Jbnews.id – Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan pasca-penggeledahan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) oleh Kejaksaan Negeri Cimahi, Rabu (22/4/2026). Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira menegaskan peristiwa ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk mencegah penyimpangan.
Adhitia menyatakan komitmen pimpinan daerah dalam pemberantasan korupsi. “Pak Wali dan saya sangat berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Pembangunan daerah harus berjalan optimal tanpa celah penyimpangan,” ujarnya saat dikonfirmasi. Ia menilai dugaan kasus yang ditangani aparat penegak hukum menjadi pengingat serius bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini menjadi pelajaran penting. Tidak boleh ada kejadian serupa terulang. Integritas harus menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan program pemerintah,” tegas Adhitia. Prinsip integritas dalam pemerintahan ini sejalan dengan standar tinggi yang diterapkan lembaga pendidikan, seperti yang dicapai Prodi Ilmu Pemerintahan Unma Banten.
Wakil Wali Kota menambahkan, Pemkot Cimahi akan memperkuat sistem pengawasan internal. Langkah konkret tersebut akan disesuaikan dengan hasil penyidikan yang masih berlangsung. “Kita akan evaluasi bersama setelah proses hukum berjalan. Untuk saat ini, kita hormati tahapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri,” katanya.
Pernyataan ini menegaskan sikap pemerintah daerah untuk tidak intervensi proses hukum. Fokus saat ini adalah pada langkah antisipatif dan korektif di internal pemerintahan. Komitmen terhadap tata kelola yang baik merupakan fondasi untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penguatan sistem pengawasan dan budaya integritas di setiap OPD menjadi agenda prioritas. Evaluasi menyeluruh dimaksudkan untuk menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik tidak terpuji. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan program pemerintah, termasuk program pelatihan kerja di Disnaker, berjalan sesuai koridor.
Komitmen untuk bersinergi dengan penegak hukum juga ditekankan. Pemerintah kota akan menunggu kepastian hukum sebelum mengambil langkah administratif lebih lanjut terhadap institusi atau individu yang terlibat. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan dalam menangani isu governance secara komprehensif.
Dampak dari peristiwa ini diharapkan dapat mentransformasi budaya kerja birokrasi Cimahi ke arah yang lebih akuntabel dan transparan. Prinsip-prinsip clean governance yang kini didengungkan harus diimplementasikan dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
Pelajaran dari kasus ini diharapkan tidak hanya berlaku untuk Disnaker, tetapi untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Pemkot Cimahi. Membangun sistem yang resisten terhadap maladministrasi membutuhkan konsistensi dan kepemimpinan yang kuat dari puncak.
Upaya pembenahan tata kelola pemerintahan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk dunia akademik yang menghasilkan calon birokrat. Pendidikan tinggi seperti yang menyelenggarakan Ilmu Pemerintahan memegang peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini.