Category: Banten

Jbnews.id – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah melontarkan pertanyaan tegas kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, Kawasan KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (27/4/2026). Pertanyaan “Siapa bos kita?” yang dijawab serentak “Rakyat” oleh peserta upacara menjadi momen kunci yang mengubah suasana apel formal menjadi pengingat akan esensi pelayanan publik.

Momen tersebut menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi bagi birokrasi. Dimyati menekankan bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti masih adanya pola kerja pasif, kurang produktif, dan kurang responsif terhadap kebutuhan warga.

“Rakyat adalah bos kita. Kita digaji oleh rakyat. Maka berikan pelayanan terbaik,” ujar Dimyati dalam amanatnya. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Menurutnya, ketergantungan pada pemerintah pusat harus dikurangi dengan mengembangkan potensi daerah secara mandiri.

Dalam kesempatan yang sama, Dimyati menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Amanat tersebut menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Sinkronisasi itu diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil dengan dukungan digitalisasi, penguatan kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antarwilayah, fokus pada layanan dasar dan pengurangan ketimpangan, serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah.

“Kita tidak boleh terus bergantung pada pemerintah pusat. Potensi daerah harus dipetakan dan dikembangkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Pernyataan ini sejalan dengan upaya Pemprov Banten untuk mendorong kemandirian fiskal dan efisiensi birokrasi.

Upacara tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan tinggi madya dan jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Suasana khidmat namun interaktif menjadi ciri khas peringatan tahun ini, berbeda dari upacara formal sebelumnya.

Implikasi dari pesan Dimyati ini diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir ASN di Banten. Pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan rakyat menjadi target utama. Pemprov Banten juga terus berupaya meningkatkan kualitas Sinergi Pencegahan TPPO dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sebagai informasi, Pemprov Banten tengah fokus pada reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan. Langkah ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan meningkatkan responsivitas terhadap keluhan masyarakat. Kepemimpinan Korpri Banten yang baru juga diharapkan mendukung transformasi ini.

Dengan semangat Hari Otonomi Daerah, Pemprov Banten optimistis dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Upaya pengembangan potensi daerah dan kolaborasi antarwilayah menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Persiapan Banten sebagai tuan rumah berbagai event nasional juga menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.

Jbnews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar acara Riung Mungpulung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Cilegon, Senin (27/4/2026). Acara yang berlangsung di lingkungan pemerintahan tersebut diisi dengan pemberian penghargaan serta penyerahan bantuan secara simbolis oleh Wali Kota Cilegon Robinsar.

Wali Kota Cilegon Robinsar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum HUT ke-27 sebagai ajang refleksi atas kontribusi yang telah diberikan bagi kemajuan daerah. Ia menegaskan, peringatan hari jadi bukan hanya sekadar seremoni, melainkan sebagai sarana evaluasi terhadap capaian dan upaya pembangunan yang telah dilakukan.

“Tentunya, hari ulang tahun yang ke-27 ini, bukan hanya untuk dirayakan tetapi harus menjadi renungan untuk kita terkait apa yang sudah kita buat dan apa yang sudah kita berikan untuk kota tercinta ini. Semoga di usia ke-27 ini, Kota Cilegon semakin maju dan semakin menyejahterakan masyarakat,” ujar Robinsar dalam sambutannya.

Kolaborasi dan Sinergi

Robinsar menekankan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia industri, serta para pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah. “Kota ini sudah memberi banyak kepada kita. Tinggal bagaimana kita berpikir apa yang sudah kita kontribusikan untuk Kota Cilegon. Oleh karena itu, saya harap agar kolaborasi dapat terus kita tingkatkan demi kemajuan Kota Cilegon ke depan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan DPRD Kota Cilegon atas sinergi yang terus terjalin. “Alhamdulillah, langkah-langkah kami selalu didukung oleh Forkopimda dan DPRD Kota Cilegon dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, Pemkot Cilegon juga telah menggelar kegiatan Merdeka Bicara untuk menyerap aspirasi mahasiswa, menunjukkan komitmen pemerintahan yang partisipatif.

Ziarah Kubur ke Makam Pendiri Kota

Usai mengikuti kegiatan Riung Mungpulung dan rapat paripurna, Wali Kota Cilegon Robinsar melanjutkan rangkaian HUT ke-27 dengan melakukan ziarah kubur ke makam Tb Aat Syafaat di Jombang Wetan, Kota Cilegon. Ziarah tersebut merupakan bagian dari refleksi atas jasa para pendiri Kota Cilegon, sekaligus menjadi momentum untuk memanjatkan doa bagi tokoh yang dikenal sebagai bapak pembangunan Kota Cilegon.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, unsur Forkopimda Kota Cilegon, pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Cilegon, para camat dan lurah, serta mantan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta.

Robinsar menegaskan bahwa sosok Tb Aat Syafaat merupakan figur pemimpin yang visioner. “Beliau adalah salah satu pendiri Kota Cilegon, seorang pemimpin yang bermasyarakat, visioner, dan mengabdikan seluruh upaya serta pemikirannya untuk kemajuan daerah ini,” katanya.

Salah satu perwakilan keluarga Tb Aat Syafaat, sekaligus Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan, menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Cilegon yang konsisten menggelar ziarah kubur sebagai bagian dari peringatan hari jadi. “Atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Cilegon yang pada peringatan HUT ke-27 ini kembali melaksanakan ziarah kubur kepada Bapak Pembangunan Kota Cilegon,” ungkapnya.

Rizki menegaskan bahwa kegiatan ziarah tersebut menjadi momentum penting untuk mengenang jasa para pendiri. “Ziarah ini menjadi momentum untuk mengingat jasa para pendiri yang telah meletakkan fondasi kuat bagi kemajuan Kota Cilegon, sekaligus meneladani semangatnya dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Puncak Perayaan di Alun-Alun

Sementara itu, ribuan masyarakat tumpah ruah memadati Alun-Alun Kota Cilegon pada malam penutupan Cilegon Expo 2026. Sejak sore hari, warga dari berbagai wilayah telah berdatangan untuk menyaksikan puncak perayaan yang berlangsung meriah. Lautan manusia terlihat memenuhi setiap sudut area Alun-Alun, menciptakan suasana semarak yang menggambarkan tingginya partisipasi masyarakat.

Tidak hanya menjadi ajang hiburan, momen ini juga menjadi ruang kebersamaan bagi warga untuk merayakan perjalanan panjang Kota Cilegon. Acara penutupan berlangsung meriah dengan kehadiran artis nasional Denny Caknan yang turut menghibur masyarakat.

Pemerintah Kota Cilegon juga terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas publik, seperti rencana Taman Layak Anak di kawasan Alun-Alun, sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, dalam waktu dekat, Wali Kota Cilegon dijadwalkan akan melantik pejabat baru di lingkungan pemerintahannya.

Jbnews.id – Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sukabumi, Firman Alamsyah Abdi Negara (43), melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi ke Polres Sukabumi Kota pada April 2026. Akibatnya, nama korban tercatat dalam status kredit macet di sistem pembiayaan bank swasta, menyebabkan kerugian reputasi kredit yang serius.

Insiden ini menyoroti kerentanan data pribadi warga negara di tengah maraknya kejahatan siber. Firman melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan data pribadi setelah namanya tercatat sebagai kredit macet. Laporan resmi diterima pada 10 April 2026. Ia mengaku mengalami kerugian materi serta rusaknya reputasi kredit akibat persoalan tersebut.

Kasus ini bermula pada Agustus 2018 saat Firman mengajukan pinjaman ke salah satu perusahaan leasing dengan jaminan BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z. Namun, data pribadinya kemudian diduga digunakan secara ilegal oleh pihak tak bertanggung jawab.

Penyidik Polres Sukabumi Kota saat ini masih mendalami keterangan saksi serta mengumpulkan bukti tambahan untuk mengungkap pelaku. Firman mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik, baik sebagai pelapor maupun korban. Ia menyebut, penyidik saat ini masih memprioritaskan pendalaman keterangan dari saksi lain guna memperkuat konstruksi perkara.

“Saat ini penyidik masih memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui awal kejadian. Saya sendiri juga diperiksa sebagai pelapor maupun korban,” ujarnya, dilansir dari SukabumiUpdate -jaringan Suara.com, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, Firman juga telah menyerahkan sejumlah dokumen tambahan kepada penyidik sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan. Ia berharap bukti tersebut dapat membantu mengungkap fakta yang sebenarnya. “Namun, saya sudah menyerahkan tambahan alat bukti kepada penyidik untuk membantu memperjelas perkara ini,” lanjutnya.

Di sisi lain, penyidik juga tengah menelusuri kemungkinan adanya pihak tertentu atau jaringan yang memanfaatkan data pribadi untuk kepentingan ilegal. Hingga saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan proses pendalaman masih terus berlangsung.

Firman pun berharap kasus yang dialaminya segera menemukan titik terang dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum. “Saya berharap kasus ini segera terungkap dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum,” tandasnya.

Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan terbaru penanganan perkara tersebut.

Kasus penyalahgunaan data ini menjadi pengingat pentingnya keamanan data di era digital. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap potensi pencurian identitas yang bisa berakibat fatal pada reputasi keuangan. Peristiwa serupa juga pernah menimpa sejumlah pejabat publik, menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak memandang status sosial.

Proses hukum masih berjalan. Publik menanti kepastian hukum dan tanggung jawab pihak yang terbukti bersalah. Kasus ini juga membuka diskusi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia yang masih rentan.

Jbnews.id – Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Pangandaran, Jawa Barat, pada Sabtu (25/4/2026) pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan data BMKG yang dikutip Jbnews.id, episenter gempa terletak di koordinat 8.23 LS, 108.46 BT, atau sekitar 114 kilometer tenggara Pangandaran. Gempa terjadi pada kedalaman 10 kilometer, termasuk kategori gempa dangkal.

Guncangan dirasakan di beberapa wilayah sekitar. Skala intensitas gempa mencapai II-III MMI di Pangandaran, yang berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa seperti ada truk berlalu. Belum ada laporan kerusakan signifikan atau korban jiwa akibat kejadian ini.

“Gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” demikian keterangan resmi BMKG. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Wilayah selatan Jawa, termasuk Pangandaran, memang dikenal sebagai zona seismik aktif akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa dangkal seperti ini kerap terjadi dan menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan.

Hingga berita ini diturunkan, BMKG belum mencatat adanya gempa susulan. Informasi resmi hanya bersumber dari kanal resmi BMKG untuk menghindari hoaks.

Jbnews.id – Pemerintah Kota Bandung memastikan pasokan minyak goreng merek MinyaKita dari mitra resmi Perum Bulog di wilayahnya aman dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Kepastian ini disampaikan menyusul adanya temuan harga MinyaKita di pasaran yang melonjak hingga di atas Rp20.000 per liter.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Ronny Ahmad Nuruddin, mengungkapkan bahwa distribusi minyak goreng dari Bulog berjalan lancar ke sejumlah pasar tradisional. Setiap pedagang mitra resmi mendapat jatah pasokan rutin setiap pekan.

“Dropping dari Bulog itu setiap minggu, satu pedagang mendapat sekitar 50 dus, dengan satu dus berisi 12 kemasan. Dan harga yang dijual sesuai HET,” kata Ronny di Bandung, Rabu.

Mekanisme Distribusi dan Syarat Pedagang

Ronny menjelaskan, pedagang yang ingin mendapatkan suplai MinyaKita dengan harga HET harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi melalui aplikasi Simira. Aplikasi tersebut terbuka bagi para pedagang, khususnya pedagang kelontong, selama mereka bersedia melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

“Semua sebenarnya sudah disasar, tinggal apakah pedagang mau memenuhi persyaratan atau tidak. Pemerintah juga membantu, termasuk dalam pengurusan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB),” jelasnya.

Dengan sistem ini, Pemkot Bandung memastikan bahwa minyak goreng murah bersubsidi dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan lebih.

Harga di Luar Jaringan Bulog Melonjak

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui harga MinyaKita di luar jaringan Bulog mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan, harga di pasaran berkisar antara Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter — jauh di atas HET resmi.

Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas harga yang cukup lebar antara minyak goreng yang didistribusikan melalui mitra resmi Bulog dengan yang beredar di jalur ritel umum. Meski demikian, Pemkot Bandung memastikan stok dari jalur resmi tetap aman dan terkendali.

Pemerintah daerah terus mengimbau masyarakat untuk membeli MinyaKita hanya dari pedagang mitra resmi Bulog guna mendapatkan harga sesuai ketentuan. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi dan harga di lapangan juga terus diperketat.

Dengan adanya jaminan pasokan dan harga ini, diharapkan kebutuhan pokok masyarakat Kota Bandung tetap terpenuhi tanpa harus terbebani lonjakan harga yang tidak wajar. Pemkot juga membuka akses bagi pedagang baru untuk bergabung dalam program distribusi ini melalui aplikasi Simira.

Jbnews.id – Ratusan buruh di Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 23 April 2026, menuntut penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing) menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Aksi ini dipicu oleh ketidakadilan yang dirasakan pekerja kontrak yang telah bertahun-tahun bekerja tanpa kepastian status dan hak yang setara dengan pekerja tetap.

Para demonstran yang tergabung dalam beberapa serikat buruh menyuarakan tuntutan utama berupa penghapusan praktik outsourcing yang dinilai merugikan dan eksploitatif. Mereka mendesak pemerintah daerah dan perusahaan untuk beralih ke sistem kerja langsung (direct hiring) yang memberikan jaminan kesejahteraan lebih baik. Aksi ini menjadi puncak dari akumulasi keluhan yang telah lama dirasakan oleh pekerja di kawasan industri Tangerang.

Koordinator aksi, Ahmad Rizki, menyatakan dalam orasinya bahwa sistem outsourcing hanya menguntungkan perusahaan dan pihak ketiga, sementara buruh terus diperas. “Kami sudah muak dengan sistem yang tidak jelas ini. Gaji kecil, jaminan kesehatan minim, dan tidak ada kepastian masa depan. Kami minta outsourcing dihapuskan sekarang juga,” tegas Ahmad di hadapan massa, Kamis sore.

Aksi yang berlangsung di depan kantor Bupati Tangerang ini berjalan relatif tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Para buruh membawa spanduk bertuliskan “Hapus Outsourcing” dan “May Day untuk Keadilan Buruh”. Mereka juga menyanyikan yel-yel yang menuntut hak normatif pekerja dipenuhi tanpa terkecuali.

Tuntutan ini semakin relevan mengingat Kabupaten Tangerang merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Ribuan pekerja di kawasan tersebut masih terjerat sistem kontrak yang kerap diperpanjang bertahun-tahun tanpa konversi status menjadi pekerja tetap. Praktik ini, menurut para aktivis buruh, melanggar semangat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur batas waktu kerja kontrak.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Budi Santoso, menyatakan pihaknya akan menampung aspirasi para buruh dan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan terkait. “Kami memahami keluhan mereka. Pemerintah daerah akan memfasilitasi dialog antara serikat buruh dan pengusaha untuk mencari solusi terbaik,” ujar Budi.

Namun, para buruh menginginkan langkah konkret, bukan sekadar janji. Mereka mengancam akan memperluas aksi jika tuntutan tidak direspons dalam waktu dekat. “Kami tidak akan mundur. Jika perlu, kami akan menggelar aksi nasional pada 1 Mei nanti,” tambah Ahmad.

Isu penghapusan outsourcing menjadi sorotan utama menjelang May Day tahun ini. Di berbagai daerah, buruh juga menggelar aksi serupa dengan tuntutan yang hampir sama. Momentum Hari Buruh dijadikan ajang untuk menekan pemerintah dan pengusaha agar lebih serius memperbaiki nasib pekerja kontrak.

Selain tuntutan penghapusan outsourcing, para buruh juga menyoroti masih rendahnya upah minimum dan minimnya jaminan sosial bagi pekerja kontrak. Mereka menilai bahwa perusahaan sering kali memanfaatkan celah regulasi untuk mempekerjakan buruh melalui pihak ketiga tanpa memberikan hak penuh.

Sistem outsourcing di Indonesia memang telah lama menjadi perdebatan. Di satu sisi, dianggap memberikan fleksibilitas bagi perusahaan. Di sisi lain, praktik ini kerap disalahgunakan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi batas waktu kontrak dan tidak memberikan hak cuti serta tunjangan hari raya kepada pekerja outsourcing.

Aksi buruh di Tangerang ini menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Tanpa langkah tegas dan komprehensif, ketidakpuasan buruh akan terus berulang setiap tahun, terutama saat peringatan May Day.

Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Indra Gunawan, menilai bahwa tuntutan penghapusan outsourcing bukanlah hal yang sederhana. “Outsourcing sudah menjadi ekosistem bisnis. Penghapusan total bisa berdampak pada rantai pasok dan biaya produksi. Solusi yang lebih realistis adalah memperketat pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar,” ujar Indra.

Namun, para buruh menolak kompromi. Mereka menginginkan perubahan fundamental, bukan sekadar perbaikan parsial. “Kami ingin pekerjaan yang layak dan manusiawi. Bukan diperlakukan seperti komoditas yang bisa dipindahtangankan kapan saja,” tegas Ahmad.

Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa kota industri lainnya, seperti Bekasi, Karawang, dan Surabaya. Jaringan serikat buruh nasional telah menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran pada 1 Mei 2026 di Jakarta. Mereka menuntut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja.

Pemerintah sendiri sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai tuntutan penghapusan outsourcing. Menteri Ketenagakerjaan dalam beberapa kesempatan hanya menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem kerja kontrak.

Situasi di Tangerang menunjukkan bahwa ketegangan antara buruh dan pengusaha masih tinggi. Para buruh berharap aksi mereka kali ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi nasib jutaan pekerja kontrak di Indonesia.

Dengan semakin dekatnya peringatan May Day, perhatian publik kini tertuju pada langkah pemerintah dalam merespons tuntutan buruh. Apakah akan ada kebijakan baru yang mengatur pembatasan outsourcing, atau justru status quo yang terus dipertahankan?

Para buruh di Tangerang memastikan akan terus mengawal tuntutan mereka hingga ada kepastian hukum yang jelas. Mereka siap kembali turun ke jalan jika hasil dialog dengan pemerintah daerah dan perusahaan tidak memuaskan.

Fakta Terbaru seputar aksi buruh jelang May Day akan terus kami update. Pantau terus Jbnews.id untuk informasi terkini.