Blog

JBNews.id – Ubisoft kembali melakukan restrukturisasi bisnis dengan menutup studio pengembang di Winnipeg, Kanada, dan Belgrade, Serbia. Langkah ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 380 karyawan di berbagai kantor cabang perusahaan gim asal Prancis tersebut.

Keputusan itu diambil di tengah upaya Ubisoft memperbaiki kondisi keuangan yang tertekan akibat penurunan penjualan gim dan penundaan peluncuran sejumlah judul. Engadget pada Rabu (10/6) mengutip laporan The Game Business yang menyebutkan bahwa penutupan studio di Winnipeg menghilangkan sekitar 65 posisi pekerjaan. Sementara itu, pengurangan karyawan di studio Barcelona, Spanyol, dan penutupan kantor Belgrade menambah jumlah total posisi yang terdampak menjadi sekitar 380 orang.

Pengurangan tenaga kerja juga berdampak pada kantor Ubisoft di San Francisco, Amerika Serikat. Meski telah menghentikan aktivitas pengembangan gim sejak 2024, studio tersebut masih menjadi kantor bagi sejumlah tim teknologi informasi dan pemasaran perusahaan, menurut laporan Insider Gaming.

Restrukturisasi Tim Rainbow Six: Siege

Selain memangkas biaya tetap seperti gaji, pembayaran sewa, dan premi asuransi, Ubisoft tampaknya merestrukturisasi proses pengembangan gim multi-pemain populernya, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege. Sekitar 12 persen anggota tim yang sebelumnya mengerjakan pengembangan Rainbow Six: Siege akan dialihkan ke proyek lain. Ubisoft Barcelona dikabarkan akan menjadi studio utama yang bertanggung jawab mengembangkan gim tersebut.

Restrukturisasi ini merupakan kelanjutan dari upaya efisiensi yang telah dilakukan Ubisoft dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan itu pada Oktober 2025 juga mengumumkan pemisahan unit bisnis Vantage Studios dengan dukungan pendanaan dari Tencent. Studio tersebut menjadi rumah bagi waralaba gim populer Ubisoft, yakni Assassin’s Creed, Far Cry, dan Rainbow Six.

Gelombang PHK di industri gim global bukanlah fenomena baru. Banyak perusahaan teknologi dan gim besar melakukan pengurangan karyawan untuk menekan biaya operasional di tengah ketidakpastian ekonomi. Langkah Ubisoft menambah daftar panjang perusahaan yang melakukan efisiensi serupa, termasuk yang terjadi di industri startup dan teknologi secara umum.

Bagi para pengamat industri, langkah Ubisoft ini menunjukkan bahwa bahkan perusahaan gim mapan pun tidak kebal terhadap tekanan pasar. Penundaan peluncuran gim dan penurunan pendapatan menjadi faktor utama yang mendorong keputusan sulit ini.

Dampak bagi Karyawan dan Industri

PHK massal di Ubisoft dipastikan akan berdampak signifikan bagi para karyawan yang kehilangan pekerjaan. Dengan penutupan studio di dua negara, para pengembang gim harus mencari peluang baru di tengah pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

Di sisi lain, restrukturisasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan Ubisoft dalam jangka panjang. Fokus pada pengembangan gim unggulan seperti Rainbow Six: Siege dan waralaba utama lainnya menjadi strategi untuk mempertahankan daya saing di pasar yang terus berubah.

Keputusan Ubisoft untuk menutup studio di Winnipeg dan Belgrade, serta memangkas karyawan di Barcelona dan San Francisco, menegaskan bahwa perusahaan sedang melakukan transformasi besar-besaran. Langkah ini menjadi sinyal bahwa industri gim global masih menghadapi tantangan berat, dan efisiensi operasional menjadi prioritas utama untuk bertahan.

Bagi para penggemar gim Ubisoft, restrukturisasi ini mungkin berdampak pada jadwal rilis gim-gim mendatang. Namun, perusahaan optimistis bahwa dengan fokus yang lebih tajam pada proyek-proyek inti, kualitas gim yang dihasilkan akan tetap terjaga.

JBNews.id — Seorang pencuri di San Francisco menggunakan taksi otonom Waymo sebagai kendaraan pelarian setelah membobol sebuah studio yoga pada Januari 2026. Hampir enam bulan berlalu, polisi belum berhasil mengidentifikasi apalagi menangkap tersangka, meskipun kendaraan tersebut dipenuhi puluhan kamera canggih.

Insiden unik ini terjadi di kawasan Marina District. Pelaku hanya mengambil beberapa potong pakaian olahraga pria dalam waktu kurang dari tiga menit. Namun, penggunaan teknologi canggih dalam aksi kriminal ini justru menjadi bumerang bagi penegak hukum.

Kasus ini membuka diskursus baru tentang dilema penegakan hukum di era kendaraan otonom. Di satu sisi, mobil pintar seperti Waymo menawarkan sistem pengawasan berlapis. Di sisi lain, kebijakan privasi data justru menghalangi penyelidikan.

Harapan Tinggi, Realita Pahit

Awalnya, detektif kepolisian sangat yakin kasus ini akan mudah dipecahkan. Taksi robot Waymo menggunakan armada mobil Jaguar yang dibekali spesifikasi ‘mata-mata’ luar biasa. Kendaraan ini dilengkapi 29 kamera resolusi tinggi yang terus merekam keadaan di dalam maupun di sekeliling kendaraan.

Setiap perjalanan juga wajib dipesan melalui aplikasi yang terhubung dengan akun pengguna dan data pembayaran. Melihat sistem pengawasan berlapis dan jejak digital tersebut, polisi mengira identitas pelaku bisa langsung dikantongi dalam waktu singkat.

Namun, harapan penegak hukum hancur ketika mereka berhadapan dengan kebijakan privasi data milik perusahaan teknologi tersebut. Jejak digital pelaku seketika menjadi dingin karena beberapa faktor krusial.

Terjegal Kebijakan Privasi Waymo

Penegak hukum baru mengajukan surat perintah penyitaan data pada bulan April. Pada saat itu, Waymo ternyata sudah menghapus rekaman video internal dari kabin mobil tersebut karena batas waktu retensi data. Hal ini membuat bukti kunci hilang tak berbekas.

Waymo memang menyerahkan rekaman dari kamera luar. Sayangnya, wajah orang-orang yang terekam di luar kendaraan secara otomatis disensor demi mematuhi kebijakan perlindungan privasi pejalan kaki. Perusahaan juga menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Informasi akun aplikasi dan pembayaran yang digunakan untuk memesan taksi terbukti tidak mengarah pada identitas asli. Pelaku diduga kuat menggunakan ponsel sekali pakai atau data kartu kredit curian.

Dilema Penegakan Hukum di Era Kendaraan Otonom

Kasus pencurian di studio yoga ini membuka diskursus baru terkait peran kendaraan otonom di ruang publik. Belakangan ini, penegak hukum di AS semakin sering menjadikan mobil pintar yang terhubung ke internet sebagai sumber barang bukti investigasi.

Namun, insiden Waymo ini membuktikan bahwa keberadaan mobil canggih yang dipenuhi sensor tidak selalu menjadi senjata sakti bagi polisi. Ketika rekaman pengawasan disaring secara ketat, anonim, dan dibatasi masa simpannya demi melindungi privasi konsumen, manfaatnya bagi penyelidikan kriminal menjadi sangat lumpuh.

Dilema ini juga terjadi di berbagai sektor teknologi lainnya. Investor Ganda OpenAI dan Anthropic menunjukkan kompleksitas hubungan antara inovasi teknologi dan regulasi. Sementara itu, Robot Amazon Proteus kini bisa diajak bicara, menambah daftar panjang teknologi yang menghadapi tantangan keamanan dan privasi.

Demikian dikutip dari Techspot, Jumat (12/6/2026).

Implikasi dari kasus ini sangat jelas bagi publik. Kendaraan otonom memang menawarkan kenyamanan dan efisiensi, tetapi juga menciptakan celah keamanan baru. Kebijakan privasi yang ketat, meskipun melindungi konsumen, dapat menjadi penghalang bagi penegakan hukum.

Polisi kini harus mencari cara baru untuk menyelidiki kejahatan yang melibatkan kendaraan otonom. Apakah perlu ada keseimbangan baru antara privasi dan keamanan? Pertanyaan ini masih belum terjawab hingga saat ini.

JBNews.id — Pemerintah memastikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan diterbitkan pada tahun 2026. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan regulasi ini menjadi prioritas untuk mengimbangi perkembangan teknologi agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Meutya mengingatkan bahwa kekuatan AI tidak hanya terletak pada kecanggihan algoritma, tetapi juga pada kemampuan mengumpulkan dan mengolah data dalam jumlah besar. Dalam paparannya di Bravo 500 Summit 2026, ia menyinggung kasus perusahaan teknologi yang mengumpulkan lebih dari tiga miliar foto warga Uni Eropa dari berbagai platform digital untuk mengembangkan teknologi pengenalan wajah berbasis AI.

“Kasus ini menunjukkan bahwa kekuatan AI tidak hanya terletak pada algoritma tapi tentu yang utama juga kepada data. Semakin besar integrasi data yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan AI untuk menghasilkan wawasan dan keputusan yang akurat,” kata Meutya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Namun di sisi lain, ia menegaskan bahwa inovasi harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik. “Pengumpulan dan pemanfaatan data tanpa perlindungan serta persetujuan yang memadai berpotensi menggerus kepercayaan dan memunculkan berbagai risiko,” ucap Menkomdigi.

Seiring dengan perkembangan AI secara global, pemerintah mengambil langkah berbeda dibanding sejumlah negara lain dengan menyiapkan regulasi khusus. Meutya mengungkapkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait AI. Regulasi pertama akan mengatur aspek etika kecerdasan buatan, sedangkan aturan yang kedua berisi peta jalan atau roadmap pengembangan AI nasional.

Indonesia memilih pendekatan tersebut karena melihat besarnya jumlah masyarakat yang telah terhubung ke internet. “Indonesia dengan akses internet kepada 230 juta orang saat ini yang terhubung ke internet merasa amat perlu untuk mengambil sikap bahwa Indonesia harus memiliki aturan khusus, aturan sendiri terkait artificial intelligence,” katanya.

Dalam rancangan kebijakan tersebut, pengembangan AI nasional akan dibangun di atas empat fondasi utama, yakni tata kelola digital yang transparan, infrastruktur yang andal, pengelolaan data yang aman dan terintegrasi, serta talenta digital yang kompetitif.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan empat kebijakan utama yang mencakup penguatan kapabilitas teknologi, riset, pengembangan ekosistem inovasi, kolaborasi multipihak melalui pendekatan whole of government, serta mitigasi risiko.

Meutya menuturkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menyiapkan aturan payung, sementara regulasi teknis akan disusun oleh masing-masing sektor sesuai kebutuhan. “Kami berharap setiap sektor memiliki aturan AI tergantung dengan sektor masing-masing. Yang kita siapkan di Komdigi adalah aturan payung besarnya,” ungkap Meutya.

Dalam kebijakan pemerintah itu, pemerintah telah menetapkan 10 sektor prioritas dalam pengembangan AI nasional. Sektor tersebut meliputi ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik-hukum-keamanan, energi dan lingkungan, perumahan, transportasi dan infrastruktur, serta seni dan ekonomi kreatif.

Meutya menyebutkan bahwa sektor-sektor tersebut dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas, pelayanan publik, serta pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meski tidak menyebutkan waktunya secara pasti, Menkomdigi menegaskan Perpres AI dipastikan akan diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini. “Mudah-mudahan nggak ada lagi permintaan untuk konsultasi ulang, insya Allah tahun ini kita amat sangat percaya diri karena pada prinsipnya perpresnya sudah selesai,” pungkas Meutya.

Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan pengembangan AI di Indonesia berjalan dengan tata kelola yang kuat. Bagi pelaku industri dan masyarakat, kehadiran regulasi ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan data dalam ekosistem digital nasional.

Pemerintah juga terus mendorong kolaborasi multipihak untuk memperkuat ekosistem inovasi AI, termasuk melalui riset dan pengembangan talenta digital yang kompetitif. Dengan pendekatan whole of government, setiap sektor diharapkan dapat menyusun aturan teknis sesuai kebutuhan masing-masing, tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan teknologi dan regulasi digital, simak juga artikel tentang Pembaruan Layar Utama dari Amazon Echo Hub yang baru dirilis.

JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa kebijakan pembatasan akses internet dan media sosial bagi anak bukan bertujuan melarang mereka beraktivitas di dunia digital. Aturan ini justru dirancang untuk melindungi anak dari berbagai risiko siber yang kian mengkhawatirkan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal dengan PP Tunas (Tunggu Anak Siap). Regulasi ini mulai diterapkan secara penuh sejak akhir Maret 2026.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Alfreno Kautsar, menyatakan bahwa pemerintah ingin mengembalikan keseimbangan antara aktivitas digital dan kehidupan sosial anak di dunia nyata. “Kami tidak melihat kebijakan ini sebagai upaya memblokir anak-anak dari dunia digital,” kata Alfreno di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Data Screen Time dan Ancaman Digital

Komdigi menyoroti tingginya durasi penggunaan gawai oleh anak-anak Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki kementerian tersebut, rata-rata waktu layar atau screen time anak mencapai 7,5 jam per hari. Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena meningkatkan risiko paparan terhadap konten berbahaya.

Lebih lanjut, Komdigi mengungkapkan bahwa 50,3% atau lebih dari separuh anak Indonesia berisiko terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi tumbuh kembang anak, mulai dari perundungan siber (cyberbullying), predator online, hingga penyalahgunaan internet pada usia dini.

Komdigi mencatat dua ancaman utama yang mengintai anak di ruang digital: risiko konten dan risiko kontak. Risiko konten berkaitan dengan paparan materi negatif yang dapat diakses anak melalui internet. Sementara itu, risiko kontak muncul ketika anak berinteraksi dengan pihak lain di dunia maya, termasuk kemungkinan menjadi sasaran predator online dan penipuan digital.

Komdigi terus mendorong misi konektivitas digital untuk memastikan akses internet yang aman dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Alternatif Aktivitas Positif

Melalui program Tunas Anak Jakarta, Komdigi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak anak-anak untuk mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Bendera Pusaka, Jakarta, dengan menghadirkan permainan fisik yang melibatkan interaksi sosial secara langsung.

“Kita ingin memperkenalkan kembali kepada masyarakat kehidupan di ruang publik,” ujar Alfreno. Pemerintah tidak hanya menghadirkan regulasi, tetapi juga menyediakan alternatif aktivitas positif bagi anak-anak di luar dunia digital.

Alfreno menegaskan bahwa Komdigi sebagai pembuat PP Tunas ingin memberikan pilihan aktivitas yang sehat dan bermanfaat. “Selama ini kami terus mengingatkan bahwa dunia digital memiliki berbagai risiko, tetapi di sisi lain kami juga menyiapkan pilihan aktivitas yang sehat dan bermanfaat,” pungkasnya.

Selain itu, Komdigi juga aktif dalam memberdayakan perempuan melalui program literasi digital. Inisiatif seperti DigiHer menargetkan 2,4 juta perempuan melek digital sebagai bagian dari upaya perlindungan siber yang lebih luas.

Pemerintah menekankan bahwa pembatasan akses medsos bukan berarti anak-anak dilarang total menggunakan internet. Sebaliknya, aturan ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sesuai usia. Peran aktif orang tua sangat penting dalam mengawasi aktivitas digital anak.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai peran orang tua dalam pengawasan digital, simak ulasan tentang pembatasan medsos anak yang membutuhkan keterlibatan aktif keluarga.

Dengan adanya PP Tunas, pemerintah berharap anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara lebih aman tanpa kehilangan kesempatan untuk berkembang melalui interaksi sosial di dunia nyata. Regulasi ini menjadi langkah konkret dalam melindungi generasi muda dari ancaman siber yang semakin kompleks.

JBNews.id — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan pakar AI dunia, Joshua Bengio, justru dipenuhi peringatan serius tentang risiko kecerdasan buatan. Dalam forum Bravo 500 Summit 2026 di Singapura, Meutya duduk berdampingan dengan Bengio dan berharap mendengar cerita tentang masa depan AI yang cerah. Namun, 80 persen pembicaraan Bengio justru berisi pesan untuk berhati-hati dalam mengatur teknologi ini.

“Saya sangat excited ketika itu duduk di samping beliau. Saya pikir beliau akan banyak menceritakan bagaimana AI ke depan, merubah berbagai hal, membantu banyak orang. Itu juga betul. Dia bicara sedikit tentang itu,” kata Meutya di Jakarta, Kamis (11/6/2026). “Tapi porsi pembicaraan dia ketika duduk dengan kami kurang lebih 80 persen menyatakan bahwa ‘you have to regulate cautiously’,” lanjutnya.

Peringatan dari Joshua Bengio, yang dikenal sebagai salah satu pionir AI, menjadi pengingat keras bagi pemerintah Indonesia. Meutya menjelaskan bahwa Bengio lebih banyak menyoroti pentingnya mitigasi risiko dibanding hanya membicarakan peluang teknologi. “Dia lebih banyak menyampaikan hal-hal yang bersifat mitigasi terhadap kerusakan-kerusakan yang potensi terjadi,” ujarnya.

Regulasi AI Jadi Prioritas Pemerintah

Pengalaman tersebut semakin memperkuat keyakinan pemerintah bahwa pengembangan AI harus dibarengi dengan regulasi yang memadai. Meutya menilai kecepatan perkembangan AI saat ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah, regulator, pelaku industri, hingga masyarakat. “Siap atau tidak regulasi, siap atau tidak pemerintah, siap atau tidak masyarakat. Jadi ini hal-hal yang mungkin saya yakin nanti pembicara banyak perspektif,” imbuhnya.

Pemerintah Indonesia memilih untuk mengambil langkah aktif dalam menyiapkan regulasi AI agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan keamanan dan kepentingan publik. “Bagi kami sebagai regulator, inovasi harus diterima dengan tangan yang amat terbuka. Tapi pada saat yang sama, perlindungan terhadap masyarakat juga harus menjadi perhatian utama,” pungkas Meutya.

Diskusi mengenai AI kini tidak hanya berkutat pada optimisme dan peluang ekonomi, tetapi juga menyangkut kekhawatiran, mitigasi risiko, dan perlindungan masyarakat. Meutya menilai sebagian negara menunjukkan tingkat kekhawatiran yang lebih tinggi terhadap AI dibandingkan antusiasme untuk mengadopsinya.

Isu ini semakin relevan mengingat berbagai tantangan yang muncul dari penggunaan AI. Misalnya, kasus penyalahgunaan AI untuk membuat deepfake eksplisit tanpa izin menunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat. Selain itu, ada juga insiden di mana advokat menggunakan AI dalam sidang hingga hakim membatalkan persidangan.

Implikasi bagi Masyarakat dan Industri

Peringatan dari Joshua Bengio memiliki implikasi luas bagi pengguna AI di Indonesia. Regulasi yang ketat tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku industri untuk berinovasi secara bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyeimbangkan antara inovasi dan perlindungan publik.

Meutya menekankan bahwa diskusi mengenai AI kini tidak bisa lagi hanya bersifat optimistis. “Siap atau tidak regulasi, siap atau tidak pemerintah, siap atau tidak masyarakat,” tegasnya, menunjukkan urgensi langkah konkret. Pemerintah telah memastikan bahwa Perpres AI akan terbit tahun ini untuk mengatur pengembangan dan penggunaan teknologi ini.

Bagi masyarakat, pesan dari pakar AI ini adalah bahwa teknologi yang tampak menjanjikan juga membawa risiko yang perlu diantisipasi. Regulasi yang baik akan membantu memastikan AI digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merugikan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengambil langkah proaktif dalam menyiapkan kerangka regulasi yang komprehensif.

Dengan semakin cepatnya perkembangan AI, Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang ada. Regulasi yang tepat waktu dan tepat sasaran akan menjadi kunci untuk memanfaatkan potensi AI sambil melindungi kepentingan publik.

JBNews.id — Nvidia, Microsoft, Google, dan sejumlah raksasa teknologi lainnya memperkenalkan inovasi chip, laptop, dan perangkat lunak baru yang dirancang untuk menggerakkan agen AI. Teknologi ini diyakini mampu membuka jalan bagi masa depan komputasi yang tidak lagi bergantung pada keyboard dan mouse.

Setidaknya satu dekade, perusahaan teknologi berusaha mengembangkan komputer untuk menangani tugas-tugas rumit atas nama pengguna. Namun, upaya tersebut sebagian besar belum memberi hasil memuaskan. Asisten digital seperti Alexa dan Siri umumnya hanya digunakan untuk hal sederhana seperti alarm dan memutar musik. Kini, beberapa perusahaan teknologi terbesar meyakini situasinya segera berubah.

“Tujuan akhirnya adalah mencari tahu, ‘Hei, bagaimana caranya saya cukup memberi tahu komputer apa yang pada dasarnya ingin saya lakukan, lalu membiarkannya mengerjakannya?’” kata Bob O’Donnell, kepala analis di firma riset Technalysis.

Ekosistem PC dan AI Lokal

Pada 1 Juni lalu, Nvidia meluncurkan chip baru laptop Windows bernama RTX Spark untuk menjalankan agen AI tanpa perlu terhubung cloud. Chip ini memadukan teknologi grafis, komputasi, dan jaringan Nvidia dengan kapasitas memori lebih besar dari laptop standar. Dell, HP, dan Lenovo dijadwalkan akan merilis deretan komputer dengan chip baru ini. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan chip ini dapat disimak dalam artikel Nvidia RTX Spark.

Sementara itu, perangkat Googlebooks mendatang akan mampu menyarankan tindakan ketika pengguna mengarahkan mouse pada sesuatu di layar. Contohnya, secara otomatis menawarkan untuk mengatur jadwal rapat setelah kursor diarahkan ke tanggal di email. Asisten generasi sebelumnya memang mampu menangani tugas tunggal tapi belum mampu melakukan pekerjaan dengan banyak tahapan atau memahami preferensi pribadi. Ini mulai berubah setelah model bahasa besar meroket popularitasnya menyusul peluncuran ChatGPT.

Otonomi Agen AI

OpenClaw, asisten AI yang ramai diperbincangkan, mungkin contoh paling nyata tentang bagaimana AI mengubah kebiasaan komputasi. Ia dapat menjalankan program dan menyelesaikan permintaan tanpa perlu terus-menerus diberi instruksi. Sejumlah karyawan di teknologi dilaporkan bahkan mulai memberi perintah suara ke agen AI alih-alih mengetik. Fenomena ini juga terkait dengan laporan bahwa Traffic Bot Kalahkan Manusia untuk pertama kalinya.

“Situasinya sangat berbeda sekarang karena lebih banyak orang sudah terbiasa menggunakan layanan seperti ChatGPT, Gemini, atau Anthropic,” ujar David Naranjo, dari Counterpoint Research.

Baru-baru ini, CEO Nvidia Jensen Huang, mendemonstrasikan bagaimana laptop yang berjalan dengan salah satu chip barunya dapat membantu merancang desain rumah menggunakan agen AI yang beroperasi lintas aplikasi pemodelan 3D. Di sisi lain, Microsoft menciptakan agen baru Microsoft 365 yang disebut Scout, menggunakan teknologi OpenClaw. Scout dapat beroperasi mengelola berbagai konten di cloud, di komputer pribadi, maupun di web, termasuk aplikasi seperti Outlook dan Teams. Nvidia sendiri telah Nvidia Konfirmasi Tiga Generasi RTX Spark untuk mendukung AI agent.

Meski menjanjikan, ahli meyakini sebagian besar orang masih belum akan mengendalikan komputer mereka secara utuh hanya dengan perintah suara dalam waktu dekat. Salah satu alasannya adalah karena laptop generasi baru tersebut kemungkinan besar mahal. Kebutuhan konsumen belum cukup mendesak membeli laptop baru demi mengimbangi lompatan teknologi.

“Teknologi ini belum menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan, bukan? Dan saya pikir di situlah tantangan yang harus dihadapi Nvidia, Microsoft, dan pemain lainnya,” tambah Naranjo.

Bagi pembaca yang mengikuti perkembangan industri, implikasi dari teknologi ini sangat jelas: interaksi manusia dengan komputer sedang berada di titik balik. Namun, adopsi massal masih akan terhambat oleh faktor harga dan belum adanya kebutuhan yang mendesak bagi konsumen rata-rata untuk mengganti perangkat mereka saat ini.

JBNews.id — Huasun Energy, perusahaan teknologi surya heterojunction (HJT) asal Tiongkok, menempati peringkat ke-12 dalam daftar “World’s Top GreenTech Companies 2026” yang dirilis TIME bersama Statista. Pencapaian ini menandai lompatan signifikan, setelah tahun lalu berada di posisi ke-34.

Dalam waktu satu tahun, peringkat Huasun melesat 22 posisi sehingga menjadi perusahaan Tiongkok dengan peringkat tertinggi dalam daftar tersebut. TIME dan Statista menyusun pemeringkatan ini dengan menilai lebih dari 8.300 perusahaan di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, hanya 250 perusahaan teknologi hijau yang terpilih berdasarkan kinerja lingkungan hidup, kekuatan finansial, dan kapasitas inovasi.

Konsistensi pada Teknologi HJT Berbuah Pengakuan

“Pengakuan tersebut membuktikan bahwa keputusan Huasun mengembangkan teknologi HJT sejak awal berdiri merupakan langkah yang tepat,” ujar Chairman Huasun Energy, Dr. Xiaohua (Jimmy) Xu. “Langkah tersebut bukanlah pilihan yang paling mudah. Namun, kami percaya, teknologi ini akan menentukan masa depan industri tenaga surya.”

Xu menambahkan bahwa selama bertahun-tahun, Huasun terus memperkuat kemampuan riset dan pengembangan, memperluas portofolio paten, serta mengubah berbagai terobosan teknologi menjadi produk yang kini dipercaya pelanggan di seluruh dunia. Saat ini, modul HJT buatan Huasun mencatat kinerja unggul dalam efisiensi sel produksi massal, keandalan, dan hasil energi sepanjang masa pakai. Keunggulan tersebut lahir berkat pengembangan teknologi yang konsisten, serta pengalaman rekayasa proses dan akumulasi kekayaan intelektual selama bertahun-tahun.

Selain mengembangkan produk generasi terkini, Huasun juga merintis lini produksi percontohan sel tandem HJT-perovskite berkapasitas 100 MW. Inisiatif tersebut membuka jalan menuju teknologi fotovoltaik generasi baru dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Huasun juga tengah mengembangkan teknologi surya HJT untuk kebutuhan antariksa, serta menjajaki integrasi tenaga surya dengan infrastruktur komputasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Langkah tersebut memperkuat posisi HJT sebagai teknologi energi masa depan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari aplikasi terestrial hingga sektor-sektor baru yang membutuhkan pasokan energi besar.

Ekspansi Global yang Didukung Kepercayaan Pasar

Dalam waktu kurang dari enam tahun, Huasun telah mengirimkan lebih dari 16 GW modul HJT ke berbagai proyek di lebih dari 80 negara dan wilayah. Teknologi HJT menawarkan sejumlah keunggulan, mulai dari tingkat bifaciality yang tinggi, koefisien suhu yang rendah, hingga jejak karbon yang lebih kecil. Kombinasi tersebut membuat teknologi ini semakin dipercaya oleh pengembang proyek, kontraktor EPC, dan investor sektor energi di berbagai belahan dunia.

Pencapaian Huasun di pemeringkatan global ini menunjukkan bahwa investasi pada satu jalur teknologi, yakni HJT, dapat menghasilkan dampak signifikan dalam waktu relatif singkat. Dengan kapasitas pengiriman yang terus bertambah dan inovasi yang berkelanjutan, Huasun memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam transisi energi global. Bagi pelaku industri dan investor, perkembangan ini menjadi indikator bahwa teknologi HJT memiliki potensi besar untuk mendominasi pasar tenaga surya di masa depan, seiring dengan meningkatnya permintaan akan solusi energi yang efisien dan rendah karbon.

Informasi lebih lanjut mengenai Huasun Energy dapat diakses melalui situs resmi perusahaan di www.huasunsolar.com.

JBNews.id — Tools for Humanity, perusahaan rintisan di balik proyek kripto dan pemindai mata World (sebelumnya Worldcoin) besutan Sam Altman, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya. Langkah ini diambil karena perusahaan kesulitan meyakinkan regulator soal keamanan data dan gagal membuktikan kemampuan mencetak keuntungan.

Berdasarkan laporan Business Insider, karyawan Tools for Humanity telah diberitahu mengenai pemangkasan ini melalui email internal dari tim HRD pada Senin lalu. Dalam memo tersebut, perusahaan beralasan harus melakukan perubahan pada sejumlah peran dan tim sebagai bagian dari pergeseran strategi dan prioritas operasional. Rincian lebih lanjut baru akan diungkap dalam pertemuan town hall yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu (10/6/2026).

Belum diketahui secara pasti berapa jumlah karyawan yang didepak. Namun sebagai gambaran, Tools for Humanity diketahui mempekerjakan lebih dari 500 orang. Startup ini juga bukan perusahaan sembarangan karena memiliki valuasi mencapai USD 2,5 miliar (sekitar Rp 40,7 triliun) berkat suntikan dana ratusan juta dolar dari investor raksasa seperti Andreessen Horowitz, Bain Capital Crypto, Khosla Ventures, dan Blockchain Capital.

Proyek Fantastis yang Sulit Dijual

Tools for Humanity paling dikenal luas berkat perangkat kerasnya yang terinspirasi dari film Lord of the Rings, yakni “Orb”. Konsepnya terdengar sangat futuristis: Orb digunakan untuk memindai iris mata seseorang untuk menciptakan “World ID”. ID ini berfungsi sebagai paspor digital untuk membuktikan bahwa pengguna adalah manusia asli (bukan bot AI). Sebagai imbalan karena mau dipindai, pengguna akan diberikan mata uang kripto WLD.

Namun, realitasnya jauh dari kata mulus. Meyakinkan orang untuk menyerahkan data biometrik yang sangat personal—meskipun kepada perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu bos AI paling terkenal di dunia—selalu menjadi tantangan yang teramat berat. Pada November lalu, World sempat mematok target ambisius untuk mencapai 1 miliar pengguna terverifikasi. Sayangnya, capaian mereka saat itu bahkan belum menyentuh 2% dari target.

Dalam konteks yang lebih luas, tantangan verifikasi identitas digital ini juga menjadi isu di sektor lain. Misalnya, Teknologi VAR Piala Dunia 2026 menggunakan pendekatan berbeda untuk memastikan keaslian data visual dalam pertandingan sepak bola.

Terjegal Regulator di Berbagai Negara

Selain masalah adopsi pengguna, Tools for Humanity juga babak belur menghadapi hadangan regulator. Sejumlah negara di Asia, Amerika Selatan, hingga Eropa telah melakukan penyelidikan, membatasi, bahkan melarang total operasi Worldcoin karena kekhawatiran serius terkait privasi data biometrik. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk terus-menerus berada dalam posisi defensif guna membela cara mereka menyimpan dan mengelola data iris mata pengguna.

Di sisi bisnis, Tools for Humanity juga dikabarkan kesulitan menunjukkan bagaimana perangkat Orb bisa menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Meski diterpa banyak rintangan, startup ini belum mengibarkan bendera putih. Sejak membawa teknologinya ke pasar Amerika Serikat pada Mei 2025 dengan target menyebar 7.500 unit Orb, World hingga kini masih terus beroperasi di sana.

Mereka juga mulai mengubah fokus dengan mengincar kesepakatan verifikasi business-to-business (B2B), yang dibuktikan melalui pengumuman kemitraan baru-baru ini bersama Tinder, Zoom, dan Docusign.

Di Indonesia, isu pengumpulan data biometrik oleh World juga menjadi sorotan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya menyatakan tengah menentukan nasib scan iris mata World di Indonesia. Aplikasi World telah beroperasi sejak 2021 dan Komdigi membantah lalai dalam pengawasan. Bahkan, Komdigi mengungkapkan bahwa TFH telah mengumpulkan 500 ribu data retina di Indonesia.

Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan rintisan yang mengusung teknologi disruptif. Di satu sisi, inovasi seperti pemindai iris mata menawarkan solusi untuk masalah verifikasi identitas di era digital. Di sisi lain, kekhawatiran privasi dan regulasi yang ketat menjadi batu sandungan yang sulit diatasi.

Fenomena serupa juga terjadi di industri teknologi lainnya. Misalnya, Startup Robot Hancurkan Rumah Sewa Airbnb untuk uji coba, menunjukkan bahwa ambisi teknologi kadang berbenturan dengan realitas operasional dan hukum.

Kegagalan World dalam mencapai target pengguna yang ambisius juga menjadi pelajaran berharga. Target 1 miliar pengguna terverifikasi yang dicanangkan pada November lalu, dengan realisasi di bawah 2%, menunjukkan adanya kesenjangan besar antara visi dan eksekusi. Hal ini diperparah dengan kesulitan perusahaan dalam meyakinkan regulator di berbagai negara, yang pada akhirnya menghambat ekspansi dan adopsi.

Dari sisi bisnis, ketidakmampuan Tools for Humanity untuk menunjukkan model pendapatan yang berkelanjutan dari perangkat Orb menjadi isu krusial. Investor tentu menginginkan kejelasan tentang bagaimana perusahaan akan menghasilkan uang, bukan hanya mengandalkan suntikan dana dari investor ventura.

Pergeseran strategi ke arah B2B, dengan menggandeng platform seperti Tinder, Zoom, dan Docusign, menunjukkan bahwa perusahaan mencoba mencari celah pasar yang lebih realistis. Namun, apakah langkah ini cukup untuk menyelamatkan perusahaan dari keterpurukan? Waktu yang akan menjawab.

Dalam pengembangan kecerdasan buatan, isu keamanan dan etika juga menjadi perhatian. Misalnya, Anthropic Buka Pengaman Rahasia Claude Fable 5 setelah mendapatkan kritik, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan publik yang semakin kuat.

Kisah Tools for Humanity dan World menjadi pengingat bahwa inovasi teknologi yang paling canggih sekalipun tidak akan berhasil tanpa mempertimbangkan aspek regulasi, adopsi pengguna, dan model bisnis yang berkelanjutan. PHK yang dilakukan saat ini mungkin baru awal dari serangkaian perubahan besar di perusahaan tersebut.

Bagi pengguna dan pelaku industri di Indonesia, perkembangan ini penting untuk dicermati. Dengan 500 ribu data retina yang telah dikumpulkan di Indonesia, nasib data tersebut dan masa depan operasi World di tanah air masih menjadi tanda tanya besar. Keputusan Komdigi akan menjadi preseden penting bagi pengaturan teknologi biometrik di Indonesia.

Ke depannya, publik tentu berharap agar regulasi yang diterapkan dapat melindungi privasi warga negara tanpa menghambat inovasi teknologi yang bermanfaat. Keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan data pribadi adalah kunci utama.

JBNews.id — Tecno resmi meluncurkan Pova 8 5G di India dengan baterai jumbo 8.000 mAh dan layar 144Hz. Ponsel berkode model LK6 ini sudah mengantongi sertifikasi TKDN dan Postel Komdigi, menandakan peluang besar masuk ke Indonesia.

Smartphone terbaru dari lini Pova ini hadir membawa sejumlah peningkatan signifikan. Selain baterai berkapasitas besar, perangkat ini juga dibekali layar LCD 6,76 inci Full HD+ dengan refresh rate 144Hz yang telah tersertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light untuk mengurangi paparan cahaya biru.

Kehadiran Tecno Pova 8 5G di Indonesia tinggal menunggu waktu. Pasalnya, perangkat dengan kode model LK6 yang diyakini sebagai Tecno Pova 8 5G sudah terpantau mengantongi sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian serta sertifikat Postel Komdigi. Dua sertifikasi ini biasanya menjadi salah satu tahapan sebelum sebuah smartphone dipasarkan secara resmi di Tanah Air. Meski Tecno Indonesia belum mengumumkan jadwal peluncurannya, kemunculan kode model LK6 di database TKDN dan Postel mengindikasikan kehadiran Pova 8 5G di Indonesia sudah di depan mata.

Desain Futuristik dengan Alive Matrix Display

Secara desain, Tecno Pova 8 5G tetap mempertahankan identitas seri Pova yang identik dengan tampilan futuristik bergaya cyberpunk. Bagian belakangnya mengusung panel semi-transparan dengan pola geometris tegas yang dipadukan dengan Alive Matrix Display, panel lampu interaktif yang dapat menampilkan hingga 49 animasi berbeda untuk notifikasi, panggilan masuk, pengisian daya, hingga aktivitas gaming.

Di bagian depan, ponsel ini dibekali layar LCD berukuran 6,76 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 144Hz. Layar tersebut telah mendapatkan sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light untuk mengurangi paparan cahaya biru saat digunakan dalam waktu lama.

Performa Triple-Chipset dan Sistem Pendingin

Untuk performa, Tecno mempercayakan dapur pacunya pada chipset MediaTek Dimensity 7100 berbasis fabrikasi 6nm yang dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 8GB dan penyimpanan internal UFS 2.2 berkapasitas 128GB. Yang menarik, Tecno menyematkan arsitektur triple-chipset. Selain Dimensity 7100 sebagai otak utama, terdapat G1 Signal Enhancement Chip untuk memperkuat sinyal seluler di area dengan jaringan lemah dan SE1 Wi-Fi Enhancement Chip yang berfungsi meningkatkan stabilitas koneksi Wi-Fi.

Tecno juga membekali perangkat ini dengan sistem pendingin berbasis lembaran grafit berukuran 15.000 mm² guna menjaga suhu tetap stabil saat bermain game atau menjalankan aplikasi berat. Inovasi serupa juga dapat ditemukan pada Pusat Data Bawah Laut yang menggunakan teknologi pendinginan alami.

Baterai 8.000 mAh: Daya Tahan Dua Hari

Daya tahan baterai menjadi salah satu nilai jual utama Tecno Pova 8 5G. Smartphone ini mengusung baterai berkapasitas 8.000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga dua hari penggunaan normal. Berdasarkan klaim Tecno, baterai tersebut mampu digunakan untuk mendengarkan musik lebih dari 85 jam, streaming YouTube hingga 29 jam, atau bermain Mobile Legends: Bang Bang selama lebih dari 14 jam tanpa henti. Pengisian dayanya didukung teknologi fast charging 45W melalui port USB-C.

Kamera dan Fitur Pendukung

Untuk kebutuhan fotografi, tersedia kamera utama 50 MP menggunakan sensor Sony LYT-600 dengan bukaan f/1.8. Kamera ini mendukung 2x lossless zoom dan perekaman video hingga resolusi 2K. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 13 MP.

Tecno Pova 8 5G langsung menjalankan Android 16 dengan antarmuka HiOS 16 dan dijanjikan mendapatkan dua kali pembaruan sistem operasi Android. Fitur lain yang turut dibawa antara lain sertifikasi IP64 tahan debu dan percikan air, speaker stereo Dolby Atmos, NFC, IR Blaster, serta berbagai fitur AI seperti AI YouTube Summary, AI Noise Cancellation, dan AI LightMaster 2.0.

Spesifikasi Lengkap Tecno Pova 8 5G

• Layar: 6,76 inci LCD FHD+ (1080 x 2344 piksel), refresh rate 144Hz, TÜV Rheinland Low Blue Light
• Chipset: MediaTek Dimensity 7100 (6nm)
• Chip Tambahan: G1 Signal Enhancement Chip + SE1 Wi-Fi Enhancement Chip
• RAM: 6GB / 8GB LPDDR5X
• Penyimpanan: 128GB UFS 2.2
• Sistem Operasi: Android 16 dengan HiOS 16
• Kamera Belakang: 50 MP Sony LYT-600 (f/1.8), 2x Lossless Zoom, perekaman video hingga 2K
• Kamera Depan: 13 MP (f/2.2)
• Baterai: 8.000 mAh
• Pengisian Daya: Fast Charging 45W USB Type-C
• Sistem Pendingin: Lembaran grafit 15.000 mm²
• Konektivitas: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C
• Audio: Speaker stereo dengan Dolby Atmos
• Fitur AI: AI YouTube Summary, AI Noise Cancellation, AI LightMaster 2.0
• Fitur Lain: Alive Matrix Display, IR Blaster, Sertifikasi IP64, Military-Grade Durability
• Warna: 16-Bit White, Terminal Green

Harga dan Ketersediaan

Tecno Pova 8 5G tersedia dalam pilihan warna 16-Bit White dan Terminal Green. Di India, smartphone ini dipasarkan dengan harga:

• 6GB + 128GB: 29.999 rupee (sekitar Rp 5,8 juta)
• 8GB + 128GB: 31.999 rupee (sekitar Rp 6,2 juta)

Dengan spesifikasi yang ditawarkan, Tecno Pova 8 5G menjadi pilihan menarik di segmen menengah. Baterai 8.000 mAh dan layar 144Hz menjadi nilai jual utama yang sulit ditandingi kompetitor di kelas harga yang sama. Sementara itu, kehadiran FIFA Bawa Piala Dunia ke platform digital juga menunjukkan tren integrasi teknologi terkini.

Bagi pengguna yang menginginkan pengalaman gaming maksimal dengan daya tahan baterai ekstra, ponsel ini layak dipertimbangkan. Teknologi triple-chipset juga menjadi nilai tambah bagi mereka yang sering berada di area dengan sinyal lemah. Namun, perlu dicatat bahwa kamera utama 50 MP mungkin tidak sekelas flagship, meski sudah menggunakan sensor Sony LYT-600.

Dengan sertifikasi TKDN dan Postel yang sudah dikantongi, peluncuran Tecno Pova 8 5G di Indonesia tinggal menunggu pengumuman resmi dari Tecno Indonesia. Harga di Indonesia diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dari harga di India karena biaya distribusi dan pajak.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan teknologi terkini, simak artikel tentang Struktur Raksasa Dua Mil yang ditemukan di Antartika.

JBNews.id, Maratua — Membangun jaringan telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menghadapi tantangan biaya operasional yang sangat tinggi, mencapai Rp30 juta per lokasi setiap bulannya. Angka itu jauh melampaui biaya operasional Base Transceiver Station (BTS) di perkotaan yang hanya berkisar Rp15-20 juta per bulan.

Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi, Darien Aldiano, mengungkapkan perbedaan mencolok tersebut di Pulau Maratua, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, karakteristik BTS yang beroperasi di wilayah 3T sangat berbeda dengan BTS di kawasan perkotaan karena keterbatasan infrastruktur pendukung.

“BTS itu tidak serta-merta dibangun tower, kemudian kencang. Dari tower itu harus punya dapurnya gitu. Koneksi di belakang, backhaul-nya. Jadi kalau gak ada di daerah tersebut, mau gak mau pake VSAT. Nah kalau pake VSAT ini jadinya mahal dan terbatas,” papar Darien di hadapan awak media.

VSAT atau Very Small Aperture Terminal menjadi solusi utama karena mayoritas wilayah 3T belum tersentuh jaringan serat optik maupun microwave yang berfungsi sebagai jalur transmisi data. Kondisi ini membuat BTS di daerah terpencil harus mengandalkan konektivitas satelit yang biayanya jauh lebih mahal.

Biaya Tinggi vs Jumlah Pelanggan Minim

Perbedaan biaya operasional yang mencapai dua kali lipat ini terjadi karena BTS di perkotaan umumnya menggunakan jaringan serat optik yang memiliki kapasitas besar dan biaya operasional lebih rendah. Selain itu, jumlah pelanggan yang jauh lebih banyak membuat operator dapat memperoleh skala ekonomi yang menguntungkan.

Sebaliknya, BTS di wilayah 3T harus melayani populasi yang relatif sedikit dengan biaya operasional yang jauh lebih besar. Darien memberikan gambaran nyata tentang kondisi ini.

“Contoh mudahnya untuk di daerah 3D itu, cost untuk support BTS itu bisa sampai 30-an juta satu site, 30 juta per bulan. Namun, kalau di kota BTS-BTS yang milik operator seluler itu ya, cost-nya mereka mungkin hanya 15-20 juta,” kata Darien.

Ia menambahkan, “Nah sedangkan, kalau di daerah-daerah 3D, karena tidak ada optik, tidak bisa pakai microwave, mereka mau gak mau harus pakai satelit. Cost-nya jadi tinggi. Bapak Ibu bayangkan, cost-nya tinggi, tapi misalnya satu desa atau satu kamar usernya 400 atau 300 orang, atau mungkin 200. Menggunakan paket data juga mungkin yang hemat.”

Keterbatasan Kapasitas Satelit

Darien menjelaskan keterbatasan lain dari penggunaan satelit adalah kapasitas bandwidth yang tersedia. Berbeda dengan BTS perkotaan yang dapat menikmati kapasitas ratusan megabit per detik melalui jaringan optik, BTS berbasis satelit memiliki ruang yang lebih terbatas untuk melayani pengguna secara bersamaan.

“Rata-rata memang kapasitas BKS yang menggunakan VSAT itu mungkin di saat ini dipakai maksimum di 12 Mbps. Nah jadi Bapak Ibu bayangkan dengan 12 Mbps kita mungkin satu orang dengan aplikasi yang kekinian ya, TikTok, Youtube itu mungkin satu orang itu aja bisa 1 Mbps, dia sendiri kan. Nah bagaimana caranya BTS VSAT dengan penggun let say 100 berbarengan, terus semuanya misalnya ya, buka TikTok dan lain-lain, pasti lemot,” papar Darien.

Ilustrasi ini menunjukkan betapa terbatasnya kapasitas yang tersedia untuk melayani puluhan hingga ratusan pengguna secara bersamaan di wilayah 3T. Dengan bandwidth hanya 12 Mbps, jika 100 orang mengakses secara bersamaan, masing-masing hanya kebagian sekitar 0,12 Mbps — sangat jauh dari kecukupan untuk streaming video.

Karena itu, Darien berharap masyarakat dapat memahami bahwa kualitas layanan di wilayah 3T tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan layanan telekomunikasi di daerah perkotaan.

“Kami harap dari materi ini kita bisa memahami dan juga teman-teman di media terutama di daerah-daerah juga bisa memberikan pemahaman juga misalnya nanti ke masyarakat kalau memang BTS-BTS di daerah 3T ini, karakteristiknya beda. Tidak seperti BTS-BTS yang ada di perkotaan. Karena ada faktor-faktor yang hilang tadi,” lanjutnya.

Negara Hadir di Tengah Keterbatasan

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Darien menegaskan negara tetap harus hadir untuk memastikan masyarakat di wilayah 3T memperoleh akses telekomunikasi yang layak. Menurutnya, hingga kini masih banyak lokasi yang belum menarik secara komersial bagi operator seluler karena tingginya biaya penyelenggaraan jaringan.

“Jadi memang secara bisnis ini belum masuk ke tataran komersil jadi di situlah BAKTI hadir, negara hadir untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi memang harus ada pihak yang bisa memberikan layanan kepada masyarakat di daerah 3T,” cetusnya.

Keberadaan BTS BAKTI di wilayah 3T menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan pemerataan akses digital, sekaligus mengurangi kesenjangan konektivitas antara masyarakat perkotaan dan daerah terpencil di seluruh Indonesia. Tantangan geografis dan populasi minim menjadi faktor utama yang membuat pembangunan infrastruktur di kawasan ini begitu berat.

Dengan biaya operasional yang mencapai Rp30 juta per bulan per site dan jumlah pengguna yang terbatas, BAKTI harus terus mencari solusi inovatif agar layanan telekomunikasi di wilayah 3T tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Misi konektivitas digital ini menjadi prioritas nasional yang membutuhkan dukungan lintas sektor.

Implikasinya bagi masyarakat di wilayah 3T adalah mereka harus bersabar dengan kualitas layanan yang belum optimal, namun di sisi lain mereka tetap mendapatkan akses komunikasi yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan kapasitas dan menekan biaya operasional melalui berbagai inovasi teknologi.