Category: Banten

Jbnews.id – Pemerintah Kota Tangerang mendukung penerapan rumah modular sebagai solusi percepatan pembangunan hunian, termasuk untuk mendukung program nasional 3 juta rumah. Sistem prefabrikasi ini memungkinkan satu unit rumah selesai dibangun hanya dalam waktu tiga hari.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, dalam Soft Launching Modular Sample House di Perumahan Puri Megah, Cipondoh, Jumat (17/4/2026). Konsep ini dinilai praktis, cepat, dan efisien, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah subsidi dan hunian pascabencana.

“Untuk konsep rumah pascabencana, ini sangat baik dan relevan. Kami berharap dapat diterapkan lebih luas, termasuk di Kota Tangerang,” ujar Maryono. Dukungan ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah pusat dan target pembangunan 3 juta rumah.

Secara teknis, rumah modular dibangun dengan sistem prefabrikasi. Komponen utama diproduksi di pabrik, kemudian dirakit di lokasi. Metode ini menghasilkan waktu pengerjaan yang jauh lebih singkat dibanding konstruksi konvensional. Selain percepatan waktu, efisiensi biaya juga menjadi fokus.

Indra Gunawan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, konsep ini menjadi solusi strategis untuk target pembangunan 5.000 unit rumah pascabencana. “Harapannya, harga bisa ditekan sekitar Rp100 juta per unit,” jelasnya. Kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus didorong untuk optimalisasi implementasi.

Di Kota Tangerang, inovasi hunian ini berpotensi diintegrasikan dengan program bedah rumah yang telah berjalan. Hingga 2026, pemerintah daerah telah merealisasikan 10.893 unit rumah melalui program tersebut sebagai bagian dari penataan permukiman kumuh. Maryono menyatakan, rumah modular sangat memungkinkan diterapkan jika didukung anggaran daerah.

“Kami melihat rumah contoh ini sangat memungkinkan untuk diterapkan, terutama jika dari sisi anggaran bisa mendukung,” tambahnya. Integrasi ini diharapkan dapat mempercepat penyerahan hunian layak bagi masyarakat.

Penerapan konsep pembangunan cepat dan terstruktur seperti ini juga selaras dengan upaya pengembangan kawasan terencana di Tangerang, seperti yang terlihat pada proyek Paramount Petals. Keberhasilan program perumahan juga bergantung pada penataan lingkungan dan infrastruktur pendukung yang memadai.

Dukungan terhadap rumah modular menunjukkan pergeseran pendekatan dalam memecahkan masalah perumahan di Indonesia, dari metode tradisional menuju solusi industri yang lebih terukur dan cepat. Jika terealisasi optimal, Tangerang berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan adopsi teknologi hunian modern ini.

Implikasinya, percepatan pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan fisik akan tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan kawasan permukiman yang lebih tertata, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Jbnews.id – Zamaluddin Rambe, kuasa pemohon Peta Bidang Tanah (PBT), bersama sejumlah LSM berencana melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) pada tarif jasa pengukuran tanah oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) milik GMR di BPN Kabupaten Tangerang ke Kepolisian dan Kejaksaan. Langkah hukum ini diambil karena menilai tarif yang dipasang KJSB terlalu tinggi, tidak transparan, dan membebani masyarakat.

Zamaluddin menyatakan rencana pelaporan akan dilakukan setelah pembentukan aliansi masyarakat bersama beberapa LSM. Ia menegaskan pembiayaan jasa pengukuran tanah harus diatur secara transparan oleh pemerintah pusat. “Ini akan kami dorong agar terang benderang tentang pembiayaan, agar diatur oleh negara, tidak bisa asal kerja dan asal pasang tarif. Kasihan masyarakat, ini sama aja pungli,” tegas Zamaluddin di Tangerang, Jumat (17/4/2026).

Pihak KJSB GMR sebelumnya telah membantah adanya keberatan dari pemohon dan menyatakan bahwa telah ada kesepakatan. Namun, Zamaluddin menolak klaim tersebut dan menuntut adanya regulasi resmi dari negara, bukan sekadar kesepakatan informal. Ia mempertanyakan dasar hukum dan acuan tarif yang digunakan perusahaan surveyor tersebut.

Kritik terhadap Aplikasi dan Dasar Tarif

Zamaluddin Rambe secara khusus menyoroti penggunaan aplikasi bernama Surlis yang menjadi acuan penetapan tarif oleh KJSB. Ia mempertanyakan legitimasi aplikasi tersebut, termasuk asal-usul, pihak yang mengesahkan, dan kekuatan hukumnya. Menurutnya, ketiadaan payung hukum yang jelas membuat tarif yang ditetapkan berpotensi semena-mena.

“Bahkan yang sudah disahkan oleh negara pun masih bisa digugat oleh masyarakat apabila terkait dengan beban atau pembiayaan yang tidak wajar. Apalagi yang belum ditentukan, ini pasti menjadi masalah besar,” tambah Zamaluddin. Pernyataan ini menegaskan bahwa kesepakatan lisan antara penyedia jasa dan pemohon tidak dapat dijadikan pembenaran jika tarifnya dinilai memberatkan.

Persoalan ini menyoroti celah regulasi dalam penentuan biaya jasa surveyor berlisensi yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketidakjelasan ini berpotensi menghambat program pendaftaran tanah nasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.

Dampak dan Dorongan untuk Regulasi

Kasus ini mencerminkan tantangan dalam pelayanan pertanahan di daerah, di mana warga sering dikenai biaya tidak terduga saat mengurus sertifikat tanah. Zamaluddin mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan baku tentang tarif jasa surveyor berlisensi. Regulasi yang jelas diharapkan dapat melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pungutan yang tidak diatur oleh undang-undang berpotensi dikategorikan sebagai pungli dan dapat diproses secara pidana. Rencana pembentukan aliansi dan pelaporan ke aparat penegak hukum ditujukan tidak hanya untuk menyelesaikan kasus individu, tetapi juga mendorong perubahan sistemik di BPN Kabupaten Tangerang.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan terjadi perbaikan internal dan pengawasan ketat BPN terhadap mitra surveyornya. Masyarakat Kabupaten Tangerang kini menantikan respons cepat dari Kepolisian dan Kejaksaan terkait laporan yang akan diajukan.

Jbnews.id – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan konflik geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia. Peringatan ini disampaikan pada Selasa, 10 Maret 2026.

Prabowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional menghadapi gejolak global. Situasi di Timur Tengah dinilai dapat mempengaruhi stabilitas, termasuk di bidang ekonomi dan keamanan.

Pernyataan presiden ini menegaskan posisi Indonesia dalam mengawasi dinamika internasional yang berpotensi mengganggu ketahanan dalam negeri. Fokus utamanya adalah antisipasi terhadap efek domino dari konflik regional tersebut.

Jbnews.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Cilegon mencatat 37 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang Januari hingga April 2026. Dari jumlah tersebut, 22 korban atau sekitar 59 persen adalah perempuan.

Kepala DP3A Kota Cilegon, Tatu Siti Mariah, mengonfirmasi data tersebut. “Data ini kami himpun dari laporan yang masuk ke DP3A,” ujarnya. Kasus-kasus tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun ruang publik.

Mariah menyebut mayoritas pelaku kekerasan adalah orang terdekat korban. Tempat kejadian seringkali justru di lingkungan yang seharusnya aman, seperti rumah. Data ini mencuat bersamaan dengan peringatan Hari Kartini, yang mengusung tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”.

Peringatan Hari Kartini di Cilegon tahun ini diwarnai oleh keprihatinan mendalam atas tingginya angka kekerasan. Acara yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Selasa (22/4/2026), justru menjadi momentum untuk merefleksikan kondisi riil perempuan di daerah tersebut. Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, turut hadir dalam acara tersebut.

DP3A Kota Cilegon tidak hanya mencatat, tetapi juga memberikan pendampingan kepada para korban. Lembaga ini bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga bantuan hukum untuk menangani setiap laporan. Upaya pencegahan juga digencarkan melalui sosialisasi ke berbagai kelurahan dan sekolah.

Namun, tantangan terbesar adalah masih banyaknya kasus yang tidak terlapor. Stigma sosial dan ketergantungan ekonomi sering menjadi penghalang korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Kondisi ini berpotensi membuat angka sebenarnya lebih tinggi dari data resmi yang tercatat.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilegon ini menjadi sorotan nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan keamanan bagi perempuan masih panjang. Peringatan Hari Kartini harus dijadikan sebagai pengingat untuk memperkuat sistem perlindungan dan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah.

Pemerintah Kota Cilegon melalui DP3A berkomitmen untuk terus menekan angka kekerasan. Komitmen ini perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Sinergi multipihak dinilai kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan.

Jbnews.id – Seorang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, divonis 15 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Serang. Vonis itu dijatuhkan karena terbukti menjual sapi bantuan program pemerintah yang seharusnya dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Majelis hakim yang dipimpin Mochamad Faisal menyatakan terdakwa, berinisial A, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Selain hukuman penjara, majelis juga menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 12 juta. Jika tidak dibayar, harta bendanya akan disita atau diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Kasus ini bermula ketika terdakwa, yang berstatus sebagai guru PNS, menerima bantuan sapi dari pemerintah melalui program pemberdayaan. Bantuan tersebut diberikan dengan perjanjian bahwa sapi akan dipelihara dan dikembangkan. Namun, alih-alih merawat aset tersebut, terdakwa justru menjual sapi bantuan itu kepada pihak lain.

Dalam persidangan, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa telah melanggar hukum dan merugikan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Penjualan sapi bantuan dinilai sebagai bentuk penggelapan karena mengalihkan aset milik program untuk kepentingan pribadi.

Vonis 15 bulan penjara dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hakim menekankan pentingnya integritas, terutama bagi seorang aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi teladan dalam memanfaatkan bantuan publik.

Keputusan pengadilan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi para penerima bantuan pemerintah lainnya. Penyalahgunaan bantuan, baik berupa ternak, modal, atau barang lainnya, tidak hanya merusak tujuan program tetapi juga berpotensi dipidana.

Program bantuan sapi dan ternak lainnya merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan menggerakkan ekonomi di tingkat desa. Penyimpangan seperti yang dilakukan terdakwa berisiko menggagalkan tujuan strategis tersebut dan mencederai kepercayaan masyarakat.

Dengan vonis ini, diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan disiplin dalam penyaluran serta pemanfaatan bantuan sosial dan produktif dari negara. Kasus ini menegaskan bahwa penyalahgunaan aset bantuan pemerintah adalah tindak pidana yang serius.