JBNews.id — Pemerintah mengubah paradigma pembangunan wilayah perbatasan dari sekadar kawasan penjaga kedaulatan menjadi beranda depan yang menghubungkan warga pelosok dengan dunia. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat pembangunan konektivitas digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) untuk mendukung transformasi tersebut.
Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadilah Mathar, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di kawasan perbatasan kini memiliki tujuan yang lebih luas. Tidak lagi semata-mata menjaga batas negara, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
“Dari titik kedaulatan, beranjak menjadi kedaulatan dan ekonomi serta kesejahteraan. Wilayah terluar atau perbatasan bukan lagi sekadar garis kedaulatan melainkan beranda depan bangsa yang menghubungkan ekonomi lokal ke kawasan nasional atau internasional,” ujar Fadilah saat memberikan paparan kepada sejumlah jurnalis dalam kunjungan media ke Berau, Kalimantan Timur, Selasa (10/6) malam.
Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan fundamental dalam pendekatan pemerintah terhadap pembangunan daerah perbatasan. Sebelumnya, pada sekitar tahun 2016, orientasi pembangunan masih terfokus pada aspek pertahanan dan keamanan. Fadilah mengungkapkan bahwa pada masa itu, masyarakat di daerah perbatasan seperti Nunukan atau Atambua kerap mendapat sinyal roaming yang lebih baik dari Malaysia atau Timor Leste dibandingkan sinyal dari Indonesia.
“Karena pada saat itu, orientasi kita hanya menjaga kedaulatan secara fisik di lokasi-lokasi terluar dan perbatasan Indonesia. Kemudian itu berubah, sekarang kita sudah masuk ke paradigma baru yang menjadikan perbatasan sekaligus sebagai beranda ekonomi,” lanjutnya.
Fadilah menjelaskan, BAKTI memiliki mandat khusus untuk membangun akses telekomunikasi dan internet di wilayah yang belum layak secara komersial bagi operator swasta. Karena itu, fokus pembangunan diarahkan ke kawasan 3T yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.
Hingga saat ini, BAKTI telah mengoperasikan lebih dari 31 ribu titik akses internet di berbagai wilayah Indonesia. Titik-titik tersebut mencakup sekolah, puskesmas, kantor desa, hingga fasilitas layanan publik lainnya. Selain itu, ribuan BTS 4G juga telah dibangun untuk menjangkau daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi memadai.
Salah satu tonggak penting dalam pemerataan konektivitas adalah pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1). Kehadiran satelit multifungsi itu memungkinkan layanan internet menjangkau kawasan-kawasan terpencil yang sulit dilayani jaringan terestrial. Ketika terjadi gangguan pada infrastruktur darat, seperti yang pernah terjadi pada Palapa Ring Tengah, Komdigi telah mengerahkan Satria-1 sebagai solusi alternatif untuk menjaga konektivitas tetap berjalan.
Pemanfaatan SATRIA-1 menjadi krusial mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Banyak wilayah di daerah 3T yang berada di pegunungan, hutan lebat, atau pulau terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel serat optik. Dengan teknologi satelit, hambatan geografis tersebut dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien.
Baca Juga:
Transformasi digital di wilayah perbatasan membawa dampak ekonomi yang signifikan. Dengan adanya akses internet yang memadai, pelaku usaha lokal dapat memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Para petani, nelayan, dan pengrajin di daerah perbatasan kini memiliki kesempatan untuk terhubung langsung dengan pembeli tanpa melalui perantara yang panjang.
Selain sektor ekonomi, sektor pendidikan dan kesehatan juga merasakan manfaat langsung dari peningkatan konektivitas ini. Sekolah-sekolah di daerah 3T kini dapat mengakses materi pembelajaran digital dan mengikuti program pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, puskesmas di wilayah terpencil dapat memanfaatkan layanan telemedicine untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis di kota besar.
Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 2.500 desa merdeka sinyal internet pada tahun 2026. Target ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Fadilah menekankan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah perbatasan bukanlah proyek jangka pendek. Dibutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta pendanaan yang berkelanjutan untuk memastikan seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati akses internet yang setara.
“Kami terus berupaya untuk mempercepat pembangunan di titik-titik yang masih blank spot. Tantangan geografis memang besar, tetapi dengan dukungan teknologi seperti SATRIA-1 dan kerja sama dengan berbagai pihak, kami optimis target konektivitas nasional dapat tercapai,” ujar Fadilah.
Keberadaan BAKTI sebagai badan yang fokus pada aksesibilitas telekomunikasi menjadi kunci dalam mewujudkan visi pemerintah. Dengan mandat khusus untuk membangun di wilayah yang tidak menarik secara komersial, BAKTI mengisi celah yang tidak dapat dijangkau oleh operator swasta. Hal ini memastikan bahwa hak masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan akses informasi dan komunikasi tetap terpenuhi.
Pembangunan infrastruktur digital di perbatasan juga memiliki dimensi geopolitik yang penting. Dengan konektivitas yang setara, masyarakat di perbatasan tidak lagi bergantung pada sinyal dari negara tetangga. Hal ini memperkuat kedaulatan digital Indonesia dan mengurangi potensi kerentanan terhadap pengaruh asing di wilayah perbatasan.
Ke depannya, BAKTI akan terus memperluas jangkauan layanan internet ke lebih banyak titik di seluruh Indonesia. Fokus utama tetap pada daerah-daerah yang selama ini terabaikan dalam hal akses telekomunikasi. Dengan demikian, transformasi perbatasan dari halaman belakang menjadi beranda depan bangsa dapat terwujud secara utuh.
Implementasi dari paradigma baru ini membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan masyarakat setempat. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi faktor penentu keberhasilan program percepatan konektivitas di wilayah perbatasan dan daerah 3T lainnya.
Dengan langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan, BAKTI optimis dapat mewujudkan visi Indonesia yang terhubung secara digital dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Perbatasan tidak lagi menjadi ujung negeri yang terisolasi, melainkan gerbang yang menghubungkan Indonesia dengan dunia.