Category: Ekonomi

Jbnews.id – Suasana akhir pekan di kawasan Paramount Petals, Tangerang, berlangsung meriah pada Minggu, 31 Mei 2026. Ratusan anak bersama orangtua memadati area Pasar Modern Paramount Petals untuk mengikuti dan menyaksikan Paramount Petals Push Bike Competition 2026.

Kompetisi sepeda dorong (push bike) ini diikuti oleh ratusan rider cilik dari berbagai daerah di Tangerang dan sekitarnya. Ajang ini tidak hanya menjadi hiburan akhir pekan, tetapi juga wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan keberanian dan keterampilan motorik sejak dini.

Acara yang digelar di kawasan hunian terpadu ini berhasil menarik perhatian banyak pengunjung. Para orangtua tampak antusias mendampingi buah hati mereka yang berlomba di lintasan yang telah disediakan. Suasana semakin semarak dengan dukungan dan sorakan dari para penonton yang memadati area sekitar.

Kompetisi push bike ini merupakan bagian dari upaya Paramount Petals untuk menghadirkan kegiatan positif bagi keluarga di kawasan tersebut. Selain sebagai sarana olahraga, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antarwarga dan pengunjung. Kehadiran ratusan peserta dan pengunjung menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan berbasis komunitas yang sehat dan edukatif.

Kegiatan serupa diharapkan dapat terus digelar secara rutin untuk mendukung tumbuh kembang anak serta mempererat hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal. Perhelatan ini juga menjadi contoh bagaimana pengembang properti dapat berperan aktif dalam menciptakan ekosistem hunian yang tidak hanya nyaman, tetapi juga aktif dan interaktif.

Dengan terselenggaranya acara ini, Paramount Petals semakin menegaskan komitmennya dalam membangun komunitas yang berorientasi pada keluarga. Tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menghadirkan pengalaman hidup yang berkualitas bagi penghuninya. Inisiatif seperti ini patut diapresiasi dan bisa menjadi inspirasi bagi pengembang lain di Indonesia.

Selain itu, kegiatan seperti ini juga berdampak positif pada perekonomian lokal. Para pedagang kecil dan UMKM di sekitar lokasi acara turut merasakan manfaat dari keramaian pengunjung. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkot Tangsel Perkuat UMKM demi menjaga stabilitas ekonomi daerah. Momentum seperti ini menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang lebih luas.

Dari sisi pembangunan karakter, kompetisi push bike mengajarkan anak-anak tentang sportivitas, keberanian, dan semangat bersaing secara sehat sejak usia dini. Orangtua pun berperan aktif sebagai pendukung utama, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anak dan keluarga. Acara ini juga menjadi sarana rekreasi yang edukatif di tengah maraknya gawai dan aktivitas digital yang sering menyita perhatian anak-anak.

Keberhasilan acara ini juga tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk panitia, sponsor, dan masyarakat setempat. Kolaborasi yang solid menjadi kunci sukses terselenggaranya acara yang meriah dan tertib. Semoga ke depannya, semakin banyak kegiatan positif serupa yang dapat digelar di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Tangerang.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kegiatan seperti ini dapat terus lestari di tengah modernisasi. Hal ini selaras dengan harapan Wagub Banten: Ngadu Bedug Harus Lestari di tengah arus perubahan zaman. Nilai-nilai tradisional dan kegiatan komunitas tetap relevan dan penting untuk dipertahankan.

Secara keseluruhan, Paramount Petals Push Bike Competition 2026 telah sukses menjadi ajang yang menghibur, mendidik, dan mempererat tali silaturahmi. Antusiasme peserta dan pengunjung menjadi bukti bahwa kegiatan berbasis komunitas masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat.

Jbnews.id – Sebanyak 34.853 jemaah haji Indonesia Tahun 1447 H/2026 M mulai dipulangkan ke Tanah Air pada Senin (1/6/2026). Bandara Internasional Soekarno-Hatta memastikan kesiapan penuh untuk menyambut kedatangan mereka, namun mengimbau keluarga untuk tidak menjemput langsung di bandara.

Imbauan ini dikeluarkan untuk mengantisipasi kepadatan di area kedatangan yang dapat mengganggu proses pemulangan jemaah. Pihak bandara dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah menyiapkan skema khusus agar arus kedatangan berjalan lancar dan tertib.

“Kami mengimbau keluarga jemaah untuk tidak menjemput di bandara. Proses pemulangan akan diatur secara terpusat dan jemaah akan diantar hingga ke embarkasi masing-masing,” ujar perwakilan Bandara Soekarno-Hatta dalam keterangan resmi.

Kesiapan Bandara dan Skema Pemulangan

Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah menyiapkan area khusus untuk menerima kedatangan jemaah haji. Petugas dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Agama, TNI, Polri, dan pihak bandara, akan bersiaga untuk memastikan proses imigrasi, bea cukai, dan karantina berjalan cepat.

Jemaah yang tiba akan langsung diarahkan ke bus yang telah disediakan untuk menuju asrama haji atau embarkasi masing-masing. Skema ini dirancang untuk meminimalkan kontak fisik dan mempercepat waktu tunggu di bandara.

Sementara itu, di tengah kesibukan persiapan pemulangan jemaah haji, isu lain yang menarik perhatian publik adalah fenomena Indomaret Tutup Massal. Peristiwa ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku industri ritel Tanah Air.

Data Kepulangan Jemaah Haji

Berdasarkan data PPIH, total jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan tahun ini mencapai lebih dari 220 ribu orang. Proses pemulangan akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang hingga akhir Juni 2026. Kloter pertama yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta berasal dari embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS).

Setiap jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan protokol kesehatan sebelum meninggalkan bandara. Petugas juga akan memastikan seluruh barang bawaan jemaah sesuai dengan ketentuan bea cukai.

Bagi keluarga yang ingin memantau kepulangan, PPIH menyediakan aplikasi dan website resmi yang dapat diakses untuk melihat jadwal kedatangan setiap kloter. Informasi ini dapat diakses secara real-time.

Imbauan untuk Keluarga Jemaah

Keluarga jemaah diminta untuk bersabar dan menunggu di rumah. Jemaah akan diantar langsung ke embarkasi atau asrama haji di daerah masing-masing. Proses ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan dan kehilangan barang.

Pihak bandara juga mengingatkan agar keluarga tidak mudah percaya pada informasi yang tidak resmi. Semua informasi resmi terkait kepulangan jemaah haji dapat diakses melalui kanal komunikasi PPIH dan Kementerian Agama.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan dan prosedur pemulangan, masyarakat dapat menghubungi call center haji atau mengunjungi website resmi Kementerian Agama.

Dengan kesiapan yang matang, diharapkan seluruh jemaah haji Indonesia dapat pulang dengan selamat dan sehat ke Tanah Air.

Jbnews.id – Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Banten mendorong pengembangan kawasan Royal Baroe yang diproyeksikan menjadi ikon wisata baru di Kota Serang. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi lokal di ibukota Provinsi Banten tersebut.

Royal Baroe, yang berlokasi di pusat Kota Serang, mendapat dukungan penuh dari Bank Banten melalui program CSR. Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Dukungan ini sejalan dengan upaya Pemkot Serang dalam mengembangkan potensi wisata daerah.

Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin, menegaskan komitmen perusahaannya dalam mendukung pembangunan daerah. “Kami percaya bahwa pengembangan Royal Baroe akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Kota Serang. Ini adalah wujud nyata sinergi antara BUMD dan pemerintah daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Kawasan Royal Baroe sendiri menawarkan konsep wisata terpadu yang menggabungkan unsur sejarah, budaya, dan rekreasi modern. Dengan dukungan CSR Bank Banten, pengelola berencana menambah berbagai fasilitas penunjang untuk menarik lebih banyak wisatawan. Targetnya, kawasan ini bisa bersaing dengan destinasi wisata lain di Banten.

Dampak Ekonomi dan Pariwisata

Pengembangan Royal Baroe diprediksi akan menciptakan efek multiplier bagi perekonomian Kota Serang. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi diproyeksikan akan merasakan dampak positif dari peningkatan kunjungan wisatawan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah yang terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi utama.

Data dari Dinas Pariwisata Kota Serang menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke kota ini terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Dengan hadirnya Royal Baroe sebagai ikon wisata baru, angka tersebut diperkirakan akan melonjak signifikan. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk akses transportasi dan fasilitas umum.

Kehadiran Royal Baroe juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Proses pembangunan dan operasional kawasan ini membutuhkan berbagai sumber daya manusia, mulai dari pekerja konstruksi hingga tenaga pengelola wisata. Ini menjadi peluang emas bagi warga Kota Serang untuk mendapatkan pekerjaan.

Sinergi BUMD dan Pemerintah Daerah

Dukungan CSR Bank Banten terhadap Royal Baroe mencerminkan sinergi positif antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemerintah daerah. Program CSR ini tidak hanya bersifat filantropis, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi pembangunan daerah. Bank Banten, sebagai BUMD, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kemajuan wilayah operasionalnya.

Sebelumnya, Bank bjb juga telah menyalurkan dana CSR untuk berbagai program pembangunan di Banten. Hal ini menunjukkan bahwa peran BUMD dalam pembangunan daerah semakin signifikan. Dukungan terhadap sektor pariwisata seperti Royal Baroe menjadi salah satu prioritas karena potensinya yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kota Serang menyambut baik dukungan dari Bank Banten ini. Wali Kota Serang menyatakan bahwa sinergi dengan berbagai pihak, termasuk BUMD, sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. “Kami berharap dukungan ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam pembangunan Kota Serang,” ujarnya.

Ke depan, pengelola Royal Baroe berencana untuk terus mengembangkan kawasan ini dengan menambahkan berbagai atraksi wisata baru. Dukungan dari Bank Banten melalui program CSR diharapkan dapat membantu mewujudkan rencana tersebut. Target jangka panjangnya, Royal Baroe bisa menjadi destinasi wisata unggulan tidak hanya di Kota Serang, tetapi juga di tingkat provinsi dan nasional.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Royal Baroe optimistis mampu menjadi ikon wisata baru yang membanggakan bagi warga Kota Serang. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bank Banten, menjadi modal penting untuk mewujudkan target tersebut. Masyarakat pun diharapkan dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari pengembangan kawasan wisata ini.

Proyek ini juga menjadi bukti bahwa sektor swasta dan BUMD memiliki peran krusial dalam pembangunan pariwisata daerah. Melalui program CSR yang tepat sasaran, perusahaan dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Royal Baroe diharapkan menjadi model pengembangan wisata berbasis komunitas yang sukses di Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan proyek Royal Baroe dan program CSR Bank Banten dapat diperoleh melalui kanal resmi masing-masing instansi. Masyarakat juga dapat mengunjungi langsung lokasi Royal Baroe untuk melihat progres pembangunannya. Pemerintah Kota Serang berkomitmen untuk terus mengawal proyek strategis ini hingga selesai dan beroperasi penuh.

Jbnews.id – Kondisi memprihatinkan dialami satu keluarga di Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten, yang masih tinggal di sebuah gubuk reyot dengan kondisi sangat tidak layak huni. Tempat tinggal tersebut terbuat dari anyaman bambu dan papan kayu lapuk, serta beratapkan rumbia yang sudah bolong di beberapa bagian. Keluarga ini hidup dalam keterbatasan ekonomi yang parah, tanpa akses listrik yang memadai dan sanitasi yang layak.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, rumah tersebut hanya terdiri dari satu ruangan kecil yang berfungsi sebagai tempat tidur, dapur, dan ruang keluarga sekaligus. Lantainya masih berupa tanah yang becek saat hujan turun. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama karena di dalam rumah tersebut tinggal anak-anak yang masih berusia di bawah 10 tahun. Mereka terpaksa menjalani aktivitas sehari-hari dalam lingkungan yang tidak sehat dan rawan penyakit.

Kepala Desa setempat mengonfirmasi bahwa keluarga tersebut memang termasuk dalam kategori warga miskin ekstrem yang belum tersentuh program bantuan perumahan dari pemerintah. Meskipun beberapa program bantuan sosial telah berjalan, bantuan khusus untuk perbaikan rumah masih menjadi kendala karena keterbatasan anggaran desa. Pihak desa mengaku telah mengusulkan nama keluarga ini ke dalam daftar penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun anggaran sebelumnya, namun belum mendapatkan realisasi.

“Kami sudah melaporkan kondisi ini ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Harapan kami, ada perhatian lebih agar keluarga ini segera mendapatkan hunian yang layak,” ujar Kepala Desa setempat. Ia menambahkan bahwa musim hujan yang sering melanda wilayah Lebak membuat kondisi gubuk tersebut semakin rawan roboh.

Kondisi ini menjadi ironi tersendiri di tengah berbagai program pembangunan yang gencar digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Lebak memang menunjukkan komitmen pada sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Bupati Lebak baru-baru ini menggratiskan biaya perawatan korban luka bakar di rumah sakit daerah. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kesehatan warga, namun persoalan hunian layak masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lebak juga memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah. Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. Namun, jika anak-anak tersebut masih tinggal di lingkungan yang tidak sehat, efektivitas program gizi bisa berkurang secara signifikan.

Kasus serupa di Warunggunung ini juga menyoroti pentingnya pendataan yang akurat dan respons cepat dari pemerintah daerah. Di sisi lain, Kapolres Lebak menegaskan nol toleransi pungli jelang mudik 2026, yang menunjukkan upaya penegakan hukum di wilayah tersebut. Namun, persoalan kemiskinan struktural seperti yang dialami keluarga ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya penegakan hukum.

Sektor lain yang juga menjadi fokus Pemkab Lebak adalah ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan swasembada ikan air tawar pada tahun 2027. Target ambisius ini menunjukkan optimisme pembangunan ekonomi di Lebak. Namun, realitas di lapangan seperti kondisi keluarga di Warunggunung menjadi pengingat bahwa pembangunan harus inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pemberitaan mengenai kondisi gubuk reyot ini juga memicu diskusi di kalangan pegiat sosial. Mereka mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam menjemput bola, bukan hanya menunggu laporan dari desa. Sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) harus diperbarui secara berkala agar tidak ada warga miskin ekstrem yang terlewat dari program bantuan.

Salah satu pegiat literasi di Lebak, Amir Hamzah, juga mendorong peningkatan literasi perempuan Lebak sebagai upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang. Menurutnya, pendidikan dan literasi adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. “Jika ibu-ibu di keluarga miskin diberdayakan dengan literasi dan keterampilan, mereka bisa mencari nafkah tambahan dan memperbaiki kondisi rumah mereka,” ujarnya.

Kondisi di Warunggunung ini bukanlah kasus tunggal. Di berbagai desa di Lebak, masih banyak ditemukan rumah-rumah tidak layak huni yang penghuninya berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga pada kebutuhan dasar warga yang paling rentan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lebak terkait tindak lanjut dari laporan keluarga di Warunggunung ini. Warga berharap agar pemerintah segera turun tangan, setidaknya memberikan hunian sementara yang layak sebelum musim hujan mencapai puncaknya.

Jbnews.id – Bank bjb resmi menyalurkan pembiayaan sebesar Rp52 miliar kepada 118 nasabah dalam program Rumah Rakyat di Bandung. Langkah ini merupakan realisasi komitmen perseroan dalam mendukung sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembiayaan tersebut disalurkan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang menyasar segmen masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau. Program ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk mempercepat penyediaan rumah rakyat di berbagai daerah.

Direktur Utama Bank bjb, Yuddy Renaldi, menyatakan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari kontribusi perseroan dalam mengatasi backlog perumahan nasional. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya dalam acara penyerahan simbolis di Bandung, Selasa (14/4).

Seluruh nasabah yang menerima pembiayaan telah melalui proses verifikasi yang ketat. Bank bjb memastikan bahwa calon penerima memenuhi kriteria yang ditetapkan, termasuk memiliki penghasilan tetap dan belum memiliki rumah sebelumnya.

Program Rumah Rakyat ini tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan pengembang perumahan lokal. Tujuannya adalah memastikan kualitas bangunan dan lokasi yang strategis bagi para penerima manfaat.

Bank bjb juga telah menyiapkan skema angsuran yang ringan agar tidak membebani keuangan nasabah. Suku bunga yang kompetitif dan tenor panjang menjadi daya tarik utama program ini.

Keberhasilan penyaluran Rp52 miliar ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan Bank bjb. Perseroan menargetkan akan terus meningkatkan volume penyaluran KPR bersubsidi pada tahun-tahun mendatang.

Selain di Bandung, program serupa juga direncanakan akan diperluas ke berbagai kota lain di Jawa Barat. Langkah ini sejalan dengan visi Bank bjb untuk menjadi bank daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bank bjb juga terus berinovasi dalam proses pengajuan KPR agar lebih cepat dan mudah. Digitalisasi layanan menjadi salah satu fokus utama untuk mempercepat akses pembiayaan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Yuddy Renaldi menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat. Tujuannya adalah menyelaraskan program pembiayaan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Program Rumah Rakyat ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor properti di Jawa Barat. Dengan adanya pembiayaan yang memadai, pengembang dapat lebih gencar membangun hunian terjangkau.

Bank bjb juga memberikan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya memiliki rumah sendiri. Edukasi ini mencakup cara mengelola keuangan dan memahami hak serta kewajiban sebagai pemilik rumah.

Selain itu, perseroan juga membuka akses bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai program KPR. Layanan konsultasi ini tersedia di seluruh kantor cabang Bank bjb di Jawa Barat.

Dengan penyaluran Rp52 miliar ini, Bank bjb berharap dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Hunian yang layak akan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Program ini juga menjadi bukti nyata peran Bank bjb dalam mendukung program prioritas nasional. Perseroan berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan perumahan rakyat.

Ke depan, Bank bjb akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan program pembiayaan ini. Masukan dari nasabah dan pengembang akan menjadi bahan perbaikan agar program semakin efektif dan tepat sasaran.

Bagi masyarakat yang tertarik, Bank bjb membuka pendaftaran program KPR bersubsidi secara berkala. Informasi lengkap dapat diperoleh melalui website resmi atau kantor cabang terdekat.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kerja sama dengan pengembang, program Rumah Rakyat diharapkan dapat terus berjalan dan berkembang. Bank bjb optimistis target pembiayaan tahun ini dapat tercapai.

Selain program KPR, Bank bjb juga memiliki berbagai produk pembiayaan lainnya yang mendukung sektor riil. Hal ini menunjukkan komitmen perseroan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Bank bjb juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan.

Dengan kinerja yang solid, Bank bjb terus memperkuat posisinya sebagai bank daerah terdepan di Indonesia. Kepercayaan nasabah dan mitra bisnis menjadi modal utama untuk terus tumbuh dan berkembang.

Jbnews.id – Pemerintah Provinsi Banten resmi menerapkan sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menunggak pembayaran pajak daerah. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada tahun 2026 dan menargetkan peningkatan kepatuhan pajak di kalangan birokrat.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten yang mencatat masih adanya sejumlah ASN yang belum melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Data dari Bapenda menunjukkan bahwa tunggakan ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan jumlahnya terus bertambah.

“Kami tidak akan segan-segan memotong Tukin ASN yang nunggak pajak. Ini bukan soal gengsi, tapi soal kepatuhan dan keteladanan,” ujar Kepala Bapenda Provinsi Banten dalam pernyataan resmi yang diterima Jbnews.id. Ia menegaskan bahwa ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Mekanisme pemotongan Tukin akan dilakukan secara bertahap. Pertama, ASN yang terdata menunggak akan menerima surat peringatan dari Bapenda. Jika dalam waktu 30 hari tidak ada respons, pemotongan Tukin akan langsung diberlakukan. Besaran potongan disesuaikan dengan jumlah tunggakan dan tidak boleh melebihi 30% dari total Tukin yang diterima per bulan.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya Gubernur Banten untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pajak daerah, khususnya pajak kendaraan dan PBB-P2, merupakan salah satu sumber utama PAD. Dengan menekan angka tunggakan, pemerintah optimistis target PAD tahun 2026 dapat tercapai.

Kebijakan pemotongan Tukin ini mendapat respons beragam dari kalangan ASN. Beberapa menyambut positif karena dianggap mendorong kedisiplinan, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap penghasilan bulanan. Namun, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian hukum dan tidak melanggar peraturan kepegawaian.

Bagi ASN yang keberatan, Bapenda menyediakan kanal pengaduan dan konsultasi. Mereka juga dapat mengajukan rencana cicilan tunggakan pajak agar Tukin tidak langsung dipotong sekaligus. Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi ASN yang mengalami kesulitan keuangan.

Selain pemotongan Tukin, Pemprov Banten juga akan memberikan sanksi administratif lain, seperti penundaan kenaikan pangkat dan penghapusan tunjangan tambahan. Sanksi ini berlaku bagi ASN yang terbukti sengaja menghindari kewajiban pajak.

Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sedang digalakkan di lingkungan Pemprov Banten. Dengan menegakkan aturan secara konsisten, pemerintah berharap dapat menciptakan budaya patuh pajak di kalangan ASN dan kemudian menularkannya ke masyarakat luas.

Langkah ini juga menjadi perhatian bagi organisasi profesi ASN, seperti Korpri. Deden Apriandhi, yang baru saja resmi memimpin Korpri Banten periode 2025-2030, diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara ASN dan pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan ini.

Pemprov Banten juga terus berkoordinasi dengan instansi vertikal, seperti Kepolisian Daerah (Polda) Banten, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Wagub Banten telah mengapresiasi kesiapan Polda dalam menghadapi berbagai agenda daerah, termasuk dalam hal pengamanan dan sosialisasi kebijakan perpajakan.

Di sisi lain, Pemprov Banten juga tengah gencar mendorong program-program ekonomi kerakyatan. Salah satunya adalah Gerakan Tanam Jagung seluas 10 hektare yang dicanangkan Gubernur. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Kebijakan pemotongan Tukin bagi ASN yang menunggak pajak merupakan langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan adanya sanksi tegas, diharapkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan ASN dapat meningkat secara signifikan.

Pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan ini dan melakukan evaluasi secara berkala. Jika ditemukan kendala, penyesuaian akan dilakukan tanpa mengurangi tujuan utama, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan menegakkan disiplin ASN.

Kebijakan serupa sebenarnya sudah diterapkan di beberapa daerah lain di Indonesia dan terbukti efektif menekan angka tunggakan. Pemprov Banten berharap dapat mengadopsi praktik terbaik dari daerah-daerah tersebut dan menerapkannya secara optimal.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Banten serius dalam memberantas tunggakan pajak. ASN sebagai abdi negara harus menjadi garda terdepan dalam mematuhi aturan, termasuk aturan perpajakan.