Di tengah gegap gempita peringatan Hari Kartini, dengan berbagai ucapan penghormatan terhadap emansipasi dan kesetaraan, ada sebuah realitas yang justru menganga lebar. Sebuah angka yang tak seharusnya muncul dalam narasi kemajuan perempuan, namun nyata adanya: 37 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat di Kota Cilegon hanya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Angka ini bukan sekadar statistik dingin yang tersimpan di laporan; ia adalah jeritan yang meredam semangat Kartini, sebuah pertanyaan retoris yang menggantung: sejauh mana makna peringatan itu benar-benar menyentuh akar persoalan?
Momentum peringatan Hari Kartini, yang sejatinya dirayakan sebagai simbol perjuangan hak-hak perempuan, justru dimanfaatkan oleh Korps Himpunan Mahasiswa Islam Putri (Kohati) HMI Cabang Cilegon untuk menyoroti luka yang masih segar. Mereka tidak hanya menggelar upacara bendera atau lomba kebaya. Mereka memilih untuk berdiri di garis depan, menyuarakan data yang memilukan sebagai bentuk kritik sosial yang tajam. Latar belakangnya jelas: di balik kemajuan infrastruktur dan industri, kota baja ini masih menyimpan problem klasik yang menggerogoti sendi-sendi kemanusiaan, khususnya bagi kelompok yang paling rentan.
Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana sebuah kota bisa mencatat puluhan kasus kekerasan dalam waktu yang relatif singkat? Dan yang lebih penting, apakah peringatan simbolis seperti Hari Kartini masih relevan jika di lapangan, perempuan dan anak-anak masih terus menjadi korban? Artikel ini akan mengupas tuntas temuan Kohati HMI Cilegon, menganalisis akar masalah, serta melihat apakah ada cahaya di ujung terowongan gelap ini.
Membaca Data: 37 Kasus yang Bercerita
Angka 37 yang diungkap Kohati HMI Cilegon bukanlah angka main-main. Ia merepresentasikan 37 kisah pilu, 37 trauma, dan 37 pelanggaran hak asasi. Data ini dikumpulkan melalui pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, menunjukkan betapa akrabnya mereka dengan denyut nadi persoalan di masyarakat akar rumput. Kasus-kasus ini didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap anak, yang seringkali tersembunyi di balik tembok rumah dan teredam oleh budaya diam.
Fakta bahwa kasus-kasus ini terungkap justru melalui lembaga kemahasiswaan seperti Kohati HMI, dan bukan semata dari laporan resmi kepolisian, mengindikasikan beberapa hal. Pertama, masih tingginya tingkat underreporting atau ketidaklaporan korban kepada pihak berwajib. Rasa takut, malu, ancaman, ketergantungan ekonomi, dan stigma sosial menjadi rantai yang membungkam korban. Kedua, hal ini menunjukkan peran vital organisasi masyarakat sipil dan kelompok kepemudaan dalam menjadi jembatan dan pendamping bagi korban, mengisi celah yang kadang tak terjangkau oleh aparat secara formal.
Kartini Modern: Dari Peringatan ke Aksi Nyata
Peringatan Hari Kartini yang diinisiasi Kohati HMI Cilegon mengambil bentuk yang jauh dari seremonial belaka. Mereka mentransformasi semangat Kartini—yang berjuang lewat pikiran dan tulisan—menjadi aksi advokasi langsung. Dengan menyoroti 37 kasus ini secara publik, mereka melakukan dua hal sekaligus: mengedukasi masyarakat tentang besarnya masalah, dan mendesak pemerintah serta stakeholder terkait untuk bertindak lebih serius.
Pendekatan ini adalah kritik halus namun tajam terhadap budaya peringatan yang seringkali terjebak pada rutinitas dan kehilangan makna substansial. Kohati seakan berkata, “Kami tidak butuh kata-kata penghormatan yang kosong. Kami butuh komitmen nyata untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.” Ini adalah esensi dari Kartini modern: berani menyatakan hal yang tidak populer, berani membongkar ketidakadilan, dan bergerak dari zona nyaman menuju medan perjuangan yang sesungguhnya.
Mengurai Benang Kusut: Akar Persoalan Kekerasan di Cilegon
Mengapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi di Cilegon? Analisis mendasar mengarah pada beberapa faktor yang saling berkait kelindan. Pertama, faktor struktural ekonomi. Sebagai kota industri, dinamika sosial di Cilegon sangat kompleks. Tekanan ekonomi, kesenjangan, dan budaya kerja yang keras dapat memicu stres dan berujung pada kekerasan di ranah domestik. Kedua, faktor kultural. Patriarki dan norma sosial yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi subordinat masih kuat, menormalisasi kekerasan tertentu dan menyulitkan korban untuk bersuara.
Ketiga, faktor sistemik berupa belum optimalnya sistem perlindungan terpadu. Meski sudah ada layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian, akses informasi tentang layanan ini belum merata. Proses hukum yang berbelit, lamanya waktu penyelesaian, dan trauma berulang yang dialami korban saat berhadapan dengan sistem sering menjadi penghalang. Keempat, faktor lingkungan digital. Maraknya kekerasan siber, seperti pelecehan online dan penyebaran konten intim tanpa izin, menambah dimensi baru dalam pola kekerasan yang harus dihadapi.
Kohati HMI Cilegon: Pilar Penting dalam Peta Perlindungan
Keberadaan Kohati HMI Cabang Cilegon dalam peta penanganan kekerasan ini menjadi sangat signifikan. Sebagai organisasi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, mereka memiliki kredibilitas dan jaringan yang kuat di masyarakat. Peran mereka melampaui sekadar pengungkapan data. Mereka aktif dalam pendampingan psikologis awal, membantu korban mengakses layanan hukum, dan melakukan upaya preventif melalui edukasi di kampus dan komunitas.
Inisiatif mereka menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu harus menunggu dari atas. Gerakan dari akar rumput, yang didorong oleh kesadaran dan kepedulian anak muda terdidik, justru sering kali lebih efektif menjangkau dan memahami kompleksitas masalah di tingkat masyarakat. Kohati HMI Cilegon telah mentransformasikan diri dari sekadar organisasi kemahasiswaan menjadi agen perubahan sosial yang konkret, menjadikan semangat intelektual sebagai senjata melawan ketidakadilan.
Langkah Ke Depan: Dari Sorotan ke Solusi Berkelanjutan
Lantas, apa yang harus dilakukan setelah sorotan ini? Mengungkap masalah adalah langkah pertama, namun yang terpenting adalah langkah-langkah berikutnya yang berkelanjutan. Pertama, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah (Pemda Cilegon), kepolisian, lembaga perlindungan, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan. Data 37 kasus dari Kohati harus menjadi pintu masuk untuk pemetaan yang lebih komprehensif dan perencanaan program yang tepat sasaran.
Kedua, penguatan sistem pelaporan dan pendampingan. Sosialisasi saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses harus digencarkan. Pelatihan bagi aparat desa, tokoh masyarakat, dan guru untuk menjadi titik pertama penerima laporan dan pendamping dasar sangat krusial. Ketiga, edukasi preventif masif yang menyasar semua lapisan masyarakat, terutama laki-laki dan anak muda, untuk membangun relasi gender yang sehat dan menghapus toleransi terhadap kekerasan dalam bentuk apapun.
Keempat, dukungan ekonomi bagi korban dan keluarga rentan. Banyak korban tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan karena ketergantungan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi perempuan dan jaminan sosial yang inklusif dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memutus mata rantai ini. Momentum Hari Kartini harus menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk ruang aman bagi perempuan dan anak adalah perjuangan yang belum usai. Sorotan Kohati HMI Cilegon adalah alarm yang membangunkan kita semua dari euforia peringatan yang dangkal. Kini, saatnya bergerak dari kata-kata menjadi tindakan, dari sorotan menjadi solusi, agar semangat Raden Ajeng Kartini benar-benar hidup dalam setiap langkah kita melindungi yang paling rentan.