Jbnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merenovasi sekitar 40.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) pada tahun 2026 ini. Angka tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan alokasi terbesar dari target nasional sebanyak 400.000 unit. Program ini menggunakan mekanisme unik bernama “tender rakyat” yang melibatkan UMKM lokal secara langsung.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, skema ini diterapkan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Melalui tender rakyat, kelompok penerima manfaat mengundang tiga toko bangunan terdekat untuk berkompetisi memberikan harga material paling kompetitif,” ujarnya dalam keterangan di Bandung, Kamis.
Program renovasi dimulai secara simbolis pada Senin (13/4) malam di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Sebanyak 10 unit rumah menjadi proyek percontohan. Menteri PKP Maruarar Sirait turut hadir dan menegaskan setiap unit mendapatkan alokasi Rp20 juta yang terdiri dari komponen bahan bangunan dan upah tukang.
Efisiensi anggaran langsung terlihat di lapangan. Dari pagu Rp175 juta untuk material 10 rumah di Desa Banyusari, UMKM pemenang sanggup memenuhi kebutuhan hanya dengan Rp164 juta. Sisa anggaran hasil penghematan tersebut dikembalikan kepada warga untuk menambah kualitas bangunan.
Maruarar menilai model ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi akar rumput. “Program bedah rumah ini berpotensi mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.
Inisiatif ini sejalan dengan upaya Pemprov Jabar dalam mendorong ekonomi lokal. Sebelumnya, berbagai program serupa telah dijalankan, seperti Kios Pangan Bandung Barat yang menjadi solusi cerdas menekan harga dan mendukung petani lokal. Selain itu, Investasi Asing Subang juga menunjukkan komitmen daerah dalam membangun industri masa depan.
Baca Juga:
Mekanisme tender rakyat ini dinilai sebagai terobosan dalam penanganan rutilahu. Dengan melibatkan toko bangunan lokal, program ini memastikan dana pemerintah berputar di masyarakat setempat. Tidak hanya itu, persaingan harga antar-UMKM menciptakan efisiensi yang menguntungkan penerima manfaat.
Dedi Mulyadi menambahkan, program ini akan terus diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan agar tepat sasaran. Data dari lapangan akan menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Program renovasi rutilahu ini juga menjadi perhatian di tingkat nasional. Alokasi terbesar untuk Jawa Barat menunjukkan kepercayaan pusat terhadap kapasitas daerah. Dengan target 40.000 unit, Pemprov Jabar optimistis mampu merealisasikannya tepat waktu.
Selain dampak langsung pada hunian, program ini diharapkan menciptakan efek berganda. UMKM lokal mendapat order, tukang bangunan mendapat pekerjaan, dan perekonomian desa bergerak. Ini sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan yang digaungkan pemerintah.
Ke depan, transparansi menjadi kunci keberhasilan tender rakyat. Masyarakat penerima manfaat dilibatkan dalam memilih toko bangunan, sehingga potensi penyimpangan diminimalkan. Sistem ini juga memungkinkan pengawasan langsung oleh warga.
Dengan pendekatan partisipatif, program renovasi rutilahu di Jawa Barat menjadi model yang bisa direplikasi daerah lain. Kombinasi antara bantuan pemerintah dan inisiatif lokal menciptakan solusi berkelanjutan.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat bisa menghubungi dinas perumahan setempat. Pemprov Jabar juga akan menyediakan kanal pengaduan jika ada kendala di lapangan.