Jbnews.id – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah forum ekonomi nasional, menekankan pentingnya ideologi negara sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan.
Menurut Prabowo, pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan angka tanpa mempertimbangkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan akan menimbulkan ketimpangan. Ia menyoroti bahwa model ekonomi kapitalis murni tidak sepenuhnya cocok diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang diamanatkan Pancasila.
Baca Juga:
Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai lima persen, sebagaimana revisi terbaru dari Dana Moneter Internasional (IMF). Angka ini lebih rendah dari target awal pemerintah yang mencapai 5,2 persen. Prabowo menilai bahwa dalam situasi seperti ini, justru penting untuk memperkuat sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“Kita tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan semata. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Kritik terhadap Model Pembangunan
Prabowo juga mengkritik model pembangunan yang terlalu bergantung pada investasi asing dan utang luar negeri. Menurutnya, kemandirian ekonomi harus menjadi prioritas utama. Ia mencontohkan beberapa negara yang berhasil membangun ekonominya tanpa harus kehilangan kedaulatan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung pentingnya sektor pertanian dan pangan sebagai fondasi ketahanan ekonomi. “Negara yang kuat adalah negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Jangan sampai kita bergantung pada negara lain untuk kebutuhan pokok,” tegasnya.
Pernyataan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi daerah, seperti yang dilakukan oleh Asbanda melalui Undian Simpeda 2026 sebagai stimulus ekonomi lokal. Program semacam ini dianggap mampu menggerakkan sektor riil di tingkat provinsi.
Prabowo juga menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas. Ia menilai bahwa tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan. Program-program vokasi dan pelatihan kerja harus diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Kita harus menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan cinta tanah air. Itulah esensi dari pembangunan yang berlandaskan Pancasila,” imbuhnya.
Implikasi Kebijakan
Pernyataan Prabowo ini diperkirakan akan berdampak pada arah kebijakan ekonomi ke depan. Beberapa pengamat menilai bahwa pendekatan ini bisa berarti pergeseran dari model ekonomi liberal menuju ekonomi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial. Namun, implementasinya tentu membutuhkan kajian mendalam dan koordinasi lintas sektor.
Sebelumnya, IMF telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lima persen untuk tahun 2026. Angka ini masih di bawah target pemerintah yang optimistis mencapai 5,2 persen. Ketidakpastian global, termasuk dampak perang di Timur Tengah, menjadi faktor utama yang mempengaruhi proyeksi tersebut.
Prabowo sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah dapat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap gejolak harga energi dan pangan global yang bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Di sisi lain, upaya sinkronisasi visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan. Baru-baru ini, Retret Lemhannas digelar untuk menyelaraskan program DPRD dengan target Indonesia Emas 2045. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien.
Prabowo juga menyoroti pentingnya pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Ia mencontohkan tradisi Ngadu Bedug di Banten yang harus tetap lestari di tengah modernisasi, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten. Menurut Prabowo, budaya lokal adalah cerminan nilai-nilai Pancasila yang hidup di masyarakat.
“Modernisasi jangan sampai menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi lokal harus tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang,” tutupnya.
Dengan pendekatan pembangunan yang berlandaskan Pancasila, Prabowo berharap Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan di lapangan.
Para ekonom menilai bahwa meskipun gagasan ini ideal, tantangan terbesar adalah pada aspek implementasi. Birokrasi yang masih gemuk, korupsi, dan ketimpangan infrastruktur menjadi hambatan yang harus diatasi. Namun, dengan komitmen politik yang kuat, bukan tidak mungkin visi ini dapat terwujud.
Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Kuncinya ada pada bagaimana mengelola potensi tersebut dengan tata kelola yang baik dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.