Author: Boy Ahmad

Jbnews.id – Seorang oknum anggota Kepolisian Daerah (Polda) Banten dilaporkan menipu seorang warga hingga kerugian mencapai Rp450 juta. Pelaku menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan anggota Polri melalui jalur penghargaan Kapolri (Kapolri Award).

Modus operandi yang digunakan pelaku cukup terstruktur. Korban diiming-imingi bahwa melalui program penghargaan Kapolri, dirinya bisa langsung dinyatakan lulus tanpa melalui proses seleksi yang panjang dan ketat. Pelaku yang merupakan anggota aktif Polda Banten ini diduga memanfaatkan posisinya untuk meyakinkan korban.

Penipuan ini terungkap setelah korban merasa curiga karena tidak ada perkembangan berarti setelah menyerahkan uang dalam jumlah besar secara bertahap. Total uang yang sudah diserahkan korban kepada pelaku mencapai Rp450 juta. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Banten.

“Korban dijanjikan bisa lulus seleksi Polri melalui jalur Kapolri Award. Pelaku juga mengaku memiliki koneksi kuat di internal kepolisian,” demikian penjelasan dari pihak Bidpropam Polda Banten.

Jalur penghargaan Kapolri memang merupakan salah satu mekanisme rekrutmen khusus yang diberikan kepada individu berprestasi di bidang tertentu. Namun, jalur ini tidak serta merta menghilangkan proses verifikasi dan seleksi yang berlaku. Kasus penipuan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan pemahaman publik terhadap program resmi Polri.

Polda Banten saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam. Pelaku sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Bidpropam. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak Polda Banten juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran kelulusan melalui jalur tidak resmi.

“Kami pastikan proses seleksi Polri transparan dan akuntabel. Masyarakat diminta melapor jika menemukan indikasi pungli atau penipuan,” tegas perwakilan Bidpropam.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap oknum yang memanfaatkan situasi. Polri sendiri terus berupaya membersihkan internal dari anggota yang terlibat praktik ilegal. Proses hukum terhadap pelaku menjadi prioritas untuk memberikan efek jera.

Modus Penipuan Berkedok Kapolri Award

Pelaku tidak hanya menjanjikan kelulusan instan, tetapi juga meminta korban untuk menyerahkan uang secara bertahap. Setiap tahap pembayaran diiming-imingi bahwa proses kelulusan sudah semakin dekat. Modus ini mirip dengan kasus penipuan rekrutmen yang pernah terjadi sebelumnya.

Korban yang awalnya antusias akhirnya mulai curiga setelah tidak ada panggilan resmi atau pengumuman kelulusan. Pelaku terus memberikan alasan dan janji palsu hingga akhirnya korban memutuskan melapor ke Bidpropam. Kerugian Rp450 juta menjadi bukti nyata kerugian finansial yang diderita korban.

Pihak kepolisian mengingatkan bahwa semua jalur rekrutmen Polri memiliki prosedur baku. Tidak ada jalur “cepat” atau “pasti” yang bisa dijamin oleh oknum tertentu. Masyarakat diminta selalu memverifikasi informasi rekrutmen melalui situs resmi Polri.

Proses Hukum dan Imbauan Publik

Saat ini, Oknum Polda Banten sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum. Polda Banten berkomitmen menuntaskan kasus ini secara transparan. Pelaku terancam sanksi pidana dan kode etik profesi Polri.

Polri juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemui praktik serupa. Kerja sama antara publik dan institusi kepolisian sangat penting untuk memberantas pungli dan penipuan.

“Kami tidak akan mentolerir anggota yang melanggar hukum. Proses hukum akan berjalan tegas,” ujar perwakilan Bidpropam.

Kasus penipuan Rp450 juta ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat. Jangan pernah percaya pada tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Verifikasi informasi melalui jalur resmi adalah langkah paling aman.

Jbnews.id – bank bjb meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Sustainable and Positive Impact Awards (SPPA) 2025, menegaskan peran strategisnya di pasar sekunder Indonesia. Penghargaan ini diberikan oleh media ekonomi terkemuka dan menempatkan bank bjb sebagai satu-satunya bank daerah yang masuk dalam daftar emiten dengan tata kelola dan dampak positif terbaik.

Penghargaan SPPA 2025 menilai emiten berdasarkan kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. bank bjb berhasil mencatatkan performa solid di pasar sekunder, yang tercermin dari pergerakan sahamnya yang stabil dan partisipasi aktif dalam perdagangan efek. Pencapaian ini menjadi bukti kepercayaan investor terhadap fundamental perusahaan yang kuat.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran. “Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers.

