staging.jbnews.id

Category: Jabar

  • Dedi Mulyadi Targetkan 100 Siswa Beasiswa Industri Ciptakan Kelas Menengah Baru

    Dedi Mulyadi Targetkan 100 Siswa Beasiswa Industri Ciptakan Kelas Menengah Baru

    Jbnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Dedi Mulyadi memulai program beasiswa penuh bagi 100 siswa dari keluarga tidak mampu untuk masuk ke sekolah unggulan berbasis industri. Langkah ini merupakan strategi untuk menciptakan kelas menengah baru dan mendorong mobilitas sosial di wilayah tersebut.

    Program ini diumumkan Dedi usai menghadiri Forum Industri Jawa Barat di Bandung, Kamis (23/4/2026). Ia menegaskan kebijakan ini dirancang agar kelompok ekonomi bawah memiliki akses setara ke institusi pendidikan dengan tingkat serapan kerja tinggi, yang selama ini sulit dijangkau.

    “Semangatnya adalah harus lahir kelas menengah baru dari Jawa Barat dari sekolah-sekolah industri unggulan. Selama ini jarang sekali masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa sekolah di situ,” ujar Dedi dalam forum tersebut.

    Pada tahap awal, program beasiswa menyasar 100 siswa. Pemerintah provinsi menargetkan jumlah penerima meningkat hingga 800 orang ke depan untuk memperluas dampak sosial dan ekonomi. Akses ke sekolah unggulan tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga jalur karier jangka panjang bagi penerima beasiswa.

    Baca Juga:

    Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan vokasi. Sekolah berbasis industri dipilih karena lulusannya memiliki kompetensi yang langsung dibutuhkan pasar kerja, terutama di sektor manufaktur dan teknologi.

    Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam mendesain kurikulum. Hal ini agar lulusan benar-benar siap kerja dan mampu bersaing di era industri 4.0. Program beasiswa ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara kelompok kaya dan miskin.

    Data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di jenjang menengah kejuruan masih timpang. Banyak siswa dari keluarga prasejahtera yang tidak mampu melanjutkan ke sekolah unggulan karena biaya tinggi. Beasiswa ini diharapkan menjadi solusi konkret.

    Langkah serupa sebelumnya telah dilakukan melalui program Sekolah Maung Jabar yang siap dibuka tahun ajaran ini. Inisiatif tersebut juga menyasar siswa dari keluarga kurang mampu dengan pendekatan pendidikan berbasis karakter dan keterampilan.

    Forum Industri Jawa Barat yang dihadiri Dedi Mulyadi juga membahas kesiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi investasi baru. Gubernur menegaskan bahwa ketersediaan SDM terampil menjadi kunci agar investasi tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat setempat.

    Program beasiswa ini mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi dan pengamat pendidikan. Mereka menilai kebijakan ini tepat sasaran karena menyasar sekolah dengan tingkat serapan kerja tinggi, sehingga lulusan langsung terserap pasar.

    Ke depan, Pemprov Jabar akan terus memonitor pelaksanaan program dan mengevaluasi dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan. Target 800 penerima beasiswa diharapkan tercapai dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

    Selain beasiswa, pemerintah juga tengah memperbaiki infrastruktur pendidikan di berbagai daerah. Contohnya, Dinas PUPR Cianjur mulai perbaiki jalan berlubang di kawasan Ciherang-Kadupandak untuk mendukung akses transportasi siswa ke sekolah.

    Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dengan memberikan akses ke sekolah unggulan, ia yakin lahir kelas menengah baru yang mandiri dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

    Program ini juga menjadi bagian dari visi besar Pemprov Jabar untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, berhak mendapatkan pendidikan berkualitas.

    Langkah konkret ini diharapkan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan. Dengan fokus pada sekolah industri, Pemprov Jabar optimistis dapat mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

    Informasi lebih lanjut mengenai program beasiswa ini dapat diakses melalui kanal resmi Pemprov Jawa Barat. Masyarakat juga diimbau untuk memantau perkembangan program melalui media massa dan media sosial pemerintah.

  • Biaya Sampah Naik Dua Kali Lipat, Bandung Kejar Solusi

    Biaya Sampah Naik Dua Kali Lipat, Bandung Kejar Solusi

    Jbnews.id – Pemerintah Kota Bandung menghadapi tekanan anggaran serius akibat lonjakan harga BBM non-subsidi yang mendorong biaya operasional pengangkutan sampah meningkat hingga dua kali lipat. Kenaikan harga solar dari sekitar Rp14.000 menjadi Rp23.000 per liter menjadi pemicu utama kondisi ini, yang jika tidak segera diantisipasi, berpotensi mengganggu layanan kebersihan kota.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa lonjakan biaya BBM menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari. “Kenaikan ini membuat biaya BBM untuk pengangkutan sampah meningkat hingga dua kali lipat. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita respons,” ujarnya di Pendopo Kota Bandung, Jumat, 24 April 2026. Secara hitungan kasar, anggaran yang ada hanya mampu menopang operasional hingga sekitar akhir Oktober 2026.

    Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kuota pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Antrean panjang kendaraan pengangkut sampah dari berbagai wilayah di Bandung Raya tidak terhindarkan, bahkan sejumlah truk harus menunggu hingga menginap di area TPA. Dampaknya, potensi penumpukan sampah di wilayah kota semakin besar jika tidak ditangani secara sistematis. Sebagai perbandingan, tekanan biaya operasional serupa juga dirasakan di sektor lain, di mana biaya isi penuh kendaraan besar juga melonjak signifikan.

    Strategi Hulu Jadi Kunci

    Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Bandung mulai menyusun peta jalan pengelolaan sampah. Langkah ini sekaligus mendukung target nasional penghentian sistem open dumping pada akhir 2026. Farhan menegaskan, waktu yang tersedia relatif singkat. “Kita memiliki waktu sekitar enam bulan untuk memastikan di akhir tahun 2026 tidak ada lagi pembuangan ke TPA. Ini harus disiapkan dari sekarang,” ujarnya.

    Sebagai langkah awal, Pemkot menargetkan peningkatan pengelolaan sampah di hulu sebesar 100 hingga 200 ton per hari. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara bertahap. Saat ini, produksi sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.800 ton per hari. “Pengolahan dari hulu menjadi kunci agar beban ke TPA dapat dikurangi secara signifikan,” kata Farhan.

    Baca Juga:

    Di sisi lain, Pemkot Bandung juga mendorong efisiensi penggunaan energi dalam operasional pemerintahan. Salah satu langkah konkret yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Farhan mengaku mulai membatasi penggunaan kendaraan konvensional dan beralih ke kendaraan listrik untuk aktivitas harian. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya operasional dalam jangka menengah.

    Meski demikian, Farhan mengingatkan agar setiap kebijakan tetap memperhatikan dampak lingkungan secara menyeluruh. “Jangan sampai kita mengurangi sampah, tapi justru menimbulkan polusi baru. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya. Kebijakan efisiensi energi ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang memastikan harga BBM subsidi tidak naik di tahun 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Infografis ringkas kondisi terkini: produksi sampah Kota Bandung mencapai ±1.800 ton per hari, target pengolahan hulu 100–200 ton per hari, kenaikan harga solar dari Rp14.000 menjadi Rp23.000 per liter, dampak biaya operasional naik hingga dua kali lipat, ancaman anggaran operasional hanya kuat hingga Oktober 2026, serta kendala lapangan berupa antrean panjang truk di TPA. Sumber informasi dari Siaran Pers Diskominfo Kota Bandung, 24 April 2026.

    Implikasi dari kondisi ini cukup luas. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan yang cepat dan terukur, layanan pengangkutan sampah di Kota Bandung bisa terganggu dalam waktu dekat. Pemkot terus berupaya mencari solusi, termasuk melalui efisiensi anggaran dan transisi energi. Sementara itu, pemerintah pusat juga terus mengendalikan inflasi terkendali melalui kebijakan harga BBM subsidi yang stabil.

  • DPRD Bandung Desak Anggaran Bantuan Hukum Berbasis Data

    DPRD Bandung Desak Anggaran Bantuan Hukum Berbasis Data

    Jbnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak penyusunan anggaran bantuan hukum bagi warga miskin harus berbasis data riil, bukan sekadar estimasi. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap perkara hukum yang menjerat masyarakat bawah mendapatkan pendampingan hukum yang tuntas dan berkualitas.

    Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung kini tengah menggodok Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Ketua Bapemperda, Dudy Himawan, menegaskan bahwa regulasi ini harus berangkat dari peta konflik hukum yang nyata di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

    “Harus ada titik tolak yang jelas dalam penganggaran. Misalnya, dari jumlah kasus di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, berapa yang membutuhkan bantuan hukum dari pemerintah. Itu bisa menjadi dasar penyusunan anggaran,” tegas Dudy saat memimpin Rapat Kerja di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).

    Pernyataan ini menegaskan bahwa negara harus hadir secara finansial bagi warga yang selama ini terpinggirkan dari akses keadilan akibat jeratan kemiskinan. DPRD tidak ingin program ini hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

    Selain aspek pendanaan, kualitas pendampingan hukum juga menjadi sorotan utama. Wakil Ketua Bapemperda, Asep Robin, mengusulkan adanya sistem penilaian atau grading bagi advokat yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.

    “Perlu ada sistem penilaian agar advokat yang ditunjuk benar-benar kompeten dan tidak asal-asalan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum dapat meningkat,” jelas Asep.

    Sistem grading ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan layanan hukum yang setara dan berkualitas. DPRD tidak ingin program ini hanya menjadi proyek bagi pengacara tanpa kompetensi yang teruji.

    Asep Robin juga menambahkan bahwa hadirnya Perda ini harus mampu memberikan alternatif penyelesaian perkara. Menurutnya, tidak semua sengketa hukum harus berakhir di meja hijau. Sejalan dengan semangat KUHP baru, pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice harus dikedepankan.

    “Semoga peraturan ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat miskin. Tidak semua persoalan harus sampai ke pengadilan, karena ada pendekatan lain seperti restorative justice yang bisa ditempuh,” imbuhnya.

    Selaras dengan hal tersebut, Anggota Bapemperda Erick Darmadjaya menyoroti pentingnya peran mediator bersertifikasi. Terutama bagi masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi desil bawah, proses hukum yang panjang seringkali menjadi beban tambahan.

    Erick menegaskan bahwa dalam KUHAP baru, pendekatan mediasi sangat diutamakan. “Ini menjadi penting agar proses hukum tidak selalu rumit dan bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin,” kata Erick.

    Diskusi ini juga sempat membedah perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah “bantuan hukum” dan “keadilan” untuk memastikan naskah akademik yang disusun memiliki pijakan filosofis yang kuat.

    Baca Juga:

    Raperda ini diharapkan menjadi solusi komprehensif bagi masyarakat miskin di Kota Bandung. Dengan basis data yang akurat, sistem grading advokat, dan prioritas mediasi, regulasi ini bertujuan mempermudah akses keadilan bagi kelompok ekonomi desil bawah.

    Poin-poin utama dalam Raperda ini meliputi: pendanaan wajib merujuk pada jumlah riil kasus hukum warga miskin, seleksi advokat melalui sistem grading, penggunaan mediator bersertifikasi, serta fokus pada penyelesaian perkara di luar pengadilan sesuai mandat KUHP baru.

  • DPRD Bandung Desak Anggaran Bantuan Hukum Berbasis Data Riil

    DPRD Bandung Desak Anggaran Bantuan Hukum Berbasis Data Riil

    Jbnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak penyusunan anggaran bantuan hukum bagi warga miskin harus berdasarkan data riil jumlah perkara di kepolisian dan pengadilan, bukan sekadar estimasi. Langkah ini diambil untuk memastikan negara hadir secara finansial bagi masyarakat bawah yang selama ini terpinggirkan dari akses keadilan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) kini tengah menyiapkan Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sebagai payung hukum program tersebut.

    Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung, Dudy Himawan, menegaskan bahwa keberhasilan regulasi ini bergantung pada kejelasan aspek anggaran sejak tahap perencanaan. Ia meminta data valid menjadi titik tolak utama dalam penyusunan kebijakan ini.

    “Harus ada titik tolak yang jelas dalam penganggaran. Misalnya, dari jumlah kasus di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, berapa yang membutuhkan bantuan hukum dari pemerintah. Itu bisa menjadi dasar penyusunan anggaran,” tegas Dudy saat memimpin Rapat Kerja di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).

    Pernyataan itu muncul saat Bapemperda membedah naskah akademik Raperda tersebut. Dudy menginstruksikan agar penyusunan regulasi berangkat dari peta konflik hukum yang nyata di lapangan. Dengan demikian, negara dapat hadir secara finansial bagi mereka yang terpinggirkan akibat jeratan kemiskinan.

    Baca Juga:

    Sistem Grading untuk Advokat

    Selain persoalan anggaran, kualitas pendampingan hukum juga menjadi sorotan tajam. DPRD tidak ingin program ini hanya menjadi formalitas dengan menunjuk pengacara tanpa kompetensi yang teruji.

    Wakil Ketua Bapemperda, Asep Robin, mengusulkan adanya sistem penilaian atau grading bagi advokat yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat miskin mendapatkan layanan yang setara dan berkualitas.

    ”Perlu ada sistem penilaian agar advokat yang ditunjuk benar-benar kompeten dan tidak asal-asalan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum dapat meningkat,” jelas Asep.

    Asep Robin menambahkan bahwa hadirnya Perda ini harus mampu memberikan alternatif penyelesaian perkara. Menurutnya, tidak semua sengketa hukum harus berakhir di meja hijau. Sejalan dengan semangat KUHP baru, pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice harus dikedepankan.

    ”Semoga peraturan ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat miskin. Tidak semua persoalan harus sampai ke pengadilan, karena ada pendekatan lain seperti restorative justice yang bisa ditempuh,” imbuhnya.

    Mediasi untuk Kelompok Desil Bawah

    Selaras dengan hal tersebut, Anggota Bapemperda Erick Darmadjaya menyoroti pentingnya peran mediator bersertifikasi. Terutama bagi masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi desil bawah, proses hukum yang panjang seringkali menjadi beban tambahan.

    Erick menegaskan bahwa dalam KUHAP baru, pendekatan mediasi sangat diutamakan. “Ini menjadi penting agar proses hukum tidak selalu rumit dan bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin,” kata Erick.

    Diskusi ini juga sempat membedah perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah “bantuan hukum” dan “keadilan” untuk memastikan naskah akademik yang disusun memiliki pijakan filosofis yang kuat. Upaya DPRD ini sejalan dengan berbagai isu perkotaan lain yang juga disorot, seperti Banjir Bandung Timur yang baru-baru ini merendam sejumlah jalan.

    Secara ringkas, poin utama Raperda Bantuan Hukum Kota Bandung meliputi:

    • Basis Anggaran: Pendanaan wajib merujuk pada jumlah riil kasus hukum warga miskin di kepolisian dan pengadilan.
    • Kualitas Terjamin: Advokat yang terlibat akan diseleksi melalui sistem grading atau penilaian kompetensi.
    • Prioritas Mediasi: Mendorong penggunaan mediator bersertifikasi untuk memangkas kerumitan prosedur hukum.
    • Keadilan Restoratif: Fokus pada penyelesaian perkara di luar pengadilan sesuai mandat KUHP baru.
    • Target Sasaran: Mempermudah akses keadilan bagi masyarakat kelompok ekonomi desil bawah.

    Inisiatif ini menjadi salah satu prioritas DPRD Kota Bandung di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, termasuk Proyek Rp15,8 Miliar yang memicu aksi Kamisan. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi warga miskin yang membutuhkan pendampingan hukum.

  • Polisi Bongkar Penculikan Pemuda di Garut Gegara Asmara

    Polisi Bongkar Penculikan Pemuda di Garut Gegara Asmara

    Jbnews.id – Kepolisian Sektor Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berhasil mengungkap kasus penculikan dan penganiayaan terhadap seorang pemuda berinisial A (24) yang terjadi pada Selasa (21/4/2026). Empat orang pelaku yang merupakan warga setempat telah diamankan. Motif di balik aksi brutal ini diduga kuat dipicu oleh persoalan asmara.

    Kapolsek Cikajang, Patri Arsono, mengonfirmasi penangkapan para pelaku yang berinisial DN (32), AK (29), MR (37), dan CS (47). “Para pelaku sudah diamankan di Polsek Cikajang untuk proses hukum lebih lanjut,” ujarnya pada Kamis (23/4/2026). Keempat tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

    Peristiwa penculikan ini bermula pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 WIB, di sebuah bengkel di Kampung Leuwiereng, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang. Korban, Ahmad (24), yang merupakan warga Kecamatan Cigedug, tengah memperbaiki ban mobilnya ketika tiba-tiba didatangi oleh para pelaku. Tanpa basa-basi, mereka langsung melakukan kekerasan terhadap korban.

    Para pelaku kemudian memaksa Ahmad untuk naik ke atas sepeda motor dan membawanya ke lokasi lain yang masih berada di wilayah Kecamatan Cikajang. Aksi penculikan ini berlangsung singkat namun menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Beruntung, polisi bergerak cepat dan berhasil mengidentifikasi serta menangkap para pelaku tidak lama setelah kejadian.

    Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami motif di balik penculikan dan penganiayaan tersebut. Keterangan sementara yang dihimpun dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa persoalan asmara menjadi pemicu utama aksi nekat keempat pelaku. Polisi juga masih menyelidiki apakah ada keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini.

    Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penculikan dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka. Ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku adalah sembilan tahun penjara. Proses hukum terhadap keempat tersangka saat ini masih berlangsung di Polsek Cikajang.

  • Produksi Kopi Kuningan Melonjak, Target Ekspor Digenjot

    Produksi Kopi Kuningan Melonjak, Target Ekspor Digenjot

    Jbnews.id – Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mencatat lonjakan signifikan produksi kopi robusta pada 2025, mencapai 1.173,39 ton, naik 61,5 persen dari 726,03 ton pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas dan tata kelola komoditas tersebut agar mampu menembus pasar ekspor secara lebih masif.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kuningan, Wahyu Hidayah, menyatakan pengembangan kopi dilakukan secara bertahap dari hulu ke hilir. Fokus utama saat ini adalah peningkatan mutu dan kapasitas petani agar peluang pasar global dapat dimanfaatkan secara optimal.

    “Penguatan kualitas, tata kelola, serta kemampuan petani menjadi kunci agar peluang pasar global dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Wahyu di Kuningan, Senin.

    Data Produksi dan Tantangan Hilir

    Berdasarkan data Diskatan Kuningan, produksi kopi robusta menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, produksi kopi arabika relatif stabil dengan produktivitas sekitar 900 kilogram per hektare. Meski produksi hulu meningkat, Wahyu mengakui tantangan utama masih berada di sektor hilir, khususnya standardisasi mutu dan pengolahan pascapanen.

    “Fokus kami saat ini, untuk standardisasi mutu dan pengolahan pascapanen agar kopi dari Kuningan semakin dikenal kualitasnya,” ujarnya.

    Wahyu mengakui komoditas kopi Kuningan sebenarnya sudah berhasil diekspor ke luar negeri, namun jumlahnya masih terbatas. Untuk mengatasi hal ini, Diskatan bekerja sama dengan berbagai pihak memberikan pelatihan dan bimbingan teknis mengenai metode pertanian berkelanjutan di tingkat petani.

    Baca Juga:

    Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menambahkan sejumlah lahan perkebunan kopi di daerahnya sudah memasuki waktu panen, misalnya di Desa Karangsari. Ia menekankan kopi saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai komoditas mentah, melainkan produk bernilai tambah yang mengedepankan kualitas, cerita, dan pengalaman.

    “Peningkatan kualitas dan nilai tambah harus menjadi fokus kami, agar kopi Kuningan tidak berhenti pada tahap bahan baku,” kata Dian.

    Pemerintah daerah optimistis dengan penguatan di sektor hilir, kopi Kuningan dapat bersaing di pasar internasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi yang tengah gencar melakukan Renovasi 40.000 Rutilahu di tahun yang sama.

    Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, Diskatan juga memberikan pelatihan berkelanjutan agar petani mampu mengelola pascapanen secara mandiri. Hal ini penting mengingat standardisasi mutu menjadi syarat mutlak untuk menembus pasar global.

    Wahyu menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas terkait dan pelaku industri untuk memperluas akses pasar. Salah satu strateginya adalah mengikuti pameran dagang dan menjalin kemitraan dengan eksportir.

    “Kami tidak ingin kopi Kuningan hanya menjadi bahan baku. Dengan pengolahan yang baik, nilai jualnya bisa meningkat berkali-kali lipat,” tegasnya.

    Data Diskatan menunjukkan luas lahan perkebunan kopi di Kuningan terus bertambah seiring meningkatnya minat petani. Kopi robusta menjadi primadona karena adaptasinya yang baik terhadap kondisi lahan di wilayah tersebut.

    Di sisi lain, Bupati Dian mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan perkebunan kopi. Metode pertanian berkelanjutan menjadi salah satu materi utama dalam pelatihan yang diberikan kepada petani.

    “Kualitas kopi yang baik lahir dari proses budidaya yang baik pula. Kami dorong petani untuk menerapkan praktik ramah lingkungan,” ujarnya.

    Pengembangan kopi Kuningan ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak. Beberapa organisasi non-pemerintah turut memberikan pendampingan teknis kepada petani di daerah tersebut.

    Ke depan, pemerintah daerah menargetkan volume ekspor kopi Kuningan dapat meningkat signifikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Target ini dinilai realistis mengingat potensi produksi yang terus bertumbuh.

    “Kami yakin dengan kolaborasi semua pihak, kopi Kuningan bisa menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor Jawa Barat,” pungkas Wahyu.

    Sebagai informasi, pengembangan komoditas pertanian di Jawa Barat juga menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Upaya serupa dilakukan di berbagai daerah untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

    Sementara itu, di sektor pemerintahan, berbagai program pengembangan masyarakat terus berjalan. Misalnya, Pemkot Cilegon Gelar Merdeka Bicara untuk menyerap aspirasi mahasiswa, sebuah langkah partisipatif dalam pembangunan daerah.

    Di sisi lain, penegakan hukum juga berjalan tanpa pandang bulu. Seorang guru PNS dijatuhi hukuman 15 bulan penjara karena menjual sapi bantuan pemerintah, sebagaimana dilaporkan dalam berita terkait.

    Dalam konteks olahraga, Pendaftaran Calon Ketua KONI Kabupaten Serang telah dibuka pada 28 April, menandai dinamika organisasi keolahragaan di tingkat kabupaten.

    Dengan berbagai upaya yang dilakukan, prospek kopi Kuningan untuk menembus pasar ekspor semakin terbuka lebar. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi petani hingga produk kopi lokal mampu bersaing di kancah internasional.

  • Banjir Bandung Timur Rendam Sejumlah Jalan

    Banjir Bandung Timur Rendam Sejumlah Jalan

    Jbnews.id – Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Bandung Timur, meliputi kawasan Cicalengka, Rancaekek, hingga Majalaya pada Sabtu malam, 11 April 2026. Genangan air terjadi setelah hujan dengan intensitas cukup tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari.

    Seorang warga Rancaekek, Wiratmo (55), melaporkan genangan air mulai muncul dan merendam beberapa ruas jalan. Meski demikian, sejumlah titik masih dapat dilalui kendaraan. “Di Buah Dua Kaler jembatan sudah banjir, Kaum juga banjir tapi masih bisa dilewati. Barusan saya nganter kakak ke Dangdeur,” katanya kepada ANTARA.

    Wiratmo menambahkan, ketinggian air cukup mengganggu pengendara motor yang melintas. Genangan hanya merendam bagian pijakan motor, sehingga pengendara diminta tetap berhati-hati saat melintasi area terdampak.

    Daftar Titik Genangan

    Berdasarkan laporan warga, genangan air terpantau di sejumlah titik, di antaranya:

    • SPBU Ciluluk
    • Kawasan Masjid Agung Rancaekek
    • Cagak Sapan
    • Cisunggalah yang kembali jebol di wilayah Solokan Jeruk
    • Kawasan Sapan Matahari
    • Jalan Cijagra Paseh
    • Buah Dua Kaler di sekitar jembatan Rancaekek

    Banjir Bandung Timur kali ini menjadi perhatian karena dampaknya yang meluas. Sebelumnya, Anggota DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja BPBD dalam menangani situasi serupa.

    Baca Juga:

    Kawasan Rancaekek dan sekitarnya memang kerap menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba. Kondisi drainase yang belum optimal serta luapan sungai di beberapa titik menjadi faktor utama terjadinya genangan.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa akibat banjir tersebut. Pihak BPBD setempat masih melakukan pemantauan dan pendataan di lapangan. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan jika hujan deras kembali mengguyur.

    Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi di wilayah Bandung Raya dalam beberapa hari ke depan. Hal ini meningkatkan risiko banjir di titik-titik rawan seperti Cicalengka, Rancaekek, dan Majalaya.

    Wiratmo berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir tahunan ini. “Kami berharap ada perbaikan drainase dan normalisasi sungai agar banjir tidak terus terjadi setiap tahun,” ujarnya.

    Banjir Bandung Timur kali ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan infrastruktur menghadapi musim hujan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat program pengendalian banjir di wilayah tersebut.

    Pihak berwenang terus memantau perkembangan situasi dan akan memberikan informasi terbaru jika ada perubahan signifikan. Warga yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi posko darurat yang telah disiapkan oleh BPBD setempat.

    Peristiwa ini juga menjadi sorotan terkait efektivitas kinerja BPBD dalam merespons bencana. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan respons cepat dan tepat sasaran.

    Sebagai langkah antisipasi, warga diimbau untuk menyiapkan dokumen penting dan barang berharga di tempat aman. Selain itu, komunikasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan setempat perlu dijaga untuk mendapatkan informasi terkini.

    Banjir di Bandung Timur bukanlah fenomena baru. Setiap tahun, wilayah ini menghadapi risiko serupa saat puncak musim hujan tiba. Namun, upaya mitigasi yang konsisten masih menjadi tantangan utama.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga telah merencanakan sejumlah proyek pengendalian banjir di wilayah Bandung Timur. Namun, realisasi di lapangan masih memerlukan waktu dan koordinasi lintas sektor.

    Masyarakat berharap agar peristiwa banjir tahunan ini dapat segera diatasi secara permanen. Investasi pada infrastruktur drainase dan normalisasi sungai menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana di masa depan.

    Sementara itu, warga yang terdampak banjir tetap bertahan di rumah masing-masing sambil menunggu air surut. Aktivitas ekonomi di beberapa titik terganggu, namun sebagian besar warga masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan kewaspadaan ekstra.

    Pewarta: Ilham Nugraha
    Editor: Riza Fahriza
    COPYRIGHT © ANTARA 2026

  • Jabar Renovasi 40.000 Rutilahu 2026 dengan Tender Rakyat

    Jabar Renovasi 40.000 Rutilahu 2026 dengan Tender Rakyat

    Jbnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merenovasi sekitar 40.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) pada tahun 2026 ini. Angka tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan alokasi terbesar dari target nasional sebanyak 400.000 unit. Program ini menggunakan mekanisme unik bernama “tender rakyat” yang melibatkan UMKM lokal secara langsung.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, skema ini diterapkan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Melalui tender rakyat, kelompok penerima manfaat mengundang tiga toko bangunan terdekat untuk berkompetisi memberikan harga material paling kompetitif,” ujarnya dalam keterangan di Bandung, Kamis.

    Program renovasi dimulai secara simbolis pada Senin (13/4) malam di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Sebanyak 10 unit rumah menjadi proyek percontohan. Menteri PKP Maruarar Sirait turut hadir dan menegaskan setiap unit mendapatkan alokasi Rp20 juta yang terdiri dari komponen bahan bangunan dan upah tukang.

    Efisiensi anggaran langsung terlihat di lapangan. Dari pagu Rp175 juta untuk material 10 rumah di Desa Banyusari, UMKM pemenang sanggup memenuhi kebutuhan hanya dengan Rp164 juta. Sisa anggaran hasil penghematan tersebut dikembalikan kepada warga untuk menambah kualitas bangunan.

    Maruarar menilai model ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi akar rumput. “Program bedah rumah ini berpotensi mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

    Inisiatif ini sejalan dengan upaya Pemprov Jabar dalam mendorong ekonomi lokal. Sebelumnya, berbagai program serupa telah dijalankan, seperti Kios Pangan Bandung Barat yang menjadi solusi cerdas menekan harga dan mendukung petani lokal. Selain itu, Investasi Asing Subang juga menunjukkan komitmen daerah dalam membangun industri masa depan.

    Baca Juga:

    Mekanisme tender rakyat ini dinilai sebagai terobosan dalam penanganan rutilahu. Dengan melibatkan toko bangunan lokal, program ini memastikan dana pemerintah berputar di masyarakat setempat. Tidak hanya itu, persaingan harga antar-UMKM menciptakan efisiensi yang menguntungkan penerima manfaat.

    Dedi Mulyadi menambahkan, program ini akan terus diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan agar tepat sasaran. Data dari lapangan akan menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depan.

    Program renovasi rutilahu ini juga menjadi perhatian di tingkat nasional. Alokasi terbesar untuk Jawa Barat menunjukkan kepercayaan pusat terhadap kapasitas daerah. Dengan target 40.000 unit, Pemprov Jabar optimistis mampu merealisasikannya tepat waktu.

    Selain dampak langsung pada hunian, program ini diharapkan menciptakan efek berganda. UMKM lokal mendapat order, tukang bangunan mendapat pekerjaan, dan perekonomian desa bergerak. Ini sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan yang digaungkan pemerintah.

    Ke depan, transparansi menjadi kunci keberhasilan tender rakyat. Masyarakat penerima manfaat dilibatkan dalam memilih toko bangunan, sehingga potensi penyimpangan diminimalkan. Sistem ini juga memungkinkan pengawasan langsung oleh warga.

    Dengan pendekatan partisipatif, program renovasi rutilahu di Jawa Barat menjadi model yang bisa direplikasi daerah lain. Kombinasi antara bantuan pemerintah dan inisiatif lokal menciptakan solusi berkelanjutan.

    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat bisa menghubungi dinas perumahan setempat. Pemprov Jabar juga akan menyediakan kanal pengaduan jika ada kendala di lapangan.

  • Investasi Asing Subang: Groundbreaking Industri Masa Depan

    Investasi Asing Subang: Groundbreaking Industri Masa Depan

    Jbnews.id – Kabupaten Subang mencatatkan momentum penting dalam lanskap industri nasional melalui groundbreaking investasi asing yang digadang-gadang sebagai cikal bakal sektor industri masa depan. Sekretaris Daerah (Sekda) Subang secara resmi membuka acara tersebut, menandai dimulainya pembangunan fasilitas produksi yang akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.

    Kegiatan yang berlangsung di kawasan industri Subang ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, perwakilan investor asing, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Sekda Subang menekankan bahwa investasi ini bukan sekadar pembangunan pabrik, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat daya saing daerah di tingkat global. “Ini adalah momentum bagi Subang untuk menjadi pusat industri masa depan yang berkelanjutan dan inovatif,” ujarnya.

    Investasi tersebut diyakini akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Mulai dari penciptaan lapangan kerja baru hingga peningkatan infrastruktur pendukung, proyek ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung iklim investasi yang kondusif, termasuk penyederhanaan perizinan dan penyediaan fasilitas umum yang memadai.

    Menurut data yang disampaikan dalam acara tersebut, investasi asing ini akan menyerap ribuan tenaga kerja dari Subang dan sekitarnya. Prioritas utama diberikan kepada warga lokal melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri modern. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Para analis ekonomi menilai bahwa langkah Subang ini merupakan bagian dari tren positif investasi asing di Indonesia. Kawasan industri di luar Pulau Jawa, khususnya Subang, mulai dilirik karena potensi sumber daya alam dan dukungan infrastruktur yang terus membaik. Kehadiran investor asing juga membawa transfer teknologi dan pengetahuan yang berharga bagi tenaga kerja Indonesia.

    Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat catatan penting yang perlu diperhatikan. Seperti halnya di berbagai daerah lain, tantangan terkait perlindungan tenaga kerja dan dampak lingkungan harus dikelola secara ketat. Pemerintah daerah diingatkan untuk tidak hanya fokus pada angka investasi, tetapi juga pada kualitas implementasi proyek. Hal ini menjadi pelajaran berharga dari berbagai kasus ketenagakerjaan di daerah lain.

    Baca Juga:

    Keberhasilan Subang dalam menarik investasi asing ini tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi wilayah. Melalui berbagai forum investasi nasional dan internasional, Subang berhasil meyakinkan para investor tentang keunggulan kompetitif yang dimiliki. Salah satu yang menjadi daya tarik utama adalah lokasi strategis yang dekat dengan pelabuhan dan bandara internasional.

    Proyek ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan industri hilir di Subang. Dengan adanya pabrik baru, rantai pasok lokal akan semakin terintegrasi, mulai dari penyedia bahan baku hingga jasa logistik. Ini akan membuka peluang usaha baru bagi pengusaha kecil dan menengah di sekitar kawasan industri.

    Dari sisi regulasi, pemerintah pusat juga terus memberikan insentif bagi investasi yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan. Subang, dengan proyek ini, dinilai mampu memenuhi kriteria tersebut. Teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi diklaim modern dan memenuhi standar internasional, sehingga mengurangi jejak karbon dan limbah industri.

    Masyarakat Subang menyambut positif proyek ini. Banyak warga yang berharap dapat segera merasakan manfaat langsung dari investasi tersebut, terutama dalam hal kesempatan kerja. Pemerintah daerah berjanji akan mengawal proses rekrutmen secara transparan dan adil, serta memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi sesuai undang-undang.

    Ke depan, pemerintah daerah berencana untuk terus mengembangkan kawasan industri Subang sebagai destinasi investasi unggulan. Dengan dukungan semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat, Subang optimis dapat mewujudkan visinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Groundbreaking ini menjadi langkah awal yang konkret menuju masa depan industri yang lebih cerah.

  • Ega Agustine Dorong Emansipasi Lewat Lomba Kebaya Kartini di Subang

    Ega Agustine Dorong Emansipasi Lewat Lomba Kebaya Kartini di Subang

    Jbnews.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Ega Agustine, mendorong semangat emansipasi wanita melalui penyelenggaraan Lomba Kebaya Kartini di Subang. Acara yang digelar belum lama ini ini bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan RA Kartini di tengah masyarakat modern.

    Dalam sambutannya, Ega menekankan bahwa kebaya bukan sekadar pakaian tradisional, melainkan simbol identitas dan kekuatan perempuan Indonesia. “Melalui lomba ini, kami ingin mengingatkan kembali bahwa perjuangan Kartini untuk kesetaraan masih relevan hingga saat ini,” ujarnya.

    Lomba yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kecamatan di Subang ini menampilkan beragam kreasi kebaya modern tanpa meninggalkan nilai tradisionalnya. Para peserta dinilai berdasarkan kreativitas, kesesuaian tema, dan kemampuan membawakan diri.

    Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para perempuan Subang untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat jaringan. Ega berharap kegiatan serupa dapat terus digalakkan di masa mendatang sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal.

    Baca Juga:

    Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi perempuan saat ini, seperti yang disorot dalam 37 Kasus Kekerasan di Cilegon, kegiatan positif seperti lomba kebaya ini diharapkan dapat menjadi pengingat akan pentingnya pemberdayaan perempuan. Ega menegaskan, perjuangan emansipasi tidak boleh berhenti pada seremonial belaka.

    Lebih lanjut, Ega juga mengaitkan semangat Kartini dengan pembangunan daerah. Menurutnya, perempuan Subang harus aktif berkontribusi dalam program-program pembangunan, termasuk menyambut Investasi Asing Subang yang tengah digalakkan. “Perempuan harus siap menjadi bagian dari kemajuan daerah,” tegasnya.

    Suasana Lomba Kebaya Kartini di Subang yang dihadiri puluhan peserta

    Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satu peserta, Sari, mengaku bangga bisa berpartisipasi. “Ini bukan sekadar lomba, tapi juga pembelajaran tentang sejarah dan perjuangan perempuan,” katanya.

    Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan nilai-nilai Kartini terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ega berjanji akan terus mendukung program-program yang memberdayakan perempuan di Subang dan Jawa Barat pada umumnya.

    Penampilan peserta Lomba Kebaya Kartini di Subang

    Sementara itu, dalam konteks yang lebih luas, perjuangan melawan ketidakadilan masih terus berlangsung. Kasus Korupsi Chromebook yang menimpa dunia pendidikan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ega berharap semangat Kartini juga mendorong transparansi dan keadilan di semua sektor.

    Para peserta lomba kebaya berfoto bersama

    Acara ditutup dengan pengumuman pemenang dan pemberian hadiah. Semua peserta mendapatkan apresiasi atas partisipasi mereka dalam melestarikan budaya bangsa. Ega berpesan agar kebaya tidak hanya dipakai saat lomba, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk cinta tanah air.

    Ega Agustine berfoto dengan peserta lomba

    Lomba Kebaya Kartini di Subang ini menjadi bukti bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan. Dengan semangat Kartini, perempuan Indonesia diharapkan terus maju dan berkontribusi bagi bangsa.

    Suasana meriah Lomba Kebaya Kartini

    Penampilan kebaya modern dalam lomba