Blog

JBNews.id — Meta diam-diam menyematkan teknologi pengenalan wajah ke dalam kacamata pintar Ray-Ban buatannya, dan para petinggi perusahaan justru murka setelah kode tersebut ditemukan oleh jurnalis. Kode yang dijuluki “NameTag” itu ditemukan dalam aplikasi Meta AI oleh tim Wired dan dilaporkan pada pekan lalu. Fitur yang belum dirilis ini mampu mengubah wajah yang ditangkap kamera kacamata menjadi tanda tangan biometrik unik, lalu mencocokkannya dengan data di ponsel pengguna.

Laporan Wired menegaskan bahwa NameTag belum diaktifkan dan belum bisa diakses oleh konsumen. Namun, keberadaan infrastruktur untuk fitur kontroversial ini memicu kekhawatiran baru di tengah meningkatnya adopsi kacamata pintar Meta. Jika sebuah perusahaan telah membangun sistem untuk meluncurkan fitur yang sangat sensitif, konsumen berhak mengetahuinya—meskipun fitur tersebut saat ini belum bisa digunakan.

Reaksi para eksekutif Meta justru mengejutkan. Mereka menuduh Wired melakukan pelaporan yang “tidak jujur” dan “menyesatkan.” Wakil Presiden Komunikasi Meta, Andy Stone, menyatakan di media sosial bahwa Wired baru mengungkapkan di paragraf keempat bahwa fitur itu “belum diaktifkan,” dan baru di paragraf ke-16 bahwa fitur itu bersifat eksploratif. “Ini lebih dari sekadar jurnalisme buruk, ini tidak jujur secara intelektual,” kata Stone. “Clickbait murni yang didorong advokasi.”

Chief Technology Officer Meta, Andrew “Boz” Bosworth, juga angkat bicara. “Sangat menyesatkan dari Wired, sayangnya kami semakin sering mengharapkan hal seperti ini dari mereka,” tulis Bosworth. “Benar-benar tidak jujur.”

Bukan Pertama Kali NameTag Jadi Sorotan

Ini bukan pertama kalinya NameTag muncul ke permukaan. Pada Februari lalu, New York Times melaporkan memo internal Meta yang membahas rencana pemasangan NameTag di kacamata pintar. Dalam memo tersebut, Meta mencatat bahwa fitur yang sarat etika ini sebaiknya diluncurkan “selama lingkungan politik yang dinamis di mana banyak kelompok masyarakat sipil yang kami perkirakan akan menyerang kami akan memfokuskan sumber daya mereka pada kekhawatiran lain.”

Dorongan publik setelah laporan NYT sangat cepat. Pada April, 75 organisasi menandatangani surat ACLU yang ditujukan kepada CEO Meta Mark Zuckerberg, menyebut NameTag sebagai “garis merah yang tidak boleh dilintasi masyarakat.” Gelombang protes ini menunjukkan betapa sensitifnya isu pengenalan wajah di ruang publik.

Ini bukan pertama kalinya Meta bermasalah dengan data biometrik. Pada 2025, raksasa teknologi itu membayar $1,4 miliar untuk menyelesaikan gugatan dengan Texas terkait penanganan data biometrik. Sebelumnya pada 2021, setelah menyelesaikan gugatan class action lain, Meta mematikan fitur Facebook yang menggunakan pengenalan wajah untuk menandai orang di foto secara otomatis.

Infrastruktur yang Hampir Siap

Meskipun NameTag belum dirilis, para ahli khawatir infrastrukturnya sudah hampir siap. Cooper Quintin, teknolog dari Electronic Frontier Foundation Threat Lab, meninjau kode NameTag yang tersembunyi dan menyatakan, “Fitur ini belum terbuka untuk konsumen tetapi tampaknya hampir siap untuk digunakan.” Quintin menambahkan, “Meskipun ada miliaran alasan untuk tidak melakukannya, Meta tampaknya telah menciptakan kapasitas untuk mengubah pelanggan mereka menjadi mesin pengawasan terdistribusi.”

Kekhawatiran ini diperkuat oleh laporan sebelumnya bahwa pekerja Meta mengaku melihat hal-hal yang mengganggu melalui kacamata pintar pengguna. Kombinasi antara perangkat yang selalu aktif, kamera tersembunyi, dan potensi pengenalan wajah menciptakan risiko privasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam tanggapan resminya kepada Wired, Meta menyebut temuan itu “sensasional” dan mengkarakterisasi NameTag sebagai eksploratif. “Kami telah mengatakan sebelumnya bahwa kami sedang mengeksplorasi fitur semacam ini, dan apa yang Anda lihat hanyalah bukti dari eksplorasi itu,” kata perusahaan itu. “Tidak ada yang dikirimkan ke konsumen dan belum ada keputusan akhir tentang apa yang akan dilakukan. Jika kami memutuskan untuk merilis sesuatu, kami akan mengambil pendekatan yang bijaksana dan melakukannya dengan transparansi penuh. Satu keputusan yang bisa kami tegaskan—kami tidak membangun database wajah terpusat.”

Namun, pernyataan itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Keberadaan kode NameTag di aplikasi Meta AI, yang sudah diinstal di jutaan perangkat, menunjukkan bahwa Meta telah melewati tahap eksplorasi awal. Para pengamat menilai bahwa langkah ini mirip dengan pola Meta sebelumnya: membangun infrastruktur terlebih dahulu, lalu menghadapi kontroversi setelahnya.

Implikasinya sangat luas. Jika NameTag benar-benar dirilis, kacamata pintar Meta bisa menjadi alat pengawasan massal yang dibawa oleh konsumen sendiri. Setiap wajah yang terekam bisa langsung diidentifikasi, tanpa sepengetahuan atau izin orang yang direkam. Ini bukan sekadar masalah privasi individual, tetapi ancaman terhadap kebebasan sipil secara keseluruhan.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan siber dan privasi pada 2026, langkah Meta ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi besar masih bergulat dengan batasan etika. Sementara Meta mengklaim tidak akan membangun database wajah terpusat, sistem NameTag justru mengandalkan database di ponsel pengguna—yang bisa diperbarui dari Meta—menciptakan jaringan pengawasan yang terdesentralisasi namun tetap terkendali.

Bagi konsumen, temuan ini menjadi pengingat bahwa perangkat pintar yang mereka kenakan setiap hari mungkin memiliki kemampuan yang tidak mereka ketahui. Dengan investasi besar Meta dalam infrastruktur AI, termasuk pusat data bertenda, perusahaan ini jelas serius mengembangkan kemampuan pengenalan visual. Pertanyaannya sekarang: sejauh mana konsumen bersedia menerima fitur semacam ini demi kenyamanan teknologi?

