merilis nama-nama petinggi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada pekan depan. Saat ini, baru satu nama yang telah ditetapkan, yaitu Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama DSI.

    “Insyaallah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim,” ujar Dony dalam konferensi pers Persiapan Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

    Dony menegaskan bahwa proses seleksi untuk mengisi posisi-posisi kunci di DSI tengah berlangsung dan akan diawasi secara ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan perusahaan yang baru dibentuk tersebut dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

    “Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Fokus pada Pengembangan SDM dan Teknologi

    Selain mengumumkan jajaran direksi, Dony juga menyampaikan bahwa Danantara tengah mengembangkan sistem teknologi yang akan digunakan dalam operasional DSI. Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara.

    “Tentu harapannya adalah bahwa ini amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya-sumber daya alam kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal,” ujarnya.

    Pengumuman ini menjadi langkah konkret dalam realisasi BUMN ekspor yang akan menjadi pintu tunggal bagi ekspor komoditas strategis Indonesia.

    Baca Juga:

    Ekspor SDA Satu Pintu Mulai 1 Juni 2026

    Implementasi kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) seperti batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy) melalui satu pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan dimulai pada 1 Juni 2026. Periode ini merupakan masa transisi di mana kegiatan ekspor tetap berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, selama masa transisi, perusahaan ekspor wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT DSI. Pelaporan tersebut dilayani melalui portal CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

    “Implementasi akan berlaku mulai besok, 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi, di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan, namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT DSI sebagai BUMN ekspor,” kata Airlangga.

    Evaluasi Tiga Bulan Pertama

    Airlangga menambahkan, selama tiga bulan pertama implementasi, akan terus dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya. Target implementasi penuh ekspor SDA satu pintu melalui PT DSI adalah paling lambat 1 Januari 2027.

    Dengan adanya masa transisi ini, para pengusaha, eksportir, dan pihak-pihak terkait memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan baru ini.

    “Kebijakan ini diharapkan untuk menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor dan kontrak-kontrak yang telah berjalan ini tetap dihormati dan tentunya ini mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya,” imbuh Airlangga.

    Kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA nasional. Dengan adanya BUMN ekspor ini, diharapkan nilai tambah dari ekspor komoditas dapat dinikmati secara lebih maksimal oleh negara.

    Pengumuman nama-nama petinggi DSI pekan depan menjadi indikasi keseriusan Danantara dalam mempercepat realisasi BUMN ekspor ini. Masyarakat dan pelaku usaha pun menanti siapa saja figur yang akan mengisi posisi-posisi strategis di perusahaan yang akan mengelola ekspor SDA Indonesia.

    Dengan target implementasi penuh pada awal 2027, Danantara dan DSI memiliki waktu sekitar enam bulan untuk mematangkan sistem, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan. Proses seleksi yang ketat dan transparan diharapkan dapat menghasilkan tim yang kompeten dan berintegritas.

    Keberhasilan DSI dalam menjalankan perannya sebagai BUMN ekspor akan menjadi salah satu indikator kinerja Danantara dalam mengelola aset dan sumber daya milik negara. Oleh karena itu, pengumuman pekan depan akan menjadi momen penting bagi arah kebijakan ekspor Indonesia ke depan.