Blog

JBNews.id — Grand Theft Auto VI (GTA 6) diproyeksikan mencetak rekor penjualan game terbesar sepanjang sejarah dengan potensi pendapatan hingga USD 5,2 miliar atau setara Rp 93 triliun hanya dalam tujuh hari pertama peluncurannya. Proyeksi ini dirilis oleh firma riset pasar game global, Newzoo, berdasarkan analisis data pre-order dan kurva penjualan historis.

Angka fantastis tersebut muncul di tengah antisipasi publik yang sangat tinggi terhadap sekuel terbaru dari Rockstar Games. Newzoo menggunakan metodologi yang mengacu pada pola pemesanan awal (pre-order) untuk memperkirakan performa penjualan GTA 6 di pekan debutnya. Hasil riset menunjukkan bahwa game ini berada di jalur yang tepat untuk menghasilkan pendapatan antara USD 3,25 miliar hingga USD 5,2 miliar pada minggu pertama.

Data Pre-Order dan Proyeksi Pendapatan

Menurut data Newzoo, pengeluaran untuk pre-order digital GTA 6 telah mencapai angka yang signifikan. Tercatat, sekitar USD 180 juta telah dihabiskan oleh para gamer di Amerika Serikat dan lima pasar terbesar di Eropa pada minggu terakhir bulan Juni. Angka ini kemudian diekstrapolasi menjadi total pre-order global sekitar USD 260 juta.

“Data sebenarnya menunjukkan pengeluaran pra-pemesanan digital sebesar USD 180 juta di AS dan lima pasar terbesar Eropa pada minggu terakhir bulan Juni, yang diterjemahkan menjadi minggu pembukaan global sekitar USD 260 juta, dengan sebagian besar peningkatan masih di depan,” jelas Newzoo dalam laporannya, seperti dikutip detikINET, Senin (20/7/2026).

Ronan Patrick dari Newzoo mengklaim bahwa angka-angka tersebut menempatkan GTA 6 di jalur yang tepat untuk mencapai pendapatan minggu pertama yang fenomenal. Meskipun selisih antara data riil dan rumor yang beredar di internet cukup jauh, pre-order GTA 6 ini kemungkinan menjadi yang tertinggi dalam sejarah industri game.

Perbandingan dengan Prestasi GTA 5

Untuk mengukur apakah proyeksi Newzoo realistis, kita bisa melihat rekam jejak pendahulunya, GTA 5. Game yang dirilis lebih dari satu dekade lalu itu mencatatkan angka penjualan yang luar biasa pada masanya:

• GTA 5 menghasilkan USD 800 juta dalam 24 jam pertama peluncurannya.
• GTA 5 menghasilkan USD 1 miliar dalam 3 hari.
• GTA 5 kemudian menghasilkan USD 1,15 miliar dalam lima hari pertama (16 juta unit).

Berdasarkan data penjualan GTA 5, target USD 5,2 miliar dalam minggu pertama tampak sangat ambisius. Namun, perbedaan harga jual yang lebih tinggi dan antusiasme gamer yang jauh lebih besar terhadap GTA 6 bisa menjadi faktor pendorong. Dengan basis penggemar yang sudah matang dan ekspektasi yang melambung tinggi, bukan tidak mungkin game ini mampu melampaui capaian pendahulunya. Sebagai perbandingan, konsol generasi terbaru seperti yang dibahas dalam prediksi PS6 termahal juga menunjukkan tren harga yang meningkat di industri ini.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa semua angka ini masih berupa proyeksi. Angka-angka tersebut juga mencakup pemesanan di muka yang terkumpul sebelum rilis, bukan hanya pembelian yang dilakukan selama tujuh hari setelah peluncuran.

Konteks Pasar dan Faktor Pendukung

Proyeksi Newzoo ini muncul di tengah dinamika pasar game global yang terus berkembang. Meskipun ada kekhawatiran tentang krisis chip yang mempengaruhi harga perangkat keras seperti yang diprediksi pada Pixel 11 dan Watch 5, permintaan untuk game AAA seperti GTA 6 tetap sangat tinggi. Basis instalasi PS5 dan Xbox Series X/S yang sudah besar menjadi fondasi kuat bagi kesuksesan penjualan game ini.

Faktor lain yang mendukung adalah strategi pemasaran Rockstar yang sangat tertutup namun efektif dalam membangun hype. Setiap cuplikan gameplay atau pengumuman kecil selalu menjadi perbincangan hangat di komunitas gamer global. Hal ini menciptakan efek bola salju yang mendorong lebih banyak orang untuk melakukan pre-order.

Gamer masih harus menunggu informasi resmi hingga GTA 6 resmi dirilis. Rencananya, jika tidak ada kendala, Rockstar dan Take-Two menghadirkannya pada 19 November 2026 di PS5 dan Xbox Series X/S. Ini berarti para penggemar harus bersabar beberapa bulan lagi sebelum bisa merasakan langsung pengalaman bermain GTA 6.

Perlu ditekankan kembali, angka-angka proyeksi tersebut bukanlah perkiraan penjualan resmi dari Rockstar atau perusahaan induknya, Take-Two. Angka-angka itu juga mencakup pemesanan di muka yang terkumpul sebelum rilis, bukan pembelian yang dilakukan hanya selama tujuh hari setelah peluncuran. Dengan demikian, angka riil penjualan minggu pertama bisa saja berbeda dari proyeksi Newzoo.

Industri game saat ini juga dihadapkan pada tantangan baru, seperti maraknya praktik kecurangan yang terungkap dalam kasus bot Spotify dengan stream palsu. Meskipun berbeda sektor, fenomena ini menunjukkan pentingnya data yang akurat dan transparan dalam industri hiburan digital.

Implikasi bagi Industri Game

Jika proyeksi Newzoo terwujud, GTA 6 tidak hanya akan menjadi game terlaris sepanjang masa, tetapi juga akan mengubah lanskap industri game secara fundamental. Pendapatan sebesar Rp 93 triliun dalam seminggu akan menjadi tolok ukur baru bagi kesuksesan komersial sebuah game. Hal ini bisa mendorong pengembang lain untuk lebih berani dalam berinvestasi pada proyek-proyek besar dengan skala dan ambisi yang serupa.

Namun, ada juga risiko yang perlu dipertimbangkan. Ekspektasi yang terlalu tinggi bisa menjadi bumerang jika game yang dirilis tidak sesuai dengan harapan. Kasus seperti ini pernah terjadi pada beberapa game besar sebelumnya yang gagal memenuhi ekspektasi publik meskipun memiliki angka pre-order yang tinggi.

Bagi para gamer di Indonesia, kabar ini tentu menjadi angin segar. Dengan harga jual yang diperkirakan cukup tinggi, banyak yang sudah mulai menyisihkan budget untuk membeli game ini saat dirilis nanti. Antrean pre-order di berbagai platform penjualan game digital diperkirakan akan sangat panjang mendekati tanggal peluncuran.

Selain itu, kesuksesan GTA 6 juga akan berdampak positif pada ekosistem game secara keseluruhan. Mulai dari peningkatan penjualan konsol, aksesori gaming, hingga layanan berlangganan seperti PlayStation Plus dan Xbox Game Pass. Ini menjadi momentum yang dinanti-nanti oleh seluruh pemangku kepentingan di industri game global.

Kita tunggu saja apakah GTA 6 benar-benar mampu mencapai prediksi gila ini saat dirilis pada 19 November 2026 mendatang. Satu hal yang pasti, game ini sudah dipastikan akan menjadi salah satu rilisan paling penting dan paling banyak dibicarakan dalam sejarah industri game.

JBNews.id — Sebuah studi dari Purdue University, US Military Academy West Point, dan Florida International University mengungkap bahwa aplikasi populer yang digunakan personel militer Amerika Serikat untuk menilai kondisi tempat tinggal di pangkalan mereka mengandung kode dari Huawei, perusahaan telekomunikasi China yang telah ditetapkan sebagai ancaman keamanan nasional oleh regulator AS sejak 2020.

Temuan ini menjadi bukti baru bahwa rantai pasok perangkat lunak militer memiliki celah keamanan serius. Dua aplikasi lainnya dibangun oleh perusahaan Rusia dan menyertakan layanan iklan Yandex. Industri periklanan yang nyaris tanpa regulasi ini memperlakukan warga sipil dan personel militer secara sama—kecuali ada keuntungan dalam membedakan mereka—meskipun ada bukti bahwa paparan data dapat mengungkap penempatan pasukan, pergerakan unit, dan rutinitas personel di dalam fasilitas intelijen serta bunker tempat senjata nuklir disimpan.

Investigasi WIRED sebelumnya telah menunjukkan data lokasi yang dipanen dari aplikasi biasa mampu melacak personel militer AS hingga ke rumah mereka, sekolah anak-anak mereka, dan tempat-tempat di luar pangkalan yang seharusnya tidak boleh dikunjungi personel. Para ahli memperingatkan data yang sama dapat membantu mata-mata asing mengidentifikasi personel yang memiliki akses ke lokasi sensitif, memetakan kapan suatu fasilitas paling tidak dijaga, atau menemukan detail kompromi lainnya.

Konfirmasi Resmi Ancaman Data di Zona Perang

Ancaman ini bukan lagi sekadar teori. Pada April lalu, US Central Command dalam surat kepada Senator Ron Wyden mengakui telah menerima beberapa laporan ancaman di mana musuh mengeksploitasi data lokasi komersial untuk menargetkan atau mengawasi personel AS di Timur Tengah, tempat pasukan AS masih terlibat ketegangan dengan militer Iran di Selat Hormuz. Para anggota kongres menyebutnya sebagai konfirmasi resmi pertama bahwa personel di zona perang aktif sedang diburu melalui ekonomi perantara data—ancaman yang telah diperingatkan oleh kontraktor dan peneliti Pentagon sendiri selama hampir satu dekade.

Studi baru ini untuk pertama kalinya mengkaji satu bagian dari paparan tersebut: apa yang sebenarnya ada di dalam aplikasi yang dibuat dan dipasarkan khusus untuk militer. “Kami berterima kasih atas kesempatan untuk memberikan perhatian lebih besar pada masalah ini,” kata Joshua Shinkle, peneliti PhD dari Purdue University dan penulis utama studi tersebut. “Kami berharap penelitian ini membantu personel militer, pengembang, dan platform membuat keputusan privasi yang lebih tepat dan mendorong diskusi berkelanjutan tentang bagaimana mengatasi kesenjangan ini.”

Dua Pertiga Aplikasi Militer Mengandung Kode Pihak Ketiga

Para peneliti memeriksa lebih dari 220 aplikasi—dari panduan seragam dan persiapan ujian promosi hingga aplikasi perbankan dan kencan—yang diambil dari Google Play Store dan subreddit militer. Hampir dua pertiga—atau 64 persen—mengandung kode pihak ketiga yang dikenal sebagai SDK: komponen perangkat lunak pra-bangun yang biasanya digunakan untuk analitik dan periklanan, tetapi juga dapat melacak perilaku pengguna, termasuk lokasi mereka, dan membagikan informasi tersebut dengan perusahaan luar.

Empat puluh persen aplikasi mengumpulkan atau membagikan lebih banyak data daripada yang diungkapkan dalam daftar Google atau Apple Store, demikian temuan peneliti. SDK yang paling umum berasal dari Google dan Facebook, dua perusahaan yang mendominasi periklanan digital AS. Namun total 76 SDK ditemukan, termasuk kode yang terlacak kembali ke China, Rusia, Israel, India, Jerman, dan negara lainnya.

Sekitar 7 persen aplikasi membawa kode pihak ketiga dari negara yang dianggap sebagai musuh oleh Pentagon. Dua belas aplikasi mengandung HMS Core, kit perangkat lunak Huawei yang mengiklankan kemampuan untuk memetakan lokasi pengguna, mengirimkan iklan, dan menyimpan gambar serta video. Beberapa di antaranya dibangun untuk organisasi Garda Nasional negara bagian.

Para peneliti tidak mengamati data yang benar-benar dikirim ke server Huawei. Namun SDK dapat diperbarui dari jarak jauh kapan saja. Kode yang tidak aktif hari ini bisa menjadi spyware besok. Dalam setidaknya satu kasus yang dicatat oleh studi, kode Huawei masuk tanpa sepengetahuan pengembang aplikasi, diselundupkan sebagai dependensi dalam alat notifikasi komersial.

Survei: 83 Persen Personel Militer Gunakan Aplikasi Berbahaya

Para peneliti juga mensurvei 103 warga Amerika yang terkait militer—personel aktif, cadangan, veteran, pegawai sipil Departemen Pertahanan, dan keluarga mereka—tentang praktik data yang mereka temui di ponsel mereka sendiri. Lebih dari 83 persen menggunakan setidaknya satu aplikasi yang terlibat dalam praktik data yang membuat mereka tidak nyaman. Rata-rata, peserta tersebut menggunakan lebih dari tiga aplikasi semacam itu.

Antara 76 dan 83 persen peserta mengatakan mereka sangat tidak nyaman dengan aplikasi yang mengandung kode dari China, Rusia, Iran, atau Korea Utara—empat negara yang ditetapkan Pentagon sebagai musuh siber. Namun tidak ada pengguna yang memiliki cara mudah untuk mengetahui aplikasi mana yang membawa kode tersebut. Baik bagian Data Safety Google Play Store maupun label privasi Apple App Store tidak mengungkapkan negara asal perangkat lunak yang berjalan di dalam aplikasi.

Peserta melaporkan merasa lebih nyaman dengan pengumpulan data ketika sebuah aplikasi diberi merek untuk penggunaan militer. Sementara itu, hampir dua pertiga mengatakan mereka menerima sedikit atau tidak ada panduan institusional tentang penggunaan aplikasi pribadi. Dari mereka yang menerima beberapa panduan, hampir tiga perempat menyebutnya tidak memadai. Pentagon menolak berkomentar.

Ketika diminta untuk menimbang potensi mitigasi, peserta memeringkat peringatan dalam ponsel—peringatan ketika kode pihak ketiga asing atau tidak dikenal hadir dalam aplikasi yang terinstal—sebagai yang paling efektif dan paling mungkin mereka dukung. Undang-undang federal yang melarang perantara data membeli atau menjual data personel militer, audit independen terhadap pengungkapan privasi aplikasi, dan larangan yang lebih ketat terhadap kode asing dalam aplikasi yang dipasarkan untuk militer mendapat dukungan yang hampir sama.

Kasus ini mengingatkan pada Fitur Terbaru yang kerap mengumpulkan data pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Di Indonesia, pengguna juga perlu waspada terhadap Harga Terbaru dari aplikasi yang mungkin menyembunyikan biaya tersembunyi dalam bentuk data pribadi.

JBNews.id — Komisi Eropa menjatuhkan denda sebesar €550 juta (sekitar Rp10,2 triliun) kepada AliExpress karena melanggar aturan Digital Services Act (DSA) Uni Eropa. Denda ini merupakan sanksi tertinggi yang pernah diberikan berdasarkan aturan DSA, menyusul kegagalan platform e-commerce milik Alibaba tersebut dalam mencegah peredaran produk ilegal, tidak aman, dan palsu.

Regulator Eropa menilai AliExpress tidak mengambil langkah efektif untuk mengurangi penyebaran produk ilegal di platformnya. Perusahaan dinilai “mengalokasikan staf yang tidak memadai” untuk memverifikasi produk, serta gagal menghapus mainan tidak aman dan kosmetik berbahaya selama “beberapa minggu” setelah produk tersebut terdeteksi.

“Penyebaran pakaian palsu, mainan tidak aman, kosmetik berbahaya, dan produk ilegal lainnya bukanlah biaya yang tak terhindarkan dari belanja online — ini adalah kegagalan AliExpress dalam mematuhi kewajibannya berdasarkan Digital Services Act,” ujar Kepala Teknologi Uni Eropa Henna Virkkunen dalam pengumuman resmi. “Skala bukanlah alasan; risiko harus diidentifikasi dan ditangani secara sistematis untuk memastikan konsumen dapat berbelanja online dengan aman.”

Rekor Denda Tertinggi di Bawah DSA

Denda €550 juta ini memecahkan rekor sebagai hukuman terbesar yang pernah dijatuhkan berdasarkan aturan DSA. Sebelumnya, pesaing AliExpress dari China, Temu, juga didenda lebih dari $230 juta karena pelanggaran serupa pada Mei 2026.

Keputusan ini menandai langkah agresif Uni Eropa dalam menegakkan aturan digital yang dirancang untuk melindungi konsumen dari konten dan produk berbahaya di platform online skala besar. DSA mewajibkan platform digital untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengurangi risiko sistemik, termasuk peredaran barang ilegal.

AliExpress kini memiliki waktu hingga 20 Oktober 2026 untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Jika gagal, perusahaan berisiko menghadapi denda periodik tambahan dari regulator Eropa.

Dampak bagi Konsumen dan Industri E-commerce

Kasus ini memberikan sinyal kuat bagi seluruh platform e-commerce global yang beroperasi di Eropa. Regulator menegaskan bahwa kewajiban platform tidak berhenti pada penyediaan teknologi, tetapi juga mencakup alokasi sumber daya manusia yang memadai untuk pengawasan konten.

Bagi konsumen di Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat meningkatnya volume belanja lintas batas melalui platform China. Meskipun regulasi DSA hanya berlaku di Uni Eropa, standar keamanan produk yang diterapkan dapat memengaruhi kebijakan global platform tersebut.

Perkembangan penggunaan AI dalam pengawasan konten juga menjadi sorotan. Regulator Eropa menekankan bahwa otomatisasi bukanlah pengganti pengawasan manusia yang memadai.

Implikasi untuk Masa Depan

Denda ini menegaskan bahwa Uni Eropa tidak akan mentolerir praktik bisnis yang mengorbankan keselamatan konsumen demi keuntungan skala. Bagi AliExpress, sanksi ini menjadi peringatan keras untuk segera mereformasi sistem verifikasi produknya.

Platform e-commerce lain yang beroperasi di Eropa juga harus meningkatkan kepatuhan mereka terhadap DSA. Regulator telah menunjukkan keseriusan mereka dengan menjatuhkan denda besar secara beruntun kepada platform China.

Bagi konsumen, keputusan ini memberikan jaminan bahwa regulator akan terus mengawasi keamanan produk yang dijual di platform digital. Namun, konsumen tetap disarankan untuk waspada terhadap produk-produk dengan harga yang terlalu murah dan tidak memiliki sertifikasi keamanan yang jelas.

AliExpress belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah yang akan diambil untuk memenuhi tenggat waktu 20 Oktober 2026. Pengamat industri memperkirakan perusahaan akan meningkatkan investasi dalam sistem verifikasi produk dan menambah staf pengawas konten secara signifikan.

Sementara itu, peluncuran produk baru di sektor teknologi tetap berjalan, menunjukkan bahwa industri tetap dinamis meskipun ada tekanan regulasi yang meningkat.

JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menemukan praktik penyalahgunaan registrasi kartu SIM berbasis biometrik di tingkat penjual. Modusnya, penjual mengaktifkan kartu menggunakan data biometrik sendiri, lalu membatalkan registrasi setelah kartu digunakan pelanggan.

Temuan ini menjadi tantangan awal penerapan registrasi biometrik yang mewajibkan verifikasi wajah (face recognition) untuk setiap nomor seluler baru. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan praktik tersebut merugikan konsumen dan bertentangan dengan tujuan sistem ini.

“Masih ada yang mau coba-coba. Kartu diaktivasi dengan wajahnya, dibawa oleh customer, setelah customer pakai, kemudian di-unregister, jadi customer-nya merugi,” kata Edwin dalam keterangan resmi, Senin (20/7/2026).

Edwin menegaskan setiap nomor seluler harus terdaftar atas identitas pemilik yang sebenarnya. Penggunaan data biometrik orang lain untuk mengaktifkan kartu SIM tidak dapat ditoleransi. “Ini praktik-praktik di lapangan yang harus diperhatikan. Kita sekarang eranya kejujuran, apa yang kita pakai itu harus atas nama kita,” ucapnya.

Sistem registrasi biometrik dirancang untuk memastikan setiap nomor seluler terhubung dengan identitas pemiliknya. Tujuannya memperkuat keamanan ekosistem digital serta menekan penyalahgunaan nomor telepon untuk tindak kejahatan siber, penipuan, maupun penyebaran akun anonim. Modus serupa juga ditemukan dalam penipuan digital lainnya yang memanfaatkan kelengahan pengguna.

Meski demikian, Edwin menilai kepatuhan pelaku di lapangan terus meningkat. Berdasarkan hasil pengecekan, sebagian besar gerai dan penjual telah menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. “Sudah lebih banyak yang comply daripada yang tidak, tapi yang tidak ini semoga semakin lama semakin menghilang dan kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi,” pungkas Edwin.

Komdigi berharap pelaku usaha yang masih melakukan penyimpangan segera menghentikan praktik tersebut. Tujuannya agar implementasi registrasi biometrik dapat berjalan secara transparan dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Praktik serupa sebelumnya juga terungkap dalam modus taruhan bola yang memanfaatkan celah digital.

Registrasi biometrik menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang telah diterapkan seluruh operator seluler. Sistem ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat keamanan identitas digital masyarakat. Ke depannya, pengawasan akan diperketat untuk mencegah modus phishing dan penyalahgunaan data pribadi.

Bagi konsumen, penting untuk memastikan kartu SIM yang dibeli telah terdaftar atas nama sendiri. Jika menemukan kejanggalan, segera laporkan ke operator seluler atau Komdigi. Perlindungan data pribadi dan keamanan digital menjadi tanggung jawab bersama antara regulator, operator, dan pengguna.

Praktik unregister yang dilakukan penjual tidak hanya merugikan konsumen secara administratif, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Nomor yang tidak terdaftar atas nama pemilik sebenarnya dapat digunakan untuk aktivitas ilegal tanpa jejak yang jelas.

Komdigi terus memantau implementasi registrasi biometrik di lapangan. Edwin menekankan pentingnya kepatuhan semua pihak agar sistem ini berjalan efektif. “Kita sekarang eranya kejujuran,” tegasnya.

Dengan semakin canggihnya teknologi verifikasi, upaya akal-akalan seperti ini diharapkan dapat diminimalkan. Edukasi kepada konsumen dan penjual menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan transparan.

JBNews.id — PT Artha Telekomindo (Arthatel) resmi meluncurkan solusi Information and Communication Technology (ICT) terintegrasi untuk mempercepat transformasi digital perusahaan di Indonesia. Langkah ini merespon kebutuhan infrastruktur digital yang andal, aman, dan adaptif di tengah pesatnya adopsi Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan cloud computing.

Direktur Komersil PT Artha Telekomindo Sumiro Oemar menegaskan transformasi digital kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. “Di era AI dan ekonomi digital, perusahaan membutuhkan mitra teknologi yang tidak hanya mampu menyediakan konektivitas, tetapi juga menghadirkan solusi yang aman, scalable, dan mampu mengikuti perkembangan bisnis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).

Arthatel berkomitmen menjadi strategic technology partner yang membantu pelanggan mempercepat transformasi digital melalui layanan ICT terintegrasi. Layanan tersebut mencakup jaringan, managed services, hingga data security. Perusahaan dengan pengalaman lebih dari tiga dekade ini menyasar berbagai sektor industri, mulai dari keuangan, kesehatan, pendidikan, manufaktur, hingga ritel.

Sumiro Oemar menambahkan tantangan bisnis saat ini tidak hanya berkaitan dengan kecepatan akses internet. Kesiapan infrastruktur digital dalam menghadapi peningkatan volume data, kebutuhan komputasi, serta ancaman keamanan siber menjadi faktor krusial. “Kami terus memperkuat kapabilitas layanan dan memperluas jangkauan infrastruktur agar pelanggan di berbagai sektor industri dapat memperoleh solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya,” jelasnya.

Sejalan dengan meningkatnya adopsi AI, industri ICT diproyeksikan terus tumbuh sebagai pendorong utama ekonomi digital. Berbagai sektor kini semakin bergantung pada infrastruktur digital yang mampu mendukung proses bisnis secara cepat, stabil, dan aman. Hal ini sejalan dengan upaya Percepat Regulasi yang tengah didorong pemerintah untuk mengantisipasi risiko teknologi baru.

Jangkauan Infrastruktur dan Sertifikasi Kualitas

Sejak 1993, Arthatel telah menjadi bagian dari pengembangan ekosistem telekomunikasi Indonesia melalui penyediaan Telecommunication Service Management (TSM) di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD). Saat ini, layanan Arthatel menjangkau pelanggan di 34 provinsi di Indonesia.

Perusahaan didukung jaringan fiber optic modern dan Points of Presence (PoP) yang tersebar di berbagai kota besar seperti Jakarta, Cilegon, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Medan, Batam, Makassar, Balikpapan, Bali, Kupang, hingga Papua. Arthatel menghadirkan konektivitas berkecepatan tinggi dengan tingkat keandalan yang mendukung kebutuhan operasional bisnis di berbagai wilayah. Upaya ini melengkapi inisiatif pemerintah untuk Percepat Konektivitas Digital di daerah terpencil.

Sebagai perusahaan bersertifikasi ISO 9001:2015, Arthatel mengedepankan standar kualitas layanan melalui portofolio solusi yang mencakup Internet Services, Network Solutions, Managed Services, serta Data Security. Seluruh layanan ditujukan untuk membantu perusahaan membangun infrastruktur digital yang efisien, andal, serta memperkuat ketahanan terhadap ancaman siber yang kian kompleks.

Layanan Unggulan Managed Services

Salah satu layanan unggulan Arthatel adalah Managed Services yang memungkinkan perusahaan mengelola kebutuhan operasional teknologi informasi secara lebih efisien. Layanan ini mencakup Managed Network Services, Managed IT Operation Services, Cloud Computing Managed Services, hingga Managed Event Services.

Dengan model layanan berbasis Operational Expenditure (Opex), perusahaan dapat mengoptimalkan investasi teknologi tanpa harus membangun sumber daya TI secara mandiri. Arthatel juga menyediakan layanan end-to-end mulai dari instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, monitoring jaringan, hingga dukungan teknis melalui tim profesional yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Pendekatan tersebut memungkinkan pelanggan untuk lebih fokus mengembangkan bisnis inti, sementara pengelolaan infrastruktur teknologi dilakukan secara profesional dengan standar layanan yang tinggi. Melalui inovasi berkelanjutan, Arthatel terus berupaya menjadi mitra terpercaya bagi perusahaan dalam membangun ekosistem digital yang tangguh, aman, dan siap menghadapi tantangan transformasi teknologi di masa depan.

JBNews.id — Apple mengirimkan surat peringatan resmi kepada sekitar 40 mantan karyawannya yang kini bekerja di OpenAI. Langkah ini merupakan bagian dari gugatan hukum yang diajukan Apple terhadap OpenAI pekan lalu di pengadilan federal California.

Gugatan tersebut menuduh OpenAI melakukan upaya terkoordinasi untuk memperoleh informasi rahasia terkait proses manufaktur dan pengembangan produk Apple. Sebagai tindak lanjut, Apple mengirimkan legal preservation letter kepada puluhan mantan karyawan yang diduga membawa data sensitif perusahaan.

Menurut laporan The Financial Times, surat peringatan itu memerintahkan para penerima untuk menyimpan dokumen, catatan, dan bukti lain yang mungkin relevan dengan sengketa hukum. Apple meyakini dugaan penyalahgunaan informasi rahasia mungkin melibatkan lebih banyak orang daripada yang disebutkan dalam gugatan awal.

Apple menuduh OpenAI merekrut engineer kunci, termasuk mantan eksekutif Apple Tang Tan dan Chang Liu, untuk mendapatkan informasi seputar desain, proses manufaktur, dan rahasia perusahaan lainnya. Tan merupakan veteran Apple yang pernah memimpin tim desain produk dan kini menjabat sebagai Chief Hardware Officer di OpenAI. Sementara Liu dulunya bekerja sebagai engineer senior di Apple sebelum pindah ke tim hardware OpenAI.

Dalam gugatannya, Apple mengklaim Tan mengarahkan karyawan Apple yang mengikuti wawancara di OpenAI untuk berbagi rahasia perusahaan selama proses rekrutmen. “Ia telah mengarahkan para kandidat yang masih bekerja di Apple untuk membawa ‘bagian-bagian asli’ dari Apple ke wawancara mereka untuk sesi ‘unjuk dan jelaskan’ di mana ia dan timnya di OpenAI dapat menggali lebih banyak rahasia Apple,” tulis gugatan tersebut seperti dikutip dari Gizmodo.

Gugatan itu mengklaim bahwa lebih dari 400 mantan karyawan Apple kini bekerja di OpenAI. Angka ini mengindikasikan dugaan pelanggaran yang lebih luas dari yang diperkirakan sebelumnya. OpenAI membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti bahwa gugatan ini memiliki alasan yang jelas.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua raksasa teknologi global. Perseteruan antara Apple dan OpenAI berpotensi berdampak pada industri teknologi secara keseluruhan, terutama terkait perlindungan kekayaan intelektual dan mobilitas tenaga kerja.

Apple menyatakan bahwa Gugatan Apple ke OpenAI merupakan langkah serius untuk melindungi rahasia perusahaan. Perusahaan Cupertino itu mengklaim telah menginvestasikan miliaran dolar dalam penelitian dan pengembangan, sehingga perlindungan kekayaan intelektual menjadi prioritas utama.

Sementara itu, pengamat industri menilai kasus ini bisa menjadi preseden penting bagi Pendiri Apple dan perusahaan teknologi lainnya dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan. Persaingan perekrutan talenta di industri teknologi semakin ketat, terutama di bidang kecerdasan buatan.

OpenAI sendiri tengah berada dalam fase ekspansi besar-besaran. Perusahaan yang didukung Microsoft ini terus merekrut talenta terbaik dari berbagai perusahaan teknologi. Namun, tuduhan pencurian rahasia dagang ini bisa menjadi hambatan serius bagi rencana ekspansi mereka.

Analis hukum memperkirakan kasus ini akan berlangsung panjang dan kompleks. Kedua belah pihak diperkirakan akan menghadirkan bukti-bukti kuat untuk mendukung argumen masing-masing. Pengadilan federal California akan menjadi arena pertarungan hukum antara dua raksasa teknologi ini.