Pasar sekunder menjadi salah satu fokus utama bank bjb dalam mengembangkan bisnis. Melalui strategi diversifikasi produk dan layanan, bank bjb berhasil menarik minat investor ritel maupun institusi. Langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk memperkuat likuiditas saham dan meningkatkan kapitalisasi pasar.

Penghargaan SPPA 2025 juga menegaskan komitmen bank bjb terhadap prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG). bank bjb secara konsisten menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Hal ini menjadi nilai tambah bagi investor yang semakin peduli terhadap investasi bertanggung jawab.

Selain itu, bank bjb terus berinovasi dalam layanan digital untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Dengan aplikasi Tabungan yang mudah diakses, perusahaan memudahkan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Langkah ini juga mendukung program literasi keuangan yang digalakkan pemerintah.

Ke depan, bank bjb menargetkan untuk terus meningkatkan pangsa pasar di sektor perbankan dan pasar modal. Dengan fundamental yang kuat dan dukungan dari pemegang saham, perseroan optimistis dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Penghargaan ini menjadi katalis positif bagi bank bjb untuk terus berkontribusi dalam perekonomian nasional. Sebagai bank daerah, bank bjb memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat dan sekitarnya, sekaligus menjadi contoh bagi bank daerah lain dalam pengelolaan perusahaan yang baik.

Jbnews.id – Seorang oknum anggota Kepolisian Daerah (Polda) Banten ditetapkan sebagai tersangka setelah menipu seorang warga dengan total kerugian mencapai Rp450 juta. Pelaku menjanjikan korban dapat lulus seleksi menjadi anggota Polri melalui jalur penghargaan Kapolri (Kapolri Award), sebuah skema yang tidak pernah ada dalam regulasi resmi.

Peristiwa ini terungkap setelah korban melapor ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Banten. Pelaku yang diketahui berinisial A, seorang Bintara di salah satu satuan kerja Polda Banten, diduga menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan publik untuk meraup keuntungan pribadi. Modus operandinya adalah meyakinkan korban bahwa ada jalur khusus berupa penghargaan dari Kapolri yang bisa menjamin kelulusan menjadi anggota Polri tanpa melalui proses seleksi normal.

Korban yang tergiur dengan janji tersebut kemudian mentransfer uang secara bertahap dengan total Rp450 juta. Uang tersebut diduga digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas kejahatan, bukannya justru menjadi pelaku.

Propam Polda Banten bergerak cepat setelah menerima laporan. Pelaku langsung diperiksa secara intensif dan akhirnya ditahan. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa tidak ada program atau jalur khusus bernama “Penghargaan Kapolri” yang bisa digunakan untuk meloloskan seseorang menjadi anggota Polri. Ini murni rekayasa pelaku untuk mengelabui korban.

Kepala Bidang Humas Polda Banten, Kombes Pol. Indra Jafar, membenarkan penangkapan tersebut. “Kami telah menahan oknum anggota yang terlibat dalam kasus penipuan ini. Proses hukum terus berjalan dan kami pastikan pelaku akan dijatuhi sanksi tegas, baik secara pidana maupun kode etik,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (24/4/2026).

Kasus ini menambah deretan panjang modus penipuan yang mengatasnamakan institusi Polri. Sebelumnya, marak juga kasus serupa di mana oknum tidak bertanggung jawab menjanjikan kelulusan CPNS, penerimaan TNI, hingga urusan perizinan dengan imbalan sejumlah uang. Ironisnya, kali ini pelakunya adalah anggota Polri sendiri.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan tawaran jalur instan atau jalur khusus dalam proses rekrutmen Polri. Semua proses penerimaan anggota Polri dilakukan secara transparan, objektif, dan melalui tahapan seleksi yang ketat. Tidak ada jalur “orang dalam” atau “uang pelicin” yang bisa menjamin kelulusan.

Modus Penipuan Berkedok Penghargaan Kapolri

Pelaku, oknum anggota Polda Banten berinisial A, menggunakan kedok “Penghargaan Kapolri” sebagai alat untuk meyakinkan korban. Ia mengklaim bahwa penghargaan tersebut bisa menjadi tiket emas untuk masuk Polri tanpa melalui tes. Padahal, dalam sistem rekrutmen Polri yang berlaku, tidak ada istilah “Penghargaan Kapolri” yang berfungsi sebagai jalur penerimaan.

Korban yang merupakan warga di wilayah hukum Polda Banten ini awalnya mengenal pelaku melalui perkenalan tidak langsung. Pelaku kemudian aktif meyakinkan korban dan keluarganya bahwa ia memiliki akses khusus ke pimpinan tinggi Polri. Setelah korban percaya, pelaku mulai meminta sejumlah uang untuk biaya administrasi, pengurusan dokumen, hingga “uang pelicin” untuk pejabat tertentu.

Total Rp450 juta yang disetorkan korban dilakukan secara bertahap selama beberapa bulan. Pelaku terus memberikan janji palsu bahwa proses sedang berjalan dan tinggal menunggu waktu. Namun, setelah sekian lama tidak ada kejelasan, korban mulai curiga dan akhirnya melaporkan kasus ini ke Propam Polda Banten.

Dampak dan Implikasi Hukum

Kasus ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga mencoreng nama baik institusi Polri di mata publik. Kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen Polri yang selama ini dibangun dengan susah payah bisa tergerus oleh ulah segelintir oknum.

Polda Banten memastikan akan menindak tegas pelaku. Selain dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, pelaku juga akan diadili melalui sidang kode etik profesi Polri. Ancaman hukumannya bisa berupa pemecatan dari dinas kepolisian (PTDH) dan hukuman penjara maksimal 4 tahun.

“Kami tidak akan mentoleransi tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat. Anggota yang terbukti bersalah akan kami proses sesuai hukum yang berlaku, termasuk sanksi etik,” tegas Kombes Pol. Indra Jafar.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan institusi resmi. Jika ada tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah penipuan.

Korban penipuan serupa diimbau untuk segera melapor ke polisi atau ke Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Jangan takut untuk melapor karena pelaku kejahatan harus diadili.

Kasus penipuan dengan modus rekrutmen ini juga mirip dengan kasus yang menimpa seorang ASN di Pandeglang yang baru-baru ini dilaporkan. Dalam kasus tersebut, korban merugi hingga Rp200 juta setelah ditipu oleh kenalan di Facebook yang menjanjikan kelulusan CPNS. Modus serupa juga pernah terjadi dengan mengatasnamakan institusi lain, seperti TNI atau kementerian.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kasus serupa atau modus penipuan lainnya, Anda dapat membaca artikel terkait tentang Penghargaan Kartini Masa Kini yang diberikan oleh Biro Umum, atau simak liputan tentang Wapres Gibran Tinjau Pelabuhan yang menyoroti masalah logistik di Papua.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Masyarakat harus lebih kritis dan tidak mudah tergiur dengan janji-janji manis yang tidak masuk akal. Sementara itu, institusi Polri harus terus memperkuat pengawasan internal agar oknum-oknum seperti ini tidak memiliki ruang untuk bergerak.

Proses hukum terhadap oknum Polda Banten ini masih terus berjalan. Publik menanti putusan yang tegas dan adil sebagai efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat. Kepercayaan publik adalah aset paling berharga yang harus dijaga oleh setiap anggota Polri.

Jbnews.id – Seorang oknum anggota Kepolisian Daerah (Polda) Banten dilaporkan menipu seorang warga dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi penerimaan anggota Polri melalui jalur penghargaan Kapolri. Kerugian yang diderita korban mencapai Rp450 juta.

Peristiwa ini terungkap setelah korban, yang berasal dari wilayah hukum Polda Banten, melaporkan kasus tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Banten. Oknum polisi tersebut diduga menyalahgunakan wewenang dengan meyakinkan korban bahwa dirinya bisa mengurus kelulusan melalui mekanisme khusus yang tidak resmi.

Modus operandi yang digunakan adalah dengan mengiming-imingi korban bahwa proses seleksi dapat diloloskan melalui pemberian penghargaan Kapolri. Pelaku menjanjikan jalur cepat dan pasti bagi korban untuk menjadi anggota Polri tanpa melalui prosedur standar yang berlaku. Atas janji tersebut, korban diminta menyerahkan uang secara bertahap hingga total mencapai Rp450 juta.

“Pelaku meyakinkan korban bahwa ia memiliki akses dan kemampuan untuk meluluskan melalui jalur penghargaan Kapolri. Ini jelas merupakan tindakan penipuan dan penyalahgunaan wewenang,” ungkap sumber internal kepolisian yang enggan disebutkan namanya.

Kasus ini menjadi perhatian serius internal Polda Banten. Propam Polda Banten kini tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap seluruh jaringan dan kemungkinan adanya korban lain. Pelaku terancam sanksi berat, mulai dari pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) hingga proses pidana.

Praktik percaloan dan penipuan dalam seleksi anggota Polri sebenarnya sudah sering terjadi. Modus serupa kerap muncul di berbagai daerah, di mana oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan kerentanan warga yang ingin menjadi anggota Polri. Mereka menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang, padahal proses seleksi Polri dirancang transparan dan ketat.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada tawaran kelulusan instan dalam seleksi Polri. Semua proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang, segera laporkan ke Propam atau unit reskrim terdekat.

Kasus penipuan dengan modus kelulusan ini menambah daftar panjang praktik ilegal di lingkungan institusi kepolisian. Polda Banten berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Proses hukum terhadap oknum tersebut akan berjalan transparan untuk memberikan efek jera.

Sementara itu, Kapolda Banten menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada anggota yang terbukti melanggar. “Kami tidak akan mentolerir tindakan yang mencederai nama baik institusi. Proses hukum akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Korban sendiri telah menyerahkan seluruh bukti transaksi dan komunikasi dengan pelaku kepada penyidik Propam. Bukti tersebut menjadi dasar kuat untuk menjerat pelaku dengan pasal penipuan dan penggelapan dalam jabatan.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk tawaran kemudahan dalam seleksi aparatur negara. Proses seleksi Polri, TNI, maupun ASN pada dasarnya dirancang untuk menjaring kandidat terbaik secara adil dan transparan.

Polda Banten juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban praktik serupa. Masyarakat dapat melapor langsung ke Propam Polda Banten atau melalui hotline pengaduan yang disediakan.

Proses penyelidikan masih terus berlangsung. Propam Polda Banten akan memanggil sejumlah saksi untuk memperkuat alat bukti. Pelaku saat ini masih dalam status terperiksa dan belum ditahan.

Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan internal dan eksternal terhadap anggota kepolisian. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan.

Dengan adanya kasus ini, diharapkan institusi Polri semakin memperketat pengawasan dan seleksi terhadap anggotanya. Kepercayaan publik harus dijaga dengan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

Jbnews.id – Ditpolairud Polda Banten memulai penanaman jagung kuartal II tahun 2026 di lahan seluas 1 hektare di Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia didampingi Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga, serta sejumlah Pejabat Utama Polda Banten.

Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa langkah ini adalah wujud komitmen institusinya dalam mendukung program pemerintah. “Melalui pemanfaatan lahan seluas kurang lebih 1 hektare, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia memaparkan data dari Dinas Pertanian Provinsi Banten yang menunjukkan kebutuhan jagung cukup tinggi. Sebanyak 11 industri pakan ternak di provinsi ini membutuhkan sekitar 4.000 ton jagung per hari atau setara 1,5 juta ton per tahun.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat, termasuk melalui pemerintah daerah, untuk memanfaatkan lahan yang ada. Salah satunya dengan menanam jagung, karena hal ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi,” jelas Hengki.

Selain menanam jagung, Kapolda juga mengimbau para pengusaha tambang untuk melaksanakan reboisasi. Ia menjelaskan, pada tahun 2025 capaian produksi jagung mencapai 2.800 ton atau 104 persen dari target. Untuk tahun 2026, target produksi dinaikkan menjadi 3.000 ton.

Namun, Hengki mengingatkan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut.

“Pengusaha tambang, wajib melaksanakan reboisasi setelah memanfaatkan hasil tambang guna mencegah banjir dan tanah longsor. Sebelum penanaman kelapa yang membutuhkan waktu 5–6 tahun, lahan dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek sekitar 4 bulan melalui tumpang sari dengan menanam jagung hingga masa panen,” terangnya.

Kegiatan ini sejalan dengan program serupa yang telah dicanangkan oleh pemerintah provinsi. Sebelumnya, Gubernur Banten telah mencanangkan gerakan tanam jagung seluas 10 hektare.

Penanaman jagung di Cilegon ini juga mendapat dukungan dari aparat kepolisian setempat. Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga turut hadir dan memastikan kegiatan berjalan lancar.

Data menunjukkan bahwa sektor pertanian jagung di Banten memiliki prospek cerah. Dengan kebutuhan industri yang besar, petani dan pemangku kepentingan didorong untuk memanfaatkan lahan tidur.

Selain itu, sinergi antara Polda Banten dan instansi terkait terus diperkuat. Baru-baru ini, Polda Banten dan BP3MI juga menjalin kerjasama untuk mencegah perdagangan orang.

Upaya ketahanan pangan juga dilakukan di daerah lain. DKPP Bandung Barat membuka kios pangan untuk menekan harga dan mendukung petani.

Langkah serupa juga diambil oleh Kios Pangan Bandung Barat sebagai solusi cerdas menekan harga dan mendukung petani lokal.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Cilegon aktif mendengarkan aspirasi masyarakat. Pemkot Cilegon menggelar acara Merdeka Bicara untuk menyerap aspirasi mahasiswa.

Kegiatan penanaman jagung oleh Ditpolairud Polda Banten ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain. Dengan memanfaatkan lahan yang ada, ketahanan pangan nasional dapat diperkuat.

Irjen Pol Hengki optimistis, langkah kecil ini akan berdampak besar. “Kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat Banten,” pungkasnya.

Jbnews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar forum dialog terbuka bertajuk Merdeka Bicara pada Rabu malam (22/4/2026) di Paradiso Garden Cafe. Acara ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara langsung kepada Wali Kota Robinsar dan jajaran Forkopimda, dengan fokus utama pada isu kekerasan seksual, infrastruktur, dan pendidikan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Cilegon Robinsar, Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, Dandim 0623 Cilegon, Kajari Cilegon, Wakil Ketua I dan II DPRD Kota Cilegon, Wakapolres Cilegon, Kepala Kementerian Agama, Plt. Sekda Kota Cilegon, serta jajaran pejabat eselon II. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan turut berpartisipasi aktif.

Wali Kota Robinsar menjelaskan bahwa forum ini merupakan komitmen pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik. “Kegiatan ini, kami hadirkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi, keluhan, kritik, dan saran dari para mahasiswa. Pemerintah berkomitmen untuk membuka ruang dialog agar isu-isu yang mungkin belum terjangkau, dapat kita rencanakan ke dalam program kerja,” ujarnya, menegaskan bahwa Pemkot Cilegon bersikap terbuka terhadap kritik konstruktif.

Isu strategis yang menjadi sorotan dalam diskusi antara lain adalah kasus kekerasan dan pencabulan, permasalahan drainase dan banjir, serta peningkatan kualitas pendidikan. Terkait kekerasan, Robinsar menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. “Terkait kasus kekerasan dan pencabulan, kami telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, untuk membuka jalur komunikasi dan mempercepat penanganan melalui DP3AKB dan unit PPA,” jelasnya.

Di sektor infrastruktur, Pemkot Cilegon terus melakukan pembenahan drainase dan pengembangan taman layak anak. Sementara di bidang pendidikan, anggaran dioptimalkan melalui pemetaan kebutuhan dari APBD dan dana CSR industri. Robinsar juga memaparkan program inovatif pertanian yang akan segera berjalan, mencakup penggunaan bibit unggul. “Kami mengajak, mahasiswa yang memiliki minat di bidang pertanian untuk ikut terlibat dalam program ini sebagai bentuk kolaborasi dalam mendorong ketahanan pangan daerah,” terangnya.

Menariknya, Robinsar mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen aspirasi mahasiswa yang disampaikan telah masuk dalam perencanaan atau sedang diimplementasikan. “Forum ini, bukan ajang pembelaan diri, melainkan ruang untuk menyampaikan progres serta memperkuat komunikasi dua arah,” tegasnya.

Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo menambahkan bahwa Merdeka Bicara merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang diterima sejak awal masa kepemimpinan. “Sejak awal kami menjabat, kami telah menerima aspirasi mahasiswa. Dari situlah muncul inisiatif untuk memfasilitasi ruang dialog,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi antusiasme tinggi mahasiswa, yang menandakan kepedulian besar terhadap pembangunan Kota Cilegon.

Sorotan tajam datang dari perwakilan mahasiswa, Sarinah Hani dari GMNI Kota Cilegon. Ia menyoroti kondisi darurat keamanan terkait maraknya kasus pelecehan seksual. “Cilegon saat ini, darurat aman terkait kasus pelecehan seksual. Kami berharap ada langkah nyata dan tegas dari pemerintah serta aparat penegak hukum agar kasus-kasus ini tidak terus berulang,” ungkapnya.

