Category: Kebijakan

Jbnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk merevitalisasi Museum Pajajaran di Kota Bogor. Langkah ini merupakan bagian dari penataan fasilitas seni dan budaya di kawasan tersebut, yang juga mencakup perbaikan infrastruktur pendukung di sekitarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program revitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang digelar di Kota Bogor. Kirab tersebut melibatkan berbagai unsur budaya dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan sekitarnya.

“Sebagai tindak lanjut ada penataan jalan, trotoar, lampu serta tamannya, agar Pak Wali Kota fokus penataan kelurahan-kelurahan. Nanti namanya Palataran Binokasih,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Bandung, Minggu (31/5), diberitakan Antara.

Dedi menambahkan, penataan lanjutan akan mencakup kawasan yang terhubung dari Museum Pajajaran hingga Lawang Suryakencana, mengikuti rute kirab budaya. Infrastruktur yang akan diperbaiki meliputi jalan, trotoar, lampu penerangan, serta taman agar lingkungan kawasan budaya lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat.

Selain revitalisasi museum, Pemprov Jabar juga akan melakukan penataan infrastruktur pendukung di area sekitar museum. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi Museum Pajajaran sebagai ruang edukasi sejarah sekaligus menjadi pusat pelestarian budaya Sunda di Kota Bogor.

Adapun Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengapresiasi pelaksanaan kirab yang dinilai sebagai usaha untuk mengagungkan kembali warisan budaya Sunda. “Gubernur telah membawa Mahkota Binokasih mulai dari Sumedang hingga ke Kota Bogor hari ini,” ucapnya.

Kirab budaya menghadirkan Mahkota Binokasih Sanghyang Pake serta melibatkan peserta seni tradisi dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, termasuk perwakilan dari Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga menggelar sayembara senilai Rp750 juta bagi siapa pun yang menemukan makam tokoh sejarah Aman Yani, sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah dan budaya di Jawa Barat.

Proyek revitalisasi Museum Pajajaran ini merupakan bagian dari upaya lebih besar Pemprov Jabar dalam menata fasilitas publik dan budaya. Sebagai perbandingan, proyek serupa di kawasan Gedung Sate-Gasibu juga menuai perhatian publik, termasuk proyek senilai Rp15,8 miliar yang memicu aksi kamisan di Bandung.

Dalam konteks yang lebih luas, revitalisasi ini juga sejalan dengan upaya pelestarian budaya yang dilakukan di berbagai daerah. Lokakarya budaya dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila di Bandung Barat menjadi contoh lain dari komitmen pemerintah dalam merawat warisan budaya.

Museum Pajajaran sendiri memiliki nilai historis yang penting bagi masyarakat Sunda. Keberadaannya sebagai pusat dokumentasi dan edukasi sejarah diharapkan dapat semakin optimal setelah proses revitalisasi selesai. Pemprov Jabar menargetkan penataan kawasan ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Anggaran Rp9 miliar yang disiapkan untuk revitalisasi Museum Pajajaran ini akan digunakan untuk perbaikan fisik bangunan, penataan kawasan, dan pengembangan fasilitas pendukung. Pemerintah berharap, dengan adanya revitalisasi ini, Museum Pajajaran dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

Selain itu, penataan kawasan dari Museum Pajajaran hingga Lawang Suryakencana juga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi kreatif di sekitar lokasi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, para pelaku UMKM dan seniman lokal dapat lebih leluasa mengembangkan usahanya di kawasan tersebut.

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang menjadi pemicu revitalisasi ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk memperkuat identitas budaya Sunda. Tahun ini, kirab menghadirkan Mahkota Binokasih Sanghyang Pake sebagai simbol kebesaran budaya Sunda yang diarak dari Sumedang hingga Bogor.

Partisipasi dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta perwakilan dari Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah, menunjukkan bahwa semangat pelestarian budaya Sunda tidak hanya menjadi perhatian di satu daerah, melainkan juga mendapat dukungan dari berbagai wilayah.

Dengan adanya revitalisasi Museum Pajajaran, diharapkan generasi muda semakin tertarik untuk mempelajari sejarah dan budaya Sunda. Museum ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan artefak, tetapi juga sebagai ruang interaktif yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan edukatif dan kultural.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Revitalisasi Museum Pajajaran hanyalah salah satu dari sekian banyak program yang telah dan akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.

Jbnews.id – Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare sebagai pusat pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara. Kesiapan ini diumumkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat di Pendopo Sukabumi pada Rabu, 22 April 2026.