Implikasinya bagi industri teknologi sangat luas. Jika Apple memenangkan gugatan ini, perusahaan teknologi lain mungkin akan lebih ketat dalam melindungi data dan rahasia perusahaan mereka. Sebaliknya, jika OpenAI menang, ini bisa menjadi angin segar bagi mobilitas tenaga kerja di industri teknologi.

[CONTENT_END]

JBNews.id — Nvidia menjalin kerja sama dengan konsorsium teknologi Jepang, Noetra, untuk membangun pabrik AI berkapasitas 140 megawatt dengan nilai investasi awal mencapai Rp 38,8 triliun. Fasilitas ini akan menjadi tulang punggung komputasi bagi program FRONTia milik pemerintah Jepang yang berfokus pada pengembangan robotik, otomasi industri, dan digital twins.

Pabrik AI berskala raksasa ini akan beroperasi menggunakan platform pusat data Nvidia DSX dan memanfaatkan rak server Vera Rubin NVL72. Proyek ini dijadwalkan menyerap anggaran awal sebesar 387,3 miliar yen atau sekitar USD 2,4 juta hingga tahun anggaran 2030, dengan target jangka panjang mencapai 1 triliun yen atau sekitar USD 6,1 miliar.

Untuk menangani pelatihan model AI dengan triliunan parameter, fasilitas ini akan dijejali infrastruktur perangkat keras yang sangat masif. Pabrik AI membutuhkan total 27.500 GPU Rubin dan 13.750 CPU Vera. Seluruh komponen tersebut akan didistribusikan ke dalam 382 rak Vera Rubin NVL72 yang saling terhubung melalui jaringan Spectrum-X Ethernet.

Setiap rak server mengintegrasikan secara rapat 72 GPU Rubin dan 36 CPU Vera untuk menghadirkan komunikasi bandwidth tinggi NVLink. Estimasi pasar menunjukkan harga satu sistem VR200 NVL72 berkisar antara USD 5 juta hingga USD 7 juta. Artinya, total nilai perangkat keras raknya saja mencapai USD 1,9 miliar hingga USD 2,7 miliar sebelum menghitung biaya memori dan sistem pendingin.

Sistem berbasis arsitektur chip Rubin ini baru akan memasuki tahap produksi massal pada paruh kedua tahun ini. Dengan demikian, pembangunan pabrik AI diprediksi akan berjalan secara bertahap. Langkah ini mengingatkan pada kisah Nvidia yang pernah hampir bangkrut sebelum diselamatkan Sega.

Fokus pada AI Dunia Nyata dan Robotik

Berbeda dengan proyek superkomputer swasta pada umumnya, pabrik AI ini diposisikan sebagai platform penuh yang mencakup chip, jaringan, sistem, dan perangkat lunak untuk melatih model fondasi multimodal terbuka. Model AI ini dirancang khusus agar dapat berinteraksi langsung dengan robot dan sistem fisik, bukan sekadar memproses teks atau gambar.

Pemerintah Jepang berencana membagikan bobot prapelatihan (pretrained weights) secara luas kepada para pengembang dan perusahaan domestik. Tujuannya agar model AI dapat disesuaikan untuk kebutuhan logistik dan industri mereka sendiri. Konsorsium Noetra, yang memenangkan tender proyek pemerintah ini, dipimpin langsung oleh perusahaan raksasa seperti SoftBank Corp., Sony, NEC, dan Honda, serta didukung oleh 44 perusahaan dan organisasi lainnya.

Peta Jalan dan Target Pasar Global

Peta jalan FRONTia ditargetkan melahirkan model penalaran pada 2026, model omni-modal (teks, video, audio) pada 2028, hingga AI asli dunia nyata dengan kesadaran spasial penuh untuk robot di pabrik dan rumah sakit pada 2030. Langkah ini sejalan dengan Strategi Robotik AI Jepang yang dirilis Maret lalu.

Strategi tersebut membidik penguasaan lebih dari 30 persen pasar robotik AI global pada tahun 2040 dengan potensi nilai mencapai USD 133 miliar. Melalui investasi masif ini, pemerintah Jepang menegaskan komputasi AI fisik skala besar sebagai aset nasional yang wajib dikendalikan secara mandiri, demikian dikutip detikINET dari Tom’s Hardware, Senin (20/7/2026).

Proyek ambisius ini juga menjadi bukti bagaimana Nvidia terus memperkuat posisinya di pasar komputasi AI global. Sebelumnya, Nvidia memamerkan desain data center AI dengan konsumsi air yang nyaris nol, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap efisiensi energi.

Dengan total investasi yang mencapai triliunan yen, pabrik AI ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat komputasi terbesar di dunia yang khusus difokuskan pada pengembangan robotik dan AI fisik. Keberadaan 27.500 GPU Rubin dan 13.750 CPU Vera dalam satu fasilitas akan memberikan kapasitas komputasi yang belum pernah ada sebelumnya untuk melatih model-model AI generasi berikutnya.

Kolaborasi antara Nvidia dan Jepang ini menandai babak baru dalam pengembangan AI dunia nyata. Tidak hanya sekadar memproses data, tetapi benar-benar berinteraksi dengan lingkungan fisik melalui robot dan sistem otomasi. Hal ini membuka peluang besar bagi industri manufaktur, logistik, dan layanan kesehatan di Jepang dan global.

Bagi para pengembang dan perusahaan rintisan di bidang robotik, ketersediaan pretrained weights dari model-model yang dilatih di pabrik AI ini akan menjadi game changer. Mereka tidak perlu lagi memulai dari nol dan dapat langsung menyesuaikan model AI untuk aplikasi spesifik mereka.

Proyek ini juga menjadi contoh bagaimana pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama membangun infrastruktur AI skala nasional. Dengan melibatkan 44 perusahaan dan organisasi, Noetra menjadi konsorsium yang sangat kuat untuk merealisasikan visi besar Jepang di bidang robotik AI.

Ke depannya, pabrik AI ini diharapkan tidak hanya melayani kebutuhan domestik Jepang, tetapi juga menjadi pusat inovasi yang menarik minat perusahaan-perusahaan global. Dengan target penguasaan 30 persen pasar robotik AI global pada 2040, Jepang menunjukkan ambisinya untuk menjadi pemimpin dalam revolusi AI fisik.

Investasi sebesar Rp 38,8 triliun ini merupakan langkah berani yang menunjukkan betapa seriusnya Jepang dalam mengembangkan teknologi AI untuk robotik. Jika berhasil, proyek ini bisa menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin membangun ekosistem AI mandiri dan berdaulat.

JBNews.id — Apple dan Federal Trade Commission (FTC) mengeluarkan peringatan keras bagi pengguna iPhone terkait maraknya penipuan yang memanfaatkan fitur FaceTime. Modus ini mengincar data perbankan dan informasi pribadi korban melalui rekayasa sosial yang sistematis.

Fitur video call FaceTime yang memudahkan komunikasi kini menjadi celah baru bagi penjahat siber. Dalam artikel dukungan resminya, Apple menjelaskan bahwa penipu dapat menghubungi calon korban melalui panggilan telepon, FaceTime, SMS, atau email sambil berpura-pura sebagai petugas dari organisasi terpercaya.

Serangan rekayasa sosial ini umumnya memiliki pola yang sama. Korban awalnya menerima SMS tentang aktivitas mencurigakan terkait rekening bank atau kartu kredit miliknya. SMS tersebut meminta korban untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di pesan. Penipu juga kadang menghubungi korban secara langsung dengan dalih meminta verifikasi tambahan.

Dari panggilan telepon itu, penipu kemudian meminta korban untuk beralih ke video call lewat FaceTime. Saat melakukan panggilan video, korban diminta untuk berbagi layar sambil mengakses rekening bank, memasukkan kode keamanan, dan mengirimkan uang ke penipu.

Menurut FTC, penipuan dengan modus institusi keuangan merupakan cara paling mudah bagi penjahat siber untuk memindahkan uang dari rekening korban ke rekening yang mereka kelola. Praktik serupa juga terjadi dalam skala global, seperti yang diungkap dalam laporan Interpol Sikat Sindikat yang menyita aset hingga Rp 4,7 triliun.

Modus Dukungan Teknis Palsu

Selain penipuan bermodus petugas bank, penipuan yang berkaitan dengan panggilan dukungan teknis palsu juga mulai beralih ke FaceTime. Korban awalnya menerima SMS yang mengklaim ada masalah di perangkatnya dan tim dukungan teknis dari produsen perlu segera turun tangan.

Saat melakukan panggilan FaceTime, korban akan diarahkan oleh penipu untuk berbagi layar dan mengubah pengaturannya. Hal ini memberikan kesempatan bagi penipu untuk menyarankan username dan password, atau melihatnya saat diketik oleh korban.

Modus serupa juga kerap ditemukan di platform lain. Pengguna perlu mewaspadai berbagai taktik penipuan digital, termasuk Modus Drama China dan teknik menebak gambar yang kini mulai marak digunakan.

Cara Melaporkan dan Melindungi Diri

Ketika menemukan panggilan telepon atau FaceTime mencurigakan, perlu diingat bahwa petugas bank dan karyawan Apple resmi tidak pernah menghubungi pengguna untuk meminta password, kode verifikasi, atau informasi sensitif lainnya.

“Jika Anda menerima panggilan FaceTime yang mencurigakan (misalnya dari nomor yang tampak seperti bank atau lembaga keuangan), email screenshot informasi panggilan tersebut ke reportfacetimefraud@apple.com,” tulis Apple di laman dukungannya, seperti dikutip dari Malwarebytes, Senin (20/7/2026).

Agar terhindar dari penipuan berbasis FaceTime dan video call lainnya, pengguna disarankan untuk tidak pernah membagikan layar atau share screen dengan nomor yang tidak dikenal. Jangan pernah memberikan password atau kredensial lainnya saat melakukan FaceTime.

Jika dipaksa mengirimkan uang dengan tergesa-gesa atau mengklaim akan melindungi uang kalian, segera tutup telepon. Jika menerima SMS mencurigakan terkait rekening bank, hubungi bank secara langsung dan jangan lewat nomor telepon tidak dikenal yang tercantum di SMS.

Langkah pencegahan juga perlu diterapkan di platform lain. Misalnya, pengguna WhatsApp perlu memahami risiko keamanan terkait Fitur Username WhatsApp yang dikhawatirkan meningkatkan potensi kejahatan siber di India.

Penipuan FaceTime ini menjadi pengingat bahwa teknologi komunikasi yang memudahkan juga bisa menjadi celah bagi penjahat siber. Kewaspadaan pengguna menjadi lapisan pertahanan terdepan untuk melindungi data dan keuangan pribadi.

Bagi pengguna iPhone, memahami pola penipuan dan mengikuti pedoman keamanan dari Apple adalah langkah penting. Jangan ragu untuk melaporkan panggilan mencurigakan ke alamat email resmi yang disediakan Apple agar tindakan cepat dapat diambil.

JBNews.id — Federal Bureau of Investigation (FBI) menangkap seorang pria asal Florida, Amerika Serikat, karena diduga menyembunyikan malware di dalam game yang diunggahnya di platform Steam. Pelaku berhasil mencuri aset kripto senilai USD 220 ribu atau setara dengan Rp 3,9 miliar dari sekitar 8 ribu perangkat korban.

Pria berusia 21 tahun bernama Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins tersebut membiayai dan membantu memasarkan game-game yang telah terinfeksi virus sejak Mei 2024 hingga Februari 2026. Total delapan game berbahaya telah diluncurkannya selama periode tersebut.

“Setelah para korban mengunduh game tersebut, para pelaku menggunakan malware untuk mengakses dan mencuri data dan kredensial pribadi pengguna. (Mereka) menelusuri data yang dicuri dan mengidentifikasi informasi apa pun yang dapat digunakan untuk mengakses, tanpa izin, akun mata uang kripto orang lain dan mencuri mata uang kripto dari para korban,” demikian bunyi pengaduan FBI.

Wilkins mempromosikan game-game tersebut melalui platform Discord, Telegram, X, dan LinkedIn. Ia juga menggunakan bot untuk menemukan orang-orang yang memiliki banyak kripto dan membujuk mereka supaya mau mengunduh game-nya. Sejumlah game yang disebutkan dalam pengaduan antara lain BlockBlasters, Dashverse, Lunara, dan PirateFi.

Pelacakan Lewat Pesanan Makanan

Uniknya, Wilkins tertangkap melalui sebuah platform pesan-antar makanan, Uber Eats. Agen FBI melacak kripto curiannya yang berbentuk Bitcoin yang dikirim ke Bitrefill, sebuah layanan online untuk membeli lebih dari 150 kartu hadiah. Kartu-kartu ini sebagian besar digunakan untuk membeli makanan di Uber Eats.

Dari sini para agen langsung menanyakan kepada pihak Uber terkait pesanan yang mereka kirim. Ternyata pengirimannya langsung menuju ke rumah Wilkins dan alamat kampusnya. Para agen mengatakan mereka melakukan penggeledahan di North Lauderdale pada Rabu lalu, dan Wilkins menolak untuk berbicara dengan petugas penegak hukum.

Menurut pengaduan tersebut, Wilkins yang diyakini sebagai mahasiswa di Universitas West Florida menggunakan nama pengguna “Sibel.eth” di aplikasi pesan Signal. Melalui aplikasi ini ia berkomunikasi dengan pengembang utama program-program tersebut.

Ancaman Hukuman dan Dampak

Wilkins terancam hukuman 10 tahun penjara atas tindakannya. Kejadian ini menyusul kasus serupa pada September lalu, terkait malware dalam game Steam yang menguras uang seorang streamer. Padahal uang yang sudah susah payah dikumpulkannya ini akan digunakan untuk pengobatan kankernya.

Kasus ini menjadi pengingat bagi para pengguna platform game digital untuk lebih waspada terhadap ancaman keamanan siber. Para pemain Steam diimbau untuk hanya mengunduh game dari pengembang terpercaya dan tidak mudah tergiur dengan promosi game gratis atau diskon besar yang mencurigakan.

FBI terus mengembangkan penyelidikan terkait jaringan kejahatan siber yang memanfaatkan platform game populer. Kasus serupa di Florida sebelumnya juga melibatkan teknologi identifikasi yang menjadi sorotan.

Bagi para pengguna, kasus ini menunjukkan bahwa penjahat siber semakin kreatif dalam menyembunyikan malware. Mereka tidak hanya menggunakan email phishing atau situs web berbahaya, tetapi juga menyusup ke dalam aplikasi yang tampaknya tidak berbahaya seperti game.

Implikasinya jelas: setiap unduhan dari sumber yang tidak dikenal berpotensi membahayakan keamanan data pribadi dan aset digital pengguna. Kewaspadaan dan penggunaan perangkat lunak keamanan yang mutakhir menjadi keharusan di era digital ini.

JBNews.id — Lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz telah selesai, namun kedua pita tersebut dinilai belum mampu mengoptimalkan pengembangan 5G di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih memiliki pekerjaan rumah besar: merilis pita frekuensi 3,5 GHz.

Berdasarkan laporan Opensignal, tambahan spektrum di 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan ‘suntikan’ yang dibutuhkan industri telekomunikasi untuk mengatasi keterbatasan spektrum. Kedua pita ini memang memiliki karakteristik yang akan memperluas cakupan jaringan sekaligus meningkatkan kapasitas layanan. Namun, lelang tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan tantangan spektrum untuk layanan 5G yang membutuhkan minimal 100 MHz.

Opensignal menegaskan bahwa frekuensi 3,5 GHz masih menjadi spektrum utama yang diperlukan untuk menghadirkan layanan 5G berkapasitas tinggi. Di banyak negara, frekuensi tersebut telah menjadi tulang punggung implementasi 5G karena mampu menghadirkan kombinasi ideal antara cakupan layanan, kapasitas jaringan, dan kecepatan akses data.

“Sebagian besar pasar Asia-Pasifik menggunakan pita frekuensi 3,5 GHz untuk 5G mereka -yang dianggap sebagai titik optimal karena menyeimbangkan kapasitas dan jangkauan, sehingga ideal untuk broadband seluler yang lebih baik,” tulis Opensignal dalam laporannya.

Sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik telah memanfaatkan frekuensi 3,5 GHz untuk layanan 5G. Kamboja, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, dan Taiwan secara eksklusif hanya menggunakan pita tersebut. Sementara Australia, Hong Kong, dan Jepang menambahkan pita frekuensi tambahan untuk memperluas jangkauan, meningkatkan kapasitas, dan mengurangi kepadatan jaringan.

Kendala Regulasi dan Dampak bagi Operator

Indonesia sendiri hingga kini belum dapat memanfaatkan pita 3,5 GHz secara komersial karena masih digunakan oleh layanan satelit. Akibatnya, operator seluler selama ini mengandalkan pita frekuensi lain seperti 2,1 GHz dan 2,3 GHz untuk menggelar layanan 5G. Kondisi itu membuat performa 5G di Indonesia belum dapat berkembang seoptimal negara-negara yang telah mengoperasikan spektrum 3,5 GHz secara luas.

Bagi operator, dirilisnya 3,5 GHz nanti membuka peluang menyediakan kanal spektrum yang lebih lebar. Hal ini memungkinkan peningkatan kecepatan unduh, kapasitas jaringan yang lebih besar, hingga latensi yang lebih rendah untuk mendukung berbagai layanan digital, mulai dari streaming video beresolusi tinggi, cloud gaming, hingga aplikasi industri berbasis 5G.

Opensignal berpandangan bahwa lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz sebaiknya dipandang sebagai fondasi awal transformasi jaringan seluler Indonesia. Agenda berikutnya adalah menyiapkan pelepasan pita 3,5 GHz agar ekosistem 5G nasional dapat berkembang lebih optimal dan mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komdigi Tetapkan Pemenang Lelang Frekuensi pada awal tahun ini. Namun, tanpa pita 3,5 GHz, pengembangan 5G di Indonesia masih akan terhambat. Hasil Lelang Frekuensi 2026 menunjukkan perubahan peta spektrum operator, namun tantangan utama masih belum terselesaikan.

Implikasinya jelas: tanpa akses ke pita 3,5 GHz, Indonesia akan terus tertinggal dalam adopsi 5G dibandingkan negara tetangga. Bagi pengguna, layanan 5G yang ada saat ini belum dapat memberikan pengalaman optimal seperti yang dinikmati di negara-negara Asia Pasifik lainnya. Komdigi perlu segera menyelesaikan migrasi layanan satelit dari pita 3,5 GHz agar spektrum ini dapat digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas.