Category: Kebijakan

Jbnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk segera menertibkan kabel udara yang semrawut di permukiman warga. Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Bagus Triyanto, menegaskan kondisi tersebut mengancam keselamatan dan mengganggu estetika kota.

Bagus Triyanto menyatakan penataan kabel udara kini merupakan kebutuhan mendesak. Ia menyoroti banyaknya perusahaan penyedia layanan internet yang memasang kabel tanpa izin resmi yang jelas, menyebabkan penumpukan kabel di tiang listrik dan pohon.

“Permasalahan kabel udara ini sudah menjadi polemik di tengah masyarakat. Selain merusak keindahan kota, juga berisiko bagi pengguna jalan dan warga sekitar,” tegas Bagus Triyanto, Kamis (16/4/26).

Ia mendorong pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat dan membatasi pemberian izin baru. Bagus juga menuntut tindakan tegas bagi pelanggar, mulai dari sanksi administratif, tidak memperpanjang izin operasional, hingga pemotongan kabel yang tidak berizin.

“Ke depan, kita perlu inovasi besar seperti penanaman kabel di bawah tanah agar tidak lagi menjuntai dan menumpuk di atas. Ini penting untuk keselamatan sekaligus memperindah kota,” tambahnya.

Selain itu, Bagus Triyanto yang juga Ketua Fraksi Demokrat Kota Tangerang menekankan pentingnya membersihkan kabel-kabel tak terpakai. Ia meminta setiap perusahaan bertanggung jawab penuh membersihkan instalasi miliknya, dengan ancaman pemerintah akan turun tangan jika tidak dipatuhi.

Desakan penertiban ini muncul menyusul kondisi kabel udara di Tangerang yang dinilai semakin tidak terkendali. Kabel yang menjuntai dan saling tumpang tindih kerap menimbulkan kekhawatiran korsleting, pohon tumbang saat hujan deras, hingga potensi kecelakaan lalu lintas.

Bagus Triyanto berharap desakan DPRD ini tidak berhenti di meja rapat. Ia mendorong Pemkot Tangerang segera menyusun timeline penertiban dan melibatkan semua stakeholder, termasuk perusahaan telekomunikasi.

“Lingkungan yang aman dan tertib adalah hak setiap warga Tangerang. Mari kita wujudkan bersama,” pungkasnya.

Masyarakat Tangerang kini menanti respons cepat dari Pemkot. Penertiban kabel udara Tangerang dinilai sebagai komitmen nyata untuk keselamatan dan kenyamanan warga sehari-hari.

Jbnews.id – BPJS Ketenagakerjaan memperluas program jaminan sosial kepada pekerja informal di Kota Tangerang, menargetkan 1.000 peserta baru dari sektor ini. Ekspansi ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kepesertaan dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi kelompok pekerja yang selama ini kurang terjangkau program formal.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Kota, Rizki Ananda, menyatakan komitmen lembaganya dalam mendorong inklusi sosial. “Kami terus berupaya menjangkau seluruh lapisan pekerja, termasuk mereka yang beraktivitas di sektor informal. Perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) adalah hak dasar,” ujar Rizki dalam pernyataan resminya. Langkah ini sejalan dengan tren nasional untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi tenaga kerja di seluruh spektrum ekonomi.

Fokus perluasan saat ini menyasar pekerja di sektor informal seperti pedagang pasar, pengemudi ojek online, dan pekerja harian lepas. Mekanisme pendaftaran dirancang lebih fleksibel dengan skema pembayaran iuran yang dapat disesuaikan dengan pola pendapatan tidak tetap yang umum di sektor ini. Sosialisasi intensif dilakukan melalui kolaborasi dengan dinas terkait dan asosiasi profesi untuk memastikan informasi menjangkau calon peserta.

Perluasan cakupan ini mendapat respons positif dari kalangan pekerja. Seorang pedagang di Pasar Anyar, Tangerang, mengaku merasa lebih tenang setelah terdaftar. “Sebelumnya khawatir kalau ada sesuatu saat bekerja. Sekarang ada jaminan, meski kerja serabutan,” tuturnya. Realitas pekerja informal yang rentan tanpa perlindungan juga tampak di daerah lain, seperti kondisi warga Serang Timur yang bergantung pada sampah industri.

Upaya BPJS Ketenagakerjaan ini memperkuat landasan hukum yang telah dibangun oleh pemerintah daerah. Seperti diketahui, beberapa bupati telah mengeluarkan Surat Edaran wajib JKK dan JKM untuk melindungi pekerja di wilayahnya. Sinergi antara mandat daerah dan inisiatif perluasan dari BPJS Ketenagakerjaan menciptakan ekosistem yang lebih kondusif untuk mencapai universal coverage.

Implementasi program menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal kesadaran dan kemampuan finansial pekerja informal. BPJS Ketenagakerjaan merespons dengan menyiapkan skema pembayaran iuran yang lebih variatif dan kemudahan administrasi. Pendekatan door-to-door dan penggunaan platform digital menjadi andalan untuk menjembatani kendala tersebut.

Keberhasilan program percontohan di Kota Tangerang ini diharapkan dapat menjadi replika untuk perluasan di wilayah urban lainnya di Indonesia. Data kepesertaan yang terkumpul akan dianalisis untuk menyempurnakan skema dan kebijakan terkait pekerja informal secara nasional. Perlindungan sosial yang komprehensif dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan.

Jbnews.id – Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan seluruh pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Aturan ini berlaku untuk semua sektor usaha, termasuk perusahaan, koperasi, dan perorangan yang mempekerjakan tenaga kerja.

Surat Edaran bernomor 050/1040/BKPMD/2026 itu diterbitkan pada 22 April 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Tujuannya untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja dan keluarganya dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Dadang Supriatna menegaskan bahwa pendaftaran JKK dan JKM adalah kewajiban hukum bagi setiap pemberi kerja. “Ini bentuk perlindungan dasar bagi pekerja. Pemberi kerja harus bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan jaminan sosial pekerjanya,” ujarnya. Ia meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Bandung untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan ketat terhadap implementasi SE ini.

Program JKK memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, dan santunan kematian akibat kecelakaan kerja. Sementara JKM memberikan santunan tunai kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja maupun sebab lainnya. Dengan adanya SE ini, diharapkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung semakin luas.

Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak pekerja, khususnya di sektor informal dan usaha mikro kecil, yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi proses pendaftaran agar tidak memberatkan pelaku usaha, terutama UMKM. Dinas terkait telah menyiapkan mekanisme pendaftaran yang diharapkan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemberi kerja di wilayah Kabupaten Bandung.

Implementasi Surat Edaran ini akan dipantau secara berkala. Pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sistem jaminan sosial nasional, khususnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan diterbitkannya SE ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran di kalangan pemberi kerja mengenai pentingnya jaminan sosial. Perlindungan bagi pekerja merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktivitas kerja yang berkelanjutan. Langkah konkret ini diharapkan dapat mengurangi kerentanan pekerja dan keluarga mereka terhadap guncangan finansial akibat musibah di tempat kerja.

Jbnews.id – Sebanyak 49 siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Inayah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari Sentra Pangan Pedesaan Gotong Royong (SPPG). Menyusul kejadian tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Karawang langsung menutup operasional SPPG yang bersangkutan.

Insiden keracunan massal ini terjadi pada Rabu, 23 April 2026. Para korban yang merupakan siswa kelas VII dan VIII tersebut dilarikan ke Puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Kondisi mereka dilaporkan mulai membaik setelah mendapatkan penanganan medis.

Kepala DKPP Kabupaten Karawang, Asep Saepuloh, mengonfirmasi penutupan operasional SPPG penyuplai makanan tersebut. Langkah ini diambil sebagai tindakan responsif dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Investigasi mendalam segera dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab keracunan dan memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program bantuan pangan.

SPPG merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Kejadian ini mencoreng tujuan mulia program tersebut dan mempertanyakan sistem pengawasan keamanan pangannya. Ini bukan kali pertama insiden serupa terjadi terkait distribusi makanan dari SPPG.

Pihak sekolah, MTs Al Inayah, menyatakan telah bekerja sama dengan otoritas kesehatan dan DKPP untuk proses evakuasi dan investigasi. Orang tua siswa yang terdampak juga telah diinformasikan mengenai perkembangan kondisi anak-anak mereka. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan warga mengenai jaminan keamanan pangan yang disalurkan melalui program bantuan pemerintah.

Penutupan SPPG ini bersifat sementara, menunggu hasil pemeriksaan dari tim gabungan yang melibatkan DKPP, Dinas Kesehatan, dan pihak berwenang lainnya. Sanksi tegas akan diberikan jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur operasi standar (POS) dalam pengelolaan makanan. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap program makanan bergizi gratis.

Insiden keracunan pada 49 siswa ini menyoroti urgensi penguatan sistem pengawasan dari hulu ke hilir dalam program bantuan pangan. Mulai dari seleksi penyedia, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, setiap mata rantai harus diawasi ketat untuk mencegah kontaminasi yang membahayakan kesehatan penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.

Jbnews.id – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, secara langsung memantau progres pembongkaran bangunan liar di sempadan Sungai Cirarab, Kecamatan Legok, pada Rabu (26/2/2026). Operasi ini merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah daerah mengatasi banjir dengan menertibkan hunian ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan menghambat aliran air.

Pemantauan lapangan dilakukan Bupati yang akrab disapa Maesyal didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan banjir di wilayahnya, dengan penertiban bangunan di sempadan sungai sebagai langkah krusial. “Ini upaya kita untuk menata sempadan sungai agar fungsi ekologisnya kembali normal dan mengurangi risiko banjir,” ujar Maesyal di lokasi.

Proses pembongkaran telah berjalan sesuai rencana teknis yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terdampak sebelum eksekusi di lapangan. Langkah ini diambil setelah identifikasi menunjukkan bahwa bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki izin dan berada di kawasan yang seharusnya bebas dari hunian untuk menjaga kelestarian sungai.

Keberadaan bangunan liar di sempadan Kali Cirarab telah lama menjadi persoalan kompleks. Struktur tersebut tidak hanya melanggar peraturan tata ruang tetapi juga berkontribusi pada penyempitan badan sungai dan sedimentasi. Akibatnya, kapasitas tampung air sungai menurun drastis, yang memicu genangan dan banjir roboh di kawasan sekitarnya setiap musim hujan.

Peninjauan ini bukan tindakan insidental melainkan bagian dari program berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peta jalan penanganan banjir yang mencakup normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Fokus pada Kali Cirarab diprioritaskan karena dampak banjirnya yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan hunian warga Legok.

Ahmed Zaki Iskandar menyatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak sosial baru. Ia juga menginstruksikan OPD untuk melakukan pendataan ulang dan pengawasan pasca-pembongkaran untuk mencegah pembangunan liar kembali terjadi di lokasi yang sama.

Dampak operasi ini diharapkan langsung terlihat pada musim hujan mendatang. Dengan sempadan sungai yang lebih terbuka, aliran air di Kali Cirarab diharapkan menjadi lebih lancar, mengurangi titik-titik genangan dan potensi banjir yang kerap melanda permukiman di sekitarnya. Langkah ini juga menjadi sinyal tegas bagi pelaku pelanggaran lain di kawasan rawan banjir.

Kebijakan penertiban bangunan liar sejalan dengan peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah. Pemerintah mengklaim telah menyiapkan skema relokasi atau kompensasi sesuai ketentuan bagi warga yang terdampak dan memenuhi kriteria, meski detail teknisnya tidak diungkap lebih lanjut dalam tinjauan ini.

Keberhasilan program di Kali Cirarab akan menjadi tolok ukur bagi intervensi serupa di sungai-sungai lain di Kabupaten Tangerang yang menghadapi masalah sama. Beberapa titik seperti Kali Angke dan Kali Cisadane juga tercatat memiliki kerawanan tinggi akibat hunian ilegal di sempadannya.

Respons masyarakat setempat beragam. Sebagian mendukung penertiban sebagai solusi jangka panjang banjir, sementara sebagian lain menyoroti pentingnya pendampingan dan solusi berkelanjutan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah daerah dituntut untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan penyediaan alternatif yang manusiawi.

Ahmed Zaki Iskandar menutup tinjauannya dengan instruksi untuk mempercepat proses sekaligus menjaga aspek sosial. Ia meminta laporan progres harian dari tim di lapangan. “Efektivitas langkah ini akan kita evaluasi berdasarkan penurunan frekuensi dan ketinggian banjir di sini,” pungkasnya.

Operasi pembongkaran di Kali Cirarab menandai fase aktif dari strategi penanganan banjir Kabupaten Tangerang. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan tata ruang dan manajemen bencana daerah ke depan, dengan harapan menciptakan kawasan yang lebih aman dan tertata dari ancaman banjir tahunan.