Jbnews.id – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Langkah ini diambil di tengah tekanan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan pertumbuhan lokal.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, dalam sebuah forum diskusi ekonomi yang digelar di Balai Kota Tangsel. Benyamin menekankan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian kota, sehingga penguatan sektor ini menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.
“Kami melihat UMKM memiliki daya tahan yang cukup kuat terhadap gejolak ekonomi. Oleh karena itu, kami fokus pada penguatan akses permodalan, pelatihan digital, dan perluasan pasar,” ujar Benyamin dalam keterangan resmi yang diterima Jbnews.id.
Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel mencatat bahwa hingga awal tahun 2026, terdapat lebih dari 50.000 pelaku UMKM aktif di wilayah tersebut. Sektor ini menyerap sekitar 60 persen tenaga kerja lokal dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota.
Salah satu program unggulan yang digencarkan adalah pendampingan digitalisasi UMKM. Pemkot Tangsel menggandeng platform e-commerce dan lembaga keuangan untuk memberikan pelatihan pemasaran online serta akses kredit modal kerja dengan bunga rendah. Program ini menyasar 5.000 UMKM pada tahun ini, naik dari 3.500 UMKM pada tahun sebelumnya.
Selain itu, Pemkot Tangsel juga membuka gerai pameran produk UMKM di beberapa pusat perbelanjaan dan area publik. Langkah ini bertujuan untuk memperkenalkan produk lokal kepada konsumen yang lebih luas, sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor.
“Kami ingin produk-produk UMKM Tangsel tidak hanya dikenal di dalam kota, tetapi juga menembus pasar nasional dan internasional. Dengan digitalisasi, peluang itu semakin terbuka,” tambah Benyamin.
Dari sisi regulasi, Pemkot Tangsel juga menyederhanakan proses perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu hingga dua minggu kini dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari kerja. Kebijakan ini disambut baik oleh para pelaku UMKM yang mengeluhkan birokrasi yang rumit.
Ketua Asosiasi UMKM Tangsel, Rina Marlina, mengapresiasi langkah pemerintah kota. Menurutnya, kebijakan ini memberikan angin segar bagi para pengusaha kecil yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dan pasar.
“Kami berharap program ini berkelanjutan. Jangan hanya bersifat musiman. Pelatihan dan pendampingan harus terus dilakukan agar UMKM bisa naik kelas,” kata Rina.
Meski demikian, beberapa tantangan masih dihadapi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tangsel menunjukkan bahwa sekitar 30 persen UMKM masih belum memiliki akses ke perbankan formal. Selain itu, literasi digital di kalangan pelaku UMKM juga masih rendah, terutama di segmen usaha mikro.
Pemkot Tangsel berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar pada APBD 2026 untuk program penguatan UMKM. Anggaran tersebut akan digunakan untuk subsidi bunga kredit, pelatihan kewirausahaan, dan pembangunan infrastruktur pasar digital.
Kebijakan ini sejalan dengan program nasional pemerintah pusat yang mendorong pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Dengan penguatan sektor ini, diharapkan stabilitas ekonomi di tingkat lokal dapat terjaga, sekaligus menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Ke depan, Pemkot Tangsel juga akan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mengembangkan inovasi produk UMKM. Produk-produk unggulan seperti kerajinan tangan, kuliner, dan fesyen lokal akan didorong untuk memiliki daya saing tinggi.
Langkah Pemkot Tangsel ini menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan fokus pada penguatan UMKM, daerah tidak hanya melindungi warganya dari dampak krisis, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.