Author: Boy Ahmad

Jbnews.id – Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang secara resmi menggencarkan layanan pembayaran pajak daerah secara online melalui portal https://pajakonline.tangerangkota.go.id/, dengan batas transaksi hingga Rp50 juta untuk Virtual Account dan Rp15 juta untuk QRIS. Langkah ini bertujuan menjadikan pembayaran pajak sebagai proses yang lebih cepat, praktis, dan dapat diakses kapan saja oleh wajib pajak.

Kepala BPKD Kota Tangerang, Agus Andriansjah, S.E., M.M, menegaskan digitalisasi ini merupakan upaya pemerintah memberikan kemudahan layanan publik. “Dengan layanan pajak online, kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor. Prosesnya kini lebih cepat, praktis, dan dapat diakses kapan saja,” ujar Agus.

Jenis pajak daerah yang dapat dibayarkan melalui sistem online ini mencakup Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sosialisasi terus diperluas agar layanan ini benar-benar dikenal dan dimanfaatkan secara luas oleh warga Kota Tangerang.

Fleksibilitas Metode Pembayaran Digital

BPKD Kota Tangerang menyediakan beragam opsi pembayaran digital untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Agus Andriansjah menjelaskan detail batas transaksi setiap metode. “Kami menyediakan berbagai pilihan pembayaran agar masyarakat bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk QRIS maksimal Rp15 juta per transaksi, Virtual Account hingga Rp50 juta, dan transfer bank tidak dibatasi minimum transaksi,” jelasnya.

Kebijakan batas transaksi ini memberikan kejelasan prosedur bagi wajib pajak, baik perorangan maupun pelaku usaha, dalam merencanakan pembayaran kewajiban mereka. Layanan ini menghilangkan keharusan datang langsung ke kantor pelayanan, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan lebih efisien dan hemat waktu.

Dampak terhadap Kepatuhan dan Tata Kelola Daerah

Digitalisasi pembayaran pajak daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Agus Andriansjah menekankan bahwa kontribusi warga melalui pajak akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. “Karena itu, kami mengajak seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan layanan pajak online yang telah disediakan melalui laman resmi,” tutupnya.

Dengan sistem yang semakin mudah diakses, pembayaran pajak kini tak lagi identik dengan proses yang rumit. Pajak online Kota Tangerang hadir sebagai solusi praktis yang memudahkan warga, mempercepat pelayanan, dan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih modern. Langkah ini menegaskan arah pelayanan publik Kota Tangerang yang makin cepat, sederhana, dan berbasis digital.

Jbnews.id – Pemerintah Kota Tangerang mendukung penerapan rumah modular sebagai solusi percepatan pembangunan hunian, termasuk untuk mendukung program nasional 3 juta rumah. Sistem prefabrikasi ini memungkinkan satu unit rumah selesai dibangun hanya dalam waktu tiga hari.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, dalam Soft Launching Modular Sample House di Perumahan Puri Megah, Cipondoh, Jumat (17/4/2026). Konsep ini dinilai praktis, cepat, dan efisien, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah subsidi dan hunian pascabencana.

“Untuk konsep rumah pascabencana, ini sangat baik dan relevan. Kami berharap dapat diterapkan lebih luas, termasuk di Kota Tangerang,” ujar Maryono. Dukungan ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah pusat dan target pembangunan 3 juta rumah.

Secara teknis, rumah modular dibangun dengan sistem prefabrikasi. Komponen utama diproduksi di pabrik, kemudian dirakit di lokasi. Metode ini menghasilkan waktu pengerjaan yang jauh lebih singkat dibanding konstruksi konvensional. Selain percepatan waktu, efisiensi biaya juga menjadi fokus.

Indra Gunawan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, konsep ini menjadi solusi strategis untuk target pembangunan 5.000 unit rumah pascabencana. “Harapannya, harga bisa ditekan sekitar Rp100 juta per unit,” jelasnya. Kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus didorong untuk optimalisasi implementasi.

Di Kota Tangerang, inovasi hunian ini berpotensi diintegrasikan dengan program bedah rumah yang telah berjalan. Hingga 2026, pemerintah daerah telah merealisasikan 10.893 unit rumah melalui program tersebut sebagai bagian dari penataan permukiman kumuh. Maryono menyatakan, rumah modular sangat memungkinkan diterapkan jika didukung anggaran daerah.

“Kami melihat rumah contoh ini sangat memungkinkan untuk diterapkan, terutama jika dari sisi anggaran bisa mendukung,” tambahnya. Integrasi ini diharapkan dapat mempercepat penyerahan hunian layak bagi masyarakat.

Penerapan konsep pembangunan cepat dan terstruktur seperti ini juga selaras dengan upaya pengembangan kawasan terencana di Tangerang, seperti yang terlihat pada proyek Paramount Petals. Keberhasilan program perumahan juga bergantung pada penataan lingkungan dan infrastruktur pendukung yang memadai.

Dukungan terhadap rumah modular menunjukkan pergeseran pendekatan dalam memecahkan masalah perumahan di Indonesia, dari metode tradisional menuju solusi industri yang lebih terukur dan cepat. Jika terealisasi optimal, Tangerang berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan adopsi teknologi hunian modern ini.

Implikasinya, percepatan pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan fisik akan tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan kawasan permukiman yang lebih tertata, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Jbnews.id – Zamaluddin Rambe, kuasa pemohon Peta Bidang Tanah (PBT), bersama sejumlah LSM berencana melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) pada tarif jasa pengukuran tanah oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) milik GMR di BPN Kabupaten Tangerang ke Kepolisian dan Kejaksaan. Langkah hukum ini diambil karena menilai tarif yang dipasang KJSB terlalu tinggi, tidak transparan, dan membebani masyarakat.

Zamaluddin menyatakan rencana pelaporan akan dilakukan setelah pembentukan aliansi masyarakat bersama beberapa LSM. Ia menegaskan pembiayaan jasa pengukuran tanah harus diatur secara transparan oleh pemerintah pusat. “Ini akan kami dorong agar terang benderang tentang pembiayaan, agar diatur oleh negara, tidak bisa asal kerja dan asal pasang tarif. Kasihan masyarakat, ini sama aja pungli,” tegas Zamaluddin di Tangerang, Jumat (17/4/2026).

Pihak KJSB GMR sebelumnya telah membantah adanya keberatan dari pemohon dan menyatakan bahwa telah ada kesepakatan. Namun, Zamaluddin menolak klaim tersebut dan menuntut adanya regulasi resmi dari negara, bukan sekadar kesepakatan informal. Ia mempertanyakan dasar hukum dan acuan tarif yang digunakan perusahaan surveyor tersebut.

Kritik terhadap Aplikasi dan Dasar Tarif

Zamaluddin Rambe secara khusus menyoroti penggunaan aplikasi bernama Surlis yang menjadi acuan penetapan tarif oleh KJSB. Ia mempertanyakan legitimasi aplikasi tersebut, termasuk asal-usul, pihak yang mengesahkan, dan kekuatan hukumnya. Menurutnya, ketiadaan payung hukum yang jelas membuat tarif yang ditetapkan berpotensi semena-mena.

“Bahkan yang sudah disahkan oleh negara pun masih bisa digugat oleh masyarakat apabila terkait dengan beban atau pembiayaan yang tidak wajar. Apalagi yang belum ditentukan, ini pasti menjadi masalah besar,” tambah Zamaluddin. Pernyataan ini menegaskan bahwa kesepakatan lisan antara penyedia jasa dan pemohon tidak dapat dijadikan pembenaran jika tarifnya dinilai memberatkan.

Persoalan ini menyoroti celah regulasi dalam penentuan biaya jasa surveyor berlisensi yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketidakjelasan ini berpotensi menghambat program pendaftaran tanah nasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.

Dampak dan Dorongan untuk Regulasi

Kasus ini mencerminkan tantangan dalam pelayanan pertanahan di daerah, di mana warga sering dikenai biaya tidak terduga saat mengurus sertifikat tanah. Zamaluddin mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan baku tentang tarif jasa surveyor berlisensi. Regulasi yang jelas diharapkan dapat melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pungutan yang tidak diatur oleh undang-undang berpotensi dikategorikan sebagai pungli dan dapat diproses secara pidana. Rencana pembentukan aliansi dan pelaporan ke aparat penegak hukum ditujukan tidak hanya untuk menyelesaikan kasus individu, tetapi juga mendorong perubahan sistemik di BPN Kabupaten Tangerang.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan terjadi perbaikan internal dan pengawasan ketat BPN terhadap mitra surveyornya. Masyarakat Kabupaten Tangerang kini menantikan respons cepat dari Kepolisian dan Kejaksaan terkait laporan yang akan diajukan.

Jbnews.id – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan konflik geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia. Peringatan ini disampaikan pada Selasa, 10 Maret 2026.

Prabowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional menghadapi gejolak global. Situasi di Timur Tengah dinilai dapat mempengaruhi stabilitas, termasuk di bidang ekonomi dan keamanan.

Pernyataan presiden ini menegaskan posisi Indonesia dalam mengawasi dinamika internasional yang berpotensi mengganggu ketahanan dalam negeri. Fokus utamanya adalah antisipasi terhadap efek domino dari konflik regional tersebut.

Jbnews.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Cilegon mencatat 37 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang Januari hingga April 2026. Dari jumlah tersebut, 22 korban atau sekitar 59 persen adalah perempuan.

Kepala DP3A Kota Cilegon, Tatu Siti Mariah, mengonfirmasi data tersebut. “Data ini kami himpun dari laporan yang masuk ke DP3A,” ujarnya. Kasus-kasus tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun ruang publik.

Mariah menyebut mayoritas pelaku kekerasan adalah orang terdekat korban. Tempat kejadian seringkali justru di lingkungan yang seharusnya aman, seperti rumah. Data ini mencuat bersamaan dengan peringatan Hari Kartini, yang mengusung tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”.

Peringatan Hari Kartini di Cilegon tahun ini diwarnai oleh keprihatinan mendalam atas tingginya angka kekerasan. Acara yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Selasa (22/4/2026), justru menjadi momentum untuk merefleksikan kondisi riil perempuan di daerah tersebut. Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, turut hadir dalam acara tersebut.

DP3A Kota Cilegon tidak hanya mencatat, tetapi juga memberikan pendampingan kepada para korban. Lembaga ini bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga bantuan hukum untuk menangani setiap laporan. Upaya pencegahan juga digencarkan melalui sosialisasi ke berbagai kelurahan dan sekolah.

Namun, tantangan terbesar adalah masih banyaknya kasus yang tidak terlapor. Stigma sosial dan ketergantungan ekonomi sering menjadi penghalang korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Kondisi ini berpotensi membuat angka sebenarnya lebih tinggi dari data resmi yang tercatat.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilegon ini menjadi sorotan nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan keamanan bagi perempuan masih panjang. Peringatan Hari Kartini harus dijadikan sebagai pengingat untuk memperkuat sistem perlindungan dan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah.

Pemerintah Kota Cilegon melalui DP3A berkomitmen untuk terus menekan angka kekerasan. Komitmen ini perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Sinergi multipihak dinilai kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan.