Category: Banten

Jbnews.id – Gedung baru RSUD Adjidarmo di Kabupaten Lebak menunjukkan kerusakan dini seperti retakan dinding dan fasilitas tak optimal, padahal anggaran pembangunannya hampir Rp17 miliar dan usia pemakaian belum genap satu tahun. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terhadap keselamatan pasien dan tenaga medis di rumah sakit rujukan utama tersebut.

Koordinator Kumala, Idham M Haqim, menegaskan bahwa kerusakan ini tidak bisa dianggap sepele mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan. “Ini bukan sekadar bangunan rusak, ini menyangkut nyawa manusia. Rumah sakit harus jadi tempat yang aman, bukan justru menimbulkan kekhawatiran. Apalagi anggarannya fantastis,” tegas Idham, Senin (20/4/2026).

Idham menyoroti kemungkinan adanya masalah serius dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pengawasan proyek, hingga kualitas material yang digunakan. Ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan audit teknis yang menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Selain audit, Idham juga menuntut transparansi penuh kepada publik mengenai status proyek, masa pemeliharaan gedung, dan rencana perbaikan. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menanggung risiko akibat lemahnya pengawasan dalam proyek bernilai besar seperti ini.

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pembiayaan pemeliharaan RSUD Adjidarmo biasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pendapatan dari layanan yang diberikan. Namun, munculnya kerusakan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari satu tahun, dinilai sebagai hal yang tidak wajar. “Belum setahun sudah rusak, ini jelas harus jadi perhatian serius,” kata Idham.

Idham menegaskan bahwa besarnya anggaran yang hampir mencapai Rp17 miliar harus sebanding dengan kualitas hasil pembangunan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu untuk menindak tegas jika ditemukan indikasi kelalaian dalam pelaksanaan proyek. “Kalau ada pelanggaran, harus ada yang bertanggung jawab secara hukum,” ujarnya.

Publik kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Lebak, manajemen RSUD Adjidarmo, dan aparat pengawas. Idham menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikorbankan oleh kualitas pembangunan yang dipertanyakan. “Kalau anggarannya besar, kualitasnya juga harus maksimal, bukan asal-asalan,” tegasnya.

Kerusakan pada gedung baru ini kembali mengangkat isu fundamental tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur publik, khususnya di sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan keselamatan jiwa.

Jbnews.id – Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan sanksi pemotongan tunjangan kinerja (tukin) bagi aparatur sipil negara yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tegas ini sedang dirumuskan dan akan segera diajukan untuk mendapat persetujuan pimpinan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Rd Berly Rizki Natakusumah, menegaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya memperketat disiplin pajak di internal birokrasi. Ia menyatakan bahwa ASN memiliki kewajiban ganda, sebagai pelayan negara dan sebagai contoh bagi masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakan.

“Kami merumuskan kebijakan disiplin PNS dalam membayar pajak sebagai bagian yang tidak terpisahkan, karena PNS adalah wajib pajak,” tegas Berly pada Senin, 20 April 2026. Menurutnya, pesan yang ingin disampaikan pemerintah jelas: ASN harus menjadi teladan sebelum menuntut kepatuhan dari masyarakat luas.

Kebijakan yang sedang digodok ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menyangkut integritas aparatur. “Kami ingin menunjukkan bahwa PNS juga disiplin dan taat pajak. Kebijakan ini akan kami ajukan untuk mendapat persetujuan pimpinan,” ujar Berly.

Meski rencana sanksi sudah diumumkan, Bapenda Banten mengaku belum mengantongi data pasti mengenai jumlah ASN provinsi yang tercatat menunggak pembayaran pajak kendaraan. Untuk mengatasi hal ini, instansi tersebut kini menyiapkan proses sinkronisasi data dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Tujuannya adalah mencocokkan data kepegawaian dengan data kepemilikan kendaraan bermotor untuk mendapatkan gambaran yang akurat.

Langkah pengetatan tidak hanya berfokus pada sanksi internal. Bapenda Banten juga menerapkan sistem target dan insentif bagi pegawainya sendiri dalam upaya penagihan pajak. Setiap pegawai Bapenda dituntut untuk menagih minimal 10 wajib pajak yang menunggak setiap bulannya.

Dengan total sekitar 960 pegawai, target kolektif yang dibidik adalah penagihan hingga 9.600 tunggakan pajak per bulan. Pegawai yang berhasil memenuhi atau melampaui target akan menerima tambahan insentif yang dibagikan setiap tiga bulan. Sebaliknya, pegawai yang gagal memenuhi target kuota penagihan akan menghadapi pemotongan sebagian insentif yang seharusnya diterima.

“Kalau target tidak tercapai, insentif akan berkurang,” tegas Berly Rizki Natakusumah mengenai mekanisme reward and punishment bagi stafnya.

Di tengah berbagai rencana pengetatan tersebut, kinerja pendapatan Bapenda Banten pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan angka yang hampir menyentuh target. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor hingga periode tersebut telah mencapai Rp1,978 triliun.

Angka ini hanya selisih tipis sekitar Rp18 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,002 triliun. Capaian ini menjadi konteks penting bahwa upaya penertiban, termasuk terhadap ASN sendiri, dilakukan dalam kerangka meningkatkan kepatuhan dan pendapatan daerah secara lebih disiplin dan terukur.

Kebijakan ancaman pemotongan tukin bagi ASN penunggak pajak ini menjadi sinyal keras dari Pemprov Banten bahwa kelonggaran terhadap kewajiban perpajakan, termasuk dari kalangan internal pemerintah, tidak akan lagi ditoleransi.

Jbnews.id – Persib Bandung gagal memanfaatkan momentum untuk mendekati puncak klasemen Liga 1 setelah ditahan imbang 2-2 oleh Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (20/4/2026). Hasil ini membuat Borneo FC, yang unggul satu poin, semakin dekat dengan posisi teratas yang ditempati Persib.

Skor akhir 2-2 di GBLA menandai poin penting yang terlepas bagi Maung Bandung. Gol-gol Persib dicetak oleh David da Silva dan Ciro Alves, sementara Dewa United membalas melalui Risto Mitrevski dan Egy Maulana Vikri. Hasil seri ini membuat Persib stagnan di 60 poin, sementara Borneo FC memiliki peluang untuk memperlebar jarak jika menang dalam laga yang tersisa.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui timnya kehilangan konsentrasi di menit-menit krusial. “Kami memimpin dua kali, tetapi pertahanan kami lengah. Ini pelajaran mahal dalam perburuan gelar,” ujarnya dalam konferensi pers pasca-pertandingan. Di sisi lain, pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, menyebut satu poin di markas juara bertahan sebagai hasil yang positif.

Laga ini berjalan sengit sejak babak pertama. Persib membuka keunggulan pada menit ke-23 melalui sundulan David da Silva. Namun, keunggulan itu bertahan singkat. Risto Mitrevski menyamakan kedudukan untuk Dewa United hanya lima menit berselang. Persib kembali memimpin di babak kedua lewat eksekusi penalti Ciro Alves pada menit ke-67. Tim tamu kembali menunjukkan ketangguhan dengan menyamakan kedudukan kedua kalinya melalui Egy Maulana Vikri sepuluh menit menjelang waktu normal berakhir.

Hasil ini memberikan dampak signifikan pada peta persaingan gelar. Borneo FC, yang saat ini mengoleksi 59 poin, kini hanya terpaut satu angka dari Persib. Dengan jadwal yang tersisa, setiap poin menjadi krusial. Persib harus waspada dengan tekanan dari persaingan ketat di puncak klasemen, mirip dengan situasi di liga top Eropa.

Kegagalan meraih kemenangan penuh di kandang sendiri menjadi pukulan bagi ambisi Persib mempertahankan trofi. Performa tim dinilai kurang solid, terutama di lini belakang yang dua kali bobol oleh serangan balik cepat Dewa United. Poin yang hilang ini bisa menjadi penentu di akhir musim, mengingat selisih poin yang sangat tipis dengan pesaing terdekat.

Dari sisi Dewa United, satu poin ini cukup berharga dalam misi mereka menjauh dari zona degradasi. Pertandingan selanjutnya akan menjadi penentu bagi kedua tim. Persib harus segera bangkit dan memperbaiki kesalahan defensif jika ingin mempertahankan posisi puncak dari kejaran Borneo FC yang semakin melebar. Situasi ini mengingatkan pada pentingnya konsistensi, sebagaimana terlihat dalam berbagai sektor, termasuk upaya pemerintah dalam logistik Papua.

Perburuan gelar Liga 1 2026 memasuki fase sangat menentukan. Setiap hasil, baik kemenangan, kekalahan, atau seri, langsung mengubah dinamika klasemen. Ketegangan persaingan ini tidak hanya terjadi di lapangan hijau, tetapi juga mencerminkan semangat kompetisi dalam pembangunan ekonomi, seperti minat investor Dubai terhadap potensi daerah.

Jadwal sisa musim ini akan menguji mental dan kedalaman skuad kedua tim. Persib diimbangi Dewa United menjadi pengingat bahwa tidak ada tim yang boleh dianggap remeh dalam liga yang kompetitif. Poin yang terlepas di GBLA bisa berarti perbedaan antara menjadi juara atau runner-up di akhir musim nanti.

Jbnews.id – Sejumlah wilayah di Bandung Timur, terutama di Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, dan Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, terendam banjir. Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, menyampaikan apresiasi atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung meski anggaran penanganan bencana masih minim.

Christian Julianto Budiman, yang juga Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Bandung, menilai BPBD telah melakukan banyak langkah meski lembaga tersebut belum lama terbentuk. Ia mencontohkan aktivitas Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, yang aktif menggelar sosialisasi kebencanaan.

“Kemampuan APBD kita juga mengalami penurunan kan, penurunan transfer dari pusat, tapi saya pikir BPBD juga tidak bisa pasrah begitu saja karena ketersediaan anggaran,” ujar Christian kepada Pikiran Rakyat, Senin, 20 April 2026. Ia mengajak semua pihak mencari sumber pendanaan lain, seperti dari CSR, agar kesiapan penanggulangan bencana tetap optimal.

Christian menekankan bahwa dalam penanganan banjir, aspek sosialisasi dan mitigasi harus dirancang sebaik mungkin, tidak hanya fokus pada infrastruktur. Pendekatan ini dinilai penting tidak hanya untuk Bandung Timur, tetapi juga untuk kawasan Bandung Selatan yang kerap dilanda banjir.

Ia berharap BPBD Kota Bandung semakin memahami langkah mitigasi di titik-titik yang lama tergenang, meski dengan anggaran terbatas. “Tapi, ayo kita bareng-bareng nyari dananya, apakah dari CSR atau dari mana sehingga ketika diperlukan untuk langkah penanggulangan sosial sudah siap begitu,” tambahnya.

Di sisi lain, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan rencana jangka panjang Pemkot Bandung. Terobosan yang disiapkan adalah pembangunan sistem penyaluran air dari Rancabolang menuju Sungai Cipamokolan.

Rencana infrastruktur tersebut dijadwalkan masuk dalam anggaran tahun 2027 hingga 2028. Namun, terdapat peluang untuk mempercepat realisasinya melalui perubahan anggaran tahun 2026.

Jbnews.id – Pemerintah Kabupaten Pati resmi menyerahkan pengelolaan Pasar Kranggot kepada pihak swasta, PT Surya Inti Prima, untuk jangka waktu 20 tahun. Kerja sama ini dilakukan tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menandai perubahan model pengelolaan aset daerah.

Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, dan Direktur PT Surya Inti Prima. Kesepakatan ini mengamanatkan perusahaan untuk melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Pati Kota tersebut.

“Ini bentuk komitmen kami dalam pengelolaan aset daerah. Dengan skema KPBU, pembangunan tidak membebani APBD,” ujar Henggar Budi Anggoro dalam pernyataan resminya. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi dasar transaksi ini.

PT Surya Inti Prima, sebagai mitra pengelola, kini memegang tanggung jawab penuh untuk melakukan pembangunan ulang dan operasional Pasar Kranggot. Rencana induk mencakup pembangunan infrastruktur baru yang lebih modern dan layak.

Rincian Komitmen dan Rencana Pembangunan

Kontrak kerja sama selama dua dekade tersebut memiliki skema pendanaan mandiri dari swasta. Perusahaan akan menanggung seluruh biaya revitalisasi, termasuk pembongkaran bangunan lama dan konstruksi fasilitas baru.

Sebagai imbal hasil, PT Surya Inti Prima mendapatkan hak mengelola pasar dan memungut retribusi dari para pedagang dan pengunjung selama masa kontrak. Skema bagi hasil dengan pemerintah daerah juga diterapkan, meski rincian persentasenya tidak diungkap ke publik.

Revitalisasi yang dijanjikan bertujuan mengubah total wajah Pasar Kranggot. Rencana yang disusun tidak hanya mencakup area jual-beli, tetapi juga penataan parkir, sistem drainase, dan pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan pasar yang higienis dan tertata.

Keberhasilan model ini di Pati akan menjadi percontohan bagi aset daerah lain yang memerlukan pembenahan tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Efisiensi APBD menjadi salah satu argumen utama kebijakan ini.

Dampak Langsung dan Harapan Ke Depan

Kebijakan ini langsung berdampak pada ratusan pedagang tetap dan losmen di Pasar Kranggot. Pemerintah kabupaten menyatakan akan mengatur proses relokasi sementara pedagang selama masa pembangunan berlangsung.

Para pedagang menyambut rencana revitalisasi dengan harapan peningkatan kenyamanan dan jumlah pembeli. Namun, kekhawatiran utama terletak pada kemungkinan kenaikan biaya sewa atau retribusi setelah pasar beroperasi secara modern.

Dari sisi kompetisi, revitalisasi Pasar Kranggot ditujukan untuk mengembalikan daya saingnya terhadap pusat perbelanjaan modern yang tumbuh di sekitar Kota Pati. Pasar tradisional diharapkan bisa menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih bersih dan teratur tanpa kehilangan ciri khasnya.

Dengan kontrak 20 tahun, keberlanjutan pengelolaan menjadi titik kritis. Masyarakat dan pemerintah daerah akan mengawasi komitmen perusahaan dalam pemeliharaan fasilitas. Hasil dari kemitraan ini akan menjadi tolok ukur untuk skema KPBU serupa di masa depan.

Jbnews.id – Pemerintah Kabupaten Pandeglang menerima kunjungan calon investor dari Dubai, Uni Emirat Arab, yang menyatakan minat untuk menanamkan modal di sektor ekonomi lokal. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya percepatan investasi di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, secara langsung menerima delegasi investor asal Dubai tersebut di Pendopo Kabupaten Pandeglang. Pertemuan ini membahas potensi dan peluang investasi yang dapat dikembangkan di wilayah Pandeglang.

“Kami menyambut baik minat investor dari Dubai. Pandeglang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan melalui kemitraan investasi,” ujar Tanto Warsono Arban dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi iklim investasi yang kondusif.

Delegasi investor dari Dubai menyampaikan rencana eksplorasi beberapa sektor potensial. Fokus utama yang menjadi perhatian adalah pengembangan sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang. Kehadiran instansi teknis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan langsung mengenai prosedur, regulasi, dan kemudahan berinvestasi di daerah.

Kunjungan calon investor asing ini menandai momentum baru bagi Pandeglang dalam menarik modal langsung dari luar negeri. Pemerintah daerah terus aktif mempromosikan potensi unggulan wilayahnya kepada pelaku usaha domestik dan internasional.

Keberhasilan menarik minat investor dari kawasan Timur Tengah seperti Dubai dinilai sebagai langkah strategis. Hal ini sejalan dengan upaya diversifikasi sumber investasi dan penguatan ketahanan ekonomi daerah pasca pandemi.

Pandeglang, yang dikenal dengan destinasi wisata seperti Tanjung Lesung, memiliki basis ekonomi yang beragam. Selain pariwisata, sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif juga menjadi andalan yang terus dikembangkan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang berharap kunjungan exploratif ini dapat segera ditindaklanjuti dengan studi kelayakan yang lebih mendalam. Tahap selanjutnya adalah penyusunan komitmen investasi yang konkret dan mengikat secara hukum.

Kejelasan regulasi dan kepastian berusaha menjadi faktor penentu bagi investor asing untuk memutuskan penanaman modal. Pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk memberikan kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur pendukung.

Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dinilai mampu memberikan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian. Efeknya meliputi transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan jaringan pasar ekspor.

Komitmen Pemkab Pandeglang dalam mempercepat realisasi investasi juga diwujudkan melalui penyederhanaan birokrasi. Layanan perizinan terintegrasi di DPMPTSP diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya bagi para calon investor.

Kedatangan investor dari Dubai ini bukan yang pertama kali bagi Banten. Provinsi ini secara konsisten menjadi salah satu tujuan utama investasi di Pulau Jawa, didukung oleh lokasi yang strategis dan infrastruktur yang terus berkembang.

Hasil dari pertemuan ini akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait di tingkat pusat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan iklim investasi yang kompetitif.

Masyarakat dan pelaku usaha lokal di Pandeglang juga diharapkan dapat memanfaatkan momentum kedatangan investor ini. Terciptanya rantai pasok dan kemitraan usaha dengan standar internasional dapat membuka peluang baru.

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan pendampingan hingga proses investasi benar-benar terealisasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses menjadi prinsip utama yang dipegang oleh pemda.

Realitas menunjukkan bahwa daya tarik investasi suatu daerah tidak lagi semata-mata tentang insentif fiskal. Stabilitas politik, keamanan, dan kesiapan sumber daya manusia menjadi pertimbangan yang semakin krusial bagi investor global.

Kunjungan ini merefleksikan optimisme pelaku usaha internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia, khususnya di daerah penyangga seperti Pandeglang. Pemulihan ekonomi nasional pasca-krisis menjadi faktor pendorong utama.

Pandeglang, dengan segala potensi dan komitmen pemerintahannya, berusaha memposisikan diri sebagai destinasi investasi yang menarik dan berkelanjutan. Targetnya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Telset.id – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten ditetapkan sebagai percontohan nasional untuk program sertifikasi kompetensi relawan. Penetapan ini dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada April 2026, menandai langkah standarisasi kualitas relawan kemanusiaan di Indonesia.

Program sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan setiap relawan PMI memiliki kompetensi standar yang diakui secara nasional. Prosesnya melibatkan asesmen langsung terhadap sejumlah relawan dari berbagai kabupaten/kota di Banten.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah. “Kami mendukung penuh program sertifikasi relawan PMI Banten. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas relawan dalam penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan,” ujarnya.

Pemilihan Banten sebagai pilot project didasarkan pada kapasitas dan kinerja PMI daerah tersebut. Keberhasilan implementasi di Banten diharapkan dapat menjadi model yang akan direplikasi di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia.

Dengan status sebagai percontohan, PMI Banten memikul tanggung jawab untuk menyukseskan program yang dapat berdampak pada sistem penanggulangan bencana nasional. Standar kompetensi yang diterapkan mencakup berbagai aspek, termasuk pertolongan pertama, logistik, dan manajemen darurat.

Implementasi sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan respon dan efektivitas bantuan kemanusiaan, terutama di daerah rawan bencana. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor sosial dan kemanusiaan.