staging.jbnews.id

Category: Pariwisata

  • PHK Massal di Serang: 409 Karyawan Kena Efisiensi & Penurunan Order

    PHK Massal di Serang: 409 Karyawan Kena Efisiensi & Penurunan Order

    Jbnews.id – Sebanyak 409 karyawan dari tiga perusahaan di Kabupaten Serang, Banten, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal sepanjang tahun 2025. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Serang mengonfirmasi bahwa gelombang PHK ini dipicu oleh kebijakan efisiensi operasional dan penurunan jumlah order dari masing-masing perusahaan.

    Kepala Disnaker Kabupaten Serang, Tb. Acep Hendra, menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut bergerak di sektor manufaktur. Dua di antaranya merupakan perusahaan alas kaki (sepatu), sementara satu perusahaan lainnya bergerak di bidang garmen. Data ini dikumpulkan berdasarkan laporan yang masuk ke Disnaker sepanjang tahun 2025.

    “Totalnya ada 409 pekerja yang di-PHK dari tiga perusahaan. Alasan mereka melakukan PHK adalah efisiensi dan penurunan jumlah order,” ujar Acep Hendra saat dikonfirmasi pada Selasa (24/12/2025).

    Rincian PHK menunjukkan bahwa satu perusahaan garmen mem-PHK 130 karyawan. Sementara itu, dua perusahaan alas kaki masing-masing mem-PHK 169 orang dan 110 orang. Dengan demikian, total karyawan yang terdampak dari sektor alas kaki mencapai 279 orang.

    Para pekerja yang di-PHK berasal dari berbagai divisi, mulai dari produksi hingga administrasi. Disnaker memastikan bahwa seluruh proses PHK telah sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk pemberian hak-hak pekerja seperti pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

    “Kami sudah melakukan mediasi dan memastikan hak-hak pekerja dibayarkan sesuai aturan,” tambah Acep.

    Fenomena PHK di sektor padat karya ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Disnaker Kabupaten Serang terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan perusahaan untuk mencari solusi, termasuk melalui program pelatihan ulang bagi para pekerja yang terkena PHK.

    Baca Juga:

    Kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi iklim ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat menarik investasi baru untuk menyerap kembali tenaga kerja yang menganggur. Selain itu, program padat karya dari pemerintah juga bisa menjadi solusi jangka pendek bagi para pekerja yang terkena PHK.

    Sektor industri di Kabupaten Serang, yang merupakan salah satu kawasan penyangga Jakarta, memang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Penurunan permintaan ekspor, khususnya dari negara-negara tujuan utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, menjadi faktor utama yang mempengaruhi jumlah order perusahaan.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen ketiga perusahaan mengenai prospek pemulihan order di tahun 2026. Disnaker setempat masih membuka posko pengaduan bagi para pekerja yang merasa dirugikan.

  • Wakil Ketua DPRD Jabar Apresiasi Wisata Cimanggu Ramah Lingkungan

    Wakil Ketua DPRD Jabar Apresiasi Wisata Cimanggu Ramah Lingkungan

    Jbnews.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iswara, memberikan apresiasi terhadap pengembangan kawasan wisata Cimanggu di Kabupaten Bandung. Apresiasi ini didasari oleh komitmen pengelola yang tetap mengedepankan aspek pelestarian lingkungan dalam setiap tahap pembangunannya. Hal ini menjadi sorotan penting mengingat kondisi tutupan hutan di Jawa Barat yang masih di bawah target ideal.

    Menurut Iswara, pembangunan di kawasan wisata tersebut dilakukan dengan konsep ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu keberadaan hutan yang menjadi bagian penting ekosistem di wilayah Bandung Selatan. “Yang kami apresiasi, pembangunan ini dilakukan dengan sangat ramah lingkungan. Tidak ada pohon yang ditebang dan tidak ada penjarangan hutan yang dilakukan. Jadi pembangunan ini benar-benar memperhatikan aspek kelestarian lingkungan,” kata Iswara dalam keterangan di Bandung, Minggu.

    Pernyataan ini menggarisbawahi sebuah pendekatan yang langka di tengah maraknya pembangunan infrastruktur pariwisata yang kerap mengorbankan alam. Iswara menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan ekosistem di Jawa Barat.

    Krisis Tutupan Hutan di Jawa Barat

    Iswara menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan ramah lingkungan seperti di Cimanggu sangat penting. Hal ini mengingat luas kawasan hutan di Jawa Barat saat ini masih berada di bawah target minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurut dia, Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 3,4 juta hektare dengan kawasan hutan sekitar 22,2 persen atau 796 ribu hektare. Angka tersebut masih di bawah ketentuan pemerintah pusat yang mengamanatkan minimal 30 persen wilayah provinsi berupa kawasan hutan.

    Kondisi ini menunjukkan adanya defisit tutupan hutan yang cukup signifikan. Dengan luas hutan yang hanya 22,2 persen dari total wilayah, provinsi ini masih kekurangan sekitar 7,8 persen untuk mencapai target nasional. Konsekuensinya, setiap inisiatif pembangunan yang tidak merusak hutan menjadi sangat bernilai.

    Karena itu, Iswara menilai pengembangan destinasi wisata perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. “Kami menyambut baik pembangunan ini karena menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” ujarnya.

    Baca Juga:

    Harapan untuk Masa Depan Pariwisata Berkelanjutan

    Ia berharap pengembangan wisata yang tetap menjaga kawasan hutan seperti di Cimanggu dapat menjadi contoh bagi investor lain dalam mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Barat. Menurut Iswara, investasi yang memperhatikan aspek lingkungan akan membantu menjaga daya tarik wisata alam Jawa Barat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

    Model pembangunan seperti ini bisa menjadi preseden bagi proyek-proyek serupa di masa depan. Alih-alih menebang hutan untuk membangun resor atau vila, pengelola Cimanggu justru membuktikan bahwa pembangunan dan konservasi bisa berjalan beriringan. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para pegiat lingkungan dan masyarakat yang bergantung pada jasa ekosistem hutan.

    Lebih jauh, pendekatan ini juga relevan dengan upaya pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah. Di sektor lain, sinergi antar lembaga juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas, seperti yang dilakukan Polda Banten dan BP3MI dalam mencegah TPPO. Semua ini menunjukkan bahwa pembangunan yang bertanggung jawab adalah kunci masa depan yang lebih baik.

    Dengan adanya apresiasi dari DPRD Jabar, diharapkan pengelola wisata Cimanggu terus konsisten menjalankan prinsip ramah lingkungan. Keberhasilan mereka bisa menjadi studi kasus berharga bagi pengembangan pariwisata di daerah lain yang memiliki potensi alam serupa, termasuk di kawasan seperti Sejarah Cipondoh yang juga memiliki nilai ekologis.