Sarinah juga mempertanyakan aksesibilitas Kantor Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta kondisi taman layak anak yang dinilai belum memenuhi standar. Ia menyoroti sarana rusak, kurangnya fasilitas ramah ibu menyusui, dan aktivitas merokok di area anak. “Harus ada pengawasan dan pembenahan yang lebih serius, karena taman layak anak seharusnya benar-benar menjadi ruang yang aman, nyaman, dan sehat bagi anak-anak,” tegasnya. Ia juga mendorong sosialisasi optimal Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di tingkat daerah.

Sebagai penutup, Sarinah menegaskan bahwa segala bentuk pelecehan seksual tidak boleh ditoleransi. “Kami berharap, tidak ada lagi toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual. Ini harus menjadi komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua,” ujarnya.

Forum Merdeka Bicara ini menjadi bukti nyata upaya Pemkot Cilegon dalam menjembatani komunikasi dengan generasi muda. Data terkini menunjukkan bahwa isu kekerasan menjadi perhatian serius, sejalan dengan pemberitaan sebelumnya mengenai 37 Kasus Kekerasan di wilayah tersebut. Ke depannya, implementasi program yang telah direncanakan akan menjadi tolok ukur keberhasilan dialog ini.

Jbnews.id – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten resmi menjalin sinergi untuk memperkuat pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan dan Kepala BP3MI Banten Kombes Pol Budi Novijanto di Maung Lounge Polda Banten, Kota Serang, pada Rabu (22/4/2026).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap masih maraknya praktik pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural di wilayah Banten. Data menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja kerap menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk merekrut calon pekerja migran secara ilegal, yang berujung pada eksploitasi dan perdagangan orang.

“Kerja sama ini merupakan komitmen dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya di wilayah Banten. Kami berharap upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik ilegal dapat berjalan lebih efektif,” kata Kombes Pol Dian Setyawan dalam sambutannya.

Kepala BP3MI Banten, Kombes Pol Budi Novijanto, menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman di tingkat pusat antara Polri dan kementerian terkait. “Fokus utama sinergi ini adalah menekan keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural yang masih marak terjadi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa praktik ilegal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan dan hak asasi para pekerja migran. “Melalui sinergi ini, kami berharap dapat menekan praktik ilegal serta memberikan perlindungan yang lebih optimal agar pekerja migran tidak menjadi korban eksploitasi,” tegas Budi Novijanto.

Dalam kesempatan yang sama, BP3MI Banten juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) di Polda Banten. Pembentukan struktur khusus ini dinilai penting untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan dan perdagangan orang secara lebih spesifik dan profesional.

Sinergi antara Polda Banten dan BP3MI ini diharapkan mampu menciptakan ruang aman bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk mempersempit ruang gerak sindikat TPPO yang selama ini beroperasi di wilayah Banten.

Langkah preventif dan represif yang terintegrasi ini menjadi krusial mengingat Banten merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik perdagangan orang. Banyak calon pekerja migran yang tergiur iming-iming gaji besar di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi, sehingga rentan menjadi korban.

Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, kedua lembaga berkomitmen untuk saling bertukar data dan informasi terkait potensi TPPO, melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat di daerah rawan, serta mempercepat proses penanganan kasus jika terjadi pelanggaran. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang terus mendorong penguatan kesiapan Polda dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketenagakerjaan.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang secara komprehensif. Ke depannya, sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait seperti BP3MI akan terus diperkuat untuk memastikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia. Selain itu, upaya pencegahan juga akan digencarkan melalui program-program pemberdayaan ekonomi di daerah asal pekerja migran, sehingga mereka tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal. Inisiatif seperti Gerakan Tanam Jagung yang dicanangkan Gubernur Banten menjadi contoh konkret upaya penciptaan lapangan kerja alternatif.

Polda Banten sendiri terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui berbagai program. Salah satunya adalah penanaman 3.000 pohon yang dilakukan Polres Serang sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, kesiapan dalam menghadapi event besar seperti Piala Asia Sepak Bola Mini juga menunjukkan keseriusan Polda Banten dalam mengamankan wilayahnya.

Melalui kerja sama ini, Polda Banten dan BP3MI berkomitmen menciptakan ruang aman bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri sekaligus mempersempit ruang gerak sindikat TPPO di wilayah tersebut. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan profesional, diharapkan angka kasus perdagangan orang di Banten dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang.