staging.jbnews.id

Author: Boy Ahmad

  • Prabowo Hadiri Persemayaman Ryamizard di Kemhan

    Prabowo Hadiri Persemayaman Ryamizard di Kemhan

    Jbnews.id – Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara penghormatan dan persemayaman Menteri Pertahanan (Menhan) periode 2014-2019, Ryamizard Ryacudu, di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026) pagi. Kehadiran Prabowo menjadi momen puncak dalam rangkaian penghormatan negara bagi almarhum yang dikenal sebagai tokoh militer dan negarawan.

    Berdasarkan pantauan Jbnews.id, Prabowo bersama rombongan tiba di Kantor Kemhan pada pukul 08.28 WIB. Ia tampak turun dari kendaraan Maung MV3 Garuda dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam. Setibanya di lokasi, Presiden langsung memasuki gedung Kemhan untuk mengikuti prosesi upacara. Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Sejumlah tokoh penting lainnya juga telah hadir lebih awal. Mantan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tampak sudah tiba di Kemhan sebelum kedatangan Presiden. Kehadiran para petinggi negara ini menandakan tingginya penghormatan negara terhadap jasa dan pengabdian Ryamizard Ryacudu.

    Presiden Prabowo meninggalkan lokasi upacara pada pukul 09.30 WIB. Ia dijadwalkan untuk menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila. Sementara itu, jenazah Ryamizard telah tiba di Kemhan lebih awal, yaitu pada pukul 07.35 WIB, diangkut menggunakan mobil jenazah Mabes TNI. Sejumlah anggota keluarga tampak mendampingi jenazah almarhum di dalam mobil.

    Prosesi penghormatan di Kemhan merupakan bagian dari rangkaian persemayaman sebelum pemakaman. Jasad Ryamizard rencananya akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa upacara pemakaman militer akan dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB.

    “Dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di TMP Kalibata sebagai penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia,” ujar Brigjen Rico dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026). Ia menambahkan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin akan memimpin langsung upacara pemakaman tersebut.

    Ryamizard Ryacudu merupakan tokoh penting dalam sejarah pertahanan Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Sebelumnya, ia dikenal sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada tahun 2002 hingga 2005. Dedikasinya di bidang pertahanan dan militer menjadikannya sosok yang dihormati, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

    Kehadiran Presiden Prabowo dalam upacara penghormatan ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Prabowo, yang juga berlatar belakang militer dan kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode sebelumnya (2019-2024), menunjukkan solidaritas dan penghormatan terhadap seorang senior dan rekan sejawat di bidang pertahanan. Momen ini juga menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan negarawan bangsa.

    Prosesi pemakaman militer di TMP Kalibata akan menjadi penghormatan terakhir bagi Ryamizard. TMP Kalibata sendiri merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi banyak pahlawan nasional dan tokoh penting negara. Upacara yang dipimpin langsung oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ini diharapkan berlangsung khidmat dan lancar, sebagai bentuk penghargaan tertinggi negara atas pengabdian almarhum.

    Masyarakat Indonesia turut berduka cita atas kepergian Ryamizard Ryacudu. Sosoknya dikenal sebagai pribadi yang tegas, disiplin, dan memiliki komitmen tinggi terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama menjabat sebagai Menhan, ia fokus pada modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan memperkuat postur pertahanan negara. Warisan pemikiran dan dedikasinya akan terus dikenang oleh bangsa Indonesia.

  • Pemulangan Jemaah Haji RI 2026 Dimulai Hari Ini

    Pemulangan Jemaah Haji RI 2026 Dimulai Hari Ini

    Jbnews.id – Fase pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 resmi dimulai hari ini, Senin (1/6), dengan kedatangan gelombang pertama di sejumlah bandara utama Tanah Air, termasuk Soekarno-Hatta, Surabaya, dan Batam.

    Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan proses pemulangan berjalan sesuai jadwal setelah Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melepas langsung kepulangan perdana jemaah di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Minggu (31/5) malam waktu setempat. Pelepasan ini menandai berakhirnya rangkaian ibadah yang telah berlangsung selama 40 hari di Tanah Suci.

    “Setelah perjalanan 40 hari dengan berbagai dinamikanya, Alhamdulillah malam ini bapak dan ibu sekalian sudah bersiap kembali ke Tanah Air,” ujar Menhaj dalam keterangan resmi yang dikutip dari CNN Indonesia.

    Kedatangan Perdana dan Data Debarksi

    General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Heru Karyadi, mengungkapkan sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke Indonesia melalui bandara tersebut mulai 1 hingga 30 Juni 2026. Fase pemulangan perdana di Soetta dipusatkan di Terminal 2F dengan kedatangan kloter pertama dari Jeddah.

    Dua debarkasi yang memulai fase ini adalah Pondok Gede dan Bekasi dengan total 836 orang jemaah. “Kami memastikan seluruh aspek pelayanan, mulai dari kesiapan fasilitas, pengaturan alur kedatangan, dukungan personel operasional, hingga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, telah dipersiapkan secara optimal,” jelas Heru.

    Proses kedatangan di Soetta telah dirancang dengan alur khusus. Seluruh jemaah akan melalui Terminal 2F yang dilengkapi fasilitas pendukung, seperti area kedatangan, sistem penanganan bagasi, pos kesehatan, dan pengaturan bus pengangkut menuju debarkasi masing-masing.

    Sebelumnya, Kemenhaj telah memastikan seluruh jemaah haji Indonesia ditempatkan di Markaziyah Madinah selama menjalani prosesi ibadah. Persiapan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

    Baca Juga:

    Pelepasan Kloter Perdana di Jeddah

    Momen pelepasan di Jeddah berlangsung khidmat. Menhaj menyambangi jemaah kloter SUB-01, berdialog, dan menyalami sejumlah jemaah yang bersiap kembali. Ia juga mengalungkan syal secara simbolis kepada perwakilan jemaah, yang disambut antusiasme tinggi. Beberapa jemaah tampak berfoto bersama sebelum memasuki area keberangkatan.

    Kemenhaj menegaskan bahwa seluruh proses pemulangan akan terus dikawal agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga kenyamanan jemaah hingga tiba di kampung halaman.

    Bagi calon jemaah yang masih menunggu giliran, persiapan seperti manasik haji menjadi krusial. Sebanyak 300 calon haji Tangsel telah mengikuti bimbingan sebelum keberangkatan. Langkah ini penting untuk memastikan pemahaman ritual ibadah.

    Fase pemulangan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya koordinasi logistik yang matang. Sementara itu, jadwal kedatangan di bandara lain seperti Surabaya dan Batam juga berjalan sesuai rencana, dengan pengaturan debarkasi yang telah ditetapkan sejak awal musim haji.

    Pemerintah melalui Kemenhaj dan otoritas bandara berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses pemulangan hingga 30 Juni 2026. Jemaah diimbau untuk mengikuti arahan petugas dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan demi kelancaran perjalanan.

  • BGN Suspende 8.182 SPPG MBG, Ini Penyebabnya

    BGN Suspende 8.182 SPPG MBG, Ini Penyebabnya

    Jbnews.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan telah melakukan suspensi terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan pada Januari 2025. Hingga 29 Mei 2026, total 8.182 SPPG dari 27.208 yang beroperasi pernah terkena sanksi penutupan sementara.

    Keputusan ini diambil berdasarkan masukan masyarakat, hasil inspeksi mendadak (sidak), serta pemantauan atas kejadian menonjol yang dialami penerima manfaat. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa dari total SPPG yang pernah di-suspend, sebanyak 5.659 unit sudah beroperasi kembali setelah memenuhi ketentuan. Sementara itu, 2.213 SPPG lainnya masih menjalani masa suspend karena belum memenuhi petunjuk teknis (juknis).

    “Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah di-suspend,” kata Nanik dalam pernyataannya pada Minggu (31/5).

    Baca Juga:

    Rincian Suspensi per Wilayah

    Data BGN menunjukkan distribusi suspensi di tiga wilayah operasional. Di Wilayah I (Pulau Sumatra), dari 5.968 SPPG yang beroperasi, 148 unit masih dalam suspend. Sebanyak 10 SPPG terkena sanksi akibat kejadian menonjol, sedangkan 138 SPPG karena permasalahan infrastruktur, manajemen organisasi, dan mutu gizi. Total akumulasi suspensi di wilayah ini mencapai 758 SPPG, dengan 610 unit sudah beroperasi kembali.

    Wilayah II (Pulau Jawa) mencatat angka tertinggi. Dari 16.594 SPPG yang beroperasi, 1.666 unit masih dalam suspend. Sebanyak 61 SPPG terkena sanksi akibat kejadian menonjol, dan 1.605 SPPG karena masalah infrastruktur, manajemen, dan mutu gizi. Total akumulasi suspensi di Jawa mencapai 3.466 SPPG, dengan 1.800 unit sudah kembali beroperasi. Kondisi ini sejalan dengan pengawasan ketat di daerah, seperti pengawasan program MBG yang diperkuat oleh Pemkab Lebak.

    Di Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua), dari 4.646 SPPG yang beroperasi, 399 unit masih dalam suspend. Sebanyak 25 SPPG terkena sanksi akibat kejadian menonjol, dan 374 SPPG karena masalah infrastruktur, manajemen, dan mutu gizi. Total akumulasi suspensi di wilayah ini mencapai 3.959 SPPG, dengan 3.559 unit sudah beroperasi kembali.

    Penyebab dan Sanksi Tambahan

    BGN menjelaskan bahwa setiap SPPG bisa dijatuhi sanksi karena berbagai sebab. Penyebab utama meliputi menu yang diproduksi menyebabkan kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan, diare, dan muntah-muntah. Selain itu, menu yang tidak sesuai bujet belanja bahan baku (Rp8 ribu dan Rp10 ribu), mark-up harga bahan baku, hingga alur bangunan SPPG yang tidak sesuai juknis juga menjadi pemicu.

    Temuan lain mencakup SPPG yang belum mendaftar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan tidak menyiapkan mess untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan. Pelanggaran juga terjadi pada SPPG yang tidak memiliki peralatan dapur sesuai juknis, manajemen tata kelola yang buruk, pertikaian antara Mitra dan Yayasan, serta memiliki pemasok kurang dari 15 supplier.

    Nanik menegaskan bahwa jumlah SPPG yang terkena suspend bisa bertambah. Mulai 2 Juni 2026, BGN mewajibkan setiap SPPG mendistribusikan MBG minimal untuk 300 penerima manfaat kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Jika tidak dapat menunjukkan data pemberian MBG kepada kelompok tersebut, SPPG akan di-suspend mayor (tanpa insentif) dan Kepala SPPG-nya mendapat peringatan keras.

    Program MBG yang menargetkan cakupan luas ini juga menghadapi tantangan logistik, seperti yang terlihat dalam klarifikasi BGN soal kebutuhan sapi untuk memenuhi standar gizi. Sementara itu, di beberapa daerah seperti Banten, program ini telah menjangkau 2,7 juta anak penerima manfaat.

  • Revitalisasi Museum Pajajaran Bogor Habiskan Anggaran Rp9 Miliar

    Revitalisasi Museum Pajajaran Bogor Habiskan Anggaran Rp9 Miliar

    Jbnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk merevitalisasi Museum Pajajaran di Kota Bogor. Langkah ini merupakan bagian dari penataan fasilitas seni dan budaya di kawasan tersebut, yang juga mencakup perbaikan infrastruktur pendukung di sekitarnya.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program revitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang digelar di Kota Bogor. Kirab tersebut melibatkan berbagai unsur budaya dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan sekitarnya.

    “Sebagai tindak lanjut ada penataan jalan, trotoar, lampu serta tamannya, agar Pak Wali Kota fokus penataan kelurahan-kelurahan. Nanti namanya Palataran Binokasih,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Bandung, Minggu (31/5), diberitakan Antara.

    Dedi menambahkan, penataan lanjutan akan mencakup kawasan yang terhubung dari Museum Pajajaran hingga Lawang Suryakencana, mengikuti rute kirab budaya. Infrastruktur yang akan diperbaiki meliputi jalan, trotoar, lampu penerangan, serta taman agar lingkungan kawasan budaya lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat.

    Selain revitalisasi museum, Pemprov Jabar juga akan melakukan penataan infrastruktur pendukung di area sekitar museum. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi Museum Pajajaran sebagai ruang edukasi sejarah sekaligus menjadi pusat pelestarian budaya Sunda di Kota Bogor.

    Adapun Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengapresiasi pelaksanaan kirab yang dinilai sebagai usaha untuk mengagungkan kembali warisan budaya Sunda. “Gubernur telah membawa Mahkota Binokasih mulai dari Sumedang hingga ke Kota Bogor hari ini,” ucapnya.

    Kirab budaya menghadirkan Mahkota Binokasih Sanghyang Pake serta melibatkan peserta seni tradisi dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, termasuk perwakilan dari Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga menggelar sayembara senilai Rp750 juta bagi siapa pun yang menemukan makam tokoh sejarah Aman Yani, sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah dan budaya di Jawa Barat.

    Baca Juga:

    Proyek revitalisasi Museum Pajajaran ini merupakan bagian dari upaya lebih besar Pemprov Jabar dalam menata fasilitas publik dan budaya. Sebagai perbandingan, proyek serupa di kawasan Gedung Sate-Gasibu juga menuai perhatian publik, termasuk proyek senilai Rp15,8 miliar yang memicu aksi kamisan di Bandung.

    Dalam konteks yang lebih luas, revitalisasi ini juga sejalan dengan upaya pelestarian budaya yang dilakukan di berbagai daerah. Lokakarya budaya dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila di Bandung Barat menjadi contoh lain dari komitmen pemerintah dalam merawat warisan budaya.

    Museum Pajajaran sendiri memiliki nilai historis yang penting bagi masyarakat Sunda. Keberadaannya sebagai pusat dokumentasi dan edukasi sejarah diharapkan dapat semakin optimal setelah proses revitalisasi selesai. Pemprov Jabar menargetkan penataan kawasan ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    Anggaran Rp9 miliar yang disiapkan untuk revitalisasi Museum Pajajaran ini akan digunakan untuk perbaikan fisik bangunan, penataan kawasan, dan pengembangan fasilitas pendukung. Pemerintah berharap, dengan adanya revitalisasi ini, Museum Pajajaran dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

    Selain itu, penataan kawasan dari Museum Pajajaran hingga Lawang Suryakencana juga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi kreatif di sekitar lokasi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, para pelaku UMKM dan seniman lokal dapat lebih leluasa mengembangkan usahanya di kawasan tersebut.

    Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang menjadi pemicu revitalisasi ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk memperkuat identitas budaya Sunda. Tahun ini, kirab menghadirkan Mahkota Binokasih Sanghyang Pake sebagai simbol kebesaran budaya Sunda yang diarak dari Sumedang hingga Bogor.

    Partisipasi dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta perwakilan dari Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah, menunjukkan bahwa semangat pelestarian budaya Sunda tidak hanya menjadi perhatian di satu daerah, melainkan juga mendapat dukungan dari berbagai wilayah.

    Dengan adanya revitalisasi Museum Pajajaran, diharapkan generasi muda semakin tertarik untuk mempelajari sejarah dan budaya Sunda. Museum ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan artefak, tetapi juga sebagai ruang interaktif yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan edukatif dan kultural.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Revitalisasi Museum Pajajaran hanyalah salah satu dari sekian banyak program yang telah dan akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.

  • Megawati Menangis Kenang Ryamizard Ryacudu

    Megawati Menangis Kenang Ryamizard Ryacudu

    Jbnews.id – Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, menangis saat mengenang jasa Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu yang meninggal dunia di usia 76 tahun di RSPAD Gatot Soebroto, Minggu (31/5/2026). Dalam pernyataan resmi di Jakarta, Megawati menyampaikan duka mendalam atas kepergian sahabatnya yang juga mantan Menteri Pertahanan RI (2014-2019) tersebut.

    “Pak Ryamizard adalah sosok prajurit negarawan. Beliau teguh pada prinsip, memiliki dedikasi yang tinggi, dan menunjukkan komitmen yang tidak pernah surut kepada negara,” ujar Megawati, Minggu malam.

    Data Angle menjadi fokus utama berita ini. Momen paling membekas bagi Megawati terjadi saat penanganan bencana di Aceh. Ketika menjabat sebagai Presiden, Megawati melihat kebutuhan mendesak akan jembatan darurat untuk menghubungkan wilayah yang terputus akibat bencana. Ia langsung menghubungi Ryamizard yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

    “Saya masih ingat ketika pulang dari Aceh dan melihat kebutuhan mendesak akan jembatan Bailey. Saya kemudian menelepon Pak Ryamizard. Dengan sigap beliau langsung membantu dengan mengerahkan batalyon Zeni untuk memasang jembatan darurat tersebut sehingga akses masyarakat dapat segera pulih,” kenang Megawati.

    Tindakan cepat itu, menurut Megawati, mencerminkan karakter Ryamizard sebagai prajurit sejati yang selalu hadir untuk rakyat dan tidak pernah ragu memberikan bantuan ketika bangsa menghadapi kesulitan. Perhatian Ryamizard tidak berhenti setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

    Ryamizard Ryacudu meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto karena sakit. Ia mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2014-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai KSAD pada era pemerintahan Megawati.

    “Selamat jalan, temanku. Terima kasih atas persahabatan, pengabdian, dan jasa-jasamu bagi Indonesia,” pungkas Megawati sambil terisak penuh haru.

    Kepergian Ryamizard Ryacudu meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi mereka yang pernah bekerja sama dan mengenal langsung sosok prajurit negarawan tersebut.

  • Pakar TPPU Desak KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Kasus Suap Blueray

    Pakar TPPU Desak KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Kasus Suap Blueray

    Jbnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, terkait kasus dugaan suap yang melibatkan perusahaan jasa kepabeanan, PT Blueray Cargo. Desakan ini muncul setelah nama Djaka disebut dalam surat dakwaan di persidangan, namun hingga kini belum ada tindakan pemeriksaan dari lembaga antirasuah tersebut.

    Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, menyoroti kelambanan KPK dalam menindaklanjuti fakta persidangan. Menurutnya, pencantuman nama Djaka dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan indikasi kuat yang seharusnya segera direspons dengan pemanggilan dan pemeriksaan.

    “Kalau sampai seseorang sudah disebut dalam surat dakwaan, kita perlu bertanya pada KPK, apakah yang bersangkutan sudah pernah dipanggil atau tidak,” ujar Yenti kepada wartawan, Minggu (31/5). Ia menegaskan bahwa penyebutan nama tersebut bukanlah hal yang tiba-tiba, melainkan berdasarkan dokumen hukum yang telah disusun secara saksama oleh jaksa.

    Yenti mengaku heran dengan sikap KPK yang seolah mendiamkan fakta tersebut. Ia mempertanyakan apakah KPK sudah pernah memanggil Djaka sebagai saksi dalam perkara ini. “Nama itu muncul bukan tiba-tiba, melainkan berdasarkan dokumen dakwaan. Tapi mengapa kok didiamkan begitu saja? Kenapa begitu? Pernah tidak dipanggil sebagai saksi,” tuturnya.

    Desakan ini semakin menguat setelah dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (20/5), terungkap adanya amplop berisi 213.600 dolar Singapura. Amplop tersebut memiliki kode Sales 2-1 DIR, yang oleh Jaksa KPK disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama.

    Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan pejabat tinggi di Ditjen Bea Cukai. Mereka adalah mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Ditjen Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono; Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea dan Cukai, Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; Pegawai Ditjen Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo; Pemilik PT Blueray, John Field; dan Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan.

    Yenti menilai, dengan terungkapnya bukti seperti catatan penyerahan suap dan amplop di persidangan, sudah sangat mendesak bagi KPK untuk memeriksa Djaka. Bahkan, ia berpendapat pemeriksaan seharusnya dilakukan sejak awal karena namanya sudah tercantum dalam surat dakwaan.

    Di sisi lain, Yenti juga mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Ia menilai Kementerian Keuangan memiliki bagian hukum sendiri yang bisa bertindak. “Harusnya, jika memang Purbaya mau bersih-bersih, Djaka bisa diberhentikan dulu atau di-non-job-kan,” tegasnya.

    Menurut Yenti, tidak layak seorang pimpinan yang sudah disebut dalam kasus korupsi tetap menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini, kata dia, menciptakan preseden buruk dan tidak baik bagi institusi. “Baik Dirjen maupun Menteri Keuangan harus mengambil langkah agar yang bersangkutan non-aktif dulu. Dan KPK-nya harus bersambut; sudah dibacakan di surat dakwaan, kok diperiksa saja tidak? Diapakan saja selama ini,” pungkasnya.

    Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan oknum pejabat tinggi di instansi yang mengelola penerimaan negara. Dugaan suap dan gratifikasi dalam proses importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai dinilai sangat serius dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

    KPK sendiri sebelumnya telah bergerak dengan menetapkan enam tersangka dan menyita sejumlah aset. Dalam perkembangan lain, lembaga antirasuah itu juga menyita Rp2 miliar dari safe deposit box milik eks Direktur Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Rizal.

    Baca Juga:

    Pakar hukum menilai bahwa pola korupsi yang melibatkan pejabat eselon satu ini menunjukkan adanya celah pengawasan yang lemah. Publik kini menanti langkah konkret KPK untuk memeriksa Djaka Budi Utama, sekaligus membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Langkah KPK selanjutnya akan menjadi ujian kredibilitas lembaga tersebut di mata publik.

  • Dedi Mulyadi Siapkan Rp9 Miliar Revitalisasi Museum Pajajaran

    Dedi Mulyadi Siapkan Rp9 Miliar Revitalisasi Museum Pajajaran

    Jbnews.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengalokasikan anggaran Rp9 miliar untuk merevitalisasi Museum Pajajaran di Kota Bogor. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang digelar beberapa pekan lalu, dengan fokus utama pada penataan kawasan budaya di sekitar museum.

    Program revitalisasi ini tidak hanya menyasar bangunan museum, tetapi juga mencakup penataan kawasan dari Museum Pajajaran hingga Lawang Suryakencana. Kawasan tersebut merupakan rute utama Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang menjadi agenda tahunan pelestarian budaya Sunda.

    “Sebagai tindak lanjut, akan ada penataan jalan, trotoar, lampu penerangan, serta taman. Agar Pak Wali Kota bisa fokus pada penataan kelurahan-kelurahan. Nanti kawasannya akan dinamakan Palataran Binokasih,” ucap Dedi Mulyadi dikutip dari Antara, Senin (1/6/2026).

    Anggaran Rp9 miliar tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperkuat fasilitas seni dan budaya. Revitalisasi ini juga bertujuan memperbaiki kawasan yang menjadi jalur kegiatan budaya masyarakat secara berkelanjutan.

    Gubernur yang akrab disapa KDM itu menekankan bahwa penataan kawasan budaya ini bersifat komprehensif. Tidak hanya fokus pada fisik bangunan, tetapi juga infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan ruang publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung dan pelaku kegiatan budaya.

    Museum Pajajaran sendiri merupakan salah satu ikon sejarah di Kota Bogor yang menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dari era Kerajaan Pajajaran. Revitalisasi ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi museum sebagai pusat edukasi dan destinasi wisata budaya yang representatif.

    Baca Juga:

    Langkah Pemprov Jabar ini sejalan dengan program revitalisasi di sejumlah kawasan bersejarah lainnya di Jawa Barat. Sebelumnya, revitalisasi Gedung Sate-Gasibu juga menjadi sorotan DPRD Jabar dengan anggaran Rp12 miliar. Proyek serupa di kawasan yang sama dengan nilai Rp15,8 miliar bahkan sempat memicu aksi Kamisan di Bandung.

    Penataan kawasan budaya juga menjadi perhatian di berbagai daerah. Di Bandung Barat, misalnya, lokakarya budaya digelar dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila. Inisiatif-inisiatif semacam ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan warisan budaya.

    Dengan adanya revitalisasi Museum Pajajaran, diharapkan kawasan tersebut dapat menjadi pusat kegiatan seni dan budaya yang lebih hidup. Nama Palataran Binokasih yang akan disematkan pada kawasan ini memiliki nilai historis yang kuat, merujuk pada istilah dalam tradisi Sunda.

    Pemprov Jabar optimistis program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain meningkatkan aspek budaya, revitalisasi juga diharapkan mampu mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor dan sekitarnya.

    Ke depan, Pemprov Jabar akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk memastikan penataan kawasan berjalan sesuai rencana. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kota menjadi kunci keberhasilan program revitalisasi ini.

    Masyarakat diharapkan dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menjaga serta memanfaatkan fasilitas budaya yang telah direvitalisasi. Dengan demikian, Museum Pajajaran dan kawasan sekitarnya dapat menjadi kebanggaan bersama.

    Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan revitalisasi Museum Pajajaran akan diumumkan secara berkala oleh Pemprov Jabar melalui kanal resmi mereka.

  • Replika Rumah Pohon Korowai Diserahkan ke Dedi Mulyadi, Ini Pesannya

    Replika Rumah Pohon Korowai Diserahkan ke Dedi Mulyadi, Ini Pesannya

    Jbnews.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerima replika rumah pohon khas suku Korowai dari pedalaman Papua usai menghadiri Konferensi Tahunan Analisis Papua Strategis (APS) di Jayapura. Benda itu bukan sekadar cenderamata, melainkan simbol penghormatan sekaligus pesan keras tentang pentingnya menjaga hutan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

    Replika rumah pohon itu diserahkan melalui perwakilan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagai titipan masyarakat adat Korowai yang masih bergantung pada hutan di wilayah pedalaman Papua. Perwakilan Pemkab Boven Digoel, Franky, mengatakan masyarakat adat berharap pesan yang mereka sampaikan dapat diteruskan kepada para pemimpin di Indonesia, terutama terkait perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap kearifan lokal.

    “Mereka berdoa mudah-mudahan ada pemimpin yang amanah, yang baik, yang menghargai pemberian alam yang Tuhan kasih. Tuhan menciptakan tanah, air, pohon, dan semua kekayaan alam yang hari ini masih dijaga oleh masyarakat Papua,” ujarnya.

    Menurut Franky, bagi masyarakat Korowai, hutan bukan hanya ruang hidup, tetapi juga sumber pangan, tempat tinggal, serta bagian dari identitas budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pesan ini menjadi pengingat bagi para pemimpin daerah, termasuk Dedi Mulyadi, untuk terus mengedepankan kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Penyerahan replika ini terjadi di tengah berbagai tantangan lingkungan di Jawa Barat, seperti banjir dan longsor akibat alih fungsi lahan. Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga telah menegaskan prioritas penataan daerah aliran sungai (DAS), jalan, dan gerbang tol di Jawa Barat. Langkah ini sejalan dengan pesan dari masyarakat adat Papua tentang pentingnya menjaga alam.

    Dalam konteks yang lebih luas, pesan dari suku Korowai ini relevan dengan berbagai program lingkungan yang tengah digalakkan di Jawa Barat. Misalnya, ajakan kepada warga untuk beralih ke biogas sebagai alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan keberlanjutan lingkungan menjadi isu lintas daerah.

    Baca Juga:

    Replika rumah pohon ini juga menjadi simbol bahwa kearifan lokal, seperti yang dipegang oleh suku Korowai, dapat menjadi inspirasi dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan program-program peduli lingkungan, diharapkan dapat meneruskan pesan ini dalam kebijakan di Jawa Barat.

    Ke depannya, pesan dari masyarakat adat Papua ini diharapkan dapat mengingatkan semua pihak bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Seperti yang disampaikan oleh Franky, alam adalah anugerah yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

    Pembunuhan

    Penerimaan replika ini juga menjadi momen penting bagi Dedi Mulyadi untuk memperkuat komitmennya dalam pelestarian lingkungan. Sebagai pemimpin daerah dengan populasi besar, Jawa Barat memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

    Selain itu, pesan dari suku Korowai ini juga relevan dengan upaya pelestarian budaya dan lingkungan di berbagai daerah. Di Jawa Barat sendiri, berbagai lokakarya budaya kerap digelar untuk merawat kearifan lokal, seperti yang terlihat dalam perayaan Hari Lahir Pancasila.

    Dengan diterimanya replika rumah pohon ini, Dedi Mulyadi diharapkan dapat menjadi jembatan antara pesan masyarakat adat Papua dengan kebijakan di Jawa Barat. Ini adalah langkah kecil namun bermakna dalam upaya pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap kearifan lokal.

  • Polisi Tetapkan Pelajar 16 Tahun Tersangka Pembunuhan di Dramaga

    Polisi Tetapkan Pelajar 16 Tahun Tersangka Pembunuhan di Dramaga

    Jbnews.id – Polsek Dramaga, Kabupaten Bogor, menetapkan seorang pelajar berinisial RA (16) sebagai tersangka dalam kasus kematian pelajar PS (16) yang ditemukan bersimbah darah di Jalan Lingkar Dramaga pada 17 April 2026. Penetapan ini terjadi setelah lebih dari satu bulan penyelidikan, tepatnya pada Jumat, 29 Mei 2026. Kasus yang awalnya diduga sebagai tawuran antarpelajar ini kini mengarah pada dugaan tindak penganiayaan berat yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa.

    Ilustrasi pembunuhan dengan senjata tajam

    Kapolsek Dramaga Iptu Agripinus Motani Zalukhu mengonfirmasi bahwa tersangka RA merupakan seorang pelajar asal Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga. “Setelah dilakukan rangkaian penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 Polsek Dramaga menetapkan saudara RA umur 16 tahun sebagai tersangka,” ujar Agripinus dalam keterangan resminya.

    Peristiwa berdarah itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lingkar Dramaga, tepatnya di wilayah Ciherang Hegar Rasa, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban PS diduga menjadi sasaran serangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan tersangka bersama sejumlah pelajar lainnya. Meski demikian, polisi masih mendalami peran masing-masing pelajar yang terlibat dalam insiden tersebut.

    Kasus ini menyita perhatian publik karena melibatkan pelajar di bawah umur dan terjadi di lingkungan yang relatif dekat dengan kawasan pendidikan. Polisi memastikan akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan kemungkinan adanya pelaku lain yang turut serta dalam aksi penganiayaan tersebut. Proses hukum terhadap tersangka RA akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak.

  • Kades Sukabumi Tersangka Gelapkan Dana Proyek Jalan dan PAUD

    Kades Sukabumi Tersangka Gelapkan Dana Proyek Jalan dan PAUD

    Jbnews.id – Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menetapkan Kepala Desa Karangmekar, Kecamatan Cimanggu, berinisial SH (45), sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana proyek pembangunan jalan desa dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penetapan status tersangka ini dipicu oleh laporan seorang kontraktor lokal yang mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.

    Kasi Humas Polres Sukabumi, Iptu Ilham Sapta Permadi, mengungkapkan perkara ini bermula pada awal 2023. Seorang kontraktor berinisial SP (42) ditawari untuk mengerjakan proyek di Desa Karangmekar oleh seseorang berinisial DR. DR disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa setempat. Untuk meyakinkan korban, DR mempertemukan SP langsung dengan SH. Dalam pertemuan tersebut, SH membenarkan adanya proyek dan menjanjikan pekerjaan akan segera dilaksanakan.

    Berbekal keyakinan itu, SP mulai mengerjakan proyek pengaspalan jalan dan renovasi bangunan PAUD pada Juni hingga Juli 2023. Seluruh pekerjaan dibiayai menggunakan modal pribadi korban. Selain biaya pekerjaan fisik, SP juga mengeluarkan dana operasional yang diserahkan secara bertahap kepada pihak yang menawarkan proyek. Namun, setelah pekerjaan selesai, pembayaran yang dijanjikan tidak kunjung diterima.

    Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan kepala desa yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Dugaan penggelapan dana proyek pembangunan desa ini juga mengingatkan pada kasus serupa di daerah lain. Sebagai perbandingan, dalam pemberitaan sebelumnya, seorang Guru PNS Divonis 15 Bulan Penjara karena menjual sapi bantuan pemerintah, menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dan dana publik masih menjadi masalah serius.

    Modus operandi dalam kasus ini cukup sederhana namun efektif. Pelaku memanfaatkan kepercayaan korban terhadap jabatan kepala desa. Dengan adanya pengakuan langsung dari SH, SP merasa proyek tersebut sah dan aman. Padahal, tidak ada kepastian hukum atau kontrak resmi yang melindungi hak-hak korban. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kontraktor lain untuk selalu memverifikasi legalitas proyek sebelum mengeluarkan dana.

    Polres Sukabumi saat ini masih melakukan pengembangan kasus. Pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain, termasuk DR yang berperan sebagai perantara. Proses hukum terhadap SH akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SH dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun.

    Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara finansial, tetapi juga mencoreng citra pemerintahan desa. Masyarakat Desa Karangmekar tentu kecewa karena pembangunan infrastruktur yang seharusnya dinikmati bersama justru menjadi ajang kejahatan. Proyek jalan desa yang sudah dikerjakan dan renovasi PAUD yang semestinya menjadi fasilitas pendidikan anak-anak kini terkatung-katung status pembayarannya.

    Baca Juga:

    Kasus dugaan penggelapan dana proyek ini menyoroti lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Proyek-proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seringkali rawan penyelewengan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa memiliki kewenangan besar dalam menentukan alokasi dana dan pemilihan kontraktor. Tanpa pengawasan yang ketat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, celah korupsi akan terus terbuka.

    Data dari berbagai lembaga anti korupsi menunjukkan bahwa kasus penyelewengan dana desa masih marak terjadi di berbagai daerah. Mulai dari proyek fiktif, mark up harga, hingga penggelapan dana seperti yang terjadi di Sukabumi ini. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.

    Bagi kontraktor dan masyarakat, kasus ini menjadi pengingat untuk selalu waspada. Jangan mudah tergiur dengan tawaran proyek yang tidak jelas legalitasnya. Pastikan ada dokumen resmi, seperti Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak yang ditandatangani oleh pihak berwenang. Lakukan verifikasi ke instansi terkait, seperti kecamatan atau dinas pemberdayaan masyarakat desa, untuk memastikan proyek tersebut benar-benar ada dan dianggarkan.

    Polres Sukabumi mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban kasus serupa untuk segera melapor. Kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat. Proses hukum terhadap SH diharapkan memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi aparatur desa lainnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang.

    Kasus ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Perlunya penguatan peran pendamping desa dan inspektorat dalam mengawasi setiap tahapan proyek pembangunan desa. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dana desa dapat benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, bukan malah menjadi sumber masalah hukum.

    Perkembangan kasus ini akan terus dipantau. Masyarakat menanti putusan hukum yang seadil-adilnya bagi tersangka SH dan pemulihan kerugian bagi korban SP. Kepercayaan publik terhadap integritas kepala desa harus dikembalikan melalui proses hukum yang transparan dan tegas.

    Pihak kepolisian masih mendalami peran DR yang disebut sebagai perantara dalam kasus ini. Jika terbukti terlibat, DR juga akan ditetapkan sebagai tersangka. Keterlibatan beberapa pihak dalam kasus ini menunjukkan adanya jaringan yang terstruktur dalam praktik penipuan proyek desa.

    Korban SP berharap kasus ini segera selesai dan kerugiannya dapat dikembalikan. Ia mengaku kapok dan akan lebih berhati-hati dalam menerima tawaran proyek di masa depan. Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran berharga baginya bahwa tidak semua tawaran yang menggiurkan berakhir dengan keuntungan.

    Kasus dugaan penggelapan dana proyek jalan dan PAUD di Sukabumi ini menjadi potret buram pengelolaan dana desa di Indonesia. Semoga penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Masyarakat juga harus lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa agar benar-benar tepat sasaran.