Langkah ini menandai pergeseran serius dari wacana ke realisasi. Pemkab Sukabumi tidak hanya merampungkan aspek administrasi, tetapi juga memetakan lahan spesifik untuk pusat pemerintahan masa depan. Ade Suryaman menegaskan bahwa fasilitas penunjang pelayanan publik di wilayah utara sudah sangat memadai.

Untuk tahap awal, kantor Bupati dan Sekretariat Daerah (Setda) persiapan telah disiapkan dengan memanfaatkan aset daerah yang ada di Komplek BKPSDM, Jalan Raya Kadupugur, Cicantayan. “Kalau persiapan, Insyaallah sudah sangat siap,” ungkap Ade, dilansir dari SukabumiUpdate.

Sektor pelayanan kesehatan juga telah dipastikan mampu melayani masyarakat KSU secara mandiri. Pemkab menyiapkan RSUD Sekarwangi serta 26 puskesmas yang tersebar luas di wilayah utara. Untuk jangka panjang, lahan 10 hektare telah dikunci untuk pembangunan pusat pemerintahan yang terpadu.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Yusuf Ridwan, mengaku terkesan dengan langkah proaktif Pemkab Sukabumi. Menurut legislator Fraksi PPP ini, bola kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. “Pemkab Sukabumi ternyata sudah mempersiapkan segalanya secara matang. Tugas mendesak saat ini adalah mendorong pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran daerah,” ujar Yusuf.

Langkah Konkret Dorong Pencabutan Moratorium

Komisi I DPRD Jawa Barat dijadwalkan akan mendatangi Komisi II DPR RI di Jakarta pada Selasa, 28 April 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk menanyakan status moratorium pemekaran daerah. Yusuf menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui apakah moratorium akan dibuka secara menyeluruh (universal) atau terbatas (parsial) bagi daerah-daerah yang sudah dinyatakan layak secara teknis seperti Sukabumi Utara.

“Kami akan tanyakan langsung ke DPR RI mengenai kondisi moratorium ini. Jika keran itu dibuka, Sukabumi Utara adalah salah satu yang paling siap untuk direalisasikan,” pungkasnya.

Kesiapan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemekaran wilayah mandiri di bagian utara Sukabumi semakin dekat dengan kenyataan. Data menunjukkan, Pemkab telah mengalokasikan lahan spesifik, menyiapkan infrastruktur kesehatan, dan merampungkan dokumen administrasi. Momentum politik pada 28 April 2026 akan menjadi penentu nasib DOB KSU.

Dalam konteks kebijakan publik, persiapan ini juga selaras dengan upaya daerah lain meningkatkan tata kelola. Sebagai contoh, Satpol PP Serang mendorong pembentukan Linmas desa untuk memperkuat keamanan. Sementara itu, Pemkot Serang menyepakati barter aset dengan Imigrasi untuk optimalisasi fasilitas. Di sisi lain, biaya sampah di Bandung naik dua kali lipat, menunjukkan tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

Implikasinya, jika moratorium dicabut, Sukabumi Utara akan menjadi DOB baru dengan fondasi infrastruktur yang solid. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Publik dan pemangku kepentingan akan menanti hasil kunjungan Komisi I DPRD Jawa Barat ke DPR RI pada akhir April 2026.

Jbnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak penyusunan anggaran bantuan hukum bagi warga miskin harus berbasis data riil, bukan sekadar estimasi. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap perkara hukum yang menjerat masyarakat bawah mendapatkan pendampingan hukum yang tuntas dan berkualitas.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung kini tengah menggodok Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Ketua Bapemperda, Dudy Himawan, menegaskan bahwa regulasi ini harus berangkat dari peta konflik hukum yang nyata di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

“Harus ada titik tolak yang jelas dalam penganggaran. Misalnya, dari jumlah kasus di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, berapa yang membutuhkan bantuan hukum dari pemerintah. Itu bisa menjadi dasar penyusunan anggaran,” tegas Dudy saat memimpin Rapat Kerja di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan ini menegaskan bahwa negara harus hadir secara finansial bagi warga yang selama ini terpinggirkan dari akses keadilan akibat jeratan kemiskinan. DPRD tidak ingin program ini hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Selain aspek pendanaan, kualitas pendampingan hukum juga menjadi sorotan utama. Wakil Ketua Bapemperda, Asep Robin, mengusulkan adanya sistem penilaian atau grading bagi advokat yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Perlu ada sistem penilaian agar advokat yang ditunjuk benar-benar kompeten dan tidak asal-asalan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum dapat meningkat,” jelas Asep.

Sistem grading ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan layanan hukum yang setara dan berkualitas. DPRD tidak ingin program ini hanya menjadi proyek bagi pengacara tanpa kompetensi yang teruji.

Asep Robin juga menambahkan bahwa hadirnya Perda ini harus mampu memberikan alternatif penyelesaian perkara. Menurutnya, tidak semua sengketa hukum harus berakhir di meja hijau. Sejalan dengan semangat KUHP baru, pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice harus dikedepankan.

“Semoga peraturan ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat miskin. Tidak semua persoalan harus sampai ke pengadilan, karena ada pendekatan lain seperti restorative justice yang bisa ditempuh,” imbuhnya.

Selaras dengan hal tersebut, Anggota Bapemperda Erick Darmadjaya menyoroti pentingnya peran mediator bersertifikasi. Terutama bagi masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi desil bawah, proses hukum yang panjang seringkali menjadi beban tambahan.

Erick menegaskan bahwa dalam KUHAP baru, pendekatan mediasi sangat diutamakan. “Ini menjadi penting agar proses hukum tidak selalu rumit dan bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin,” kata Erick.

Diskusi ini juga sempat membedah perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah “bantuan hukum” dan “keadilan” untuk memastikan naskah akademik yang disusun memiliki pijakan filosofis yang kuat.

Raperda ini diharapkan menjadi solusi komprehensif bagi masyarakat miskin di Kota Bandung. Dengan basis data yang akurat, sistem grading advokat, dan prioritas mediasi, regulasi ini bertujuan mempermudah akses keadilan bagi kelompok ekonomi desil bawah.

Poin-poin utama dalam Raperda ini meliputi: pendanaan wajib merujuk pada jumlah riil kasus hukum warga miskin, seleksi advokat melalui sistem grading, penggunaan mediator bersertifikasi, serta fokus pada penyelesaian perkara di luar pengadilan sesuai mandat KUHP baru.

Jbnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak penyusunan anggaran bantuan hukum bagi warga miskin harus berdasarkan data riil jumlah perkara di kepolisian dan pengadilan, bukan sekadar estimasi. Langkah ini diambil untuk memastikan negara hadir secara finansial bagi masyarakat bawah yang selama ini terpinggirkan dari akses keadilan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) kini tengah menyiapkan Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sebagai payung hukum program tersebut.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung, Dudy Himawan, menegaskan bahwa keberhasilan regulasi ini bergantung pada kejelasan aspek anggaran sejak tahap perencanaan. Ia meminta data valid menjadi titik tolak utama dalam penyusunan kebijakan ini.

“Harus ada titik tolak yang jelas dalam penganggaran. Misalnya, dari jumlah kasus di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, berapa yang membutuhkan bantuan hukum dari pemerintah. Itu bisa menjadi dasar penyusunan anggaran,” tegas Dudy saat memimpin Rapat Kerja di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan itu muncul saat Bapemperda membedah naskah akademik Raperda tersebut. Dudy menginstruksikan agar penyusunan regulasi berangkat dari peta konflik hukum yang nyata di lapangan. Dengan demikian, negara dapat hadir secara finansial bagi mereka yang terpinggirkan akibat jeratan kemiskinan.

Sistem Grading untuk Advokat

Selain persoalan anggaran, kualitas pendampingan hukum juga menjadi sorotan tajam. DPRD tidak ingin program ini hanya menjadi formalitas dengan menunjuk pengacara tanpa kompetensi yang teruji.

Wakil Ketua Bapemperda, Asep Robin, mengusulkan adanya sistem penilaian atau grading bagi advokat yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat miskin mendapatkan layanan yang setara dan berkualitas.

”Perlu ada sistem penilaian agar advokat yang ditunjuk benar-benar kompeten dan tidak asal-asalan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum dapat meningkat,” jelas Asep.

Asep Robin menambahkan bahwa hadirnya Perda ini harus mampu memberikan alternatif penyelesaian perkara. Menurutnya, tidak semua sengketa hukum harus berakhir di meja hijau. Sejalan dengan semangat KUHP baru, pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice harus dikedepankan.

”Semoga peraturan ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat miskin. Tidak semua persoalan harus sampai ke pengadilan, karena ada pendekatan lain seperti restorative justice yang bisa ditempuh,” imbuhnya.

Mediasi untuk Kelompok Desil Bawah

Selaras dengan hal tersebut, Anggota Bapemperda Erick Darmadjaya menyoroti pentingnya peran mediator bersertifikasi. Terutama bagi masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi desil bawah, proses hukum yang panjang seringkali menjadi beban tambahan.

Erick menegaskan bahwa dalam KUHAP baru, pendekatan mediasi sangat diutamakan. “Ini menjadi penting agar proses hukum tidak selalu rumit dan bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin,” kata Erick.

Diskusi ini juga sempat membedah perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah “bantuan hukum” dan “keadilan” untuk memastikan naskah akademik yang disusun memiliki pijakan filosofis yang kuat. Upaya DPRD ini sejalan dengan berbagai isu perkotaan lain yang juga disorot, seperti Banjir Bandung Timur yang baru-baru ini merendam sejumlah jalan.

Secara ringkas, poin utama Raperda Bantuan Hukum Kota Bandung meliputi:

• Basis Anggaran: Pendanaan wajib merujuk pada jumlah riil kasus hukum warga miskin di kepolisian dan pengadilan.
• Kualitas Terjamin: Advokat yang terlibat akan diseleksi melalui sistem grading atau penilaian kompetensi.
• Prioritas Mediasi: Mendorong penggunaan mediator bersertifikasi untuk memangkas kerumitan prosedur hukum.
• Keadilan Restoratif: Fokus pada penyelesaian perkara di luar pengadilan sesuai mandat KUHP baru.
• Target Sasaran: Mempermudah akses keadilan bagi masyarakat kelompok ekonomi desil bawah.

Inisiatif ini menjadi salah satu prioritas DPRD Kota Bandung di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, termasuk Proyek Rp15,8 Miliar yang memicu aksi Kamisan. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi warga miskin yang membutuhkan pendampingan hukum.

Jbnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merenovasi sekitar 40.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) pada tahun 2026 ini. Angka tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan alokasi terbesar dari target nasional sebanyak 400.000 unit. Program ini menggunakan mekanisme unik bernama “tender rakyat” yang melibatkan UMKM lokal secara langsung.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, skema ini diterapkan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Melalui tender rakyat, kelompok penerima manfaat mengundang tiga toko bangunan terdekat untuk berkompetisi memberikan harga material paling kompetitif,” ujarnya dalam keterangan di Bandung, Kamis.

Program renovasi dimulai secara simbolis pada Senin (13/4) malam di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Sebanyak 10 unit rumah menjadi proyek percontohan. Menteri PKP Maruarar Sirait turut hadir dan menegaskan setiap unit mendapatkan alokasi Rp20 juta yang terdiri dari komponen bahan bangunan dan upah tukang.

Efisiensi anggaran langsung terlihat di lapangan. Dari pagu Rp175 juta untuk material 10 rumah di Desa Banyusari, UMKM pemenang sanggup memenuhi kebutuhan hanya dengan Rp164 juta. Sisa anggaran hasil penghematan tersebut dikembalikan kepada warga untuk menambah kualitas bangunan.

Maruarar menilai model ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi akar rumput. “Program bedah rumah ini berpotensi mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Inisiatif ini sejalan dengan upaya Pemprov Jabar dalam mendorong ekonomi lokal. Sebelumnya, berbagai program serupa telah dijalankan, seperti Kios Pangan Bandung Barat yang menjadi solusi cerdas menekan harga dan mendukung petani lokal. Selain itu, Investasi Asing Subang juga menunjukkan komitmen daerah dalam membangun industri masa depan.

Mekanisme tender rakyat ini dinilai sebagai terobosan dalam penanganan rutilahu. Dengan melibatkan toko bangunan lokal, program ini memastikan dana pemerintah berputar di masyarakat setempat. Tidak hanya itu, persaingan harga antar-UMKM menciptakan efisiensi yang menguntungkan penerima manfaat.

Dedi Mulyadi menambahkan, program ini akan terus diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan agar tepat sasaran. Data dari lapangan akan menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Program renovasi rutilahu ini juga menjadi perhatian di tingkat nasional. Alokasi terbesar untuk Jawa Barat menunjukkan kepercayaan pusat terhadap kapasitas daerah. Dengan target 40.000 unit, Pemprov Jabar optimistis mampu merealisasikannya tepat waktu.

Selain dampak langsung pada hunian, program ini diharapkan menciptakan efek berganda. UMKM lokal mendapat order, tukang bangunan mendapat pekerjaan, dan perekonomian desa bergerak. Ini sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan yang digaungkan pemerintah.

Ke depan, transparansi menjadi kunci keberhasilan tender rakyat. Masyarakat penerima manfaat dilibatkan dalam memilih toko bangunan, sehingga potensi penyimpangan diminimalkan. Sistem ini juga memungkinkan pengawasan langsung oleh warga.

Dengan pendekatan partisipatif, program renovasi rutilahu di Jawa Barat menjadi model yang bisa direplikasi daerah lain. Kombinasi antara bantuan pemerintah dan inisiatif lokal menciptakan solusi berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat bisa menghubungi dinas perumahan setempat. Pemprov Jabar juga akan menyediakan kanal pengaduan jika ada kendala di lapangan.