JBNews.id — Tools for Humanity, perusahaan rintisan di balik proyek kripto dan pemindai mata World (sebelumnya Worldcoin) besutan Sam Altman, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya. Langkah ini diambil karena perusahaan kesulitan meyakinkan regulator soal keamanan data dan gagal membuktikan kemampuan mencetak keuntungan.
Berdasarkan laporan Business Insider, karyawan Tools for Humanity telah diberitahu mengenai pemangkasan ini melalui email internal dari tim HRD pada Senin lalu. Dalam memo tersebut, perusahaan beralasan harus melakukan perubahan pada sejumlah peran dan tim sebagai bagian dari pergeseran strategi dan prioritas operasional. Rincian lebih lanjut baru akan diungkap dalam pertemuan town hall yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu (10/6/2026).
Belum diketahui secara pasti berapa jumlah karyawan yang didepak. Namun sebagai gambaran, Tools for Humanity diketahui mempekerjakan lebih dari 500 orang. Startup ini juga bukan perusahaan sembarangan karena memiliki valuasi mencapai USD 2,5 miliar (sekitar Rp 40,7 triliun) berkat suntikan dana ratusan juta dolar dari investor raksasa seperti Andreessen Horowitz, Bain Capital Crypto, Khosla Ventures, dan Blockchain Capital.
Proyek Fantastis yang Sulit Dijual
Tools for Humanity paling dikenal luas berkat perangkat kerasnya yang terinspirasi dari film Lord of the Rings, yakni “Orb”. Konsepnya terdengar sangat futuristis: Orb digunakan untuk memindai iris mata seseorang untuk menciptakan “World ID”. ID ini berfungsi sebagai paspor digital untuk membuktikan bahwa pengguna adalah manusia asli (bukan bot AI). Sebagai imbalan karena mau dipindai, pengguna akan diberikan mata uang kripto WLD.
Namun, realitasnya jauh dari kata mulus. Meyakinkan orang untuk menyerahkan data biometrik yang sangat personal—meskipun kepada perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu bos AI paling terkenal di dunia—selalu menjadi tantangan yang teramat berat. Pada November lalu, World sempat mematok target ambisius untuk mencapai 1 miliar pengguna terverifikasi. Sayangnya, capaian mereka saat itu bahkan belum menyentuh 2% dari target.
Dalam konteks yang lebih luas, tantangan verifikasi identitas digital ini juga menjadi isu di sektor lain. Misalnya, Teknologi VAR Piala Dunia 2026 menggunakan pendekatan berbeda untuk memastikan keaslian data visual dalam pertandingan sepak bola.
Terjegal Regulator di Berbagai Negara
Selain masalah adopsi pengguna, Tools for Humanity juga babak belur menghadapi hadangan regulator. Sejumlah negara di Asia, Amerika Selatan, hingga Eropa telah melakukan penyelidikan, membatasi, bahkan melarang total operasi Worldcoin karena kekhawatiran serius terkait privasi data biometrik. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk terus-menerus berada dalam posisi defensif guna membela cara mereka menyimpan dan mengelola data iris mata pengguna.
Di sisi bisnis, Tools for Humanity juga dikabarkan kesulitan menunjukkan bagaimana perangkat Orb bisa menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Meski diterpa banyak rintangan, startup ini belum mengibarkan bendera putih. Sejak membawa teknologinya ke pasar Amerika Serikat pada Mei 2025 dengan target menyebar 7.500 unit Orb, World hingga kini masih terus beroperasi di sana.
Mereka juga mulai mengubah fokus dengan mengincar kesepakatan verifikasi business-to-business (B2B), yang dibuktikan melalui pengumuman kemitraan baru-baru ini bersama Tinder, Zoom, dan Docusign.
Baca Juga:
Di Indonesia, isu pengumpulan data biometrik oleh World juga menjadi sorotan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya menyatakan tengah menentukan nasib scan iris mata World di Indonesia. Aplikasi World telah beroperasi sejak 2021 dan Komdigi membantah lalai dalam pengawasan. Bahkan, Komdigi mengungkapkan bahwa TFH telah mengumpulkan 500 ribu data retina di Indonesia.
Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan rintisan yang mengusung teknologi disruptif. Di satu sisi, inovasi seperti pemindai iris mata menawarkan solusi untuk masalah verifikasi identitas di era digital. Di sisi lain, kekhawatiran privasi dan regulasi yang ketat menjadi batu sandungan yang sulit diatasi.
Fenomena serupa juga terjadi di industri teknologi lainnya. Misalnya, Startup Robot Hancurkan Rumah Sewa Airbnb untuk uji coba, menunjukkan bahwa ambisi teknologi kadang berbenturan dengan realitas operasional dan hukum.
Kegagalan World dalam mencapai target pengguna yang ambisius juga menjadi pelajaran berharga. Target 1 miliar pengguna terverifikasi yang dicanangkan pada November lalu, dengan realisasi di bawah 2%, menunjukkan adanya kesenjangan besar antara visi dan eksekusi. Hal ini diperparah dengan kesulitan perusahaan dalam meyakinkan regulator di berbagai negara, yang pada akhirnya menghambat ekspansi dan adopsi.
Dari sisi bisnis, ketidakmampuan Tools for Humanity untuk menunjukkan model pendapatan yang berkelanjutan dari perangkat Orb menjadi isu krusial. Investor tentu menginginkan kejelasan tentang bagaimana perusahaan akan menghasilkan uang, bukan hanya mengandalkan suntikan dana dari investor ventura.
Pergeseran strategi ke arah B2B, dengan menggandeng platform seperti Tinder, Zoom, dan Docusign, menunjukkan bahwa perusahaan mencoba mencari celah pasar yang lebih realistis. Namun, apakah langkah ini cukup untuk menyelamatkan perusahaan dari keterpurukan? Waktu yang akan menjawab.
Dalam pengembangan kecerdasan buatan, isu keamanan dan etika juga menjadi perhatian. Misalnya, Anthropic Buka Pengaman Rahasia Claude Fable 5 setelah mendapatkan kritik, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan publik yang semakin kuat.
Kisah Tools for Humanity dan World menjadi pengingat bahwa inovasi teknologi yang paling canggih sekalipun tidak akan berhasil tanpa mempertimbangkan aspek regulasi, adopsi pengguna, dan model bisnis yang berkelanjutan. PHK yang dilakukan saat ini mungkin baru awal dari serangkaian perubahan besar di perusahaan tersebut.
Bagi pengguna dan pelaku industri di Indonesia, perkembangan ini penting untuk dicermati. Dengan 500 ribu data retina yang telah dikumpulkan di Indonesia, nasib data tersebut dan masa depan operasi World di tanah air masih menjadi tanda tanya besar. Keputusan Komdigi akan menjadi preseden penting bagi pengaturan teknologi biometrik di Indonesia.
Ke depannya, publik tentu berharap agar regulasi yang diterapkan dapat melindungi privasi warga negara tanpa menghambat inovasi teknologi yang bermanfaat. Keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan data pribadi adalah kunci utama.