JBNews.id — Apple melipatgandakan target produksi MacBook Neo dari 5 juta menjadi 10 juta unit pada 2026 setelah ledakan permintaan pasar. Langkah agresif ini diambil di tengah ancaman krisis komponen global yang berpotensi mendorong kenaikan harga laptop entry-level seharga USD 600 (sekitar Rp 9,7 jutaan) tersebut.

Kehadiran MacBook Neo seharga USD 600 ternyata sukses besar memicu ledakan permintaan di pasar. Saking larisnya, Apple dilaporkan sampai melipatgandakan target produksi laptop ‘murah’ tersebut di tengah ancaman krisis komponen global.

Laporan dari analis kenamaan Ming-Chi Kuo mengungkap bahwa Apple telah merevisi target pengiriman internal MacBook Neo untuk tahun ini, dari 5 juta unit melesat menjadi 10 juta unit. Menurut data terbaru dari IDC, laptop entry-level ini berhasil terjual sekitar 1,1 juta unit hanya dalam waktu kurang dari tiga minggu pada kuartal lalu. Angka ini secara mengejutkan berhasil menyalip penjualan saudaranya yang lebih premium, yakni MacBook Air dan MacBook Pro.

Daya tarik laptop Apple di bawah harga Rp 10 jutaan tampaknya terlalu menggoda. Konsumen bahkan rela memaklumi spesifikasi “seadanya” dari MacBook Neo, yang diketahui ‘hanya’ menggunakan chip prosesor daur ulang dari iPhone serta kapasitas RAM bawaan yang cuma 8GB.

Dihantui Krisis Pasokan dan Ancaman Harga Naik

Namun, melipatgandakan produksi di situasi industri saat ini bukanlah perkara mudah. Saat pabrikan lain terpaksa menaikkan harga laptop akibat kelangkaan RAM, Apple juga dihadapkan pada masalah serupa. Pasokan memori (DRAM dan NAND) global saat ini tengah tersedot habis-habisan untuk kebutuhan pusat data AI.

Masalah lain muncul dari dapur pacu itu sendiri. Prosesor iPhone daur ulang yang menjadi rahasia di balik harga murah MacBook Neo mungkin akan segera habis karena penjualannya melampaui prediksi awal. Di sisi lain, kapasitas produksi pabrik chip TSMC untuk fabrikasi 3-nanometer saat ini sudah penuh sesak.

Imbasnya, Apple mungkin akan kesulitan mempertahankan harga miring USD 599 untuk produk cetakan baru, atau bahkan harus mencari cara lain agar margin keuntungannya tidak merugi. Situasi ini menjadi tantangan serius bagi strategi Apple dalam menguasai pasar laptop kelas entry-level.

Kesuksesan MacBook Neo ini juga menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana Apple terus berinovasi, termasuk belajar dari ketertinggalan AI untuk meningkatkan daya saing produknya.

Serangan Balik Windows

Kesuksesan gila-gilaan MacBook Neo ini rupanya membuat para produsen laptop Windows panik. Mereka kini bersiap meluncurkan serangan balik untuk merebut kembali pasar laptop kelas budget. Mengandalkan jajaran prosesor Intel Wildcat Lake terbaru, pabrikan raksasa seperti Asus, HP, dan Dell mulai membanjiri pasar dengan laptop seharga di bawah USD 600.

Dell bahkan langsung menantang Apple secara head-to-head dengan menghidupkan kembali lini XPS 13 versi murah. Lucunya, layaknya MacBook Neo, Dell XPS 13 versi murah ini juga hanya dibekali RAM 8GB. Padahal, mayoritas pakar teknologi sangat merekomendasikan RAM minimal 16GB agar sistem operasi Windows 11 bisa berjalan mulus.

Dalam laporan yang sama, Kuo juga sempat menyinggung soal tren AI lokal melalui peluncuran chip Nvidia RTX Spark. Namun, Kuo mencatat bahwa meski industri gencar mempromosikan pemrosesan AI langsung di perangkat (on-device), faktanya mayoritas pengguna saat ini masih lebih suka menggunakan AI berbasis cloud, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Senin (8/6/2026).

Bagi konsumen yang menantikan inovasi terbaru dari Apple, Apple Siapkan Kejutan Besar di WWDC 2026 yang bisa menjadi momentum penting bagi pengumuman produk-produk anyar.

Implikasi dari strategi produksi masif ini sangat jelas: Apple harus menyeimbangkan antara memenuhi permintaan yang melonjak dan menjaga profitabilitas di tengah tekanan biaya komponen. Jika harga MacBook Neo naik, daya tarik utamanya sebagai laptop Apple termurah akan berkurang. Sebaliknya, jika Apple mempertahankan harga, margin keuntungan bisa tergerus.

Bagi konsumen Indonesia yang menanti kehadiran MacBook Neo, situasi ini menjadi pertanda bahwa harga bisa berubah sewaktu-waktu. Keputusan Apple dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah laptop ini tetap menjadi pilihan paling terjangkau di ekosistem Apple atau justru kehilangan posisinya akibat tekanan biaya produksi.

JBNews.id — Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa aspek keamanan siber harus menjadi persyaratan wajib dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Senin (Juni 2026). Menurutnya, data telah menjadi infrastruktur vital negara sehingga keamanan siber tidak boleh dikesampingkan dalam membangun fondasi pemerintahan digital Indonesia.

“Aspek keamanan bukan lagi pilihan, tapi merupakan suatu hal yang mandatory melekat pada pengaturan data, aplikasi, dan infrastruktur Satu Data Indonesia,” kata Sulistyo. Pernyataan ini menekankan urgensi integrasi keamanan siber ke dalam regulasi yang saat ini masih bersifat opsional.

Saat ini, penyelenggaraan integrasi data pemerintahan masih mengacu pada Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi tersebut hanya berfokus pada tata kelola penyelenggaraan SDI tanpa mengatur secara wajib perimeter keamanannya. Kondisi ini dinilai menjadi celah kritis yang perlu segera diperbaiki melalui RUU SDI.

Dampak Lemahnya Regulasi Keamanan Siber

Dalam sesi tanya-jawab, Sulistyo menambahkan bahwa tidak diaturnya secara wajib aspek keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan digital menyebabkan banyak pembuat sistem pemerintah mengesampingkan keamanan siber. Temuan BSSN menunjukkan adanya pengelola sistem milik instansi yang mengutamakan kepraktisan dan justru mematikan perimeter perlindungan berlapis pada sistem digitalnya.

“Ada temuan instansi yang karena aspek urgensi, aspek kepraktisan akhirnya keamanan (sibernya) tidak difungsikan karena itu dinilai hanya suatu tambahan. Contoh dalam suatu sistem dia mematikan firewall-nya, ini kan dalam perspektif keamanan sudah bunuh diri,” katanya. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang mewajibkan keamanan siber, risiko terhadap data negara sangat tinggi.

Berkaca dari temuan tersebut, BSSN mendorong agar keamanan siber dijadikan standar wajib dalam RUU Satu Data Indonesia. Langkah ini bertujuan agar ke depannya setiap data yang dikelola mendapatkan pengamanan optimal dan tidak lagi dikesampingkan demi kepraktisan semata.

Lima Pilar Keamanan Siber untuk Satu Data Indonesia

Menurut Sulistyo, setiap data yang diamankan dalam mekanisme Satu Data Indonesia setidaknya harus memenuhi lima pilar keamanan siber. Kelima pilar tersebut terdiri dari kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentisitas, dan kenirsangkalan. Berikut penjelasan masing-masing pilar:

• Kerahasiaan: Pengelolaan data harus memastikan data hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak. Ini mencegah kebocoran informasi sensitif.
• Keutuhan: Data yang dikelola harus dijamin tidak dimodifikasi secara ilegal dan tetap akurat. Keutuhan data menjadi kunci kepercayaan publik.
• Ketersediaan: Pengelola data harus memastikan data dan sistem dapat selalu diakses saat dibutuhkan. Kegagalan akses dapat mengganggu layanan publik.
• Otentisitas: Data harus dapat dikenali sebagai dikirim oleh pengirim yang sah dan tidak dimanipulasi. Ini memastikan integritas data.
• Kenirsangkalan: Data yang dikelola harus tidak dapat disangkal oleh pengirimnya. Pilar ini penting untuk akuntabilitas.

Kelima pilar ini menjadi standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pengelola data dalam kerangka Satu Data Indonesia. Dengan penerapan standar ini, diharapkan risiko keamanan siber dapat diminimalkan secara signifikan.

RUU Satu Data Indonesia sendiri tengah dibahas oleh Baleg DPR RI bersama pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, BSSN berperan aktif memberikan masukan teknis terkait aspek keamanan siber. Pembahasan ini merupakan bagian dari upaya membangun fondasi pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.

Pentingnya keamanan siber dalam RUU SDI juga sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Tanpa regulasi yang kuat, data pemerintah rentan terhadap serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas nasional. BSSN menekankan bahwa keamanan siber bukan sekadar tambahan, melainkan fondasi utama dari tata kelola data digital.

Dalam konteks yang lebih luas, regulasi keamanan siber yang kuat juga akan mendorong kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Masyarakat dan pelaku bisnis akan lebih percaya untuk bertransaksi dan berinteraksi secara digital jika data mereka dijamin keamanannya.

Langkah BSSN ini juga menjadi pengingat bagi instansi pemerintah lainnya untuk tidak mengabaikan aspek keamanan siber. Contoh temuan BSSN tentang instansi yang mematikan firewall menunjukkan bahwa kesadaran akan keamanan siber masih perlu ditingkatkan secara masif.

Dengan diwajibkannya keamanan siber dalam RUU SDI, diharapkan setiap pengelola sistem pemerintah akan memiliki standar keamanan yang jelas dan terukur. Hal ini akan memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan keamanan siber di seluruh instansi pemerintah.

Ke depan, BSSN akan terus mengawal pembahasan RUU SDI agar aspek keamanan siber tetap menjadi prioritas. Sinergi antara BSSN, Baleg DPR, dan kementerian terkait menjadi kunci keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia yang aman dan andal.

Implikasi dari regulasi ini sangat jelas: setiap data yang dikelola pemerintah harus mendapatkan perlindungan maksimal. Bagi instansi pemerintah, ini berarti investasi pada infrastruktur keamanan siber bukan lagi opsional melainkan kewajiban. Bagi masyarakat, ini berarti data pribadi dan data publik akan lebih terlindungi dari ancaman siber.

Dalam era digital yang semakin maju, keamanan siber bukan lagi sekadar kebutuhan teknis, melainkan kebutuhan fundamental untuk menjaga kedaulatan data nasional. RUU Satu Data Indonesia menjadi momentum untuk mewujudkan hal tersebut.

JBNews.id — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar kurang lebih Rp 21,9 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar secara daring pada Senin (8/6/2026). Keputusan ini diambil di tengah tekanan industri dan ketidakpastian sepanjang tahun lalu, namun fundamental bisnis perusahaan dinilai tetap terjaga.

Dari total dividen tersebut, sekitar Rp 17,8 triliun berasal dari keseluruhan laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun 2025. Sementara itu, sisanya sekitar Rp 4,2 triliun merupakan laba ditahan Perseroan dari tahun sebelumnya. Pembayaran dividen akan dilakukan selambat-lambatnya pada 10 Juli 2026.

Adapun pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 19 Juni 2026.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menyampaikan bahwa dalam memperhitungkan pembayaran dividen, Perseroan mempertimbangkan berbagai aspek, utamanya keseimbangan antara pengembalian kepada pemegang saham dan kebutuhan investasi jangka panjang.

“Meskipun menghadapi tekanan industri dan ketidakpastian sepanjang tahun 2025, Perseroan telah berhasil membuktikan bahwa fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas juga kian menguat. Sehingga, keputusan pemegang saham atas persetujuan dividen hari ini mencerminkan kepercayaan terhadap transformasi dan arah pertumbuhan yang kami bangun,” kata Dian dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Buyback Saham Rp 4 Triliun dan Perubahan Pengurus

Selain pembagian dividen, RUPST tersebut juga menyetujui rencana program pembelian kembali saham (buyback) Perseroan dengan nilai sebesar-besarnya Rp 4 triliun. Buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap atau sekaligus, dan diselesaikan dalam periode dua belas bulan setelah disetujui pada RUPST, yakni sejak 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027.

Aksi korporasi ini dijalankan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga saham Perseroan di tengah dinamika pasar. Langkah ini sejalan dengan transformasi yang dijalankan perusahaan untuk memperkuat struktur bisnis.

RUPST juga menyetujui perubahan susunan pengurus Dewan Komisaris guna memperkuat fondasi kepemimpinan Telkom dalam mengawal agenda transformasi serta menghadapi dinamika industri digital. Susunan Dewan Komisaris hasil RUPST meliputi Komisaris Utama Angga Raka Prabowo, Komisaris Independen Deswandhy Agusman, Anthony Leong, Ira Noviarti, Rofikoh Rokhim, serta Komisaris Rizal Mallarangeng, Edwin Hidayat Abdullah, dan Ossy Dermawan.

Di jajaran Direksi, posisi Direktur Utama tetap dipegang Dian Siswarini, didampingi oleh Veranita Yosephine (Direktur Enterprise & Business Service), Willy Saelan (Direktur Human Capital Management), Arthur Angelo Syailendra (Direktur Keuangan & Manajemen Risiko), Nanang Hendarno (Direktur Network), Seno Soemadji (Direktur Strategic Business Development & Portfolio), Budi Satria Dharma Purba (Direktur Wholesale & International Service), Faizal R Djoemadi (Direktur IT Digital), dan Andy Kelana (Direktur Legal & Compliance).

Kinerja Keuangan dan Transformasi TLKM 30

Sepanjang tahun 2025 hingga periode kuartal pertama 2026, Telkom menunjukkan progres eksekusi strategi transformasi TLKM 30 secara signifikan dengan fokus pada empat pilar utama. Dari sisi Operational & Service Excellence, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi melalui program TOTEX, perbaikan arus kas operasional, serta implementasi program Pensiun Dini dan Governance Reset.

Upaya Perseroan dalam merealisasikan transformasi menghasilkan pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025 yang antara lain ditunjukkan dengan pencapaian pendapatan sebesar Rp 146,74 triliun, pencapaian EBITDA sebesar Rp 72,24 triliun, dan pencapaian net income sebesar Rp 17,81 triliun.

Sebagai tindak lanjut agenda total governance reset, Perseroan melakukan percepatan depresiasi yang berdampak pada kontraksi net income. Namun demikian, dampak tersebut bersifat non-cash sehingga secara operasional fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas tetap kuat.

Pada aspek Streamlining, Telkom melakukan penyederhanaan portofolio bisnis, termasuk divestasi non core dan fokus kembali ke bisnis inti telekomunikasi dan digital. Sebanyak enam entitas telah dirampingkan, dengan transaksi divestasi AdMedika Group berhasil diselesaikan pada 2 Juni 2026.

Di sisi Unlocking Value, Telkom telah memulai monetisasi aset infrastruktur melalui spin-off aset dan bisnis wholesale fiber connectivity ke InfraNexia dengan target penyelesaian pada kuartal ketiga serta membuka kembali inisiatif kemitraan strategis bisnis data center.

Sementara itu, dalam Modus-operandi shift, Telkom mulai bertransisi ke model HoldCo-OpCo dengan pelaporan berbasis segmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Transformasi ini menjadi fondasi untuk memperkuat struktur bisnis dan menyiapkan pertumbuhan yang lebih berkualitas ke depan.

“Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST ini mencerminkan komitmen Telkom untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah. Tahun ini, kami melakukan percepatan dalam eksekusi strategi transformasi TLKM 30 secara disiplin dan terukur, serta memastikan setiap langkah yang diambil mampu berkontribusi dalam membangun ekosistem digital nasional yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing global,” pungkas Dian.

Keputusan RUPST ini memberikan sinyal positif bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan dividen jumbo serta buyback saham yang signifikan, Telkom menunjukkan komitmennya dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Ke depan, keberhasilan transformasi TLKM 30 akan menjadi kunci bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan industri digital yang semakin ketat, sejalan dengan tren penggunaan teknologi yang semakin masif.

JBNews.id — SpaceX milik Elon Musk dijadwalkan melantai di bursa saham pekan ini dengan valuasi mencapai US$1,75 triliun atau sekitar Rp 28.000 triliun. Namun, berdasarkan data dalam dokumen S1 yang diajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC), perusahaan justru membukukan kerugian fantastis sebesar US$4,9 miliar pada tahun lalu, sementara pendapatannya hanya US$18,7 miliar. Angka ini memicu keraguan besar di kalangan analis tentang kemampuan perusahaan untuk membenarkan valuasi setinggi itu.

Menurut laporan Fortune, untuk menjadi saham yang layak beli dengan imbal hasil nyata bagi investor, SpaceX harus mencapai target pendapatan US$1,1 triliun — hampir 60 kali lipat dari pendapatan tahun 2025. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari rekor pendapatan tahunan tertinggi yang pernah dicatat oleh perusahaan mana pun, yaitu Amazon yang mengantongi US$742 miliar dalam empat kuartal terakhir.

David Trainer, pakar keuangan perusahaan dan veteran Wall Street, menyebutkan bahwa SpaceX perlu meningkatkan penjualan sebesar 50 persen setiap tahun selama satu dekade. Tidak ada perusahaan dalam sejarah yang bahkan mendekati tingkat pertumbuhan tersebut. Pada 2035, perusahaan ini harus menjadi sebesar satu industri utuh yang terdiri dari puluhan anggota Fortune 500, lebih besar 50 persen dari sektor utilitas atau industri hiburan.

Singkatnya, SpaceX harus melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar mempercepat pertumbuhan bisnis utamanya, Starlink. Tantangan semakin berat karena startup AI milik Musk, xAI, dan jejaring sosial X yang sedang terpuruk, baru-baru ini digabungkan ke dalam perusahaan roket tersebut. Langkah ini membebani SpaceX dengan utang tambahan miliaran dolar, belum lagi pengeluaran operasional dan drama yang terus berlanjut.

Pakar matematika dan analis keuangan telah lama memperingatkan bahaya dari klaim berlebihan di era AI dan teknologi. Dalam konteks IPO SpaceX, kekhawatiran ini semakin relevan. Pakar Matematika Peringatkan Bahaya bahwa valuasi yang tidak realistis dapat menjebak investor ritel. Sebelumnya, 150 Ahli Matematika Peringatkan Pemerintah tentang risiko klaim AI yang berlebihan di pasar modal.

Tidak ada yang tahu bagaimana debut NASDAQ akan berlangsung akhir pekan ini. Masih mungkin investor akan menolak proposisi ambisius Musk, yang mengakibatkan perusahaan runtuh karena bebannya sendiri. Banyak yang justru memilih bertaruh pada kehancuran SpaceX dengan melakukan short selling sahamnya.

Namun, jika melihat hubungan Musk dengan investor ritel selama ini, masih ada cukup itikad baik untuk menopang taruhan besarnya pada pusat data AI orbital — setidaknya untuk saat ini. Di tengah siklus hype AI yang sedang berlangsung dan krisis minyak yang semakin parah, pasar saham telah lama meninggalkan kepura-puraan terikat pada fundamental bisnis. Pasar berubah menjadi surga bagi mereka yang bersedia berspekulasi pada masa depan yang jauh.

Dengan kata lain, investor ritel mungkin tidak percaya pada kemampuan SpaceX untuk meningkatkan pendapatan secara astronomis setiap tahun. Tapi mereka bersedia memanfaatkan hype itu sendiri, dengan keyakinan bisa keluar sebelum tagihan jatuh tempo. Fenomena ini mirip dengan bagaimana Meta AI Hasilkan Artikel Clickbait yang menarik perhatian pengguna tanpa substansi yang jelas.

Implikasinya bagi investor ritel jelas: IPO SpaceX menawarkan potensi keuntungan besar, tetapi risikonya juga luar biasa. Tanpa fundamental bisnis yang kuat, valuasi Rp 28.000 triliun ini bisa menjadi gelembung spekulatif yang siap meledak. Pertanyaan besarnya: siapa yang akan terjebak ketika hype mereda?

JBNews.id — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengakui masih ada anak di bawah 16 tahun yang berhasil mengakses platform digital yang sudah diblokir, sehingga peran orang tua menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan pembatasan media sosial anak.

Dalam acara peluncuran buku saku AKSI DIGITAL, Senin (8/6/2026), Meutya mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 70 juta anak berusia di bawah 16 tahun. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi anak terbanyak di dunia.

“Jadi tidak mungkin sebuah PP lahir maka dengan sendirinya masalah selesai. Pasti perlu tangan dari orang tua khususnya dan platform,” ujar Meutya di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa pemerintah mengapresiasi kehadiran YouTube dalam acara tersebut sebagai bentuk komitmen platform untuk bersama-sama membangun ekosistem digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.

Orang Tua Diminta Tidak Pasif

Meutya menceritakan pengalamannya menerima laporan dari sesama orang tua yang mengeluhkan anak mereka masih bisa membuat akun di platform yang sudah dibatasi usia. Menurutnya, temuan ini menunjukkan celah yang masih perlu ditutup, namun orang tua juga tidak boleh lepas tangan.

“Di satu sisi betul karena kami juga pasti langsung mengatensi ya, tapi di sisi lain, loh ibunya kok tahu dibiarin?” tuturnya dengan nada bercanda namun serius.

Menteri Meutya menegaskan bahwa jika orang tua mendapati anak mereka bisa masuk lagi ke platform setelah dikeluarkan, mereka harus segera turun tangan. Tidak bisa hanya mengandalkan teknologi semata.

Ia juga menerima keluhan lain tentang anak yang tantrum saat tidak diperbolehkan bermain game. “Kemudian karena anaknya tantrum disuruh ngomong langsung ke ibu menteri aja, biar ibu menteri yang jelasin. Jangan juga ya orang tuanya, tolong dibantu juga ya pemerintahnya,” canda Meutya.

Pendekatan Edukasi, Bukan Sekadar Larangan

Meutya menekankan bahwa bicara soal adiksi pada anak memang tidak mudah. Ia berharap orang tua dapat mengambil andil dalam memberi pengertian ke anak mereka dengan bahasa yang bisa dipahami.

“Jelaskan bahwa ini bukan membatasi akses mereka terhadap hiburan, bukan membatasi akses mereka terhadap informasi, tapi menunggu mereka siap untuk hal-hal yang baik yang ada di ranah digital,” pungkasnya.

Pemerintah melalui Komdigi terus mendorong platform digital untuk mematuhi aturan pembatasan akses anak. Sebelumnya, Komdigi telah menagih komitmen platform digital untuk melindungi anak dengan tenggat waktu 6 Juni 2026.

Kebijakan ini sejalan dengan pendekatan berbasis risiko yang diterapkan Indonesia, berbeda dengan Australia yang menerapkan larangan total. Dalam kesempatan terpisah, Menkomdigi menjelaskan bahwa pembatasan medsos anak di RI berbeda dengan Australia karena menggunakan pendekatan risiko, bukan larangan mutlak.

Dengan jumlah 70 juta anak yang rentan terhadap dampak negatif digital, pemerintah mengakui bahwa regulasi saja tidak cukup. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan terutama orang tua untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi generasi muda Indonesia.

Implikasinya bagi orang tua: jangan hanya mengandalkan aturan pemerintah. Pantau dan dampingi anak saat beraktivitas di dunia digital adalah tanggung jawab yang tidak bisa didelegasikan sepenuhnya kepada teknologi atau negara.

JBNews.id — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa biaya internet yang murah menjadi faktor krusial untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Menurutnya, harga akses internet yang terjangkau akan mendorong penetrasi teknologi digital ke seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata.

“Kalau internet bisa murah, penetrasinya bisa bagus ke semua sektor masyarakat, maka ekonomi digital akan lebih dahsyat hasilnya,” kata Nezar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Saat ini, biaya internet di Indonesia dinilai masih tergolong mahal. Nezar menyebutkan bahwa biaya tersebut bahkan berada di atas standar yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU). Standar ITU menetapkan bahwa pengeluaran untuk internet basket seharusnya hanya 2 persen dari total PDB per kapita.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerataan akses digital. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong peningkatan kualitas jaringan sekaligus menurunkan biaya akses internet. Langkah ini diambil agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Indonesia.

Infrastruktur dan Talenta Digital

Pemerintah tidak hanya fokus pada penurunan biaya. Upaya mengatasi kesenjangan digital juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara masif. Pembangunan ini mencakup jaringan serat optik, Base Transceiver Station (BTS), serta pemanfaatan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO). Teknologi LEO digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dilayani oleh jaringan terestrial.

Meski pemerataan infrastruktur terus diupayakan, Nezar mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan digital tidak hanya diukur dari ketersediaan jaringan. Aspek terpenting adalah memastikan konektivitas mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Konektivitas yang bermakna memberikan dampak kepada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu sebabnya saat ini Kementerian Komdigi mencoba berfokus pada pembangunan talenta,” ungkapnya.

Pembangunan talenta digital menjadi prioritas agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Kementerian Komdigi tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan nilai ekonomi baru.

Kombinasi antara internet yang terjangkau, konektivitas yang merata, dan talenta digital yang kompeten diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital. Semua aspek ini dinilai penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan biaya internet yang lebih murah, sektor ekonomi digital berpotensi tumbuh lebih cepat. Hal ini akan membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengadopsi teknologi digital. Selain itu, masyarakat di daerah terpencil juga akan mendapatkan akses yang sama terhadap layanan digital.

Pemerintah optimistis bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini akan membawa dampak signifikan. Namun, Nezar menekankan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk operator telekomunikasi dan masyarakat.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Biaya internet yang murah tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi. Sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya juga akan merasakan manfaatnya. Masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan secara lebih mudah dan cepat.

Dalam sektor pendidikan, akses internet murah memungkinkan pembelajaran jarak jauh berjalan lebih efektif. Di bidang kesehatan, telemedicine dapat menjangkau pasien di daerah terpencil. Sementara itu, layanan publik berbasis digital akan lebih mudah diakses oleh seluruh warga negara.

Nezar juga menyoroti pentingnya konektivitas yang bermakna. Artinya, jaringan internet harus benar-benar memberikan dampak positif pada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan fokus Kementerian Komdigi pada pembangunan talenta digital.

Dengan pendekatan yang komprehensif, pemerintah berharap kesenjangan digital dapat segera teratasi. Infrastruktur yang memadai, biaya yang terjangkau, dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi tiga pilar utama dalam mewujudkan ekosistem digital yang inklusif.

Perkembangan ini juga relevan dengan tren global di mana teknologi digital menjadi penggerak utama perekonomian. Negara-negara yang berhasil menekan biaya akses internet cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi digital yang lebih pesat. Indonesia tidak ingin tertinggal dalam persaingan global tersebut.

Ke depan, masyarakat dapat menantikan layanan internet yang lebih murah dan berkualitas. Pemerintah terus berupaya agar target pemerataan akses digital dapat tercapai sesuai dengan rencana. Semua ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera di era digital.

Dengan kombinasi kebijakan yang tepat dan eksekusi yang konsisten, biaya internet murah bukan lagi sekadar wacana. Langkah ini menjadi kunci nyata untuk membuka potensi besar ekonomi digital Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

JBNews.id — Seorang ibu di Zurich, Swiss, menggunakan ChatGPT untuk menidurkan anaknya yang berusia tiga tahun setelah semua saran dari dokter anak dan ahli tidur gagal. Metode yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan itu justru berhasil dalam waktu lima menit, sebuah pengalaman yang kemudian mendorongnya menjadi penginjil AI di kalangan ibu-ibu modern.

Fenomena ini menandai lahirnya gelombang baru momfluencer—kreator konten yang tidak lagi menjual estetika pengasuhan anak yang sempurna, melainkan menawarkan solusi berbasis AI untuk meringankan beban kerja rumah tangga yang tidak terlihat. Schmidt, sang ibu dari Zurich, menciptakan custom GPT bernama Coparent yang ia jual seharga $37 di situsnya setelah video TikTok-nya pada Juni 2025 menjadi viral dan meningkatkan jumlah pengikutnya menjadi 27.000 dalam tiga minggu.

Kesenjangan Gender dalam Adopsi AI

Data menunjukkan bahwa perempuan 20 persen lebih kecil kemungkinannya menggunakan AI generatif dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan laki-laki, sebuah fenomena yang dikenal sebagai kesenjangan gender AI. Stephanie Leblanc-Godfrey, pendiri perusahaan Mother AI yang menyebut dirinya sebagai “teknolog maternal,” mengkritik bahwa alat AI cenderung memiliki masalah “PMS”—pucat, laki-laki, dan basi.

“Anda memiliki semua orang yang menjalankan perusahaan AI ini yang sebenarnya tidak mencerminkan masyarakat yang menggunakannya, atau kebutuhan para ibu yang cenderung menjadi kepala rumah tangga,” ujarnya. Erin Grau, salah satu pendiri perusahaan riset dan pelatihan korporat Charter, berspekulasi bahwa ibu bekerja mungkin menggunakan AI lebih sedikit karena “rasa bersalah sebagai ibu”—memandang ketergantungan pada AI sebagai bentuk kecurangan.

Dari Alat Produktivitas menjadi Alat Pemberdayaan

Banyak tokoh perempuan terkemuka di bidang teknologi dan media berupaya menutup kesenjangan tersebut dengan membingkai AI generatif sebagai alat pemberdayaan perempuan. Mel Robbins, yang baru saja mengumumkan kemitraan dengan Microsoft Copilot, dalam podcastnya pada November menyatakan, “Saya tidak ingin tertinggal. Saya tidak ingin perempuan khususnya tertinggal.” Reese Witherspoon juga viral pada April dengan unggahan Instagram yang menyebut teknologi ini akan “membuat kehidupan sehari-hari kita lebih mudah dan lebih baik.”

Sarah Dooley, mantan konsultan teknologi untuk merek seperti Visa, mulai menggunakan AI generatif pada 2023 untuk membuat lagu sikat gigi bagi ketiga putrinya dan menulis catatan untuk pengasuh anak. Ia kemudian berhenti dari pekerjaannya dan memulai merek AI-Empowered Mom, yang kini bekerja penuh waktu sebagai konsultan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mengajarkan perempuan menggunakan AI. Buku berjudul The AI-Empowered Family akan terbit tahun depan.

Dalam konteks yang lebih luas, kekhawatiran tentang dampak AI terhadap lapangan kerja juga mengemuka. Sebuah proyeksi menyebutkan bahwa hampir 15 persen tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan akibat AI. Namun, para AI momfluencer cenderung menempatkan literasi AI sebagai alat pembebasan dari pekerjaan rumah tangga yang membosankan, mirip dengan penemuan penyedot debu atau mesin cuci pada pertengahan abad ke-20.

Beban Mental yang Tak Kunjung Selesai

Meskipun para ibu berbondong-bondong menggunakan AI untuk “lebih hadir bersama anak-anak saya dan lebih terkendali secara emosional,” pertanyaan mendasar tetap mengemuka: mengapa beban untuk mempelajari AI demi efisiensi rumah tangga masih berada di pundak perempuan, dan di mana peran para ayah dalam semua ini?

Schmidt mengakui bahwa 95 persen audiensnya adalah perempuan, meskipun ia sesekali menerima surel dari para ayah yang berharap menggunakan AI untuk meringankan beban pasangan mereka. Namun, pesan-pesan ini lebih jarang dan cenderung dikirim melalui pesan pribadi, bukan komentar publik. Ketika ditanya mengapa hal ini terjadi, Schmidt hanya setengah bercanda menjawab, “patriarki.”

“Sayangnya, beban mental masih dianggap sebagai masalah perempuan. Banyak laki-laki bahkan tidak tahu apa itu beban mental,” ujarnya. Data dari Departemen Tenaga Kerja AS tahun 2022 menunjukkan bahwa ibu bekerja menghabiskan tambahan 13,5 jam per minggu untuk pekerjaan rumah tangga dan rata-rata 12,5 jam per minggu untuk pengasuhan anak—peningkatan 40 persen dari tahun 1975. Meskipun data Pew menunjukkan bahwa ayah kini menghabiskan waktu dua kali lebih banyak untuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak dibandingkan 50 tahun lalu, perempuan tetap diharapkan memikul sebagian besar beban rumah tangga.

“Bukan berarti pasangan saya tidak membantu, karena dia membantu,” kata Schmidt. “Tetapi bagi perempuan dan ibu, ada begitu banyak pekerjaan tak terlihat yang Anda pikul dan semuanya ada di tangan Anda, dan itu sebenarnya mengambil waktu bersama anak-anak Anda.”

AI: Solusi atau Beban Tambahan?

Pengalaman langsung menggunakan chatbot untuk pengasuhan anak justru menimbulkan pertanyaan baru. Memasukkan baris demi baris teks ke dalam kolom perintah untuk menjelaskan rutinitas sehari-hari sebagai ibu justru memicu stres karena melihat volume tanggung jawab rumah tangga secara agregat. AI, seperti halnya penyedot debu dan mesin cuci, tidak membuat hidup sebagai ibu lebih efisien, melainkan hanya menjadi cara yang sedikit lebih canggih untuk terus mengikat perempuan pada urusan rumah tangga.

Kekesalan muncul karena kenyataan bahwa perempuan masih harus memikul sebagian besar tanggung jawab ini sejak awal. Seorang suami, misalnya, secara teratur menggunakan Claude untuk meneliti pasar saham atau meningkatkan efisiensi dalam pekerjaannya sebagai arsitek, tetapi tidak pernah terpikir olehnya untuk menggunakan alat yang sama untuk melacak pesta ulang tahun dan jadwal dokter. Sebanyak apa pun teknologi dapat membantu meringankan beban mental, teknologi tidak melakukan apa pun untuk menghilangkan fakta bahwa perempuan masih memikul tanggung jawab itu sejak awal.

Seperti yang dikatakan Leblanc-Godfrey, “Alat-alat ini dibuat untuk orang-orang yang punya waktu luang. Dan coba tebak? Ibu tidak punya waktu luang sama sekali.”

Bagi para ibu yang ingin mulai mengeksplorasi penggunaan AI, penting untuk tetap waspada terhadap potensi risiko seperti konten palsu atau deepfake. Raffi Ahmad Imbau Warga untuk waspada terhadap ancaman ini dan mengenalkan metode SIFT sebagai langkah verifikasi informasi.

Fenomena AI momfluencer ini mencerminkan dilema yang lebih dalam: teknologi yang seharusnya membebaskan justru bisa menjadi beban tambahan jika ketidaksetaraan struktural dalam pembagian kerja rumah tangga tidak diatasi. Pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah AI dapat membantu ibu, melainkan mengapa ibu masih harus menjadi satu-satunya yang memikirkan cara untuk membuat semuanya berjalan.

JBNews.id — XLSmart melalui unit XLSmart for Business mengumpulkan lebih dari 2.000 pemimpin korporasi, regulator, dan akademisi dalam Bravo 500 Summit 2026 untuk mendorong adopsi kecerdasan buatan (AI) guna memperkuat daya saing Indonesia. Forum tahunan kedua sejak merger ini dijadwalkan pada Kamis, 11 Juni 2026, di Jakarta, mengusung tema “Solusi Untuk Korporasi, Solusi Untuk Negeri”.

Direktur dan Chief Enterprise Business Officer XLSmart, Andrijanto Muljono, menegaskan bahwa Bravo 500 Summit 2026 bukan sekadar ajang networking biasa. “Event ini akan menjadi ajang untuk berkolaborasi dengan ekosistem B2B Indonesia yang tentunya boleh dibilang ini sangat high network event yang bisa dimanfaatkan dan menjadi peluang untuk stakeholders yang hadir,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Andrijanto menjelaskan bahwa korporasi memiliki peran krusial dalam mendorong transformasi digital nasional. “Kenapa? karena di korporasi itu kita sudah terbiasa dengan satu yang namanya harus ada governance. Kedua, kita sudah terbiasa dengan namanya KPI yang harus dikejar. Ketiga, paling penting adalah korporasi kita itu dibiasakan untuk melakukan inovasi untuk bisa tetap kompetitif dan relevan dan terus melakukan inovasi,” tuturnya.

Bravo 500 Summit 2026 menghadirkan berbagai solusi untuk menunjang kebutuhan korporasi. Andrijanto menegaskan bahwa XLSmart tidak hanya memposisikan diri sebagai penyedia layanan konektivitas atau penjual bandwidth, melainkan sebagai mitra strategis transformasi digital. “XLSmart memposisikan diri bukan hanya sebagai penjual bandwidth, layanan konektivitas atau sebagai dianggap reselling daripada ICT atau produk teknologi. Kami tidak ingin berhenti di itu, tapi kami ingin menempatkan diri kami sebagai strategy digital transformation partner. Kami selalu ingin menyambut peluang untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan transformasi digital,” tuturnya.

Forum ini turut melibatkan tiga perguruan tinggi ternama, yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Keterlibatan akademisi ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara dunia pendidikan dan praktik bisnis, sejalan dengan upaya mempercepat adopsi AI di sektor korporasi. Inisiatif ini relevan dengan perkembangan teknologi lain, seperti Sensor AI yang mulai diterapkan di berbagai kota global.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Bravo 500 Summit 2026 akan menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, sebagai keynote speaker. Kehadiran beliau menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan industri dalam mempercepat transformasi digital nasional. Selain itu, forum ini juga akan menghadirkan diskusi panel utama yang membahas dampak pemanfaatan teknologi AI terhadap bisnis dan arah negara.

Diskusi panel utama akan membahas bagaimana kecerdasan artifisial akan memengaruhi strategi bisnis, kebijakan publik, dan daya saing nasional di masa depan. Sesi ini akan dimoderatori oleh Gita Wirjawan dan menghadirkan sejumlah pemimpin nasional lintas industri dan pemerintahan, termasuk Franky O. Widjaja, Budi Gunadi Sadikin, Rudiantara, serta mitra strategis XLSmart for Business. Para panelis akan mengupas dampak AI terhadap berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga layanan keuangan.

Dalam forum tersebut, XLSmart for Business juga memperkenalkan ESTA Prime, pengembangan terbaru dari platform Enterprise Smart Technology & Automation (ESTA), serta berbagai solusi digital lain yang dirancang untuk membantu sektor industri mempercepat transformasi digital. Platform ini diharapkan menjadi tulang punggung digitalisasi korporasi di Indonesia, memungkinkan integrasi data dan otomatisasi proses bisnis secara lebih efisien.

Andrijanto menambahkan bahwa Bravo 500 Summit 2026 menjadi ajang untuk memamerkan solusi-solusi inovatif yang dapat langsung diadopsi oleh korporasi. “Kami tidak hanya bicara teori, tapi juga menghadirkan solusi nyata yang bisa langsung diterapkan. Mulai dari konektivitas, platform AI, hingga solusi keamanan siber,” ujarnya. Pendekatan ini sejalan dengan tren global di mana Alat Ubah Air Laut dan inovasi teknologi lainnya menjadi fokus utama.

Bravo 500 Summit 2026 dihadiri oleh lebih dari 2.000 pemimpin korporasi, regulator, akademisi, dan mitra teknologi. Mereka akan membahas pemanfaatan AI, data, konektivitas, dan teknologi digital dalam mendorong daya saing Indonesia. Forum ini juga menjadi wadah bagi para pelaku industri untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan transformasi digital.

Implikasi dari forum ini sangat jelas: adopsi AI di sektor korporasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk tetap kompetitif. Dengan melibatkan akademisi dan pemerintah, XLSmart berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung percepatan transformasi digital. Bagi pembaca, ini berarti peluang karir dan bisnis baru akan terbuka lebar bagi mereka yang menguasai teknologi AI. Penggunaan Sensor AI di berbagai sektor juga menunjukkan bahwa teknologi ini sudah menjadi bagian dari infrastruktur modern.

Ke depannya, kolaborasi antara korporasi, akademisi, dan pemerintah seperti yang diinisiasi XLSmart di Bravo 500 Summit 2026 akan menjadi model bagi transformasi digital nasional. Dengan adopsi AI yang masif, Indonesia diharapkan dapat melompat ke era ekonomi digital yang lebih produktif dan inovatif. Forum ini membuktikan bahwa XLSmart berkomitmen menjadi mitra strategis, bukan sekadar penyedia jasa telekomunikasi.

JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyelenggarakan Workshop 3 Artificial Intelligence Talent Factory (AITF) Batch 2 sebagai wadah melahirkan inovasi kecerdasan buatan yang berdampak langsung pada implementasi program sekolah rakyat dan bantuan sosial (bansos). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Algoritma Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, pada 8-9 Juni 2026.

Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital Kemkomdigi Said Mirza Pahlevi dalam sambutannya menyatakan, peserta AITF merancang pengembangan sistem kecerdasan buatan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan pembelajaran sekolah rakyat dan ketepatan penerima bansos pemerintah. “Khusus di Universitas Brawijaya, peserta sedang menyelesaikan use case yang sangat penting terkait (pembelajaran) Sekolah Rakyat dan (sistem) bantuan sosial,” kata Said.

Menurut dia, inovasi pemanfaatan AI untuk dua program tersebut dihadirkan sebagai persoalan utama dalam penyelenggaraan AITF. Hal ini merupakan bagian dari partisipasi kementerian dan kampus untuk menguatkan pelayanan kepada masyarakat. “Use case (sekolah rakyat dan bansos) ini sangat ditunggu,” ujar dia.

Workshop 3 AITF Batch 2 yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya berjalan selama dua hari. Setelah tahapan ini selesai, penyelenggaraan demo day dijadwalkan berlangsung pada 29-30 Juni 2026. Ajang tersebut akan menjadi momentum pembuktian dari kesempurnaan inovasi yang dikembangkan oleh para peserta.

Ketua Pelaksana AITF sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) Universitas Brawijaya Sabriansyah Rizqika Akbar, S.T., M.Eng., Ph.D mengatakan, tahapan demo day akan menjadi ajang pembuktian dari kesempurnaan inovasi yang dikembangkan oleh para peserta AITF. “Mahasiswa kami mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan berbagai studi kasus yang memiliki tantangan besar melalui AITF,” kata dia.

Agar proses penyempurnaan inovasi berjalan terarah dan tepat waktu, panitia memberikan pendampingan tambahan kepada para peserta yang dimungkinkan menggunakan skema karantina. “AITF di Universitas Brawijaya dikonversikan menjadi 12 SKS,” tutur Sabriansyah.

Dampak Inovasi AI untuk Sektor Publik

Fokus utama workshop ini adalah pengembangan kecerdasan buatan yang dapat menyelesaikan dua persoalan strategis nasional: sistem pembelajaran sekolah rakyat dan akurasi penyaluran bantuan sosial. Sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang menyasar kelompok masyarakat kurang mampu, sementara bansos membutuhkan sistem verifikasi data yang presisi agar tepat sasaran.

Dengan memanfaatkan AI, proses identifikasi penerima bansos dapat dilakukan secara lebih akurat dan transparan. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan data dan potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Sementara untuk sekolah rakyat, AI dapat membantu personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing siswa.

Inisiatif ini sejalan dengan tren pemanfaatan teknologi di berbagai sektor. Sebagai contoh, ACERUN 2026 juga mengintegrasikan AI dalam dunia gaya hidup sehat, menunjukkan bahwa teknologi ini semakin merambah berbagai aspek kehidupan.

Kolaborasi Kampus dan Pemerintah

Workshop AITF Batch 2 menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan talenta digital. Universitas Brawijaya sebagai tuan rumah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berkontribusi langsung pada solusi permasalahan bangsa melalui inovasi teknologi.

Peserta workshop terdiri dari mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengerjakan studi kasus dengan tantangan besar. Pendampingan intensif dan skema karantina memastikan setiap inovasi yang dihasilkan benar-benar matang dan siap diimplementasikan.

Kolaborasi serupa juga terjadi di berbagai bidang, termasuk dalam dunia jurnalistik. Munas PERSAJA 2026 menjadi ajang konsolidasi jurnalis yang juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemberitaan.

Demo day pada 29-30 Juni 2026 akan menjadi puncak dari rangkaian workshop ini. Pada tahap tersebut, setiap tim peserta akan mempresentasikan hasil inovasi mereka di hadapan dewan juri dan pemangku kepentingan terkait. Inovasi terbaik berpotensi untuk diadopsi oleh Kemkomdigi dalam program nasional.

Implikasi bagi Masyarakat

Keberhasilan workshop ini memiliki implikasi langsung bagi masyarakat. Sistem AI yang dikembangkan peserta AITF berpotensi mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Sekolah rakyat dapat mengadopsi platform pembelajaran adaptif berbasis AI yang menyesuaikan materi dengan kemampuan masing-masing siswa.

Di sisi bansos, sistem verifikasi berbasis AI dapat mengurangi kesalahan data penerima, mempercepat proses pencairan, serta meningkatkan transparansi penyaluran bantuan. Hal ini sangat relevan mengingat bansos merupakan program strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kurang mampu.

Dengan adanya workshop ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang kecerdasan buatan. Talenta-talenta muda yang lahir dari program AITF diharapkan mampu menjadi motor penggerak inovasi digital nasional.

Pemerintah juga terus mendorong agar AI berorientasi pada kepentingan publik, sebagaimana disuarakan dalam berbagai forum internasional. Inovasi yang lahir dari workshop ini menjadi bukti bahwa teknologi dapat menjadi solusi konkret bagi permasalahan sosial yang kompleks.