staging.jbnews.id

Category: Banten

  • Pembatasan Kendaraan ODOL di Tol Mulai 1 Juni 2026

    Pembatasan Kendaraan ODOL di Tol Mulai 1 Juni 2026

    Jbnews.id – Gubernur Banten, Andra Soni, menggelar rapat koordinasi dengan pengelola jalan tol dan instansi terkait untuk membahas keluhan masyarakat pengguna Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak. Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Banten, Kota Tangerang Selatan, pada Selasa (26/5/2026) itu menghasilkan sejumlah poin penting, termasuk kesiapan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) mulai 1 Juni 2026.

    Meskipun pengelolaan jalan tol bukan merupakan kewenangan langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Andra Soni menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dikeluhkan warga. Hal ini disampaikan dalam siaran pers Biro Adpim Pemprov Banten yang diterima pada Jumat (29/5/2026).

    Fokus pada Peningkatan Pelayanan Jalan Tol

    Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, serta Badan Usaha Jalan Tol Jasa Marga dan Astra Infra Toll Road (Tangerang-Merak). Selain itu, turut hadir perwakilan Polda Banten, Polda Metro Jaya, Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Bitung, Induk PJR Serang, dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi jalan tol Jakarta-Merak.

    Andra Soni mengungkapkan bahwa beberapa persoalan utama yang menjadi sorotan masyarakat dibahas secara mendalam. Mulai dari parkir liar di bahu jalan tol, kendaraan besar yang melintas di jalur kanan, hingga kondisi jalan dan penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL).

    Menurutnya, koordinasi lintas sektor ini sangat diperlukan agar pelayanan jalan tol yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Banten dapat berjalan lebih optimal.

    “Ada beberapa isu yang kita bahas yang lahir atas keluhan masyarakat. Pertama, kaitan dengan parkir di bahu jalan dan kemudian juga pergerakan kendaraan besar yang berada di jalur kanan. Nah ini kita koordinasikan,” ungkap Andra Soni.

    Rapat tersebut juga membahas percepatan perbaikan jalan tol di sejumlah titik yang mengalami kerusakan maupun gangguan pelayanan lainnya. “Kemudian juga mengkoordinasikan perbaikan-perbaikan jalan tol dengan kondisi saat ini dan Alhamdulillah tadi dalam Rakor semua kita bahas, termasuk juga ODOL dan sebagainya,” imbuhnya.

    “Pembahasan ini nanti kita tindak lanjuti bersama-sama. Sehingga urusan tol, walaupun bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, tapi tetap menjadi perhatian kita karena digunakan oleh masyarakat Banten,” jelasnya.

    Kebijakan Pembatasan ODOL Mulai Berlaku

    Sementara itu, Kepala BPJT Wilan Oktavian mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan pembatasan kendaraan ODOL di jalan tol. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju target zero ODOL pada Januari 2027.

    Penerapan kebijakan tersebut, menurut Wilan, juga perlu memperhatikan dan berkoordinasi dengan pengelola jalan nasional maupun pemerintah daerah. “Jadi persiapan untuk zero ODOL di Januari 2027 itu harusnya dari sekarang mulai ditertibkan,” ujar Wilan.

    Selain itu, BPJT bersama badan usaha jalan tol terus mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) melalui berbagai program. Program tersebut mencakup perbaikan jalan secara masif, penanganan genangan banjir, pengaturan antrean gerbang tol, hingga penertiban parkir liar di bahu jalan.

    Baca Juga:

    Wilan juga menyebutkan bahwa saat ini terdapat sedikitnya 11 titik crossing drainase yang sedang dikaji oleh Astra Infra Toll Road untuk dilakukan pelebaran. Langkah ini diambil guna mengantisipasi banjir saat curah hujan tinggi. “Kita fokus memang bagaimana supaya jalan tol itu kondisi jalannya memenuhi SPM,” katanya.

    Kebijakan pembatasan ODOL ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol. Pelanggaran terkait dimensi dan muatan kendaraan selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas.

    Dengan penerapan yang ketat, pemerintah optimistis target zero ODOL pada Januari 2027 dapat tercapai. Hal ini akan berdampak positif pada umur pemakaian jalan tol dan efisiensi distribusi logistik secara keseluruhan.

    Pemprov Banten berkomitmen untuk terus mendukung upaya ini melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik di sektor infrastruktur.

  • Realisasi Penerimaan Bea Cukai Banten Capai Rp4,55 Triliun hingga April 2026

    Realisasi Penerimaan Bea Cukai Banten Capai Rp4,55 Triliun hingga April 2026

    Jbnews.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Banten mencatat realisasi penerimaan sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp4,55 triliun hingga 30 April 2026. Capaian ini setara dengan 26,32 persen dari target tahunan APBN 2025 yang sebesar Rp17,29 triliun.

    Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kemenkeu Banten, Muhammad Hakim Satria, menyampaikan bahwa realisasi penerimaan cukai hingga April 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya. “Hal ini didorong oleh kenaikan target yang cukup signifikan di tahun 2026,” ujar Hakim dalam keterangannya di Serang, Jumat (29/5/2026).

    Ia merinci, total penerimaan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yaitu Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Bea Masuk menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai Rp3,38 triliun. Angka ini dicapai meskipun terjadi penurunan importasi pada sejumlah komoditas seperti kimia dasar organik, biji kakao, makanan olahan lainnya, kapal laut, dan tembaga.

    Sementara itu, sektor Cukai menyumbang penerimaan sebesar Rp1,15 triliun. Peningkatan ini terutama ditopang oleh kinerja positif dari cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan hasil tembakau. Adapun Bea Keluar tercatat menyumbang Rp10,88 miliar. Penerimaan di sektor ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunannya di pasar global.

    Selain memaparkan penerimaan, Hakim juga menjelaskan kondisi neraca perdagangan Provinsi Banten pada April 2026. Nilai ekspor pada periode tersebut tercatat sebesar 1,21 miliar dolar AS, sementara nilai impor mencapai 4,37 miliar dolar AS. Pelemahan nilai ekspor terjadi pada komoditas barang perhiasan, barang berharga, pesawat udara, dan mesin khusus. Sebaliknya, tren kenaikan impor didominasi oleh komoditas penunjang aktivitas harian dan industri, seperti hasil minyak, komputer, serta peralatan komunikasi.

    Baca Juga:

    Realisasi penerimaan yang positif ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Banten tetap dinamis. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, termasuk di sektor kepabeanan, terus dioptimalkan untuk mencapai target APBN. Ke depan, DJBC Banten akan terus memantau pergerakan harga komoditas global dan volume perdagangan internasional guna menjaga stabilitas penerimaan negara.

  • Kebakaran Pondok Cabe Ilir Hanguskan Lapak Kayu Jati, Rugi Rp500 Juta

    Kebakaran Pondok Cabe Ilir Hanguskan Lapak Kayu Jati, Rugi Rp500 Juta

    Jbnews.id – Sebuah lapak kayu jati di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, ludes terbakar pada Jumat (29/5/2026) pagi. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 09.30 WIB itu mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai Rp500 juta.

    Peristiwa kebakaran ini diketahui oleh warga sekitar yang melihat kepulan asap tebal dari lokasi lapak. Petugas pemadam kebakaran dari Kota Tangerang Selatan diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Api baru berhasil dipadamkan setelah kurang lebih dua jam proses pemadaman.

    “Api cepat membesar karena material kayu yang mudah terbakar. Kami berusaha maksimal agar api tidak merambat ke pemukiman warga,” ujar salah satu petugas pemadam di lokasi kejadian.

    Pemilik lapak, yang enggan disebutkan namanya, mengaku syok atas kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa sebagian besar stok kayu jati siap jual hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materiil diperkirakan mencapai angka fantastis.

    “Total kerugian sementara kami hitung sekitar Rp500 juta. Ini termasuk stok kayu dan beberapa peralatan,” jelasnya.

    Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Namun, dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik di bagian belakang lapak. Polisi telah memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk proses investigasi lebih lanjut.

    Dalam situasi darurat seperti ini, koordinasi antar lembaga sangat penting. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana proses organisasi olahraga seperti pendaftaran calon ketua KONI Kabupaten Serang dibuka 28 April yang memerlukan koordinasi matang.

    Insiden kebakaran ini mengingatkan kita pada pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sama halnya dengan persiapan ibadah haji, di mana seluruh jemaah haji RI ditempatkan di Markaziyah Madinah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan.

    Baca Juga:

    Proses investigasi masih terus berlangsung. Pihak kepolisian setempat telah memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mereka berharap dapat segera mengungkap penyebab pasti kebakaran yang meludeskan lapak kayu jati tersebut.

    Sementara itu, warga sekitar diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di musim kemarau seperti saat ini. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan pendampingan bagi para korban kebakaran.

    Kepala Desa Pondok Cabe Ilir menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa pemilik lapak. Ia berjanji akan mengupayakan bantuan bagi para korban melalui dana darurat desa.

    “Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Semoga pemilik lapak diberikan ketabahan,” ujarnya.

    Peristiwa kebakaran lapak kayu jati ini menjadi pengingat bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk selalu memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan tempat usahanya. Pemasangan instalasi listrik yang sesuai standar mutlak diperlukan.

  • Bupati Pandeglang Apresiasi Dedikasi Dua Pejabat yang Purna Tugas

    Bupati Pandeglang Apresiasi Dedikasi Dua Pejabat yang Purna Tugas

    Jbnews.id – Bupati Pandeglang, Irna Narulita, memberikan apresiasi tinggi kepada dua pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang akan segera memasuki masa purna tugas pada tahun 2026. Kedua pejabat tersebut dinilai memiliki dedikasi luar biasa selama mengabdi.

    Kedua pejabat yang dimaksud adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Drs. H. Taufik Hidayat, M.Si., dan Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. Yusuf Supriyadi, M.Si. Keduanya akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat setelah bertahun-tahun mengabdi untuk daerah.

    “Keduanya adalah pejabat yang berdedikasi tinggi. Selama bertugas, mereka telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Pandeglang. Saya mewakili seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar Bupati Irna dalam sebuah kesempatan di Pendopo Bupati Pandeglang, Sabtu (30/5/2026).

    Peran Strategis Kedua Pejabat

    Selama menjabat, Taufik Hidayat dan Yusuf Supriyadi dikenal sebagai figur yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan. Taufik Hidayat sebagai Sekda memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pandeglang, sementara Yusuf Supriyadi bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

    “Pak Taufik dan Pak Yusuf adalah motor penggerak birokrasi kita. Tanpa mereka, banyak program strategis yang mungkin tidak akan berjalan sebaik ini. Dedikasi mereka patut dicontoh oleh generasi penerus,” tambah Bupati Irna.

    Selain pujian, Bupati juga menekankan pentingnya proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan Pemkab Pandeglang. Ia memastikan bahwa proses suksesi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan akan berjalan transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kita tidak boleh kehilangan momentum. Meskipun mereka purna tugas, roda pemerintahan harus terus berjalan. Kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengisi kekosongan jabatan ini,” jelas Irna.

    Jejak Pengabdian Panjang

    Kedua pejabat tersebut memiliki jejak pengabdian yang panjang di lingkungan Pemkab Pandeglang. Taufik Hidayat, misalnya, telah menjabat sebagai Sekda sejak beberapa tahun lalu dan dikenal sebagai birokrat yang disiplin serta memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Yusuf Supriyadi juga memiliki rekam jejak yang solid di berbagai posisi strategis sebelumnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Irna juga menyoroti pentingnya menjaga semangat pengabdian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap, purna tugasnya kedua pejabat ini bisa menjadi momentum refleksi bagi seluruh ASN di Pandeglang untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi.

    “Purna tugas adalah bagian dari siklus alami dalam birokrasi. Tapi yang terpenting adalah warisan semangat dan dedikasi yang mereka tinggalkan. Itu yang harus terus kita jaga,” tegas Irna.

    Informasi lebih lanjut mengenai proses suksesi dan penghargaan bagi pejabat yang purna tugas dapat disimak dalam artikel terkait Dua Pejabat Pandeglang Purna Tugas yang membahas lebih detail tentang dedikasi keduanya.

    Baca Juga:

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Sekda dan Asda yang akan ditinggalkan. Namun, Bupati Irna memastikan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan kandidat terbaik.

    “Kami akan mencari pengganti yang tidak kalah berkualitas. Yang penting adalah integritas, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi untuk Pandeglang,” pungkasnya.

    Purna tugas dua pejabat strategis ini menjadi catatan penting bagi perjalanan birokrasi di Pandeglang. Keduanya diharapkan dapat menikmati masa pensiun dengan sehat dan bahagia, sementara Pemkab Pandeglang bersiap menyambut kepemimpinan baru di dua pos kunci tersebut.

  • Rawa Dano Banten: Bekas Kawah Gunung Api Purba

    Rawa Dano Banten: Bekas Kawah Gunung Api Purba

    Jbnews.id – Rawa Dano di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Banten, menyimpan fakta geologis unik. Kawasan ini merupakan bekas kawah gunung api purba yang kini telah menjadi rawa. Keberadaan situs ini menambah daftar destinasi geowisata di Provinsi Banten.

    Lanskap Rawa Dano berbeda dari rawa pada umumnya. Bentuknya yang melingkar dan cekung menjadi bukti kuat asal-usulnya sebagai kawah vulkanik. Proses alam selama ribuan tahun mengubah kawah tersebut menjadi ekosistem rawa air tawar yang produktif.

    Kawasan ini juga menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna. Vegetasi khas rawa seperti eceng gondok dan berbagai jenis rumput air tumbuh subur. Burung air dan satwa lainnya kerap terlihat di sekitar rawa, menjadikannya titik pengamatan keanekaragaman hayati.

    Keberadaan Rawa Dano relevan dengan upaya konservasi lingkungan di Banten. Dalam konteks yang lebih luas, pelestarian kawasan rawa sejalan dengan aksi penghijauan pesisir. Sebagai contoh, Polda Banten tanam 1.000 mangrove di Cilegon untuk memulihkan ekosistem pesisir.

    Baca Juga:

    Dari sisi ilmiah, Rawa Dano menawarkan potensi riset geologi dan ekologi. Para peneliti dapat mempelajari proses suksesi ekosistem dari kawah vulkanik menjadi rawa. Data ini penting untuk memahami dinamika lanskap pasca-vulkanik di Indonesia.

    Masyarakat sekitar juga memanfaatkan rawa untuk keperluan sehari-hari. Air rawa digunakan untuk irigasi pertanian dan perikanan darat. Namun, pemanfaatan ini harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan agar tidak merusak ekosistem.

    Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola Rawa Dano sebagai aset wisata edukasi. Potensi geowisata ini bisa dikembangkan tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya. Dengan pengelolaan tepat, Rawa Dano dapat menjadi laboratorium alam bagi pelajar dan wisatawan.

    Dalam konteks penegakan hukum di Banten, berbagai isu masih memerlukan perhatian. Kasus penipuan yang melibatkan oknum Polda Banten menunjukkan perlunya pengawasan internal. Namun, hal itu tidak mengurangi nilai penting kawasan konservasi seperti Rawa Dano.

    Keunikan Rawa Dano sebagai bekas kawah gunung api purba menjadi daya tarik tersendiri. Situs ini mengingatkan kita pada sejarah geologis panjang Pulau Jawa. Pelestarian kawasan ini adalah investasi untuk pengetahuan dan lingkungan masa depan.

  • Dua Pejabat Pandeglang Purna Tugas, Bupati Puji Dedikasi

    Dua Pejabat Pandeglang Purna Tugas, Bupati Puji Dedikasi

    Jbnews.id – Bupati Pandeglang menyampaikan apresiasi tinggi kepada dua pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang akan segera memasuki masa purna tugas pada tahun 2026. Keduanya dinilai memiliki dedikasi luar biasa selama mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pandeglang dalam sebuah kesempatan resmi, Sabtu (30/5/2026). Meski tidak menyebutkan secara detail nama dan jabatan kedua pejabat tersebut, Bupati menegaskan bahwa kontribusi mereka sangat signifikan bagi pembangunan daerah. “Keduanya adalah pejabat dengan dedikasi tinggi yang telah memberikan kontribusi terbaik bagi Pandeglang,” ujar Bupati dalam pernyataannya.

    Masa purna tugas ini menjadi bagian dari siklus regenerasi kepemimpinan di lingkungan birokrasi Pemkab Pandeglang. Bupati berharap, semangat dan kinerja yang telah ditunjukkan dapat menjadi teladan bagi ASN lainnya, terutama dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugas pemerintahan.

    Dampak pada Struktur Birokrasi

    Kepergian dua pejabat strategis ini tentu akan mempengaruhi dinamika dan struktur organisasi di beberapa perangkat daerah. Rotasi dan mutasi jabatan menjadi langkah antisipatif yang umum dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi. Proses ini diharapkan berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan publik.

    Regenerasi pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang juga menjadi perhatian publik. Pasalnya, beberapa waktu lalu, terjadi mutasi besar jaksa di tingkat provinsi yang turut mempengaruhi struktur kejaksaan di Pandeglang. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika birokrasi di Banten cukup tinggi.

    Selain itu, semangat pengabdian para pejabat yang akan purna tugas ini diharapkan bisa menjadi inspirasi. Di sisi lain, Pemkab Pandeglang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme ASN. Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang berhasil adalah rampungnya jalan desa sepanjang 1,3 km dengan biaya Rp3,84 miliar, yang merupakan hasil kerja keras birokrasi setempat.

    Kinerja dan Tantangan ASN

    Dedikasi tinggi yang disampaikan Bupati menjadi poin penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti maraknya modus penipuan yang menyasar ASN. Beberapa waktu lalu, seorang ASN Pandeglang mengalami kerugian Rp200 juta akibat ditipu melalui modus kenalan Facebook. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan di era digital.

    Baca Juga:

    Di sisi lain, potensi ekonomi Pandeglang juga mulai dilirik investor asing. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, investor Dubai tengah mengincar potensi ekonomi di wilayah ini. Hal ini menunjukkan bahwa Pandeglang memiliki daya tarik investasi yang perlu didukung oleh birokrasi yang solid dan profesional.

    Proses purna tugas yang akan dihadapi kedua pejabat ini merupakan bagian dari siklus alamiah dalam sistem kepegawaian. Pemkab Pandeglang dipastikan akan segera menyiapkan pengganti yang kompeten melalui mekanisme yang berlaku, termasuk uji kompetensi dan lelang jabatan jika diperlukan.

    Bupati juga mengingatkan seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga integritas. Pasalnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan semangat pengabdian yang tinggi, diharapkan transisi kepemimpinan di level pejabat eselon II ini dapat berjalan mulus.

    Ke depannya, publik menantikan siapa saja nama-nama yang akan mengisi posisi strategis yang ditinggalkan. Proses seleksi yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang tidak kalah berkualitas dari para pendahulunya. Hal ini penting untuk menjaga momentum pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

    Kesimpulannya, pengakuan Bupati terhadap dedikasi dua pejabat yang akan purna tugas merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian panjang mereka. Momen ini juga menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Pandeglang.

  • KNPI Soroti Pengangguran di HUT ke-27 Cilegon

    KNPI Soroti Pengangguran di HUT ke-27 Cilegon

    Jbnews.id – Peringatan HUT ke-27 Kota Cilegon diwarnai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Cilegon. Organisasi kepemudaan ini menyoroti masih tingginya angka pengangguran di kota industri tersebut, menjadikannya isu utama yang perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

    Dalam pernyataan resminya, Ketua DPD KNPI Kota Cilegon, M. Fadli, menegaskan bahwa momentum peringatan hari jadi seharusnya menjadi ajang evaluasi dan introspeksi. Ia menyebutkan bahwa di tengah berbagai program pembangunan yang digaungkan, masalah fundamental seperti pengangguran justru belum menunjukkan perbaikan signifikan. “Kami melihat masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja bagi warga,” ujar Fadli.

    Sorotan ini muncul di tengah perayaan yang baru saja digelar. Sebagai informasi, Pemkot Cilegon sebelumnya telah menggelar acara Riung Mungpulung dalam rangkaian HUT ke-27. Acara tersebut menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, di balik kemeriahan tersebut, KNPI justru mengingatkan bahwa problem struktural seperti pengangguran tidak boleh terabaikan.

    Data Angle: Angka Pengangguran Jadi Perhatian

    Meskipun data spesifik angka pengangguran di Kota Cilegon tidak disebutkan secara rinci dalam pernyataan KNPI, sorotan ini merujuk pada fenomena yang lebih luas di wilayah sekitarnya. Sebagai perbandingan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di beberapa daerah di Jawa Barat masih menjadi tantangan. Misalnya, data terbaru menunjukkan bahwa TPT Bandung Barat turun tipis ke 6,6 persen, dengan dominasi lulusan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah pengangguran tidak hanya terjadi di Cilegon, melainkan juga di wilayah lain.

    Fadli menekankan bahwa tingginya angka pengangguran di Cilegon menjadi ironi, mengingat kota ini merupakan salah satu pusat industri di Provinsi Banten. Banyak perusahaan besar beroperasi di Cilegon, namun lapangan kerja yang tersedia belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja lokal. “Ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa di kota industri, masih banyak warga yang menganggur?” tegasnya.

    Baca Juga:

    Penyebab dan Dampak Pengangguran

    KNPI mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Cilegon. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. Kedua, minimnya program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif dari pemerintah daerah.

    Dampak dari pengangguran ini sangat terasa, terutama bagi generasi muda. Fadli menyebutkan bahwa pengangguran dapat memicu berbagai masalah sosial, mulai dari meningkatnya angka kriminalitas hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat. “Kami mendorong Pemkot Cilegon untuk lebih serius dalam mengatasi masalah ini. Jangan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia,” imbuhnya.

    Solusi dan Rekomendasi

    Menanggapi sorotan ini, DPD KNPI Kota Cilegon memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkot Cilegon. Pertama, mendorong program pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri lokal. Kedua, memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Ketiga, memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dan lembaga pendidikan untuk program magang dan penempatan kerja.

    Selain itu, KNPI juga mendorong pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai alternatif penyerapan tenaga kerja. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh daerah lain. Sebagai contoh, Pemkot Tangsel perkuat UMKM demi jaga stabilitas ekonomi di wilayahnya. Strategi serupa diyakini dapat diadopsi oleh Kota Cilegon untuk mengurangi ketergantungan pada sektor industri formal.

    Konteks Regional dan Nasional

    Sorotan KNPI terhadap pengangguran di Cilegon tidak bisa dilepaskan dari konteks regional dan nasional. Di tingkat provinsi, masalah pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak pemerintah daerah. Di sisi lain, investasi asing yang masuk ke beberapa daerah di Jawa Barat, seperti yang terjadi di Subang, diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru. Seperti yang diberitakan, investasi asing Subang groundbreaking industri masa depan menjadi angin segar bagi penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

    Namun, perlu dicatat bahwa investasi saja tidak cukup. Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal dapat memanfaatkan peluang yang ada. Tanpa itu, investasi justru bisa menjadi bumerang jika lebih banyak tenaga kerja dari luar daerah yang terserap.

    Penutup

    Peringatan HUT ke-27 Kota Cilegon menjadi pengingat bahwa pembangunan sebuah kota tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari kesejahteraan warganya. Sorotan dari KNPI ini diharapkan menjadi dorongan bagi Pemkot Cilegon untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah pengangguran. Ke depan, publik akan menanti realisasi program-program yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Baja.

  • CSR Bank Banten Dukung Royal Baroe Jadi Ikon Wisata Serang

    CSR Bank Banten Dukung Royal Baroe Jadi Ikon Wisata Serang

    Jbnews.id – Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Banten mendorong pengembangan kawasan Royal Baroe yang diproyeksikan menjadi ikon wisata baru di Kota Serang. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi lokal di ibukota Provinsi Banten tersebut.

    Royal Baroe, yang berlokasi di pusat Kota Serang, mendapat dukungan penuh dari Bank Banten melalui program CSR. Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Dukungan ini sejalan dengan upaya Pemkot Serang dalam mengembangkan potensi wisata daerah.

    Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin, menegaskan komitmen perusahaannya dalam mendukung pembangunan daerah. “Kami percaya bahwa pengembangan Royal Baroe akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Kota Serang. Ini adalah wujud nyata sinergi antara BUMD dan pemerintah daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Kawasan Royal Baroe sendiri menawarkan konsep wisata terpadu yang menggabungkan unsur sejarah, budaya, dan rekreasi modern. Dengan dukungan CSR Bank Banten, pengelola berencana menambah berbagai fasilitas penunjang untuk menarik lebih banyak wisatawan. Targetnya, kawasan ini bisa bersaing dengan destinasi wisata lain di Banten.

    Baca Juga:

    Dampak Ekonomi dan Pariwisata

    Pengembangan Royal Baroe diprediksi akan menciptakan efek multiplier bagi perekonomian Kota Serang. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi diproyeksikan akan merasakan dampak positif dari peningkatan kunjungan wisatawan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah yang terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi utama.

    Data dari Dinas Pariwisata Kota Serang menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke kota ini terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Dengan hadirnya Royal Baroe sebagai ikon wisata baru, angka tersebut diperkirakan akan melonjak signifikan. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk akses transportasi dan fasilitas umum.

    Kehadiran Royal Baroe juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Proses pembangunan dan operasional kawasan ini membutuhkan berbagai sumber daya manusia, mulai dari pekerja konstruksi hingga tenaga pengelola wisata. Ini menjadi peluang emas bagi warga Kota Serang untuk mendapatkan pekerjaan.

    Sinergi BUMD dan Pemerintah Daerah

    Dukungan CSR Bank Banten terhadap Royal Baroe mencerminkan sinergi positif antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemerintah daerah. Program CSR ini tidak hanya bersifat filantropis, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi pembangunan daerah. Bank Banten, sebagai BUMD, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kemajuan wilayah operasionalnya.

    Sebelumnya, Bank bjb juga telah menyalurkan dana CSR untuk berbagai program pembangunan di Banten. Hal ini menunjukkan bahwa peran BUMD dalam pembangunan daerah semakin signifikan. Dukungan terhadap sektor pariwisata seperti Royal Baroe menjadi salah satu prioritas karena potensinya yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Pemerintah Kota Serang menyambut baik dukungan dari Bank Banten ini. Wali Kota Serang menyatakan bahwa sinergi dengan berbagai pihak, termasuk BUMD, sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. “Kami berharap dukungan ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam pembangunan Kota Serang,” ujarnya.

    Ke depan, pengelola Royal Baroe berencana untuk terus mengembangkan kawasan ini dengan menambahkan berbagai atraksi wisata baru. Dukungan dari Bank Banten melalui program CSR diharapkan dapat membantu mewujudkan rencana tersebut. Target jangka panjangnya, Royal Baroe bisa menjadi destinasi wisata unggulan tidak hanya di Kota Serang, tetapi juga di tingkat provinsi dan nasional.

    Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Royal Baroe optimistis mampu menjadi ikon wisata baru yang membanggakan bagi warga Kota Serang. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bank Banten, menjadi modal penting untuk mewujudkan target tersebut. Masyarakat pun diharapkan dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari pengembangan kawasan wisata ini.

    Proyek ini juga menjadi bukti bahwa sektor swasta dan BUMD memiliki peran krusial dalam pembangunan pariwisata daerah. Melalui program CSR yang tepat sasaran, perusahaan dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Royal Baroe diharapkan menjadi model pengembangan wisata berbasis komunitas yang sukses di Indonesia.

    Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan proyek Royal Baroe dan program CSR Bank Banten dapat diperoleh melalui kanal resmi masing-masing instansi. Masyarakat juga dapat mengunjungi langsung lokasi Royal Baroe untuk melihat progres pembangunannya. Pemerintah Kota Serang berkomitmen untuk terus mengawal proyek strategis ini hingga selesai dan beroperasi penuh.

  • Keluarga di Lebak Tinggal di Gubuk Reyot

    Keluarga di Lebak Tinggal di Gubuk Reyot

    Jbnews.id – Kondisi memprihatinkan dialami satu keluarga di Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten, yang masih tinggal di sebuah gubuk reyot dengan kondisi sangat tidak layak huni. Tempat tinggal tersebut terbuat dari anyaman bambu dan papan kayu lapuk, serta beratapkan rumbia yang sudah bolong di beberapa bagian. Keluarga ini hidup dalam keterbatasan ekonomi yang parah, tanpa akses listrik yang memadai dan sanitasi yang layak.

    Berdasarkan laporan yang dihimpun, rumah tersebut hanya terdiri dari satu ruangan kecil yang berfungsi sebagai tempat tidur, dapur, dan ruang keluarga sekaligus. Lantainya masih berupa tanah yang becek saat hujan turun. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama karena di dalam rumah tersebut tinggal anak-anak yang masih berusia di bawah 10 tahun. Mereka terpaksa menjalani aktivitas sehari-hari dalam lingkungan yang tidak sehat dan rawan penyakit.

    Kepala Desa setempat mengonfirmasi bahwa keluarga tersebut memang termasuk dalam kategori warga miskin ekstrem yang belum tersentuh program bantuan perumahan dari pemerintah. Meskipun beberapa program bantuan sosial telah berjalan, bantuan khusus untuk perbaikan rumah masih menjadi kendala karena keterbatasan anggaran desa. Pihak desa mengaku telah mengusulkan nama keluarga ini ke dalam daftar penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun anggaran sebelumnya, namun belum mendapatkan realisasi.

    “Kami sudah melaporkan kondisi ini ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Harapan kami, ada perhatian lebih agar keluarga ini segera mendapatkan hunian yang layak,” ujar Kepala Desa setempat. Ia menambahkan bahwa musim hujan yang sering melanda wilayah Lebak membuat kondisi gubuk tersebut semakin rawan roboh.

    Kondisi ini menjadi ironi tersendiri di tengah berbagai program pembangunan yang gencar digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Lebak memang menunjukkan komitmen pada sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Bupati Lebak baru-baru ini menggratiskan biaya perawatan korban luka bakar di rumah sakit daerah. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kesehatan warga, namun persoalan hunian layak masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

    Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lebak juga memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah. Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. Namun, jika anak-anak tersebut masih tinggal di lingkungan yang tidak sehat, efektivitas program gizi bisa berkurang secara signifikan.

    Baca Juga:

    Kasus serupa di Warunggunung ini juga menyoroti pentingnya pendataan yang akurat dan respons cepat dari pemerintah daerah. Di sisi lain, Kapolres Lebak menegaskan nol toleransi pungli jelang mudik 2026, yang menunjukkan upaya penegakan hukum di wilayah tersebut. Namun, persoalan kemiskinan struktural seperti yang dialami keluarga ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya penegakan hukum.

    Sektor lain yang juga menjadi fokus Pemkab Lebak adalah ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan swasembada ikan air tawar pada tahun 2027. Target ambisius ini menunjukkan optimisme pembangunan ekonomi di Lebak. Namun, realitas di lapangan seperti kondisi keluarga di Warunggunung menjadi pengingat bahwa pembangunan harus inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

    Pemberitaan mengenai kondisi gubuk reyot ini juga memicu diskusi di kalangan pegiat sosial. Mereka mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam menjemput bola, bukan hanya menunggu laporan dari desa. Sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) harus diperbarui secara berkala agar tidak ada warga miskin ekstrem yang terlewat dari program bantuan.

    Salah satu pegiat literasi di Lebak, Amir Hamzah, juga mendorong peningkatan literasi perempuan Lebak sebagai upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang. Menurutnya, pendidikan dan literasi adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. “Jika ibu-ibu di keluarga miskin diberdayakan dengan literasi dan keterampilan, mereka bisa mencari nafkah tambahan dan memperbaiki kondisi rumah mereka,” ujarnya.

    Kondisi di Warunggunung ini bukanlah kasus tunggal. Di berbagai desa di Lebak, masih banyak ditemukan rumah-rumah tidak layak huni yang penghuninya berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga pada kebutuhan dasar warga yang paling rentan.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lebak terkait tindak lanjut dari laporan keluarga di Warunggunung ini. Warga berharap agar pemerintah segera turun tangan, setidaknya memberikan hunian sementara yang layak sebelum musim hujan mencapai puncaknya.

  • Munas PERSAJA 2026 Jadi Ajang Konsolidasi Jurnalis

    Munas PERSAJA 2026 Jadi Ajang Konsolidasi Jurnalis

    Jbnews.id – Musyawarah Nasional (Munas) Perkumpulan Jurnalis dan Aktivis (PERSAJA) tahun 2026 resmi digelar sebagai forum konsolidasi nasional bagi para jurnalis dan pegiat media di Indonesia. Acara yang berlangsung di Jakarta ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan profesionalisme insan pers tanah air.

    Munas PERSAJA 2026 dihadiri oleh perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Agenda utama pertemuan ini mencakup pemilihan kepemimpinan baru, evaluasi program kerja, serta penyusunan strategi organisasi untuk menghadapi tantangan industri media yang terus berubah. Para peserta membahas isu-isu krusial seperti kebebasan pers, perlindungan jurnalis, dan etika pemberitaan di era digital.

    Ketua Panitia Pelaksana Munas, Andi Pratama, menyatakan bahwa forum ini merupakan wujud komitmen PERSAJA dalam menjaga marwah jurnalisme. “Kami ingin memastikan organisasi ini tetap relevan dan mampu menjadi payung bagi para anggotanya. Konsolidasi ini penting untuk menyatukan visi dan misi ke depan,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.

    Salah satu poin penting yang mengemuka dalam Munas adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program pelatihan dan sertifikasi bagi jurnalis menjadi salah satu rekomendasi yang disepakati. Hal ini dinilai krusial di tengah maraknya informasi hoaks dan disinformasi yang beredar di masyarakat.

    Selain itu, Munas PERSAJA 2026 juga menyoroti kondisi ekonomi media yang masih penuh tantangan. Banyak perusahaan media yang melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. PERSAJA berencana untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna menciptakan peluang baru bagi anggotanya.

    Dalam konteks hukum dan regulasi, Munas merekomendasikan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pungutan liar yang kerap dialami jurnalis di lapangan. Isu ini menjadi perhatian serius karena dapat menghambat kerja jurnalistik yang independen. Sebagai contoh, praktik serupa pernah terjadi di beberapa daerah, seperti yang diulas dalam artikel terkait Dugaan Pungli.

    Baca Juga:

    Forum Munas juga menjadi ajang untuk mempererat jaringan antarjurnalis dari berbagai platform, baik media cetak, elektronik, maupun daring. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem media yang lebih sehat dan berintegritas. PERSAJA menekankan pentingnya sinergi dalam menghadapi tekanan eksternal yang mengancam kebebasan pers.

    Dalam sesi diskusi, beberapa peserta menyoroti perlunya advokasi yang lebih kuat bagi jurnalis di daerah. Akses terhadap informasi publik dan perlindungan hukum masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. PERSAJA berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak jurnalis.

    Munas PERSAJA 2026 juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah mendorong transparansi dalam pengelolaan organisasi dan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antaranggota. Inovasi ini dianggap penting agar PERSAJA tetap adaptif terhadap perubahan zaman.

    Selain agenda internal, Munas juga membahas peluang kerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta. Misalnya, dalam program peningkatan literasi media bagi masyarakat umum. PERSAJA ingin berkontribusi aktif dalam mencerdaskan publik melalui informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

    Para peserta juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh kepengurusan sebelumnya. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan untuk menyempurnakan kinerja organisasi ke depan. Semangat perbaikan berkelanjutan menjadi tema sentral dalam Munas kali ini.

    Di sela-sela acara, sejumlah peserta menyempatkan diri untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pertukaran pengetahuan ini dinilai sangat berharga, terutama bagi jurnalis muda yang baru memulai karier. Mereka mendapatkan wawasan tentang cara menghadapi tekanan dan menjaga independensi.

    Munas PERSAJA 2026 juga menyinggung isu mutasi di institusi penegak hukum yang dapat berdampak pada penanganan kasus-kasus kebebasan pers. PERSAJA akan terus memantau perkembangan ini dan siap memberikan pendampingan hukum jika diperlukan. Situasi serupa pernah terjadi di tingkat daerah, seperti dilaporkan dalam berita tentang Mutasi Besar Jaksa di Banten.

    Sebagai organisasi yang bergerak di bidang jurnalistik, PERSAJA juga menyoroti pentingnya etika dalam pemberitaan. Kode etik jurnalistik harus menjadi pegangan utama bagi setiap anggota. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng nama baik profesi jurnalis secara keseluruhan.

    Dalam konteks pemerintahan daerah, Munas PERSAJA mendorong adanya kerja sama yang lebih baik antara media dan pemerintah. Kemitraan yang konstruktif dapat mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, sinergi seperti yang terjalin antara pemerintah kota dan instansi lain, sebagaimana diulas dalam artikel tentang Barter Aset.

    Munas PERSAJA 2026 ditutup dengan pembacaan deklarasi bersama yang berisi komitmen untuk terus memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat solidaritas antarjurnalis. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi kepengurusan baru dalam menjalankan program kerja ke depan.

    Para peserta pulang dengan semangat baru dan tekad untuk menerapkan hasil-hasil Munas di daerah masing-masing. Mereka berharap PERSAJA dapat terus menjadi wadah yang efektif bagi pengembangan karier dan advokasi jurnalis di Indonesia. Konsolidasi nasional ini diyakini akan membawa dampak positif bagi dunia pers tanah air.

    Dengan berakhirnya Munas, PERSAJA memasuki babak baru dengan kepemimpinan yang segar. Tantangan ke depan masih berat, namun dengan soliditas dan kerja keras, organisasi ini optimis dapat terus berkontribusi bagi kemajuan jurnalisme Indonesia. Publik menanti langkah konkret yang akan diambil oleh pengurus baru.