Category: Tekno

JBNews.id — Jeff Bezos, pendiri Amazon, mengungkapkan ambisi baru startup kecerdasan buatannya, Prometheus, untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai “artificial general engineer.” Pengumuman ini muncul setelah Prometheus berhasil mengumpulkan dana segar sebesar US$12 miliar dalam putaran pendanaan terbaru, yang membawa valuasi perusahaan menjadi US$41 miliar.

Informasi mengenai ambisi Prometheus pertama kali dilaporkan oleh The New York Times dan CNBC. Sebelumnya, NYT telah memberitakan keberadaan Prometheus pada November tahun lalu. Kini, Bezos memberikan detail lebih lanjut mengenai visi perusahaan yang ia pimpin bersama Vik Bajaj, mantan eksekutif yang ikut mendirikan kelompok riset kesehatan Alphabet, Verily.

Fokus pada Rekayasa Fisik

Menurut laporan NYT, alat yang akan dibangun Prometheus dirancang untuk membantu pengembangan produk fisik di berbagai industri. Target utamanya mencakup sektor robotika, desain obat-obatan, dan manufaktur. Hal ini membedakan Prometheus dari banyak startup AI lain yang lebih fokus pada perangkat lunak atau konten digital.

“Blue Origin adalah contoh sempurna dari perusahaan yang bisa mendapatkan keuntungan dari alat yang sedang dibangun Prometheus,” ujar Bezos kepada NYT. “Perusahaan mana pun yang membangun perangkat canggih — seperti mesin roket — akan mendapat manfaat besar dari teknologi semacam ini.”

Pernyataan Bezos ini menunjukkan bahwa Prometheus tidak hanya bermain di ranah AI generatif yang sedang populer, melainkan mengarah pada solusi konkret untuk industri berat. Saat ini, Prometheus telah mempekerjakan sekitar 150 orang.

Dampak bagi Industri Teknologi

Langkah Bezos masuk ke ranah AI untuk rekayasa fisik menandai pergeseran signifikan dalam peta persaingan kecerdasan buatan. Jika berhasil, “artificial general engineer” bisa menjadi terobosan yang mengubah cara perusahaan merancang dan memproduksi barang.

Konsep ini berbeda dengan kecerdasan buatan umum (AGI) yang meniru kemampuan kognitif manusia secara luas. Prometheus menyempitkan fokus pada kemampuan rekayasa, yakni menciptakan sistem AI yang mampu merancang, menguji, dan mengoptimalkan produk fisik secara otonom.

“Investasi sebesar US$12 miliar menunjukkan keyakinan investor terhadap visi ini,” kata seorang analis teknologi yang dihubungi JBNews.id. “Tapi tantangannya besar, karena rekayasa fisik jauh lebih kompleks daripada sekadar memproses teks atau gambar.”

Potensi Pasar dan Persaingan

Dengan valuasi US$41 miliar, Prometheus langsung masuk jajaran startup AI paling bernilai di dunia. Bezos yang menjabat sebagai salah satu CEO bersama Vik Bajaj membawa pengalaman panjang dari Amazon dan Blue Origin ke dalam perusahaan ini.

Beberapa pengamat melihat langkah ini sebagai respons terhadap dominasi perusahaan AI lain seperti OpenAI dan Google DeepMind. Namun, fokus Prometheus pada rekayasa fisik memberinya ceruk pasar yang unik. “Ini bukan tentang membuat chatbot yang lebih pintar,” kata sumber yang dekat dengan perusahaan. “Ini tentang membuat mesin yang bisa merancang mesin lain.”

Sektor yang menjadi target Prometheus — robotika, farmasi, dan manufaktur — memiliki nilai pasar triliunan dolar. Jika alat yang dikembangkan Prometheus mampu memangkas waktu dan biaya pengembangan produk, dampaknya bisa sangat besar terhadap rantai pasok global.

Implikasi untuk Industri Lain

Blue Origin, perusahaan antariksa milik Bezos sendiri, disebut sebagai kandidat utama pengguna teknologi Prometheus. Namun, Bezos menegaskan bahwa produk ini akan tersedia untuk perusahaan lain yang membangun perangkat canggih, seperti produsen mesin roket atau peralatan medis.

Hal ini membuka peluang bagi industri di Indonesia dan Asia Tenggara yang bergerak di bidang manufaktur dan rekayasa. Perusahaan yang kesulitan merekrut insinyur berpengalaman bisa memanfaatkan alat AI untuk mempercepat proses desain.

“Revolusi AI tidak hanya terjadi di ranah digital,” ujar Bezos dalam pernyataannya. “Kami ingin membawa kecerdasan buatan ke dunia fisik, tempat di mana inovasi sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia.”

Pendanaan sebesar US$12 miliar akan digunakan untuk mempercepat pengembangan produk dan merekrut lebih banyak talenta. Saat ini Prometheus memiliki sekitar 150 karyawan, jumlah yang relatif kecil untuk startup bernilai puluhan miliar dolar.

Langkah berani Bezos ini mengingatkan pada pendekatan Amazon di masa lalu: investasi besar di awal dengan keyakinan bahwa teknologi akan membayar kembali dalam jangka panjang. Namun, tidak seperti Amazon yang memulai dari buku, Prometheus memulai dari sesuatu yang jauh lebih rumit: kemampuan rekayasa tingkat insinyur.

“Kalau berhasil, ini bisa menjadi lompatan terbesar dalam dunia rekayasa sejak ditemukannya CAD (Computer-Aided Design),” kata seorang profesor teknik mesin. “Tapi kalau gagal, ini akan menjadi salah satu kegagalan paling mahal dalam sejarah startup.”

Dengan valuasi US$41 miliar, taruhannya jelas sangat tinggi. Apakah “artificial general engineer” akan menjadi kenyataan atau sekadar mimpi ambisius, hanya waktu yang bisa menjawab.

Sementara itu, persaingan di dunia AI semakin ketat. Beberapa startup AI lain juga menghadapi tantangan besar, seperti yang terlihat dalam Startup World PHK Karyawan akibat tekanan regulator. Sementara itu, Startup Robot Hancurkan Rumah Sewa untuk uji coba menunjukkan risiko nyata dari pengembangan teknologi fisik.

Di sisi lain, kesuksesan pendanaan besar seperti yang diraih Prometheus juga menarik perhatian para investor. Fenomena ini mirip dengan SpaceX IPO yang disebut-sebut bisa melambungkan kekayaan Elon Musk ke level triliuner, menunjukkan bahwa sektor teknologi dan antariksa masih menjadi magnet investasi utama.

JBNews.id — Operator seluler terbesar di Indonesia, Telkomsel, resmi merombak susunan komisaris dan direksi perusahaan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta pada Kamis (11/6/2026) sebagai bagian dari strategi memperkuat tata kelola dan mendorong pertumbuhan bisnis di tengah persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat.

RUPST tersebut diselenggarakan oleh para pemegang saham Telkomsel, yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Singtel. Perubahan susunan pengurus ini menjadi langkah strategis untuk menjaga profitabilitas sekaligus mengakselerasi ekspansi bisnis, terutama di sektor konektivitas generasi kelima (5G) dan kecerdasan buatan (AI).

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan strategis perusahaan. “Melalui langkah ini, Telkomsel berkomitmen terus membangun ekosistem yang sehat, mendukung transformasi digital nasional, serta memberikan nilai tambah yang relevan bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Fahmi dalam siaran pers yang diterima, Jumat (12/6/2026).

Dalam susunan terbaru, posisi Komisaris Utama masih dijabat oleh Diaz F.M. Hendropriyono. Jajaran komisaris lainnya diperkuat oleh Muhammad Yusuf Ateh, Ahmad Riza Patria, Irfan Wahid, Chandra Arie Setiawan, Rico Rustombi, Yuen Kuan Moon, dan Yip Anna. Sementara itu, Nugroho tetap memimpin perusahaan sebagai Direktur Utama.

Ia didampingi oleh Daru Mulyawan sebagai Direktur Finance & Risk Management, Stanislaus Susatyo sebagai Direktur Sales, dan Indra Mardiatna sebagai Direktur Network. Posisi Direktur Planning & Transformation diisi oleh Wong Soon Nam, Direktur Information Technology oleh Joyce Shia, Direktur Marketing oleh Lionel Chng, dan Direktur Human Capital Management oleh Indrawan Ditapradana.

Fahmi menuturkan, Telkomsel menargetkan akselerasi pertumbuhan bisnis melalui penguatan layanan konektivitas inti atau core connectivity. Langkah ini akan diwujudkan dengan investasi berkelanjutan pada jaringan 5G, perluasan layanan konvergensi, serta pengembangan solusi digital di luar layanan telekomunikasi tradisional (beyond connectivity) untuk segmen pelanggan individu maupun korporasi.

Operator yang melayani puluhan juta pelanggan ini juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi terkini, termasuk AI, untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih personal, efisien, dan relevan. Langkah ini sejalan dengan tren global di mana operator telekomunikasi berlomba mengintegrasikan AI ke dalam layanan mereka.

Perombakan jajaran direksi ini terjadi di tengah persaingan ketat industri telekomunikasi tanah air. Telkomsel harus bersaing dengan operator lain dalam hal Fitur Terbaru dan kualitas layanan. Dengan struktur kepemimpinan yang baru, perusahaan optimistis dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar.

Investasi pada infrastruktur 5G menjadi salah satu prioritas utama. Jaringan generasi kelima ini tidak hanya menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi, tetapi juga membuka peluang baru bagi layanan berbasis AI dan Internet of Things (IoT). Hal ini menjadi kunci bagi pertumbuhan bisnis di masa depan.

Selain itu, fokus pada layanan beyond connectivity menunjukkan bahwa Telkomsel tidak lagi hanya bergantung pada pendapatan dari layanan telekomunikasi tradisional. Perusahaan mulai merambah ke solusi digital untuk korporasi, layanan cloud, dan platform digital lainnya. Diversifikasi ini diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih stabil.

Langkah strategis ini juga mendapat sorotan dari para analis industri. Mereka menilai bahwa perombakan jajaran direksi adalah langkah yang tepat untuk menyegarkan strategi bisnis di tengah perubahan teknologi yang cepat. Kehadiran tokoh-tokoh baru dengan latar belakang beragam diharapkan dapat membawa perspektif segar bagi perusahaan.

Telkomsel juga tengah mengembangkan Teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. AI akan digunakan untuk mengelola jaringan secara otomatis, memprediksi kebutuhan pelanggan, dan memberikan rekomendasi layanan yang dipersonalisasi. Inovasi ini menjadi pembeda di pasar yang semakin jenuh.

Bagi pelanggan, perubahan ini diharapkan membawa dampak positif. Dengan kepemimpinan yang baru, Telkomsel berjanji akan terus meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan jaringan 5G, dan menghadirkan inovasi-inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan digital masyarakat Indonesia.

Ke depannya, Telkomsel menargetkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan berkomitmen untuk terus berinvestasi pada infrastruktur dan teknologi terbaru, sembari menjaga profitabilitas dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Transformasi digital nasional menjadi salah satu pilar utama dalam strategi jangka panjang perusahaan.

Dengan struktur kepemimpinan yang baru, Telkomsel siap menghadapi tantangan industri telekomunikasi yang semakin kompetitif. Fokus pada 5G dan AI menjadi kunci untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dan mendorong pertumbuhan bisnis di era digital.

JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan interoperabilitas data calon penerima bantuan sosial (bansos) dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Langkah ini memangkas waktu verifikasi data dari tiga bulan menjadi kurang dari tiga menit.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam kunjungan jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kelurahan Paksi, Surabaya, Jumat (12/6/2026), menjelaskan peran kementeriannya. “Jadi kalau peran Komdigi ini, kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data, jadi semua data yang ada di kementerian atau lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah,” ujarnya.

Percepatan verifikasi menjadi dampak paling signifikan dari kebijakan ini. Proses yang dulu memakan waktu hingga tiga bulan kini bisa dilakukan kurang dari tiga menit. “Jadi benar-benar verifikasi ini karena penting ya, karena yang pasti warga tujuannya adalah yang memang berhak mendapatkan jangan sampai justru terlempar dari daftar yang sudah terverifikasi,” tambah Fifi.

Teknologi yang digunakan dalam digitalisasi Perlinsos ini disebut Digital Public Infrastructure (DPI). DPI didukung dua komponen utama, yaitu Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). IKD diampu oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan akurasi verifikasi identitas penerima manfaat. Sementara SPLP dikelola langsung oleh Komdigi untuk memfasilitasi pertukaran data antar instansi pemerintah secara cepat dan terintegrasi.

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, memberikan analogi sederhana tentang SPLP. Ia menganalogikan data-data di kementerian sebagai kolam-kolam yang tersebar. “Yang selama ini kita sulit miliki adalah sistem perpipaan yang efektif. Jadi sistem perpipaan bukan tiap kali ada yang butuh data, eh minta dong air dari kolammu kirim ke saya. Itu kan bukan perpipaan, itu ngirim pakai truk air dikirim, jadi sebagai ilustrasi,” jelas Dika.

Dalam uji coba digitalisasi Perlinsos, sistem perpipaan tersebut adalah SPLP milik Komdigi. Dika menegaskan tujuannya agar tidak perlu mengirim data dalam jumlah besar yang berpotensi menjadi liabilitas saat dipindahkan. “Jadi sebetulnya sekarang prinsipnya adalah data ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain on a real time manner. Nah itu salah satu komponen penting,” tambahnya.

Pendekatan ini menghindari penggunaan data lama yang belum diperbaharui. Dika menjelaskan, begitu ada warga yang mendaftar, sistem perpipaan langsung mengecek ke semua database untuk mendapatkan data terakhir orang tersebut. “Nah itu sebetulnya ilustrasi SPLP kita atau Data Exchange Platform. Sehingga data ini tidak berpindah-pindah, tidak ada satu kumpulan data yang menjadikan itu malah potensial risk ya. Jadi konsep satu data itu kan bukan artinya data disatukan, bukan. Tapi ada mekanisme, ada data kelola di mana data ini bisa integrated. Nah inilah yang sedang kita coba menggunakan SPLP,” tegasnya.

Dalam kasus Perlinsos, Dika membeberkan fungsi SPLP untuk membantu mempermudah, memberikan keakuratan, dan akuntabel data bagi masyarakat yang ingin mendaftar bansos. “Jadi bayangkan SPLP ini perpipaan di tengah dari semua kolam yang tersebar. Ada sistem perpipaan yang menghubungkan satu sama lain, real time manner, aman karena terlindungi oleh encryption method-nya BSSN, ringan juga jadinya,” pungkasnya.

Melalui SPLP, masyarakat bisa mendapatkan hasil verifikasi pada hari yang sama dan mengajukan sanggahan jika diperlukan. Sistem ini tidak memerlukan pengiriman semua data setiap saat, melainkan hanya data terkait saat ada permintaan pendaftaran.

Berikut sumber data yang terintegrasi dengan sistem interoperabilitas Komdigi:

• Dukcapil
• BPS/DTSEN
• BPJS Ketenagakerjaan
• PLN
• BPJS Kesehatan
• ATR/BPN
• Korlantas/Samsat
• BKN

Integrasi dengan berbagai lembaga ini memastikan data calon penerima bansos lebih akurat dan mutakhir. Dengan teknologi yang ada, risiko data ganda atau penerima yang tidak berhak bisa diminimalkan secara signifikan.

Bagi masyarakat, implikasi dari kebijakan ini cukup jelas. Proses pendaftaran bansos menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Warga tidak perlu lagi menunggu berbulan-bulan untuk mengetahui status pendaftaran mereka. Jika ada kesalahan data, sanggahan bisa diajukan langsung pada hari yang sama.

Dari sisi pemerintah, interoperabilitas data ini juga mengurangi potensi kebocoran anggaran. Data yang terintegrasi dan diperbaharui secara real-time memungkinkan penyaluran bansos hanya kepada mereka yang benar-benar berhak. Hal ini sejalan dengan upaya transformasi digital di sektor perlindungan sosial yang tengah digencarkan pemerintah.

Percepatan verifikasi dari tiga bulan menjadi kurang dari tiga menit menunjukkan efisiensi luar biasa yang dihasilkan oleh digitalisasi. Dengan dukungan IKD dari Kemendagri dan SPLP dari Komdigi, sistem perlindungan sosial Indonesia bergerak menuju standar yang lebih modern dan andal.

Ke depan, diharapkan sistem interoperabilitas ini bisa diperluas tidak hanya untuk bansos, tetapi juga untuk layanan publik lainnya. Dengan infrastruktur digital yang sudah terbangun, potensi integrasi data antar lembaga pemerintah menjadi semakin terbuka lebar.

Implementasi SPLP yang dilindungi metode enkripsi BSSN juga menjamin keamanan data warga. Hal ini penting mengingat data kependudukan termasuk informasi sensitif yang harus dilindungi dari penyalahgunaan.

Dengan langkah ini, Komdigi menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan. Interoperabilitas data bukan sekadar teknologi, tetapi juga fondasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

JBNews.id — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap bahaya ‘ilusi algoritma’ di media sosial yang berpotensi memicu provokasi saat aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Dalam pernyataan resminya, ia mengajak masyarakat menjaga ketertiban serta kualitas ruang digital selama penyampaian aspirasi berlangsung.

Meutya menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi yang harus didengar melalui mekanisme yang tepat.

“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya dalam pernyataan tertulis yang dikutip Jumat.

Ia menambahkan, penyampaian aspirasi yang damai akan membuat pesan yang dibawa masyarakat tersampaikan lebih jelas dan mudah diterima publik. Oleh karena itu, aksi tidak boleh disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.

“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Ilusi Algoritma dan Ancaman Disinformasi

Selain menjaga situasi di lapangan, Meutya juga mengajak masyarakat waspada terhadap efek ilusi algoritma di media sosial. Konten yang terus muncul di linimasa belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi, melainkan bisa terbentuk karena pola interaksi, minat, atau emosi pengguna yang kemudian diperkuat algoritma.

“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” tuturnya.

Meutya pun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi memecah belah masyarakat. Fenomena ini penting dipahami di tengah maraknya teknologi AI yang dapat digunakan untuk memproduksi konten manipulatif.

“Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” pungkas Meutya.

Latar Belakang Aksi Demo

Diberitakan sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demo di Bundaran HI menuntut perubahan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa antara lain stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa merah putih, hentikan militerisme di ranah sipil, serta Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah.

Sebanyak 4.151 personel gabungan dari Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Situasi di lapangan relatif terkendali, meskipun sempat terjadi penundaan pergerakan massa menuju Bundaran HI.

Menkomdigi mengimbau masyarakat untuk tidak mengunggah dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan, serta tidak melakukan provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Pernyataan ini menjadi pengingat penting di tengah tingginya aktivitas digital selama aksi berlangsung, termasuk potensi penyebaran klaim politik yang belum terverifikasi.

Meutya menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks dan hasutan kekerasan tidak boleh diberi ruang. “Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

JBNews.id — Apple memperkenalkan fitur keamanan anak terbaru di iOS 27, iPadOS 27, dan macOS 27. Salah satu yang paling menarik adalah Ask to Browse, fitur yang mengharuskan anak meminta persetujuan orang tua sebelum mengakses situs web tertentu.

Pembaruan ini merupakan bagian dari upaya Apple membantu keluarga menciptakan pengalaman digital yang lebih aman bagi anak-anak dan remaja. Selain akses situs web, Apple juga memperketat kontrol terhadap aplikasi dan kontak baru yang dapat diakses anak.

“Kami memahami bahwa anak-anak dan remaja menggunakan iPhone, iPad, dan Mac setiap hari untuk belajar, berkreasi, serta berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman mereka,” kata Apple, dalam sesi briefing media.

Child Account Jadi Fondasi Utama

Apple menempatkan Child Account atau Akun Anak sebagai fondasi utama sistem perlindungan terbaru mereka. Saat mengatur iPhone atau iPad baru, orang tua kini dapat langsung menentukan apakah perangkat akan digunakan oleh anak, remaja, atau orang dewasa. Jika memilih opsi anak, perangkat akan terhubung ke Family Sharing dan berbagai perlindungan berbasis usia akan aktif secara otomatis.

Setelah akun anak dibuat, sistem akan langsung menerapkan berbagai perlindungan, mulai dari pemblokiran situs dewasa yang telah diketahui, pembatasan aplikasi berdasarkan usia, hingga fitur keamanan komunikasi. Apple bahkan menyebut membuat Child Account sebagai langkah paling penting yang bisa dilakukan orang tua.

“Jika orang tua hanya melakukan satu hal, kami merekomendasikan untuk membuat Child Account. Langkah itu langsung mengaktifkan fondasi perlindungan yang kami sediakan,” ujar Apple.

Buka Situs Harus Minta Izin

Salah satu fitur baru yang menjadi sorotan adalah Ask to Browse. Melalui fitur ini, anak tidak bisa langsung membuka semua situs web yang mereka temukan di internet. Ketika ingin mengakses situs tertentu yang belum pernah disetujui sebelumnya, mereka harus mengirim permintaan kepada orang tua.

Orang tua kemudian akan menerima notifikasi dan dapat meninjau situs tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak akses. Apple mengatakan pendekatan ini memberi orang tua kendali lebih besar terhadap aktivitas online anak tanpa harus memblokir internet secara total.

Kontak Baru Juga Diawasi

Tak hanya situs web, Apple juga memperluas pengawasan terhadap komunikasi digital anak. Jika seseorang yang belum dikenal mencoba menghubungi anak melalui Messages, FaceTime, atau Phone, sistem akan meminta persetujuan orang tua sebelum kontak tersebut dapat ditambahkan ke daftar kontak yang diizinkan.

Dalam proses persetujuan, orang tua bahkan dapat melihat konteks komunikasi untuk memastikan bahwa orang tersebut memang dikenal oleh anak. Langkah ini dirancang untuk membantu keluarga mengurangi risiko interaksi dengan orang asing di dunia digital.

Unduh Aplikasi Harus Disetujui

Apple juga memperketat proses pengunduhan aplikasi. Anak tetap bisa menjelajahi App Store seperti biasa, tetapi hanya akan melihat aplikasi yang sesuai dengan kelompok usia mereka. Jika ingin mengunduh aplikasi baru, mereka harus mengirim permintaan persetujuan kepada orang tua.

Sebelum menyetujui, orang tua dapat melihat berbagai informasi penting seperti deskripsi aplikasi, rating usia, informasi privasi, hingga kontrol orang tua yang tersedia di dalam aplikasi tersebut.

Perlindungan dari Konten Kekerasan

Selain mengawasi akses dan komunikasi, Apple turut meningkatkan kemampuan fitur Communication Safety. Sebelumnya fitur ini berfokus pada deteksi foto dan video yang mengandung ketelanjangan. Di iOS 27, kemampuan tersebut diperluas untuk mendeteksi konten berdarah atau gore serta konten kekerasan.

Ketika sistem mendeteksi materi sensitif semacam itu, anak akan menerima peringatan dan informasi tambahan yang membantu mereka mengambil keputusan yang lebih aman sebelum melihat konten tersebut.

Screen Time Makin Pintar

Apple juga mendesain ulang Screen Time agar lebih mudah digunakan orang tua. Kini orang tua dapat membuat jadwal penggunaan perangkat yang lebih rinci, misalnya sebelum sekolah, selama sekolah, setelah sekolah, hingga saat anak mengikuti kegiatan olahraga.

Fitur baru bernama Time Allowances juga memungkinkan orang tua mengatur batas waktu penggunaan untuk kategori aplikasi tertentu seperti game, hiburan, dan media sosial.

Dengan berbagai pembaruan tersebut, Apple berharap orang tua memiliki alat yang lebih mudah digunakan untuk membantu anak membangun kebiasaan digital yang sehat dan aman sejak dini.

Fitur-fitur keamanan anak terbaru ini akan tersedia pada iOS 27, iPadOS 27, dan macOS 27 yang dijadwalkan meluncur untuk pengguna pada September mendatang.

JBNews.id — LG Electronics Indonesia resmi meluncurkan jajaran TV premium terbaru untuk pasar Tanah Air pada Jumat (12/6/2026). Produk anyar ini menghadirkan inovasi utama berupa integrasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih cerdas, kehadiran kategori TV LCD premium baru MRGB evo AI, serta varian Micro RGB berukuran 100 inci yang sempat mencuri perhatian di ajang CES 2026 di Las Vegas.

Peluncuran ini menjadi strategi LG untuk memperkuat posisinya di segmen televisi premium sekaligus menghadirkan pengalaman AI yang lebih personal bagi pengguna di Indonesia. “Keseluruhannya memastikan perlindungan privasi terjaga rapi di era TV yang kian terhubung,” ujar Ha Sang-chul, President of LG Electronics Indonesia dalam keterangan resmi.

Makin Pintar dengan AI Berbahasa Indonesia

Salah satu fokus utama koleksi TV premium LG 2026 adalah integrasi AI yang semakin relevan dengan kebutuhan pengguna lokal. LG menghadirkan AI Voice Command yang kini mendukung Bahasa Indonesia secara penuh, termasuk kemampuan memahami berbagai aksen dan logat pengguna.

Tak hanya itu, fitur AI Voice ID with My Page memungkinkan televisi mengenali identitas pengguna melalui suara. Setelah mengenali pemiliknya, TV akan secara otomatis menampilkan profil pribadi, preferensi konten, hingga pengaturan yang sesuai. Pengguna juga dapat melakukan berbagai perintah secara natural, mulai dari mencari tayangan, mengubah pengaturan, hingga mengontrol perangkat rumah pintar yang terintegrasi.

Untuk keamanan, LG menyematkan sistem LG Shield yang menawarkan tujuh lapis perlindungan digital, mencakup autentikasi pengguna, kriptografi, enkripsi data, integritas perangkat lunak, hingga pembaruan keamanan otomatis. Seluruh smart TV LG 2026 juga mendapatkan keuntungan dari program webOS Re:New Program, yang menjanjikan pembaruan sistem operasi dan fitur baru hingga lima tahun.

Pendekatan AI yang personal ini sejalan dengan tren industri yang juga diadopsi oleh pemain lain. Misalnya, Apple Rilis AI untuk foto di iOS 27 dengan pendekatan keamanan yang ketat, sementara Google Rilis Gemini Go untuk menghadirkan AI di perangkat yang lebih terjangkau.

OLED evo AI G6: Puncak Performa TV Premium

Posisi tertinggi dalam jajaran TV premium LG 2026 ditempati oleh OLED evo AI G6. TV ini menggunakan panel terbaru dengan teknologi Hyper Radiant Color yang diklaim mampu menghasilkan warna lebih hidup, kontras tinggi, dan detail tajam baik di ruangan terang maupun gelap. Panel tersebut juga telah mengantongi sertifikasi Reflection-Free Premium, yang membantu mengurangi pantulan cahaya tanpa mengorbankan kualitas warna hitam khas OLED.

Di sektor performa, LG membekali G6 dengan Prosesor AI alpha 11 Gen3 yang didukung teknologi Light Boosting Algorithm dan Light Control Architecture. Kombinasi ini diklaim mampu meningkatkan tingkat kecerahan hingga 3,9 kali dibanding generasi sebelumnya. Bagi gamer, OLED evo AI G6 mendukung tampilan 4K 165Hz dan telah kompatibel dengan NVIDIA G-SYNC maupun AMD FreeSync Premium. Dari sisi desain, LG mempertahankan konsep Flush-fit Gallery Design yang memungkinkan TV menempel rata ke dinding tanpa celah, memberikan kesan layaknya karya seni di ruang keluarga.

OLED evo AI C6: Pilihan Ukuran Lebih Luas

Selain G6, LG juga menghadirkan OLED evo AI C6 yang menawarkan performa tinggi dengan pilihan ukuran layar yang lebih beragam. TV ini mengandalkan teknologi Brightness Booster, Perfect Black, dan Perfect Color untuk menghasilkan gambar yang cerah dan akurat. Untuk kebutuhan gaming, C6 juga mendukung resolusi 4K dengan refresh rate hingga 165Hz serta kompatibilitas G-SYNC dan FreeSync Premium. Keunggulan utama seri ini terletak pada pilihan ukuran layar yang sangat luas, mulai dari 42 inci hingga 83 inci, sehingga cocok untuk berbagai kebutuhan dan ukuran ruangan.

Debut Micro RGB evo AI: Kategori LCD Premium Baru

Salah satu kejutan terbesar dari peluncuran TV LG 2026 adalah kehadiran MRGB evo AI, kategori TV LCD premium baru yang terdiri dari lini Mini RGB dan Micro RGB. Teknologi ini menggunakan susunan LED merah, hijau, dan biru (RGB) berukuran sangat kecil pada sistem pencahayaan belakang layar. Pendekatan tersebut memungkinkan pengendalian warna dan kecerahan yang jauh lebih presisi dibanding TV LCD konvensional.

Lini MRGB86 Mini RGB tersedia dalam ukuran 65 inci hingga 86 inci, sementara MRGB96 Micro RGB hadir dengan layar raksasa 100 inci. Menurut LG, pengalaman yang ditawarkan Micro RGB mendekati karakteristik OLED karena setiap LED RGB dapat dikontrol secara individual untuk menghasilkan tingkat kontras dan reproduksi warna yang lebih akurat. MRGB96 juga dibekali Dual AI Engine berbasis Prosesor AI alpha 11 Gen3 serta teknologi Dual Super Upscaling.

Keunggulan lainnya, TV ini telah mengantongi sertifikasi Intertek untuk cakupan warna 100% BT.2020, DCI-P3, dan Adobe RGB, sebuah pencapaian yang jarang ditemukan pada televisi LCD. “Dengan LG Micro RGB evo, kami telah mencapai tonggak yang sebelumnya dianggap mustahil untuk kategori ini,” kata Product Marketing Manager Media Entertainment Solution TV LG Electronics Indonesia, Verina Widya.

QNED evo AI dan Nano UHD

LG juga memperkuat lini TV LCD melalui seri QNED evo AI, yang terdiri dari QNED86, QNED80, dan QNED70. Teknologi Mini LED yang digunakan memungkinkan ribuan titik cahaya ditempatkan lebih rapat untuk menghasilkan kontras lebih tinggi sekaligus mengurangi efek blooming. Seri ini didukung teknologi Dynamic QNED Color Pro yang telah memperoleh sertifikasi Intertek untuk 100% Color Volume.

Sementara untuk segmen yang lebih terjangkau, LG menghadirkan Nano UHD yang menggunakan Prosesor AI alpha 7 4K Gen9, lengkap dengan Nano Detail Enhancer dan HDR10 Pro.

Harga dan Ketersediaan

LG menyatakan seluruh jajaran TV premium 2026 akan tersedia secara bertahap di Indonesia melalui berbagai jaringan toko elektronik resmi dan mitra penjualan di seluruh daerah. Namun hingga saat ini perusahaan belum mengumumkan harga resmi untuk OLED evo AI G6, OLED evo AI C6, MRGB evo AI, QNED evo AI, maupun Nano UHD. Informasi harga akan disampaikan mendekati jadwal penjualan masing-masing model di pasar Indonesia.

Dengan hadirnya jajaran TV premium ini, LG menegaskan komitmennya untuk menghadirkan inovasi TV AI yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga aman dan personal bagi pengguna di Indonesia.

JBNews.id – Ubisoft kembali melakukan restrukturisasi bisnis dengan menutup studio pengembang di Winnipeg, Kanada, dan Belgrade, Serbia. Langkah ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 380 karyawan di berbagai kantor cabang perusahaan gim asal Prancis tersebut.

Keputusan itu diambil di tengah upaya Ubisoft memperbaiki kondisi keuangan yang tertekan akibat penurunan penjualan gim dan penundaan peluncuran sejumlah judul. Engadget pada Rabu (10/6) mengutip laporan The Game Business yang menyebutkan bahwa penutupan studio di Winnipeg menghilangkan sekitar 65 posisi pekerjaan. Sementara itu, pengurangan karyawan di studio Barcelona, Spanyol, dan penutupan kantor Belgrade menambah jumlah total posisi yang terdampak menjadi sekitar 380 orang.

Pengurangan tenaga kerja juga berdampak pada kantor Ubisoft di San Francisco, Amerika Serikat. Meski telah menghentikan aktivitas pengembangan gim sejak 2024, studio tersebut masih menjadi kantor bagi sejumlah tim teknologi informasi dan pemasaran perusahaan, menurut laporan Insider Gaming.

Restrukturisasi Tim Rainbow Six: Siege

Selain memangkas biaya tetap seperti gaji, pembayaran sewa, dan premi asuransi, Ubisoft tampaknya merestrukturisasi proses pengembangan gim multi-pemain populernya, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege. Sekitar 12 persen anggota tim yang sebelumnya mengerjakan pengembangan Rainbow Six: Siege akan dialihkan ke proyek lain. Ubisoft Barcelona dikabarkan akan menjadi studio utama yang bertanggung jawab mengembangkan gim tersebut.

Restrukturisasi ini merupakan kelanjutan dari upaya efisiensi yang telah dilakukan Ubisoft dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan itu pada Oktober 2025 juga mengumumkan pemisahan unit bisnis Vantage Studios dengan dukungan pendanaan dari Tencent. Studio tersebut menjadi rumah bagi waralaba gim populer Ubisoft, yakni Assassin’s Creed, Far Cry, dan Rainbow Six.

Gelombang PHK di industri gim global bukanlah fenomena baru. Banyak perusahaan teknologi dan gim besar melakukan pengurangan karyawan untuk menekan biaya operasional di tengah ketidakpastian ekonomi. Langkah Ubisoft menambah daftar panjang perusahaan yang melakukan efisiensi serupa, termasuk yang terjadi di industri startup dan teknologi secara umum.

Bagi para pengamat industri, langkah Ubisoft ini menunjukkan bahwa bahkan perusahaan gim mapan pun tidak kebal terhadap tekanan pasar. Penundaan peluncuran gim dan penurunan pendapatan menjadi faktor utama yang mendorong keputusan sulit ini.

Dampak bagi Karyawan dan Industri

PHK massal di Ubisoft dipastikan akan berdampak signifikan bagi para karyawan yang kehilangan pekerjaan. Dengan penutupan studio di dua negara, para pengembang gim harus mencari peluang baru di tengah pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

Di sisi lain, restrukturisasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan Ubisoft dalam jangka panjang. Fokus pada pengembangan gim unggulan seperti Rainbow Six: Siege dan waralaba utama lainnya menjadi strategi untuk mempertahankan daya saing di pasar yang terus berubah.

Keputusan Ubisoft untuk menutup studio di Winnipeg dan Belgrade, serta memangkas karyawan di Barcelona dan San Francisco, menegaskan bahwa perusahaan sedang melakukan transformasi besar-besaran. Langkah ini menjadi sinyal bahwa industri gim global masih menghadapi tantangan berat, dan efisiensi operasional menjadi prioritas utama untuk bertahan.

Bagi para penggemar gim Ubisoft, restrukturisasi ini mungkin berdampak pada jadwal rilis gim-gim mendatang. Namun, perusahaan optimistis bahwa dengan fokus yang lebih tajam pada proyek-proyek inti, kualitas gim yang dihasilkan akan tetap terjaga.

JBNews.id — Seorang pencuri di San Francisco menggunakan taksi otonom Waymo sebagai kendaraan pelarian setelah membobol sebuah studio yoga pada Januari 2026. Hampir enam bulan berlalu, polisi belum berhasil mengidentifikasi apalagi menangkap tersangka, meskipun kendaraan tersebut dipenuhi puluhan kamera canggih.

Insiden unik ini terjadi di kawasan Marina District. Pelaku hanya mengambil beberapa potong pakaian olahraga pria dalam waktu kurang dari tiga menit. Namun, penggunaan teknologi canggih dalam aksi kriminal ini justru menjadi bumerang bagi penegak hukum.

Kasus ini membuka diskursus baru tentang dilema penegakan hukum di era kendaraan otonom. Di satu sisi, mobil pintar seperti Waymo menawarkan sistem pengawasan berlapis. Di sisi lain, kebijakan privasi data justru menghalangi penyelidikan.

Harapan Tinggi, Realita Pahit

Awalnya, detektif kepolisian sangat yakin kasus ini akan mudah dipecahkan. Taksi robot Waymo menggunakan armada mobil Jaguar yang dibekali spesifikasi ‘mata-mata’ luar biasa. Kendaraan ini dilengkapi 29 kamera resolusi tinggi yang terus merekam keadaan di dalam maupun di sekeliling kendaraan.

Setiap perjalanan juga wajib dipesan melalui aplikasi yang terhubung dengan akun pengguna dan data pembayaran. Melihat sistem pengawasan berlapis dan jejak digital tersebut, polisi mengira identitas pelaku bisa langsung dikantongi dalam waktu singkat.

Namun, harapan penegak hukum hancur ketika mereka berhadapan dengan kebijakan privasi data milik perusahaan teknologi tersebut. Jejak digital pelaku seketika menjadi dingin karena beberapa faktor krusial.

Terjegal Kebijakan Privasi Waymo

Penegak hukum baru mengajukan surat perintah penyitaan data pada bulan April. Pada saat itu, Waymo ternyata sudah menghapus rekaman video internal dari kabin mobil tersebut karena batas waktu retensi data. Hal ini membuat bukti kunci hilang tak berbekas.

Waymo memang menyerahkan rekaman dari kamera luar. Sayangnya, wajah orang-orang yang terekam di luar kendaraan secara otomatis disensor demi mematuhi kebijakan perlindungan privasi pejalan kaki. Perusahaan juga menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Informasi akun aplikasi dan pembayaran yang digunakan untuk memesan taksi terbukti tidak mengarah pada identitas asli. Pelaku diduga kuat menggunakan ponsel sekali pakai atau data kartu kredit curian.

Dilema Penegakan Hukum di Era Kendaraan Otonom

Kasus pencurian di studio yoga ini membuka diskursus baru terkait peran kendaraan otonom di ruang publik. Belakangan ini, penegak hukum di AS semakin sering menjadikan mobil pintar yang terhubung ke internet sebagai sumber barang bukti investigasi.

Namun, insiden Waymo ini membuktikan bahwa keberadaan mobil canggih yang dipenuhi sensor tidak selalu menjadi senjata sakti bagi polisi. Ketika rekaman pengawasan disaring secara ketat, anonim, dan dibatasi masa simpannya demi melindungi privasi konsumen, manfaatnya bagi penyelidikan kriminal menjadi sangat lumpuh.

Dilema ini juga terjadi di berbagai sektor teknologi lainnya. Investor Ganda OpenAI dan Anthropic menunjukkan kompleksitas hubungan antara inovasi teknologi dan regulasi. Sementara itu, Robot Amazon Proteus kini bisa diajak bicara, menambah daftar panjang teknologi yang menghadapi tantangan keamanan dan privasi.

Demikian dikutip dari Techspot, Jumat (12/6/2026).

Implikasi dari kasus ini sangat jelas bagi publik. Kendaraan otonom memang menawarkan kenyamanan dan efisiensi, tetapi juga menciptakan celah keamanan baru. Kebijakan privasi yang ketat, meskipun melindungi konsumen, dapat menjadi penghalang bagi penegakan hukum.

Polisi kini harus mencari cara baru untuk menyelidiki kejahatan yang melibatkan kendaraan otonom. Apakah perlu ada keseimbangan baru antara privasi dan keamanan? Pertanyaan ini masih belum terjawab hingga saat ini.

JBNews.id — Pemerintah memastikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan diterbitkan pada tahun 2026. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan regulasi ini menjadi prioritas untuk mengimbangi perkembangan teknologi agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Meutya mengingatkan bahwa kekuatan AI tidak hanya terletak pada kecanggihan algoritma, tetapi juga pada kemampuan mengumpulkan dan mengolah data dalam jumlah besar. Dalam paparannya di Bravo 500 Summit 2026, ia menyinggung kasus perusahaan teknologi yang mengumpulkan lebih dari tiga miliar foto warga Uni Eropa dari berbagai platform digital untuk mengembangkan teknologi pengenalan wajah berbasis AI.

“Kasus ini menunjukkan bahwa kekuatan AI tidak hanya terletak pada algoritma tapi tentu yang utama juga kepada data. Semakin besar integrasi data yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan AI untuk menghasilkan wawasan dan keputusan yang akurat,” kata Meutya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Namun di sisi lain, ia menegaskan bahwa inovasi harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik. “Pengumpulan dan pemanfaatan data tanpa perlindungan serta persetujuan yang memadai berpotensi menggerus kepercayaan dan memunculkan berbagai risiko,” ucap Menkomdigi.

Seiring dengan perkembangan AI secara global, pemerintah mengambil langkah berbeda dibanding sejumlah negara lain dengan menyiapkan regulasi khusus. Meutya mengungkapkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait AI. Regulasi pertama akan mengatur aspek etika kecerdasan buatan, sedangkan aturan yang kedua berisi peta jalan atau roadmap pengembangan AI nasional.

Indonesia memilih pendekatan tersebut karena melihat besarnya jumlah masyarakat yang telah terhubung ke internet. “Indonesia dengan akses internet kepada 230 juta orang saat ini yang terhubung ke internet merasa amat perlu untuk mengambil sikap bahwa Indonesia harus memiliki aturan khusus, aturan sendiri terkait artificial intelligence,” katanya.

Dalam rancangan kebijakan tersebut, pengembangan AI nasional akan dibangun di atas empat fondasi utama, yakni tata kelola digital yang transparan, infrastruktur yang andal, pengelolaan data yang aman dan terintegrasi, serta talenta digital yang kompetitif.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan empat kebijakan utama yang mencakup penguatan kapabilitas teknologi, riset, pengembangan ekosistem inovasi, kolaborasi multipihak melalui pendekatan whole of government, serta mitigasi risiko.

Meutya menuturkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menyiapkan aturan payung, sementara regulasi teknis akan disusun oleh masing-masing sektor sesuai kebutuhan. “Kami berharap setiap sektor memiliki aturan AI tergantung dengan sektor masing-masing. Yang kita siapkan di Komdigi adalah aturan payung besarnya,” ungkap Meutya.

Dalam kebijakan pemerintah itu, pemerintah telah menetapkan 10 sektor prioritas dalam pengembangan AI nasional. Sektor tersebut meliputi ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik-hukum-keamanan, energi dan lingkungan, perumahan, transportasi dan infrastruktur, serta seni dan ekonomi kreatif.

Meutya menyebutkan bahwa sektor-sektor tersebut dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas, pelayanan publik, serta pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meski tidak menyebutkan waktunya secara pasti, Menkomdigi menegaskan Perpres AI dipastikan akan diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini. “Mudah-mudahan nggak ada lagi permintaan untuk konsultasi ulang, insya Allah tahun ini kita amat sangat percaya diri karena pada prinsipnya perpresnya sudah selesai,” pungkas Meutya.

Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan pengembangan AI di Indonesia berjalan dengan tata kelola yang kuat. Bagi pelaku industri dan masyarakat, kehadiran regulasi ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan data dalam ekosistem digital nasional.

Pemerintah juga terus mendorong kolaborasi multipihak untuk memperkuat ekosistem inovasi AI, termasuk melalui riset dan pengembangan talenta digital yang kompetitif. Dengan pendekatan whole of government, setiap sektor diharapkan dapat menyusun aturan teknis sesuai kebutuhan masing-masing, tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan teknologi dan regulasi digital, simak juga artikel tentang Pembaruan Layar Utama dari Amazon Echo Hub yang baru dirilis.

JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa kebijakan pembatasan akses internet dan media sosial bagi anak bukan bertujuan melarang mereka beraktivitas di dunia digital. Aturan ini justru dirancang untuk melindungi anak dari berbagai risiko siber yang kian mengkhawatirkan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal dengan PP Tunas (Tunggu Anak Siap). Regulasi ini mulai diterapkan secara penuh sejak akhir Maret 2026.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Alfreno Kautsar, menyatakan bahwa pemerintah ingin mengembalikan keseimbangan antara aktivitas digital dan kehidupan sosial anak di dunia nyata. “Kami tidak melihat kebijakan ini sebagai upaya memblokir anak-anak dari dunia digital,” kata Alfreno di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Data Screen Time dan Ancaman Digital

Komdigi menyoroti tingginya durasi penggunaan gawai oleh anak-anak Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki kementerian tersebut, rata-rata waktu layar atau screen time anak mencapai 7,5 jam per hari. Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena meningkatkan risiko paparan terhadap konten berbahaya.

Lebih lanjut, Komdigi mengungkapkan bahwa 50,3% atau lebih dari separuh anak Indonesia berisiko terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi tumbuh kembang anak, mulai dari perundungan siber (cyberbullying), predator online, hingga penyalahgunaan internet pada usia dini.

Komdigi mencatat dua ancaman utama yang mengintai anak di ruang digital: risiko konten dan risiko kontak. Risiko konten berkaitan dengan paparan materi negatif yang dapat diakses anak melalui internet. Sementara itu, risiko kontak muncul ketika anak berinteraksi dengan pihak lain di dunia maya, termasuk kemungkinan menjadi sasaran predator online dan penipuan digital.

Komdigi terus mendorong misi konektivitas digital untuk memastikan akses internet yang aman dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Alternatif Aktivitas Positif

Melalui program Tunas Anak Jakarta, Komdigi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak anak-anak untuk mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Bendera Pusaka, Jakarta, dengan menghadirkan permainan fisik yang melibatkan interaksi sosial secara langsung.

“Kita ingin memperkenalkan kembali kepada masyarakat kehidupan di ruang publik,” ujar Alfreno. Pemerintah tidak hanya menghadirkan regulasi, tetapi juga menyediakan alternatif aktivitas positif bagi anak-anak di luar dunia digital.

Alfreno menegaskan bahwa Komdigi sebagai pembuat PP Tunas ingin memberikan pilihan aktivitas yang sehat dan bermanfaat. “Selama ini kami terus mengingatkan bahwa dunia digital memiliki berbagai risiko, tetapi di sisi lain kami juga menyiapkan pilihan aktivitas yang sehat dan bermanfaat,” pungkasnya.

Selain itu, Komdigi juga aktif dalam memberdayakan perempuan melalui program literasi digital. Inisiatif seperti DigiHer menargetkan 2,4 juta perempuan melek digital sebagai bagian dari upaya perlindungan siber yang lebih luas.

Pemerintah menekankan bahwa pembatasan akses medsos bukan berarti anak-anak dilarang total menggunakan internet. Sebaliknya, aturan ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sesuai usia. Peran aktif orang tua sangat penting dalam mengawasi aktivitas digital anak.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai peran orang tua dalam pengawasan digital, simak ulasan tentang pembatasan medsos anak yang membutuhkan keterlibatan aktif keluarga.

Dengan adanya PP Tunas, pemerintah berharap anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara lebih aman tanpa kehilangan kesempatan untuk berkembang melalui interaksi sosial di dunia nyata. Regulasi ini menjadi langkah konkret dalam melindungi generasi muda dari ancaman siber yang semakin kompleks.