Author: Boy Ahmad

Jbnews.id – Retret nasional yang diikuti ratusan ketua DPRD se-Indonesia di Magelang pada 15-19 April 2026 berfokus pada penyelarasan visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, dengan penekanan pada sinkronisasi program dan anggaran antara pusat dan daerah.

Kegiatan yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan ditutup langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan. Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, mengungkapkan poin kunci retret adalah bagaimana seluruh program dan penganggaran, baik APBN maupun APBD, harus mengarah pada satu tujuan yang sama.

“Bagaimana kemudian semua program kegiatan dan anggaran setiap tahunnya, baik APBN maupun APBD mengarah ke satu visi yang sama,” ujar Rusdi di kantornya, Rabu (22/4/2026). Ia menegaskan hal ini agar pembangunan berjalan selaras antara pusat dan daerah.

Materi retret juga menekankan penumbuhan nasionalisme dan kecintaan terhadap negara sebagai fondasi menjalankan tugas legislatif di daerah. Konsep pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) menjadi bagian pembekalan untuk dasar merumuskan kebijakan daerah yang selaras dengan kepentingan nasional.

Isu pemberantasan korupsi turut menjadi perhatian, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan arahan khusus kepada peserta. “Pihak KPK memberikan arahan agar kita mawas diri dan tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada tindakan korupsi,” jelas Rusdi.

Dalam kesempatan yang sama, Rusdi menyebut adanya arahan dari Presiden Prabowo mengenai pentingnya inovasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Daerah didorong meningkatkan pendapatan agar mampu membiayai kebutuhan masyarakat secara mandiri.

Meski demikian, Rusdi menegaskan tidak ada arahan politik praktis dalam kegiatan tersebut. Fokus retret adalah penguatan visi kebangsaan dan pembangunan nasional. “Tidak ada arahan politik. Ini lebih kepada bagaimana kita memiliki visi yang sama untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Selain aspek materi, retret ini dinilai memperkuat jejaring antar pimpinan DPRD dari berbagai daerah. Rusdi mengaku mendapatkan banyak masukan, pengalaman, serta membangun relasi yang bermanfaat. “Yang tadinya tidak kenal jadi kenal, silaturahmi terjalin, dan kita punya satu visi yang sama. Banyak pengalaman dan pelajaran yang kami dapatkan,” pungkasnya.

Kegiatan retret ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah legislatif daerah dengan agenda nasional. Sebelumnya, DPRD Tangerang juga aktif mendorong berbagai kebijakan untuk ketertiban dan pembangunan di wilayahnya.

Penyelarasan visi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang. Peran legislatif daerah menjadi krusial dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program konkret di tingkat lokal, sebagaimana terlihat dalam berbagai inisiatif pengawasan dan pembentukan peraturan.

Jbnews.id – Bank bjb membuka pendaftaran tiket lari Bandoeng 10K 2026 secara eksklusif bagi nasabah yang menabung atau menempatkan dana minimal Rp 10 juta. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 31 Mei 2026 atau hingga kuota 10.000 tiket habis.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi, menyatakan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah sekaligus mendukung gaya hidup sehat dan event olahraga di Jawa Barat. “Kami ingin memberikan nilai tambah bagi nasabah setia bank bjb,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Event lari Bandoeng 10K 2026 sendiri akan digelar pada 22 Juni 2026. Kuota tiket melalui program bank bjb ini terbatas hanya untuk 10.000 peserta pertama yang memenuhi syarat.

Untuk mendapatkan tiket gratis tersebut, calon peserta harus menjadi nasabah bank bjb terlebih dahulu jika belum memiliki rekening. Selanjutnya, nasabah diwajibkan melakukan pembukaan tabungan atau penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka dengan nilai minimal Rp 10 juta.

Proses klaim tiket dilakukan secara online melalui situs microsite khusus yang disediakan bank bjb. Setelah memenuhi syarat penempatan dana, nasabah akan mendapatkan kode unik untuk mendaftar sebagai peserta lari Bandoeng 10K 2026.

Program ini menekankan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam event olahraga besar, sekaligus mendorong budaya menabung dan pengelolaan keuangan yang sehat. Dukungan terhadap event olahraga seperti ini sejalan dengan semangat pemerintah daerah, seperti ketika Banten siap menjadi tuan rumah turnasi internasional.

Bank bjb konsisten menghadirkan inovasi layanan dan program yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Langkah serupa dalam menghadirkan manfaat konkret bagi komunitas juga terlihat dari inisiatif seperti program GASPOL tekan inflasi yang dijalankan pemerintah daerah.

Komitmen terhadap lingkungan dan sosial juga menjadi perhatian berbagai institusi di Jawa Barat. Seperti kegiatan tanam 3.000 pohon yang dilakukan oleh Polres Serang, menunjukkan sinergi positif untuk keberlanjutan.

Pendaftaran Bandoeng 10K via bank bjb ini diharapkan dapat terisi penuh sebelum batas waktu 31 Mei 2026. Informasi lebih detail mengenai syarat dan ketentuan dapat diakses langsung melalui kanal komunikasi resmi bank bjb.

Jbnews.id – Proyek kilang LNG terbesar di Indonesia resmi memasuki fase konstruksi setelah investor asal China, Guangdong Energy Group (GEG), menyelesaikan perjanjian sewa lahan seluas 50 hektare dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, di Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Banten. Proyek senilai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun ini ditargetkan beroperasi pada 2029.

Perjanjian sewa lahan untuk jangka waktu 30 tahun itu ditandatangani langsung oleh Direktur Utama KBS, Arief R. Hidayat, dan perwakilan GEG pada Selasa (25/3/2026). Kesepakatan ini menjadi landasan hukum bagi pembangunan fasilitas LNG dengan kapasitas produksi mencapai 6 juta ton per tahun. “Ini adalah tonggak penting untuk merealisasikan investasi energi bersih skala besar di Indonesia,” ujar Arief R. Hidayat dalam pernyataan resminya.

Lokasi proyek berada di area Pelabuhan Ciwandan Milik Krakatau Steel (PCM), yang merupakan bagian dari KIEC. Pemilihan lokasi ini dinilai strategis karena dekat dengan jalur distribusi energi dan didukung infrastruktur pelabuhan yang memadai. Proyek ini akan dibangun di atas lahan bekas pabrik besi spons milik PT Krakatau Steel, yang telah dinonaktifkan.

Dampak dan Skala Investasi

Nilai investasi sebesar US$2,3 miliar menempatkan proyek ini sebagai salah satu investasi energi terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan fasilitas ini diharapkan dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal selama fase konstruksi. Selain itu, kehadiran kilang LNG berkapasitas besar di Cilegon diproyeksikan akan memperkuat ketahanan dan pasokan energi nasional, khususnya untuk kawasan industri di Jawa dan Sumatera.

Guangdong Energy Group (GEG) merupakan perusahaan energi milik negara (BUMN) China yang berfokus pada pembangkit listrik dan energi bersih. Keterlibatan GEG menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi dan potensi pasar energi Indonesia. Kerja sama ini juga sejalan dengan agenda transisi energi pemerintah Indonesia yang ingin meningkatkan pemanfaatan gas alam sebagai energi yang lebih bersih dibandingkan batubara.

Lini Waktu dan Tahapan Selanjutnya

Dengan penandatanganan perjanjian sewa lahan, tahap pra-konstruksi dianggap selesai. Tahap berikutnya adalah pembangunan fisik fasilitas yang diperkirakan memakan waktu sekitar tiga hingga empat tahun. Target operasional komersial pada 2029 telah ditetapkan. Keberhasilan proyek ini juga akan bergantung pada penyelesaian studi kelayakan akhir dan perizinan pendukung lainnya dari instansi terkait.

Proyek LNG Cilegon ini menjadi penanda kebangkitan Kawasan Industri KIEC sebagai pusat industri energi nasional. Sebelumnya, kawasan ini dikenal sebagai sentra industri baja. Diversifikasi ke sektor energi, khususnya LNG, diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih berkelanjutan dan menarik investasi pendukung lainnya di sektor hilir gas.

Jbnews.id – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun tajam sebesar Rp 25.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis, 23 April 2026. Penurunan signifikan ini membawa harga jual emas ukuran 1 gram ke level Rp 1.295.000 dari posisi sebelumnya Rp 1.320.000 per gram.

Data dari divisi logam mulia Antam menunjukkan, harga buyback atau pembelian kembali emas juga ikut terkoreksi sebesar Rp 20.000 per gram menjadi Rp 1.175.000. Koreksi harga terjadi di seluruh ukuran emas batangan yang dijual, termasuk ukuran populer seperti 5 gram, 10 gram, hingga 100 gram.

Fluktuasi harga emas dunia menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga emas Antam di pasar domestik. Harga spot emas di pasar komoditas internasional tercatat mengalami tekanan pelemahan seiring dengan penguatan nilai tukar Dolar Amerika Serikat dan sentimen pasar global yang bergejolak. Meski demikian, emas tetap menjadi instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.

Perubahan harga ini langsung diumumkan oleh Antam melalui kanal komunikasi resminya dan berlaku untuk transaksi di seluruh gerai penjualan logam mulia Antam, termasuk Butik Emas LM. Investor dan masyarakat yang berminat membeli atau menjual emas disarankan untuk selalu memantau update harga terbaru mengingat volatilitas pasar yang tinggi.

Penurunan harga ini memberikan peluang bagi investor yang ingin menambah kepemilikan aset safe haven di portofolio mereka. Di sisi lain, bagi yang ingin menjual, harga buyback yang lebih rendah perlu menjadi pertimbangan. Kebijakan pemerintah daerah, seperti yang baru-baru ini diterbitkan terkait jaminan sosial pekerja, turut mempengaruhi daya beli dan pola investasi masyarakat di berbagai sektor.

Volatilitas harga komoditas seperti emas seringkali berbanding terbalik dengan kondisi pasar keuangan global. Ketika indeks saham utama dunia menunjukkan pelemahan, permintaan terhadap emas sebagai aset pelindung nilai cenderung meningkat. Analis pasar memprediksi pergerakan harga emas masih akan dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral global dan perkembangan geopolitik dalam beberapa pekan ke depan.

Selain sebagai instrumen investasi, emas juga memiliki peran dalam perekonomian lokal. Nilai transaksi yang besar di sektor logam mulia dapat berkontribusi pada perputaran ekonomi, mirip dengan dampak dari penyelesaian proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan desa yang menyerap anggaran signifikan. Keduanya, meski berbeda konteks, sama-sama mencerminkan dinamika aliran dana dalam perekonomian.

Kejadian tak terduga di tingkat lokal, seperti insiden kebocoran elpiji yang menimbulkan korban, juga mengingatkan bahwa faktor risiko non-ekonomi dapat muncul secara tiba-tiba dan mempengaruhi stabilitas, meski dampaknya lebih spesifik terhadap sentimen di daerah tertentu. Keputusan investasi, termasuk di emas, sering kali mempertimbangkan kompleksitas faktor makro dan mikro semacam ini.

Antam sebagai produsen emas batangan resmi di Indonesia menetapkan harga berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan harga internasional, biaya produksi, premi, serta pajak dan bea yang berlaku. Perubahan harga harian seperti ini merupakan hal yang wajar dalam pasar komoditas yang bersifat dinamis. Masyarakat dapat mengakses informasi harga resmi dan terbaru langsung melalui sumber-sumber resmi perusahaan untuk menghindari informasi yang tidak akurat.

Jbnews.id – Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten secara resmi meraih akreditasi unggul, predikat tertinggi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK). Proses asesmen lapangan berlangsung pada 30 Maret hingga 1 April 2026 di Kampus Unma Banten, Pandeglang.

Status akreditasi unggul ini merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas akademik, tata kelola kelembagaan, dan kontribusi nyata program studi di tingkat nasional. Capaian ini menegaskan posisi FISIP Unma Banten sebagai institusi pendidikan tinggi yang mampu bersaing secara akademik.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Transformasi kurikulum berbasis kebutuhan zaman, penguatan kapasitas dosen, dan peningkatan kualitas luaran akademik menjadi fondasi utama pencapaian ini.

Tim asesor LAMSPAK yang terdiri dari Dr. Suranto (Asesor I) dan Dr. Abdul Mahsyar (Asesor II) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek. Cakupan penilaian meliputi tata kelola kelembagaan, sistem pembelajaran, kualitas sumber daya manusia, hingga dampak program studi terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses asesmen berlangsung secara dialogis, objektif, dan konstruktif. Tim asesor tidak hanya menilai, tetapi juga memberikan arah perbaikan dan penguatan mutu ke depan untuk keberlanjutan program studi.

Rektor Universitas Mathla’ul Anwar Banten, Prof. Ardriansyah, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian ini. Ia menegaskan bahwa akreditasi unggul bukanlah titik akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.

“Akreditasi unggul ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh sivitas akademika. Namun yang lebih penting, ini adalah amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas,” tegas Ardriansyah dalam pernyataan resminya.

Ia menambahkan bahwa Unma Banten berkomitmen melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepemimpinan, dan kepekaan sosial. Keberhasilan ini menjadi bagian dari strategi besar universitas dalam memperkuat posisinya sebagai pusat keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika kebijakan publik.

Dengan status akreditasi unggul, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unma Banten kini memiliki legitimasi akademik yang semakin kuat, baik di tingkat nasional maupun dalam jejaring keilmuan yang lebih luas. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi lulusan untuk berkiprah di berbagai sektor.

Lulusan program studi ini dapat berkontribusi di bidang pemerintahan, organisasi publik, serta ranah akademik dan riset. Di tengah tantangan perubahan sosial dan politik yang kompleks, kehadiran program studi unggul dinilai strategis untuk mencetak generasi yang mampu memahami, mengelola, dan memimpin perubahan secara konstruktif.

Penguatan tata kelola berbasis kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan menjadi kunci utama dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan capaian ini. Pencapaian akreditasi unggul ini sekaligus menunjukkan bahwa proses penjaminan mutu internal berjalan efektif.

Jbnews.id – Deden Apriandhi, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Banten periode 2025–2030 pada Rabu, 22 April 2026. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Akrulloh, di Gedung Negara Provinsi Banten.

Acara pengukuhan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Peristiwa ini menandai dimulainya kepemimpinan baru yang diharapkan dapat memperkuat peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak birokrasi dan pelayanan publik di Banten.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya soliditas internal di tubuh Korpri Banten. Ia menggambarkan organisasi ini memiliki anggota hingga ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari ASN tingkat provinsi hingga perangkat desa. “Kalau solid itu seperti baja, kuat. Tapi kalau tidak kompak, seperti tahu, mudah buyar dan mudah diprovokasi,” ujar Dimyati.

Ia mendorong kepemimpinan baru untuk membangun kekompakan yang kuat dan tidak mudah terpecah oleh berbagai kepentingan. Selain itu, Dimyati berharap Korpri Banten tidak hanya menjadi organisasi formal, tetapi juga aktif dalam kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi anggota dan masyarakat, seperti penguatan kegiatan sosial sukarela.

Wagub juga menegaskan peran Korpri sebagai sistem pendukung penting bagi kepala daerah. “Korpri ini adalah supporting staff untuk membantu gubernur dan wakil gubernur mewujudkan Banten yang lebih maju,” tambahnya. Ia menyoroti pentingnya Korpri Banten menjadi penghubung efektif antara Korpri kabupaten dan kota untuk mengelola data, peran, dan potensi ASN secara lebih optimal.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Banten yang baru, Deden Apriandhi, menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Korpri sebagai wadah ASN yang profesional, netral, dan solid. “Selaku wadah ASN di Provinsi Banten akan terus meningkatkan profesionalisme seluruh pegawai dan menjaga netralitas aparatur,” ujarnya.

Deden menyatakan fokus utama kepengurusannya adalah menjadikan Korpri sebagai organisasi yang mampu menyatukan seluruh ASN di Banten tanpa sekat birokrasi atau wilayah kerja. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan peran Korpri sebagai jembatan koordinasi antara ASN provinsi, kabupaten, dan kota agar program kepegawaian berjalan lebih sinkron.

“Korpri harus menjadi wadah yang menyatukan seluruh keberagaman ASN di lingkungan Pemprov Banten,” kata Deden. Ia menegaskan Korpri akan tetap berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan pelayanan publik.

Pengukuhan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memberdayakan potensi ASN di Banten. Sebelumnya, berbagai langkah juga telah diambil untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah, termasuk inisiatif sertifikasi untuk organisasi relawan seperti yang dilakukan PMI Banten.

Dengan struktur kepengurusan baru ini, Korpri Banten ditantai untuk mengoptimalkan peran lebih dari 100 ribu ASN yang tersebar di seluruh wilayah. Tantangan utama adalah menciptakan sinergi yang solid antara tingkat provinsi dan daerah, serta memastikan netralitas ASN dalam setiap proses politik dan birokrasi.

Keberhasilan kepemimpinan Deden Apriandhi akan diukur dari kemampuannya mengonsolidasikan anggota, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat kontribusi nyata Korpri bagi pembangunan daerah. Langkah strategis dan program kerja konkret dari dewan pengurus baru ini dinanti untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

Jbnews.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang meluncurkan Gerakan Kolaborasi Pengendalian Bahan Pokok dan Inflasi (GASPOL) pada Rabu (22/4/26) sebagai strategi terpadu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Program ini menjadi respons konkret dengan inflasi daerah 2025 masih di kisaran 2,3-2,7 persen.

Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mencanangkan GASPOL dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Lemo. Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak terlepas dari ketersediaan bahan pokok dan memerlukan gerakan kolaboratif yang berkelanjutan.

“Seluruh upaya yang telah kita laksanakan merupakan bagian dari komitmen bersama dalam pengendalian inflasi daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan GASPOL,” ujar Intan dalam pernyataan resmi.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten sepanjang 2025 berada pada kisaran 2,3 hingga 2,7 persen, yang tergolong terkendali. Meski demikian, pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan GASPOL.

Intan menjelaskan bahwa stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah saling berkaitan erat. Ia menyoroti potensi fluktuasi harga akibat berkembangnya dapur SPPG yang dapat memengaruhi permintaan komoditas seperti telur ayam, cabai, beras, dan hortikultura lainnya.

“Pengendalian stok bahan pokok dan inflasi tidak hanya memerlukan langkah jangka pendek, tetapi juga strategi berkelanjutan. Kita harus memperkuat sektor pangan agar lebih mandiri dan adaptif,” tegas Intan.

Ia mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peternakan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan data yang akurat sebagai dasar kebijakan. Perangkat daerah diminta segera melakukan inovasi untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

Intan juga meminta TPID terus menjalankan langkah terpadu, mulai dari intervensi pasar, menjaga distribusi, hingga pengawasan langsung di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga di tengah tantangan global yang tidak menentu.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syaifullah, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah berpedoman pada empat pilar utama. Keempat pilar tersebut adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“High Level Meeting TPID ini menjadi forum strategis untuk evaluasi dan memperkuat koordinasi, sekaligus merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” jelas Syaifullah.

Melalui pencanangan GASPOL, Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sinergi antarinstansi dan inovasi kebijakan menjadi kunci utama agar masyarakat tetap merasakan harga yang stabil dan ketersediaan bahan pokok yang terjaga.

Strategi serupa untuk mengendalikan harga pangan juga diterapkan di daerah lain. Seperti upaya membuka kios yang dilakukan pemerintah daerah Bandung Barat untuk menekan harga sekaligus mendukung petani lokal.

Pengendalian inflasi secara nasional juga mendapat perhatian. Pernyataan dari Purbaya tentang harga BBM menunjukkan komitmen pemerintah pusat menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak bersubsidi sebagai salah satu faktor penekan inflasi.

Inisiatif seperti Kios Pangan Bandung Barat menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan langsung ke masyarakat menjadi tren dalam pengelolaan inflasi dan ketahanan pangan di tingkat daerah.

Program GASPOL Kabupaten Tangerang dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya menciptakan mekanisme pengendalian inflasi yang lebih terarah dan responsif terhadap dinamika pasar.

Pemerintah daerah akan fokus pada penguatan sistem distribusi, pemantauan stok barang pokok, dan respons cepat terhadap gejolak harga. Koordinasi intensif antara TPID, dinas terkait, pelaku usaha, dan asosiasi menjadi tulang punggung pelaksanaan program ini.

Dengan inflasi yang masih terkendali di angka 2,3-2,7 persen, langkah preventif melalui GASPOL diharapkan dapat mempertahankan stabilitas ekonomi daerah. Program ini juga sejalan dengan upaya nasional menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.