Category: Jabar

Jbnews.id – Pesisir Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, kembali diserbu sampah kiriman berupa kayu, ranting, dan potongan bambu. Dinas Lingkungan Hidup setempat mencatat volume sampah yang dibersihkan dan diangkut ke TPA mencapai sekitar 36 kubik per hari, di luar sampah dari kawasan wisata.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, Irwansyah, menyatakan fenomena ini sudah menjadi langganan setiap musim penghujan. Sampah tersebut berasal dari Sungai Citanduy yang terbawa arus hingga ke pesisir pantai di wilayah Kabupaten Pangandaran.

“Sudah menjadi langganan, setiap musim penghujan sepanjang pesisir pantai di wilayah Kabupaten Pangandaran diserbu oleh sampah kiriman,” ujar Irwansyah, Senin, 20 April 2026. Ia menambahkan, volume sampah kiriman bisa mencapai puluhan kubik per hari, sangat bergantung pada banyaknya material yang berserakan di pinggir pantai.

Data yang dirilis pihak dinas menunjukkan kontras yang signifikan. Biasanya, pengangkutan sampah dari kawasan objek wisata hanya sekitar enam kubik per hari. Kehadiran sampah kiriman dari sungai melonjakkan total volume sampah harian yang harus ditangani.

“Biasanya, kita hanya mengangkut sampah dari kawasan objek wisata itu paling sekitar enam kubik, tapi dengan adanya sampah kiriman bisa mencapai puluhan kubik per harinya,” jelas Irwansyah. Angka 36 kubik per hari merupakan beban tambahan di luar sampah reguler dari permukiman warga dan aktivitas wisata.

Fenomena tahunan ini menambah beban kerja operasional pembersihan pantai. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui dinas terkait terus melakukan pembersihan dan pengangkutan rutin ke tempat pembuangan akhir untuk menjaga kondisi lingkungan pesisir.

Lokasi Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata utama menjadikan penanganan sampah kiriman ini sebagai prioritas. Akumulasi sampah yang tidak tertangani dengan cepat berpotensi mengganggu estetika lingkungan dan aktivitas pariwisata.

Aliran Sungai Citanduy yang bermuara di wilayah tersebut menjadi penyumbang utama material sampah organik seperti kayu dan bambu selama musim hujan. Pola ini terjadi secara konsisten setiap tahun, memerlukan penanganan struktural yang berkelanjutan.

Upaya pembersihan yang dilakukan saat ini masih bersifat kuratif, menunggu sampah terdampar di pantai sebelum diangkut. Volume harian yang fluktuatif menuntut kesiapan logistik dan tenaga kerja yang memadai dari dinas terkait.

Implikasi dari temuan ini menyoroti perlunya pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan sampah daerah aliran sungai, tidak hanya di titik muara. Koordinasi antar wilayah menjadi kunci untuk mengurangi volume sampah kiriman yang mencapai pesisir Pantai Pangandaran setiap musim penghujan.

Jbnews.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melaporkan program pemberdayaan perempuan ‘Menganyam Kebaikan untuk Indonesia’ telah menjangkau lebih dari 430 pengrajin anyaman daun lontar di Pulau Solor, Flores Timur, NTT. Program yang berjalan sejak September 2024 ini berfokus pada peningkatan kualitas produk dan kesejahteraan ekonomi.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyatakan, inisiatif ini dirancang sebagai program berkelanjutan yang mencakup pelatihan produksi, penguatan kelembagaan, hingga edukasi kesehatan. “Melalui program Menganyam Kebaikan untuk Indonesia, BNI ingin menghadirkan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi perempuan, khususnya di wilayah 3T,” ujar Okki dalam keterangan resmi.

Wilayah Pulau Solor memiliki keterbatasan lahan produktif, namun menyimpan potensi ekonomi dari kerajinan anyaman daun lontar yang diwariskan turun-temurun. Mayoritas pengrajin adalah ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, namun menghadapi kendala akses pasar, standar kualitas, dan literasi keuangan.

BNI berkolaborasi dengan Yayasan Du Anyam untuk membangun ekosistem pemberdayaan terintegrasi. Hasil kolaborasi menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 79% produk anyaman kini masuk kategori kualitas tinggi.

Selain peningkatan kapasitas usaha, BNI membangun infrastruktur pendukung berupa Rumah Anyam di Desa Bubu Atagamu, Kecamatan Solor Selatan, yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan produksi. Perseroan juga membangun akses air bersih melalui pipanisasi dengan 30 titik kran yang dimanfaatkan oleh 263 kepala keluarga.

Di aspek sosial, BNI berkontribusi dalam penanganan stunting melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 98 balita selama 14 hari. Intervensi ini berhasil menurunkan angka masalah gizi buruk sebesar 10,20%.

Untuk memastikan keberlanjutan, BNI memfasilitasi pembentukan Koperasi Serba Usaha (KSU) Ina Senaren. “Melalui koperasi ini, para perempuan tidak hanya berperan sebagai pengrajin, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang mampu mengelola bisnis, memperluas akses pasar, serta memanfaatkan layanan keuangan formal,” tambah Okki Rushartomo.

Program ini mencerminkan pendekatan menyeluruh BNI dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya tersebut memperkuat peran perempuan sebagai motor penggerak ekonomi lokal di wilayah tertinggal.

Jbnews.id – Satgas Makanan Bergizi Gratis (MBG) Karawang menutup sementara operasional satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun Telagamulya II, Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari. Penutupan dilakukan menyusul laporan 46 warga yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut pada Jumat, 17 April 2026.

Ketua Satgas MBG Karawang, Ridwan Salam, menyatakan penutupan sementara memberi ruang untuk pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional dapur. “Kami menghentikan sementara operasional satu SPPG untuk memberi ruang pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional dapur tersebut,” ujarnya pada Senin, 20 April 2026.

Ridwan Salam menjelaskan, korban keracunan massal itu terdiri dari sejumlah ibu rumah tangga dan balita di Talagasari. Gejala yang dialami meliputi mual, pusing, muntah, dan lemas tak lama setelah menyantap makanan yang dibagikan. Kejadian ini memicu kepanikan di kalangan penerima manfaat MBG yang mengandalkannya untuk pemenuhan gizi harian.

Keputusan penutupan merujuk pada surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat. “Sudah ada surat dari BGN pusat terkait pemberhentian sementara operasional SPPG tersebut,” jelas Ridwan Salam. Durasi penutupan belum dapat dipastikan. Tim Satgas masih menunggu hasil evaluasi terhadap SOP, kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme penyaluran makanan.

Investigasi telah dilakukan oleh tim kesehatan bersama tim BGN. Hasil investigasi itu menjadi dasar penutupan sementara operasional SPPG yang membagikan MBG kepada para korban keracunan. Ridwan Salam berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua SPPG di Kabupaten Karawang.

“Kami berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua SPPG di Kabupaten Karawang agar lebih hati-hati dalam menyajikan MBG kepada masyarakat. Semua harus melakukan evaluasi standar operasional, kapasitas SDM dan mekanisme penyaluran,” katanya.

Jbnews.id – Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah perairan barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin (20/4/2026) malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa dangkal ini tidak menyebabkan kerusakan bangunan.

Guncangan terjadi pukul 19.11 WIB. Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Teguh Rahayu, mengonfirmasi episenter gempa terletak di koordinat 7.33 Lintang Selatan dan 106.35 Bujur Timur. Lokasi tersebut berada di laut, sekitar 43 kilometer arah barat daya dari Kabupaten Sukabumi, dengan kedalaman hiposenter 31 kilometer.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar bawah laut,” jelas Teguh dalam keterangan resmi yang diterima media.

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima BMKG Bandung, gempa dirasakan di wilayah Kecamatan Cidolog dengan Skala Intensitas II pada Modified Mercalli Intensity (MMI). Pada skala ini, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung dapat bergoyang.

Monitoring BMKG hingga pukul 19.44 WIB menunjukkan tidak terjadi aktivitas gempa susulan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai kerusakan infrastruktur atau korban jiwa akibat kejadian tersebut.

Jbnews.id – Pengusaha Sarjan mengungkap dugaan adanya “pemain besar” yang menguasai proyek-proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dalam skandal suap dan praktik ijon. Pernyataan itu disampaikan usai sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 20 April 2026.

Sarjan menegaskan kontribusi perusahaannya sangat kecil, hanya sekitar 2% dari total belanja modal Pemkab Bekasi yang mencapai Rp4,5 triliun. Ia menyatakan praktik suap dan ijon yang telah mengakar dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendominasi proyek bernilai besar.

“Saya itu bekerja di Kabupaten Bekasi hanya kurang lebih di Bekasi itu cuma 2% dari total belanja modal 4,5 triliun,” ujar Sarjan kepada wartawan di Bandung. Ia menambahkan porsi pekerjaannya di Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi hanya sekitar 3%.

Pengusaha itu juga menyebut mayoritas proyek APBD Kabupaten Bekasi diduga lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor dari luar daerah. Pernyataan ini menguatkan dugaan kuatnya intervensi pihak eksternal dalam pengelolaan anggaran daerah.

Skandal suap ijon proyek di Pemkab Bekasi telah menjadi sorotan penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Ade Kuswara dan ayahnya.

Kasus ini mencuat setelah terungkapnya skema pemberian fee di muka kepada pemain kecil untuk mengamankan proyek. Sarjan sebelumnya disebut mendapatkan pekerjaan dari Yayat Sudrajat dalam skema serupa.

Pengakuan Sarjan tentang dominasi pemain besar mengindikasikan struktur yang lebih kompleks dalam praktik korupsi proyek di Bekasi. Data 2% yang ia sampaikan menyisakan 98% porsi proyek lain yang diduga dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu.

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks persidangan berlangsung. Sarjan tampak berupaya meluruskan narasi bahwa dirinya bukan pelaku utama dalam jaringan suap yang menjerat sejumlah pejabat dan pengusaha.

“Jangan mau diadu domba, jangan mau di-preming saya ini sebagai orang yang paling banyak. Salah. Karena saya cuma 2% dari total belanja modal di Pemda Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Implikasi dari pengakuan ini adalah perlunya penyelidikan lebih mendalam terhadap 97% kontraktor lain yang disebut Sarjan masih bekerja di Kabupaten Bekasi. Fokus penegakan hukum mungkin perlu diperluas melampaui pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka saat ini.

Skandal ini berpotensi mempengaruhi realisasi belanja modal dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi tahun 2026. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD menjadi isu kritis pasca-terungkapnya kasus ini.

Jbnews.id – Pemerintah Kota Cirebon membongkar jembatan rel peninggalan Belanda di Sungai Sukalila dengan alasan utama kondisi struktur yang sudah tidak layak dan berpotensi roboh. Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyatakan kekuatan jembatan itu diperkirakan hanya tersisa 30 persen.

Edo menegaskan pembongkaran dilakukan setelah mempertimbangkan aspek keselamatan dan penataan kawasan. Kekhawatiran utama adalah jika jembatan roboh, struktur itu berpotensi menimpa pipa gas di sekitarnya dan menimbulkan masalah baru. Langkah ini juga bertujuan memperlancar aliran air di Sungai Sukalila yang sedang dalam tahap normalisasi.

Pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemilik jembatan, PT Kereta Api Indonesia (KAI). Evaluasi menunjukkan jembatan tersebut belum tercatat sebagai cagar budaya. “Pemiliknya adalah KAI dan memang kami juga sudah bersurat. Sebelum ada kami bersurat, kami juga sudah dievaluasi bahwa (jembatan rel) itu tidak termasuk dalam pencatatan cagar budaya,” kata Edo.

Terkait polemik yang muncul dari kalangan masyarakat, Wali Kota menyampaikan permohonan maaf. Ia menilai hal tersebut sebagai bagian dari aspirasi publik dan menekankan bahwa keputusan diambil bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan kota dan keselamatan bersama.

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Umar Stanis Klau mengonfirmasi telah menerima permohonan resmi untuk melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dari berbagai kalangan, seperti pemerhati budaya dan sejarah. RDP diharapkan menjadi ruang untuk menjelaskan persoalan secara terbuka dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.