Jbnews.id – Kondisi memprihatinkan dialami satu keluarga di Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten, yang masih tinggal di sebuah gubuk reyot dengan kondisi sangat tidak layak huni. Tempat tinggal tersebut terbuat dari anyaman bambu dan papan kayu lapuk, serta beratapkan rumbia yang sudah bolong di beberapa bagian. Keluarga ini hidup dalam keterbatasan ekonomi yang parah, tanpa akses listrik yang memadai dan sanitasi yang layak.
Berdasarkan laporan yang dihimpun, rumah tersebut hanya terdiri dari satu ruangan kecil yang berfungsi sebagai tempat tidur, dapur, dan ruang keluarga sekaligus. Lantainya masih berupa tanah yang becek saat hujan turun. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama karena di dalam rumah tersebut tinggal anak-anak yang masih berusia di bawah 10 tahun. Mereka terpaksa menjalani aktivitas sehari-hari dalam lingkungan yang tidak sehat dan rawan penyakit.
Kepala Desa setempat mengonfirmasi bahwa keluarga tersebut memang termasuk dalam kategori warga miskin ekstrem yang belum tersentuh program bantuan perumahan dari pemerintah. Meskipun beberapa program bantuan sosial telah berjalan, bantuan khusus untuk perbaikan rumah masih menjadi kendala karena keterbatasan anggaran desa. Pihak desa mengaku telah mengusulkan nama keluarga ini ke dalam daftar penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun anggaran sebelumnya, namun belum mendapatkan realisasi.
“Kami sudah melaporkan kondisi ini ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Harapan kami, ada perhatian lebih agar keluarga ini segera mendapatkan hunian yang layak,” ujar Kepala Desa setempat. Ia menambahkan bahwa musim hujan yang sering melanda wilayah Lebak membuat kondisi gubuk tersebut semakin rawan roboh.
Kondisi ini menjadi ironi tersendiri di tengah berbagai program pembangunan yang gencar digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Lebak memang menunjukkan komitmen pada sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Bupati Lebak baru-baru ini menggratiskan biaya perawatan korban luka bakar di rumah sakit daerah. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kesehatan warga, namun persoalan hunian layak masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lebak juga memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah. Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. Namun, jika anak-anak tersebut masih tinggal di lingkungan yang tidak sehat, efektivitas program gizi bisa berkurang secara signifikan.
Baca Juga:
Kasus serupa di Warunggunung ini juga menyoroti pentingnya pendataan yang akurat dan respons cepat dari pemerintah daerah. Di sisi lain, Kapolres Lebak menegaskan nol toleransi pungli jelang mudik 2026, yang menunjukkan upaya penegakan hukum di wilayah tersebut. Namun, persoalan kemiskinan struktural seperti yang dialami keluarga ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya penegakan hukum.
Sektor lain yang juga menjadi fokus Pemkab Lebak adalah ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan swasembada ikan air tawar pada tahun 2027. Target ambisius ini menunjukkan optimisme pembangunan ekonomi di Lebak. Namun, realitas di lapangan seperti kondisi keluarga di Warunggunung menjadi pengingat bahwa pembangunan harus inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Pemberitaan mengenai kondisi gubuk reyot ini juga memicu diskusi di kalangan pegiat sosial. Mereka mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam menjemput bola, bukan hanya menunggu laporan dari desa. Sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) harus diperbarui secara berkala agar tidak ada warga miskin ekstrem yang terlewat dari program bantuan.
Salah satu pegiat literasi di Lebak, Amir Hamzah, juga mendorong peningkatan literasi perempuan Lebak sebagai upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang. Menurutnya, pendidikan dan literasi adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. “Jika ibu-ibu di keluarga miskin diberdayakan dengan literasi dan keterampilan, mereka bisa mencari nafkah tambahan dan memperbaiki kondisi rumah mereka,” ujarnya.
Kondisi di Warunggunung ini bukanlah kasus tunggal. Di berbagai desa di Lebak, masih banyak ditemukan rumah-rumah tidak layak huni yang penghuninya berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga pada kebutuhan dasar warga yang paling rentan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lebak terkait tindak lanjut dari laporan keluarga di Warunggunung ini. Warga berharap agar pemerintah segera turun tangan, setidaknya memberikan hunian sementara yang layak sebelum musim hujan mencapai puncaknya.