Category: Tekno

JBNews.id — Rusia pernah mengubah malam menjadi terang tanpa lampu melalui proyek cermin raksasa antariksa bernama Znamya. Gagasan fiksi ilmiah ini diuji lebih dari 30 tahun lalu dan kini kembali menjadi perhatian sebagai solusi penerangan malam serta peningkatan produksi energi surya.

Pada 1993, Rusia menguji Znamya 2, sebuah cermin reflektif berdiameter sekitar 20 meter. Cermin ini dibawa wahana kargo Progress M-15 setelah menyelesaikan misinya di stasiun luar angkasa Mir. Ketika dibentangkan di orbit, permukaannya memantulkan sinar Matahari ke Bumi dan menghasilkan berkas cahaya selebar sekitar 5 kilometer dengan tingkat kecerahan mendekati cahaya bulan purnama.

Cahaya tersebut melintas dari Prancis selatan hingga Rusia barat dengan kecepatan sekitar 8 kilometer per detik. Meski banyak wilayah tertutup awan, sejumlah pengamat di darat sempat melihat kilatan terang yang menyapu langit.

Proyek Znamya dipimpin insinyur Rusia Vladimir Syromyatnikov. Awalnya, teknologi itu dirancang sebagai layar surya (solar sail) untuk mendorong wahana antariksa menggunakan tekanan cahaya Matahari. Namun, konsep tersebut kemudian diubah menjadi cermin orbit yang memantulkan sinar Matahari ke permukaan Bumi. Tujuan awalnya adalah memberikan penerangan bagi wilayah terpencil di Siberia, kawasan Arktik, hingga lokasi bencana atau proyek konstruksi yang membutuhkan cahaya tambahan pada malam hari.

Keberhasilan uji coba pertama mendorong Rusia menyiapkan proyek lanjutan Znamya 2.5 pada 1999. Cermin baru ini berdiameter 25 meter dan diperkirakan mampu menghasilkan cahaya setara lima hingga sepuluh kali terang bulan purnama. Namun, eksperimen itu gagal setelah cermin tersangkut antena wahana Progress saat dibentangkan. Setelah beberapa kali upaya penyelamatan tidak berhasil, wahana akhirnya diarahkan masuk kembali ke atmosfer dan proyek Znamya dihentikan. Rencana membuat versi yang lebih besar, Znamya 3, pun dibatalkan.

Kembalinya Gagasan Cermin Antariksa

Meski proyek Rusia berhenti, gagasan menggunakan cermin di antariksa kembali hidup. Perusahaan rintisan asal Amerika Serikat, Reflect Orbital, tengah mengembangkan satelit dengan cermin reflektif besar untuk mengarahkan cahaya Matahari ke lokasi tertentu setelah Matahari terbenam. Perusahaan tersebut menyebut teknologinya dapat dimanfaatkan untuk proyek konstruksi, operasi pencarian dan penyelamatan, penanggulangan bencana, hingga membantu pembangkit listrik tenaga surya menghasilkan energi lebih lama setiap hari.

Menurut Reflect Orbital, satelit demonstrasi pertamanya dirancang membawa cermin berukuran sekitar 18 × 18 meter yang mampu memantulkan cahaya dengan intensitas setara sinar bulan ke area berdiameter sekitar 5 kilometer di permukaan Bumi. Konsep ini mirip dengan apa yang diuji Rusia sebelumnya, namun dengan teknologi yang jauh lebih modern.

Meski menjanjikan berbagai manfaat, konsep cermin antariksa juga memunculkan kekhawatiran. Para astronom menilai pantulan cahaya buatan berpotensi mengganggu pengamatan langit malam, sementara ilmuwan lingkungan mengingatkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap satwa nokturnal dan ekosistem.

Proyek Rusia pada 1993 membuktikan bahwa gagasan mengubah malam menjadi terang bukan sekadar khayalan. Dengan kemajuan teknologi satelit dan material ringan saat ini, konsep tersebut berpeluang kembali diwujudkan dalam skala yang lebih besar di masa depan. Reflect Orbital kini menjadi salah satu pihak yang paling serius mengembangkan teknologi ini, meski masih menghadapi tantangan regulasi dan dampak lingkungan.

Implikasi dari pengembangan ini sangat luas. Jika berhasil, cermin antariksa bisa menjadi solusi penerangan malam hari yang efisien untuk daerah terpencil, lokasi bencana, dan proyek konstruksi besar. Bagi industri energi surya, teknologi ini berpotensi memperpanjang waktu produksi listrik hingga beberapa jam setelah Matahari terbenam, meningkatkan efisiensi pembangkit listrik tenaga surya secara signifikan.

Namun, para ilmuwan mengingatkan bahwa dampak ekologis dari penerangan buatan di malam hari belum sepenuhnya dipahami. Gangguan terhadap pola tidur satwa nokturnal, migrasi burung, dan siklus reproduksi berbagai spesies perlu diteliti lebih lanjut sebelum teknologi ini diimplementasikan secara luas. Para astronom juga khawatir bahwa polusi cahaya dari cermin antariksa akan semakin mempersulit pengamatan benda langit yang redup.

Meski demikian, proyek Znamya yang diuji lebih dari tiga dekade lalu telah membuka jalan bagi inovasi ini. Dengan modal pengalaman dan kemajuan teknologi, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, langit malam di berbagai belahan dunia akan dihiasi berkas cahaya buatan dari cermin raksasa yang mengorbit di atas kepala kita.

JBNews.id — Google mengingatkan para siswa untuk tidak hanya mengandalkan kecerdasan buatan (AI) seperti Gemini sebagai mesin pencari jawaban instan. Imbauan ini disampaikan di tengah meningkatnya adopsi AI generatif di dunia pendidikan, khususnya di kalangan pelajar Asia Tenggara.

Laporan Gemini Report: Southeast Asia 2026 mencatat bahwa adopsi Gemini di kawasan ini didorong oleh pengguna berusia di bawah 25 tahun. Data Google menunjukkan 40% pengguna memanfaatkan Gemini sebagai kolaborator, sementara 20% lainnya menggunakannya sebagai asisten riset. Angka ini mengonfirmasi bahwa AI telah menjadi bagian integral dari proses belajar generasi muda.

Sapna Chadha, Vice President Southeast Asia and South Asia Frontier, menegaskan bahwa Google telah berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk mengembangkan Gemini secara bertanggung jawab. “Seiring kita memasuki dunia baru ini, kita memastikan bahwa di produk penelusuran kita, di produk AI kita, pembelajaran bahasa dan pembelajaran secara keseluruhan adalah sesuatu yang kita anggap sangat serius,” ujar Chadha dalam press briefing virtual, Selasa (14/7/2026).

Pernyataan ini muncul di saat kekhawatiran tentang dampak AI terhadap kemampuan membaca siswa mulai mengemuka. Google justru melihat AI sebagai peluang untuk menghadirkan tutor pribadi bagi lebih banyak pelajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir kritis.

Vietnam Jadi Pionir Penggunaan AI untuk Pendidikan

Di antara negara-negara Asia Tenggara, Vietnam menonjol sebagai pengguna utama Gemini untuk keperluan pendidikan. Lebih dari 160 ribu siswa di Vietnam menggunakan Gemini Canvas for Exam Prep setiap bulannya. Selain itu, tenaga pendidik di negara tersebut telah mengirimkan lebih dari 55.000 prompt terkait pendidikan.

Angka ini menunjukkan bahwa transformasi digital di ruang kelas bukan lagi sekadar wacana. Google melihat tren ini sebagai sinyal positif, namun tetap menekankan pentingnya pendekatan yang tepat dalam menggunakan AI.

Chadha menjelaskan bahwa antarmuka aplikasi Gemini akan berubah secara dinamis tergantung pertanyaan pengguna. Jika seorang siswa bertanya soal pekerjaan rumah, asisten AI itu akan memulai percakapan dua arah untuk memandu siswa menemukan jawabannya sendiri. “Gemini dapat menjadi tutor pribadi mereka dan mereka bisa merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan dan berinteraksi,” kata Chadha.

AI sebagai Tutor, Bukan Mesin Jawaban

Pendekatan Google ini sejalan dengan prinsip bahwa AI seharusnya membantu proses belajar, bukan menggantikannya. Chadha menekankan, “Ini adalah kesempatan untuk memberikan tutor pribadi ke lebih banyak pelajar menggunakan pembelajaran berbasis visual dan membantu mereka untuk tidak langsung menerima jawaban instan.”

Dengan kata lain, Gemini dirancang untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang interaktif. Siswa didorong untuk melalui tahap-tahap pemecahan masalah secara mandiri, dengan AI sebagai pemandu. Metode ini diyakini dapat memperkuat pemahaman konsep dan kemampuan analitis pelajar.

Namun, tantangan tetap ada. Bahaya ilusi algoritma yang diungkap oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menjadi pengingat bahwa teknologi tidak boleh diadopsi tanpa pemahaman kritis. Google sendiri mengakui bahwa kolaborasi dengan pemerintah dan Departemen Pendidikan menjadi prioritas tinggi.

“Kami bekerja sama dengan para pendidik dan ekosistem untuk mewujudkan hal ini. Kami tahu ini adalah prioritas tinggi, dan dalam hal itu, kami juga bekerja sama dengan pemerintah dan Departemen Pendidikan seiring perkembangan di bidang ini,” pungkas Chadha.

Implikasinya jelas: AI bukanlah solusi ajaib yang bisa menggantikan peran guru dan proses belajar konvensional. Sebaliknya, AI adalah alat yang efektif jika digunakan dengan strategi yang tepat. Bagi siswa dan tenaga pendidik di Jawa Barat dan Banten, pesan Google ini menjadi pengingat penting untuk memanfaatkan teknologi secara bijak.

Dengan adopsi AI yang terus meningkat, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan teknologi ini memperkuat, bukan melemahkan, kemampuan berpikir kritis generasi muda. Google tampaknya telah mengambil langkah awal dengan merancang Gemini sebagai mitra belajar yang interaktif dan bertanggung jawab.

JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menetapkan pemenang lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz setelah masa sanggah berakhir tanpa ada keberatan dari peserta. Keputusan ini mengunci alokasi spektrum strategis untuk tiga operator seluler nasional dalam upaya memperluas akses internet broadband di Indonesia.

Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz menyatakan hingga batas akhir penyampaian sanggahan pada Selasa (14/7) pukul 15.00 WIB tidak ada satu pun peserta yang mengajukan keberatan atas hasil seleksi. Tahapan berikutnya adalah penyusunan Berita Acara Hasil Seleksi sebelum Menteri Komunikasi dan Digital secara resmi menetapkan pemenang. Penetapan tersebut nantinya bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemenang Pita Frekuensi 700 MHz

Hasil seleksi menunjukkan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk keluar sebagai pemenang utama di pita 700 MHz dengan peringkat pertama. Perusahaan ini mengamankan blok frekuensi 30 MHz (2×15 MHz) dengan harga penawaran Rp35,34 miliar per MHz, total nilai penawaran mencapai Rp1,0602 triliun.

Peringkat kedua ditempati oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang memperoleh blok frekuensi 20 MHz (2×10 MHz) dengan harga penawaran Rp32,125 miliar per MHz, total nilai penawaran Rp642,5 miliar. Sementara itu, PT Indosat Tbk berada di peringkat ketiga dengan blok frekuensi 20 MHz (2×10 MHz) dan harga penawaran Rp25,374 miliar per MHz, total nilai penawaran Rp507,48 miliar.

Pemenang Pita Frekuensi 2,6 GHz

Untuk pita frekuensi 2,6 GHz, Telkomsel menjadi pemenang dengan peringkat pertama. Operator pelat merah ini mengamankan blok frekuensi 80 MHz dengan harga penawaran Rp6,823 miliar per MHz, total nilai penawaran Rp545,84 miliar.

Indosat menempati peringkat kedua dengan blok frekuensi 60 MHz dan harga penawaran Rp6,2 miliar per MHz, total nilai penawaran Rp372 miliar. XLSmart berada di peringkat ketiga dengan blok frekuensi 50 MHz dan harga penawaran Rp4,632 miliar per MHz, total nilai penawaran Rp231,6 miliar.

Secara keseluruhan, hasil seleksi menunjukkan ketiga operator seluler nasional sama-sama memperoleh tambahan spektrum. Namun, XLSmart menjadi pemenang terbesar di pita 700 MHz, sementara Telkomsel mengamankan alokasi terbesar pada pita 2,6 GHz.

Komdigi menyatakan proses seleksi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi, memperluas akses internet broadband, serta mempercepat transformasi digital di Indonesia. Setelah ditetapkan secara resmi oleh Menteri Komunikasi dan Digital, para pemenang akan melanjutkan proses pemanfaatan spektrum sesuai ketentuan yang berlaku.

Lelang ini menjadi tonggak penting bagi industri telekomunikasi nasional. Dengan tambahan spektrum yang signifikan, operator seluler diharapkan mampu meningkatkan kapasitas jaringan, terutama untuk layanan 5G yang membutuhkan bandwidth lebar. Pita 700 MHz dikenal memiliki jangkauan luas dan penetrasi gedung yang baik, ideal untuk memperluas akses internet ke daerah terpencil. Sementara pita 2,6 GHz menawarkan kapasitas tinggi untuk area perkotaan yang padat pengguna.

Dalam konteks transformasi digital nasional, alokasi spektrum ini menjadi kunci untuk mewujudkan konektivitas yang merata. Pemerintah melalui Komdigi terus mendorong registrasi nomor HP dan pengamanan data pengguna sebagai bagian dari ekosistem digital yang sehat. Langkah ini sejalan dengan upaya menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang andal dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

JBNews.id — XLSmart menggandeng Tencent Cloud untuk melakukan migrasi data berskala besar. Proses ini dirancang agar tidak mengganggu layanan bagi jutaan pengguna yang bergantung pada operator seluler tersebut setiap hari.

Transformasi cloud yang dijalankan XLSmart melibatkan peran kecerdasan buatan (AI) di dalamnya. Perusahaan menggandeng Tencent Cloud untuk memodernisasi operasional melalui infrastruktur cloud tanpa menimbulkan gangguan berarti bagi konsumen.

Director dan Chief Information Technology Officer XLSmart, Yessie D Yosetya, mengatakan bahwa aplikasi yang dimigrasikan merupakan layanan penting yang langsung digunakan oleh konsumen. Oleh karena itu, proses eksekusi dievaluasi secara hati-hati.

“Ini adalah aplikasi yang penting dan di tangan konsumen. Jadi kemampuan dieksekusi kami evaluasi hati-hati. Karena itu kami pilih Tencent sebagai mitra untuk perjalanan konsolidasi kami,” kata Yessie dalam acara Tencent Cloud AI Executive Day di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Migrasi ke cloud merupakan kebutuhan bagi XLSmart. Namun, menurut Yessie, proses tersebut tidak boleh sampai mengganggu kenyamanan pelanggan. Tencent Cloud dinilai mampu memenuhi kriteria tersebut.

“Pas menjalani migrasi, yang paling tidak mengganggu konsumen,” tegas Yessie.

Performa Memuaskan dan Proses Cepat

Senior Vice President of Tencent Cloud dan Head of Tencent Cloud International, Poshu Yeung, menyatakan bahwa pihaknya memahami kebutuhan XLSmart. Ia menambahkan bahwa dari proses migrasi infrastruktur cloud, performa yang dihasilkan memuaskan, baik untuk public cloud maupun layanan big data.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah penggunaan agen AI. Poshu mengatakan bahwa sekitar 20 agen AI mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari seluruh proses migrasi cloud yang rumit.

“Sekitar 20 agen AI kita bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari seluruh proses migrasi cloud yang rumit. Kita bisa menyelesaikan migrasi dalam 4,5 bulan. Dulu butuh waktu lebih lama dan lebih banyak orang,” kata Poshu kepada media.

Rekam Jejak Tencent Cloud di Indonesia

Sebelum membantu XLSmart, Tencent Cloud juga telah mendukung migrasi cloud untuk GoTo yang mencakup lebih dari 1.000 layanan on-demand. Di sektor keuangan, Tencent Cloud turut membantu Bank Neo Commerce, BRI, Dana, dan Allobank.

Selain itu, Telkomsel memanfaatkan solusi AI Tencent Cloud untuk pembuatan konten dan verifikasi berbasis telapak tangan guna menghadirkan pengalaman baru bagi pelanggan.

Langkah XLSmart menggandeng Tencent Cloud untuk migrasi data menunjukkan tren adopsi cloud di sektor telekomunikasi yang semakin masif. Dengan infrastruktur yang andal, operator seluler dapat meningkatkan kualitas layanan tanpa mengorbankan kenyamanan pelanggan.

Bagi konsumen XLSmart, migrasi ini berarti layanan yang lebih stabil dan modern tanpa gangguan yang berarti selama proses transisi. Sementara bagi industri, kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana teknologi AI dan cloud dapat diintegrasikan untuk mendukung transformasi bisnis secara efisien.

JBNews.id — Peningkatan kekhawatiran global terhadap dampak buruk internet bagi anak-anak mendorong sejumlah negara menerapkan verifikasi usia ketat atau larangan total. Di Amerika Serikat, Dewan Perwakilan Rakyat baru saja mengesahkan Kids Internet and Digital Safety (KIDS) Act pada akhir Juni lalu. Namun, gagasan alternatif mulai mengemuka: membiayai pembangunan internet publik khusus anak-anak melalui pajak pada perusahaan teknologi besar.

Survei Pew Research Center yang dirilis beberapa hari setelah pengesahan RUU tersebut menemukan lebih dari separuh responden di AS mendukung larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Sentimen publik ini mencerminkan pandangan bahwa dunia digital telah menjadi krisis kesehatan masyarakat yang memerlukan tindakan ekstrem. Meski demikian, pendekatan yang selama ini diambil dinilai hanya berfokus pada pembatasan tanpa menawarkan solusi konstruktif.

Konsep Internet Publik untuk Anak

Gagasan yang diajukan adalah membentuk apa yang disebut sebagai “internet publik anak-anak” (children’s public internet). Konsep ini tidak berarti menciptakan layanan terpisah seperti Minitel milik Prancis, melainkan lebih mirip dengan “jalur publik di jalan raya informasi” yang diusulkan penulis Ben Tarnoff dalam bukunya Internet for the People. Secara konkret, ini mengingatkan pada upaya abad ke-20 mendorong televisi publik untuk anak-anak.

Tujuannya adalah mendanai layanan online baru atau yang sudah ada dengan dua kriteria utama: terutama melayani anak-anak dan tidak beroperasi untuk mencari untung. Beberapa contoh penerima hibah hipotetis meliputi instance Mastodon yang dikelola perpustakaan dengan moderasi komunitas untuk pengguna muda, versi Roblox open-source dan non-monetisasi, situs berita dan konten pendidikan bebas iklan yang ramah anak, serta protokol verifikasi usia terbalik yang bekerja sama dengan sistem sekolah atau lembaga pemerintah.

Layanan-layanan ini bisa baru atau sudah ada, dipimpin oleh institusi atau individu, dikembangkan oleh anak-anak atau orang dewasa, serta dapat diakses oleh kelompok kecil atau siapa pun di internet. Tujuan utamanya adalah menghilangkan motif keuntungan dari kehidupan online anak-anak dan remaja—sesuatu yang hampir semua orang setuju bermanfaat.

Masalah Insentif Ekonomi

Hampir setiap kritik populer terhadap media sosial terkait dengan insentif ekonomi yang menyimpang. Kritikus memperingatkan tentang “pola gelap” (dark patterns) yang memungkinkan perusahaan menjerat pengguna dan melakukan penskalaan tanpa batas, iklan invasif berdasarkan pengumpulan data yang lebih invasif, serta tim moderasi yang dioperasikan dengan biaya serendah mungkin. Dokumen pengadilan dan kebocoran data selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa perusahaan terus-menerus menyeimbangkan kesejahteraan pengguna dengan kebutuhan akan keterlibatan dan keuntungan.

Bahkan layanan yang berniat baik dan konstruktif secara sosial pun ada dalam ekosistem ini. Jaringan pengasuhan anak dialihkan ke Facebook dan platform lain yang semakin tidak ramah terhadap koneksi manusia, atau ke situs pribadi yang harus membiayai diri sendiri dengan iklan yang seringkali mengganggu. Banyak orang telah memikirkan cara membangun internet yang lebih baik, namun pada tingkat kebijakan, hanya ada dua solusi yang diajukan: menghukum perusahaan sampai mereka mengubah model bisnis fundamental, atau mengusir semua anak dari ranah digital.

Seluruh bidang regulasi internet populer dibangun di atas gagasan mengambil sesuatu dari orang lain—menghilangkan kemampuan orang dewasa untuk menggunakan internet sesuai keinginan mereka, sekaligus menghilangkan akses anak-anak ke ruang sosial dan kreatif tanpa menawarkan imbalan apa pun. Bukti sejauh ini menunjukkan bahwa solusi yang dianggap “masuk akal” ini sulit diterapkan dan memiliki banyak kelemahan.

Kegagalan Pendekatan Larangan

Australia menerapkan larangan total penggunaan media sosial bagi remaja tahun lalu, tetapi tampaknya tidak efektif. Satu studi menunjukkan lebih dari 80 persen anak-anak masih memiliki akses. Sistem pembatasan usia tetap bisa dielakkan sekaligus merusak privasi. Amerika Serikat menghadapi masalah spesifiknya sendiri, termasuk hampir tidak adanya undang-undang privasi data modern yang memperparah risiko keamanan dari pengumpulan informasi verifikasi usia.

Anggota Kongres bahkan mempertanyakan apakah pemerintahan Trump yang sangat korup akan mampu menegakkan regulasi internet secara adil dan dengan itikad baik, mengingat pemangkasan besar-besaran terhadap lembaga federal. Internet publik anak-anak justru menghadapi masalah yang sama dari arah yang berlawanan. Alih-alih mempersempit ekosistem online yang ada, pendekatan ini justru memperluasnya dengan alternatif baru yang lebih baik.

Membangun Alternatif Konstruktif

Tidak pernah ada waktu yang lebih tepat untuk alternatif publik daripada saat ini. Layanan nirlaba kecil mungkin lebih kasar dibandingkan layanan komersial, tetapi mereka tidak akan dipenuhi iklan, transaksi mikro, dan gejala lain dari industri yang tidak peduli lagi dengan produknya. Layanan ini bisa lebih kecil dan lebih kasar dibandingkan layanan komersial, namun bebas dari iklan, transaksi mikro, dan gejala industri yang tidak peduli lagi dengan kepuasan pengguna.

Beberapa anak mungkin akan tetap menggunakan Instagram dan TikTok, atau menganggap ide “internet anak-anak” tidak keren. Namun, daya tarik abadi untuk menemukan klub baru yang tidak bisa dimasuki orang tua tetap ada. Secara anekdotal, banyak anak sudah mencoba ini di layanan semi-privat seperti Discord, meskipun terhambat oleh pembatasan usia dan dibebani monetisasi agresif serta alat AI yang umumnya dibenci anak muda.

Ahli hukum internet Eric Goldman, yang menulis makalah akademis tahun 2025 tentang masalah proposal keselamatan anak yang ada, menunjuk pada upaya awal membuat internet untuk anak-anak: domain internet kids.us. Domain itu jarang digunakan dan akhirnya ditinggalkan. Namun, ini adalah contoh awal pengakuan bahwa ruang online yang berfokus pada anak itu penting—sebuah konsep yang jauh lebih masuk akal saat ini ketika internet menjadi pusat kehidupan hampir semua orang.

Alternatif Lebih Konstruktif dari Pembatasan

Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa anak muda hanya perlu offline, mengganti waktu layar dengan aktivitas fisik. Penulis, yang merupakan orang tua dari balita yang sudah menemukan YouTube, mengakui dorongan ini. Namun, bahkan sebelum pandemi covid-19, dunia offline banyak anak semakin menyempit. Membangun kembali ruang fisik ini sangat penting, tetapi memberi orang alternatif online selain Big Tech lebih konstruktif dan praktis daripada menyuruh mereka menatap dinding.

Faktanya, ruang alternatif untuk Big Tech sudah ada untuk menarik perhatian anak-anak, tetapi seringkali lebih buruk—tempat seperti 4chan dan grup Telegram yang mencurigakan. Layanan-layanan ini dengan senang hati melanggar hukum pembatasan usia dan pembatasan lain pada akses anak-anak sambil memberi kebebasan pada predator dewasa.

Program ini akan paling langsung bermanfaat bagi anak-anak, tetapi tujuannya adalah menjadi model internet yang lebih baik untuk semua orang. Perangkat lunak open-source bisa digunakan kembali untuk melayani semua usia, situs web publik bisa berharga bagi orang dewasa maupun anak-anak, dan layanan yang sukses bisa dikloning untuk orang dewasa. Mirip dengan broadband kota yang dikelola kota, dan berdekatan dengan gerakan teknologi publik yang disebut Tarnoff sebagai “sosialisme saluran pembuangan digital”, ini bisa memberikan persaingan yang mendorong perusahaan teknologi menawarkan layanan lebih baik.

Detail Praktis dan Tantangan

Tentu saja, ada banyak detail praktis yang perlu dirampungkan. Mungkin perlu menambahkan beberapa persyaratan tambahan: larangan aktivitas komersial oleh pengguna (mirip dengan sikap platform fiksi nirlaba Archive of Our Own), dan persyaratan bahwa perangkat lunak harus open-source. Ada juga masalah menentukan lembaga pemerintah mana yang akan mengawasi program, kategori perusahaan apa yang akan dikenakan pajak, siapa yang akan mengevaluasi hibah, dan bagaimana efektivitasnya akan dievaluasi.

Namun, banyak keberatan yang tampaknya tidak berdasar. Beberapa penerima hibah hampir pasti akan mengalami kegagalan keamanan atau moderasi yang serius, tetapi hampir pasti dengan kerugian yang lebih kecil dibandingkan rekan-rekan komersialnya. Program ini akan menjadi sasaran kritik tentang efisiensi pemerintah dan topik perang budaya, tetapi hal yang sama juga terjadi pada vaksin kanker.

Pemerintah AS membantu menciptakan internet—dan terlepas dari semua kekurangan dunia digital, ini adalah ruang yang rusak yang layak diperbaiki. Sudah waktunya pemerintah membantu menciptakannya kembali. Di saat tidak ada yang berhasil, mengapa tidak mencoba sesuatu yang baru?

Untuk informasi lebih lanjut tentang perkembangan teknologi terkini, Anda dapat membaca artikel tentang Model AI Flagship Baru dari Microsoft atau Ekosistem Rumah Pintar dari Ezviz yang dipamerkan di IBT 2026.

JBNews.id — Demis Hassabis, CEO sekaligus salah satu pendiri Google DeepMind, mengusulkan pembentukan badan pengawas kecerdasan buatan (AI) global yang memiliki wewenang untuk memperlambat atau menghentikan peluncuran model AI yang dinilai terlalu berbahaya. Usulan ini disampaikan melalui sebuah blog pribadi, menandai langkah terbaru dari para pemimpin industri untuk menciptakan kerangka regulasi yang koheren bagi sistem AI yang semakin canggih.

Dalam tulisannya, Hassabis menekankan bahwa Amerika Serikat (AS) adalah negara yang paling ideal untuk memimpin inisiatif ini. “Mengingat posisi ekonomi dan teknologinya,” tulisnya, AS dianggap sebagai tempat terbaik untuk menetapkan standar global. Badan yang diusulkan ini akan menyerupai regulator yang sudah ada, seperti Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), dan akan terdiri dari para pakar independen terkemuka serta perwakilan dari komunitas open-source.

Wewenang utama badan ini adalah mengevaluasi model-model AI canggih (frontier models) sebelum dirilis ke publik. Jika dinilai terlalu berisiko untuk diterapkan, badan tersebut dapat mengoordinasikan perlambatan di seluruh industri. Blog yang berjudul “A Framework for Frontier AI and the Dawning of a New Age” ini berargumen bahwa kebutuhan akan regulasi global semakin mendesak seiring meningkatnya kecanggihan sistem AI.

Urgensi Regulasi di Era Kecerdasan Umum Buatan

Hassabis menyatakan bahwa kecerdasan umum buatan (AGI) “mungkin hanya dalam beberapa tahun ke depan.” Ia menambahkan, “Ketika kita melihat kembali masa ini di dekade-dekade mendatang, saya pikir kita akan menyadari bahwa kita sedang berdiri di kaki gunung singularitas—tidak kurang dari awal mula era baru bagi umat manusia.” Pernyataan ini mencerminkan keyakinannya bahwa perkembangan AI akan mencapai titik puncak yang mengubah peradaban.

Menurut laporan Axios, Hassabis telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk secara diam-diam membangun dukungan bagi proposalnya. Ia telah melakukan serangkaian pertemuan dengan pemerintahan Trump, laboratorium AI lainnya, dan pejabat Eropa. Hassabis berharap organisasi baru ini dapat beroperasi sebelum akhir tahun. Ia mengungkapkan kepada Axios bahwa “sinyal yang saya dengar [dari pemerintahan Trump] sangat positif.”

Proposal ini merupakan upaya terbaru dari Hassabis dan para pemimpin industri lainnya untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas dalam mengatur sistem AI yang semakin kuat, sekaligus mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkannya. Saat ini, belum ada seperangkat aturan global yang secara spesifik mengatur AI, demikian pula di tingkat nasional di AS.

Langkah Hassabis ini melanjutkan komitmennya terhadap keamanan AI. Sebagai penerima bersama Hadiah Nobel Kimia 2024 untuk karyanya tentang prediksi protein berbasis AI, ia juga turut menandatangani pernyataan yang menyerukan perlindungan yang lebih ketat terhadap produksi senjata biologis yang dibantu AI pada bulan lalu.

Dukungan dari Para Pemimpin Industri dan Ekonom

Pernyataan terbaru Hassabis mengikuti seruan dari para ekonom top dan tokoh teknologi—termasuk salah satu pendiri Anthropic, Jack Clark, dan mantan CEO Google, Eric Schmidt—yang mendesak para pemimpin dunia untuk menanggapi dengan serius dampak ekonomi yang akan ditimbulkan oleh AI. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran akan risiko AI tidak hanya datang dari satu pihak, melainkan telah menjadi konsensus di kalangan elit teknologi dan ekonomi global.

Ketiadaan regulasi yang komprehensif saat ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan AI, mulai dari penyebaran misinformasi hingga pengembangan senjata otonom. Usulan Hassabis untuk membentuk badan pengawas yang independen dan berwenang diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan ini. Badan tersebut nantinya tidak hanya akan mengevaluasi risiko, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan AI tetap berada dalam koridor yang aman dan etis.

Dalam konteks yang lebih luas, usulan ini juga menyoroti perdebatan tentang siapa yang seharusnya memegang kendali atas pengembangan AI—apakah perusahaan swasta, pemerintah nasional, atau badan internasional. Dengan mengusulkan model yang mirip dengan regulator keuangan, Hassabis mencoba menawarkan jalan tengah yang memungkinkan inovasi tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan.

Ke depannya, keberhasilan proposal ini akan sangat bergantung pada kemauan politik dari negara-negara besar, terutama AS, untuk mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada badan internasional. Namun, dengan dukungan yang terus ia kumpulkan, Hassabis optimis bahwa kerangka regulasi ini dapat terwujud lebih cepat dari yang diperkirakan. Bagi publik, ini berarti bahwa masa depan AI tidak lagi hanya ditentukan oleh perusahaan teknologi, tetapi juga oleh para pakar dan perwakilan masyarakat yang akan memastikan bahwa teknologi ini dikembangkan untuk kebaikan bersama.

Sementara itu, Google sendiri tengah menghadapi berbagai tantangan di bidang keamanan siber. Baru-baru ini, Botnet Popa berhasil dibongkar oleh tim keamanan Google setelah membajak jutaan Smart TV di seluruh dunia. Insiden ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat tidak hanya pada AI, tetapi juga pada infrastruktur digital secara keseluruhan.

Di sisi lain, inisiatif transparansi juga terus didorong oleh Google. Perusahaan tersebut kini mewajibkan label AI pada setiap iklan yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan melalui platform My Ad Center. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun kepercayaan publik terhadap konten yang dihasilkan oleh AI.

Dengan berbagai perkembangan ini, jelas bahwa diskusi tentang regulasi AI tidak akan surut. Usulan Hassabis hanyalah salah satu dari sekian banyak inisiatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa revolusi AI berjalan dengan aman, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh umat manusia.

JBNews.id — Program komputer ELIZA, yang diciptakan pada 1960-an, menjadi cikal bakal chatbot modern dan terus relevan di tengah perkembangan pesat kecerdasan buatan. Buku terbaru berjudul Inventing ELIZA mengungkap kode sumber asli program tersebut dari Arsip MIT, memberikan pemahaman baru tentang bagaimana sistem ini bekerja dan bagaimana ia membentuk interaksi manusia dengan komputer selama puluhan tahun.

Asal-Usul dan Cara Kerja ELIZA

ELIZA diciptakan oleh ilmuwan komputer MIT, Joseph Weizenbaum, pada pertengahan 1960-an. Program ini dirancang untuk meniru percakapan manusia melalui serangkaian skrip, dengan persona paling terkenal bernama “DOCTOR” yang berperan sebagai psikoterapis. Weizenbaum memilih nama ELIZA setelah tokoh Eliza Doolittle dari drama Pygmalion karya George Bernard Shaw, karena program tersebut bisa “diajari” untuk berbicara semakin baik, mirip dengan karakter fiksi yang belajar berbicara seperti wanita kelas atas.

Weizenbaum sendiri secara eksplisit menjauhkan ELIZA dari klaim kecerdasan. Dalam makalahnya tahun 1966, ia menulis bahwa “tes pemahaman yang krusial bukanlah kemampuan subjek untuk melanjutkan percakapan, tetapi untuk menarik kesimpulan yang valid.” Ia menambahkan bahwa ELIZA justru “membuang sebagian besar inputnya” dan memiliki “salah satu tujuan utamanya adalah menyembunyikan ketidakpahamannya.”

Fenomena Efek ELIZA

Setelah melihat reaksi publik terhadap ELIZA, Weizenbaum terkejut dengan cepatnya ikatan emosional yang terbentuk antara manusia dan program tersebut. Ia menganggapnya sebagai “bukti jelas bahwa orang-orang berbicara dengan komputer seolah-olah itu adalah seseorang yang bisa diajak bicara secara intim dan berguna.” Kecenderungan ini kemudian dikenal sebagai efek ELIZA.

Sosiolog Sherry Turkle mendefinisikan efek ELIZA sebagai “kecenderungan umum kita untuk memperlakukan program komputer yang responsif sebagai lebih pintar dari kenyataannya.” Sementara itu, ilmuwan kognitif Douglas Hofstadter menggambarkannya sebagai “kerentanan orang untuk membaca pemahaman yang jauh lebih banyak dari yang seharusnya ke dalam rangkaian simbol—terutama kata-kata—yang dirangkai oleh komputer.”

Hubungan dengan Tes Turing

ELIZA muncul dalam konteks tantangan yang dirumuskan oleh ilmuwan komputer Alan Turing dalam esainya “Computing Machinery and Intelligence.” Turing mengajukan pertanyaan “Dapatkah Mesin Berpikir?” melalui eksperimen pemikiran yang dikenal sebagai Tes Turing. Dalam tes ini, seorang interogator mencoba mengidentifikasi mana dari dua entitas tersembunyi yang merupakan manusia dan mana yang mesin.

Meskipun Weizenbaum merujuk pada permainan tiruan Turing dalam makalahnya, ia secara tegas menyatakan bahwa ELIZA tidak pernah dimaksudkan untuk lulus Tes Turing. Sebaliknya, program ini dirancang untuk mengeksplorasi faktor psikologis yang menyebabkan manusia salah menafsirkan kemampuannya.

Fenomena ini masih relevan hingga saat ini, terutama dengan munculnya chatbot berbasis AI modern seperti ChatGPT. Banyak platform chatbot AI pesaing yang terus bermunculan dan menghadapi tantangan regulasi serupa.

Warisan ELIZA dalam AI Modern

Meskipun terlihat sederhana bagi audiens kontemporer, ELIZA telah menjawab banyak pertanyaan desain yang masih dihadapi sistem saat ini. Pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti bagaimana manusia dan mesin harus berinteraksi, bagaimana komunikasi dapat direpresentasikan secara komputasional, dan sejauh mana mesin dapat memengaruhi pengguna, semuanya telah dijelajahi oleh ELIZA pada 1960-an.

ELIZA memengaruhi perkembangan pengolahan string dan analisis teks, serta penelitian tentang sintesis teks, pengenalan entitas, dan analisis sentimen. Bidang-bidang ini kemudian berkembang menjadi apa yang kini disebut pemrosesan bahasa alami (NLP).

Kemunculan kembali antarmuka chatbot mirip ELIZA dalam model bahasa besar kontemporer menunjukkan bahwa silsilah perangkat lunak awal dapat membantu kita memahami teknologi baru. Seperti yang diungkapkan dalam buku Inventing ELIZA, “meskipun banyak yang telah berubah, lebih banyak lagi yang tetap sama.”

Kritik Weizenbaum terhadap Industri AI

Weizenbaum menjadi kritikus awal terhadap apa yang kini disebut sektor teknologi dan pola pikir akselerasi eksponensial. Ia memperingatkan bahwa sistem otomatis dapat menyebabkan eksploitasi ketika manusia digantikan, dirugikan, atau diperlakukan tidak adil oleh sistem tersebut.

Weizenbaum berargumen bahwa menghilangkan bahasa dari konteks sosialnya dan memperlakukannya sebagai kumpulan konsep abstrak dalam sistem komputasi dapat menjadi dehumanisasi. Risikonya termasuk pelanggaran privasi, eksploitasi, pemindahan tenaga kerja, dan diskriminasi.

Dalam praktiknya, model bahasa besar saat ini didukung oleh jutaan jejak tulisan dan percakapan manusia yang disedot ke dalam kumpulan data tanpa sepengetahuan atau persetujuan penciptanya. Beberapa kontraktor AI bahkan menggunakan chatbot untuk menghasilkan data pelatihan, menciptakan siklus yang problematik.

Buku Inventing ELIZA juga menyoroti bagaimana sistem seperti ELIZA menjadi situs di mana pertanyaan tentang identitas, performativitas, dan perwujudan dimainkan melintasi algoritma historis dengan implikasi bagi sistem AI kontemporer. Hal ini semakin relevan mengingat insiden seperti Grok Elon Musk yang menghasilkan konten eksplisit, menunjukkan bahwa masalah etika dalam AI masih belum terselesaikan.

Implikasi untuk Masa Depan

Pelajaran dari ELIZA menunjukkan bahwa antarmuka chatbot yang menawan sering kali menyembunyikan mesin yang sebenarnya, yang mencakup kombinasi prediksi statistik, prosedur berbasis aturan, dan tenaga kerja manusia yang disamarkan sebagai kerja mesin. Dari perspektif pengguna, hal ini menyisakan kesempatan terbatas untuk membedakan antara gembar-gembor dan substansi.

Weizenbaum memperingatkan bahwa “seseorang menjadi terdehumanisasi setiap kali ia diperlakukan sebagai kurang dari pribadi yang utuh.” Peringatan ini semakin relevan di era di mana sistem AI semakin banyak digunakan untuk mengelola pertanyaan pelanggan, membantu pekerjaan rumah, menggantikan asisten pengajar, dan bahkan bertindak sebagai teman bicara dan konselor.

Buku Inventing ELIZA berupaya mengoreksi dan memperumit sejarah serta pengaruh ELIZA dengan mengeksplorasi kesalahpahaman, beberapa versi, dan kode yang hilang dari program tersebut. Seperti yang ditulis para penulisnya, “penyelidikan ini mengungkapkan banyak ELIZA: dalam versi program yang berbeda, dirancang untuk menjalankan berbagai skrip atau persona, dibangun menggunakan serangkaian inovasi teknis.”

Pemahaman tentang sejarah ini penting bagi siapa pun yang ingin memahami dinamika industri AI saat ini, termasuk bagaimana asisten AI seperti Siri telah mengubah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat mereka.

JBNews.id — Sejumlah perusahaan global yang sebelumnya memecat karyawan dan menggantinya dengan kecerdasan buatan (AI) kini berbalik arah. Mereka mengakui bahwa AI tidak bisa melakukan segalanya dan mulai merekrut kembali tenaga kerja manusia. Fenomena ini menandai perubahan signifikan dalam strategi otomatisasi di dunia bisnis.

Ford Motor Company menjadi salah satu contoh paling menonjol. Perusahaan otomotif asal Amerika Serikat ini dilaporkan mempekerjakan kembali ratusan insinyur manusia berpengalaman. Langkah ini diambil setelah sistem otomatis yang diterapkan Ford gagal menyelesaikan masalah kualitas produksi.

“AI tool luar biasa, tapi ia hanya sebaik informasi yang Anda gunakan untuk melatihnya,” kata Charles Poon, vice president of vehicle hardware engineering Ford, kepada media internasional. Pernyataan ini menegaskan bahwa teknologi secanggih apa pun tetap memiliki keterbatasan jika tidak didukung data dan pengawasan manusia yang mumpuni.

Gelombang PHK yang Berujung Penyesalan

Fenomena serupa juga terjadi di sektor perbankan. Commonwealth Bank of Australia (CBA) tahun lalu memberhentikan lebih dari 40 staf layanan pelanggan dan menggantinya dengan bot suara AI. Namun, sistem tersebut tidak mampu mengatasi permintaan pelanggan dengan baik, yang justru berujung pada peningkatan jumlah panggilan dan keluhan.

Akibatnya, CBA terpaksa membatalkan rencana pemangkasan staf tersebut. “Membuat CBA membatalkan pemutusan hubungan kerja ini adalah sebuah kemenangan besar,” kata serikat pekerja sektor keuangan Australia. CBA pun mengakui bahwa mereka tidak mempertimbangkan semua pertimbangan bisnis yang relevan saat mengumumkan PHK.

Raksasa software IBM juga mengalami situasi serupa. Perusahaan ini mengganti fungsi SDM-nya dengan AI yang menangani sekitar 94% tugas rutin. Namun, AI tersebut tidak mampu memenuhi 6% sisanya, yang sering kali mencakup dilema etis dan keputusan kompleks yang membutuhkan penilaian manusia. IBM lantas mengumumkan rencana melipatgandakan perekrutan manusia.

“Jika kita tidak terus berinvestasi pada rekrutmen tingkat pemula, apa yang akan terjadi dalam 3-5 tahun ke depan?” kata kepala sumber daya manusia IBM, Nickle LaMoreaux, yang dikutip dari CNBC. Pertanyaan ini menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara adopsi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.

Klarna dan Perubahan Haluan

Platform paylater asal Swedia, Klarna, menjadi contoh lain. Pada tahun 2024, perusahaan ini bermitra dengan OpenAI dan memangkas departemen layanan pelanggan dan pemasaran secara drastis. CEO Sebastian Siemiatkowski saat itu dengan percaya diri menyatakan, “AI sudah dapat melakukan semua pekerjaan yang kita, sebagai manusia, lakukan.”

Klarna mengklaim telah menghemat USD 10 juta dengan mengganti karyawan manusia dengan AI generatif yang dianggap mampu menangani terjemahan, produksi gambar, analisis data, dan keluhan pelanggan. Namun, perusahaan kemudian tampaknya mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

“Dari perspektif merek, perspektif perusahaan, saya pikir sangat penting untuk menjelaskan kepada pelanggan bahwa akan selalu ada manusia jika mereka menginginkannya,” kata Siemiatkowski kepada Bloomberg. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan pelanggan tetap menjadi faktor krusial yang tidak bisa digantikan oleh teknologi semata.

Di tengah tren ini, perkembangan teknologi lain juga menarik perhatian. Misalnya, FIFA memperkenalkan berbagai inovasi canggih di Piala Dunia 2026, menunjukkan bahwa teknologi tetap menjadi bagian integral dari berbagai sektor. Namun, kasus perusahaan yang menyesal menggunakan AI membuktikan bahwa penerapan teknologi harus dilakukan secara bijak.

Sementara itu, persaingan di industri AI sendiri juga memanas. Elon Musk mengolok-olok Sam Altman setelah OpenAI digugat oleh Apple, menambah dinamika baru dalam ekosistem kecerdasan buatan global.

Data dan Statistik: Kesalahan Keputusan PHK

Fenomena ini didukung oleh data yang signifikan. Menurut laporan Orgvue, 39% pemimpin bisnis memberhentikan karyawan karena penerapan AI. Namun dari jumlah tersebut, 55% mengakui bahwa telah terjadi kesalahan keputusan terkait PHK tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah perusahaan yang melakukan PHK demi AI akhirnya menyesali langkah mereka.

Intuition Labs, sebuah lembaga riset, memberikan analisis yang tajam. “Menganggarkan teknologi untuk menggantikan manusia tanpa berinvestasi dalam pelatihan atau peningkatan kemampuan membuat tim tidak siap untuk memanfaatkan AI.” Lembaga yang sama juga menambahkan, “Khususnya di antara perusahaan-perusahaan yang mendorong otomatisasi, banyak yang kemudian ‘menyesali’ PHK, setelah memangkas orang yang justru dibutuhkan untuk mengawasi AI.”

Jessica Zhang, wakil presiden senior APAC di penyedia solusi SDM ADP, menegaskan hal serupa. “Ketika hasil AI tidak konsisten, tidak akurat, atau sulit diterapkan, perusahaan sering kali perlu menghadirkan kembali pengawasan manusia.” Pernyataan ini menekankan bahwa AI bukanlah pengganti, melainkan alat bantu yang membutuhkan kontrol dan pengawasan manusia.

Sementara itu, survei menunjukkan bahwa 32% manajer perekrutan di Amerika Serikat mengatakan mereka menghapus suatu posisi pekerjaan utamanya karena AI dan kemudian merekrut kembali untuk posisi yang sama atau serupa. Artinya, hampir sepertiga dari posisi yang dihapus akibat AI akhirnya diisi kembali oleh manusia.

Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan teknologi juga merambah ke perangkat sehari-hari. Kipas portabel kini menjadi gadget wajib bagi pekerja digital, menunjukkan bagaimana inovasi teknologi tetap dibutuhkan untuk menunjang produktivitas manusia, bukan menggantikannya.

Implikasi bagi Dunia Bisnis

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa memberhentikan karyawan saat menggunakan lebih banyak AI tidak selalu menawarkan rute terbaik menuju pertumbuhan bisnis. Keputusan tersebut justru sering kali berujung pada kerugian operasional, penurunan kualitas layanan, dan pada akhirnya, biaya rekrutmen yang lebih besar untuk mengembalikan tenaga kerja manusia.

Fenomena ini memberikan pelajaran berharga bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat dan Banten, yang mungkin tergoda untuk melakukan otomatisasi massal. Alih-alih memandang AI sebagai pengganti, perusahaan sebaiknya melihat teknologi ini sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, bukan untuk menghilangkan peran manusia sepenuhnya.

Investasi dalam pelatihan dan peningkatan kemampuan karyawan menjadi kunci. Perusahaan yang sukses mengadopsi AI adalah mereka yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan keahlian manusia, bukan yang menggantikan satu dengan yang lain. Keseimbangan antara otomatisasi dan sentuhan manusia inilah yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan bisnis di era digital.

Bagi para pekerja, tren ini menjadi angin segar. Meskipun AI terus berkembang, kebutuhan akan pengawasan manusia, pertimbangan etis, dan interaksi personal tetap tidak tergantikan. Ini adalah pengingat bahwa di tengah gelombang digitalisasi, nilai-nilai fundamental seperti empati, kreativitas, dan penilaian manusia tetap menjadi aset yang paling berharga.

JBNews.id — Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan AS (HUD) diduga menolak permintaan akses informasi publik terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan kebijakan. Penolakan ini terungkap dari dokumen yang diperoleh Democracy Forward, sebuah organisasi hukum nirlaba, melalui permintaan Freedom of Information Act (FOIA).

Anggota tim Department of Government Efficiency (DOGE) yang bertugas di HUD menggunakan AI untuk menginformasikan keputusan kebijakan. Kini, badan tersebut tampaknya menyangkal permintaan FOIA untuk informasi tentang pengembangan dan penggunaan alat AI, serta cara alat tersebut menginformasikan keputusan kebijakan, menurut dokumen yang diperoleh melalui permintaan FOIA oleh Democracy Forward.

Tahun lalu, WIRED melaporkan bahwa Christopher Sweet, yang saat itu masih menjadi mahasiswa tahun ketiga di Universitas Chicago, bergabung dengan tim DOGE di HUD, bersama Scott Langmack, yang datang ke DOGE dari sebuah perusahaan rintisan teknologi properti bernama Kukun. Fokus utama Sweet, menurut karyawan HUD yang berbicara kepada WIRED saat itu, adalah menggunakan AI untuk mengidentifikasi peraturan badan yang berpotensi dicabut atau kontrak yang dibatalkan, sebagai bagian dari upaya serupa di seluruh pemerintahan.

Pada saat itu, staf HUD memberi tahu WIRED bahwa karyawan dilibatkan untuk memberikan umpan balik mengenai peraturan yang ditandai oleh AI untuk dicabut. Namun, karyawan lainnya menggambarkan upaya tersebut sebagai sesuatu yang redundan. Sweet lulus dari Universitas Chicago pada bulan Juni dengan gelar di bidang ekonomi; Langmack kini menjadi direktur eksekutif deregulasi AI di Office of Management and Budget (OMB), di bawah Kantor Eksekutif Presiden, menurut LinkedIn-nya.

Lebih dari 100 dokumen yang diminta oleh Democracy Forward tentang penggunaan AI HUD untuk pengambilan keputusan ditahan. Di antara alasan yang dikutip HUD untuk tidak merilis dokumen adalah hak istimewa AI yang tidak ada dan hak istimewa untuk komunikasi presidensial yang nyata tetapi umumnya dianggap hanya berlaku untuk presiden dan penasihat langsung mereka.

Beberapa dokumen yang ditahan, yang namanya dibagikan dalam FOIA tetapi isinya tidak diketahui, tampaknya menunjukkan bahwa tim DOGE di HUD menggunakan alat AI untuk membantu membuat keputusan kebijakan. Sweet, Langmack, HUD, OMB, dan Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.

Satu dokumen, berlabel “GPT defined Econ Analysis approach 11 10 25.docx,” milik Langmack, dikecualikan dari FOIA karena diberi label sebagai “deliberative AI input.” Dokumen lain, berjudul “RegulatoryAnalysisPrompt.pdf,” juga milik Langmack, tampaknya menunjukkan bahwa tim DOGE sedang menjajaki pembuatan perintah (prompts) untuk melakukan analisis regulasi. Beberapa dokumen lain yang ditahan karena dianggap sebagai bagian dari proses musyawarah diberi label sebagai bentuk “analisis regulasi” untuk program HUD yang berbeda, meskipun tidak jelas apakah AI digunakan dalam pembuatannya.

Kekhawatiran Transparansi AI

Tori Noble, seorang staf pengacara di Electronic Frontier Foundation, mengatakan bahwa kurangnya transparansi seputar bagaimana alat AI dapat digunakan dalam pembuatan atau perubahan kebijakan sangat mengkhawatirkan, karena alat tersebut diketahui dapat berhalusinasi, menunjukkan bias, atau hanya salah memahami sesuatu. “Tidak selalu kita tahu bagaimana alat digunakan,” katanya. “Jadi, memiliki akses ke perintah (prompts) adalah cara terbaik untuk mengetahui apa yang digunakan pejabat untuk alat ini dan seberapa berbahaya penggunaan tersebut.”

Saat ini tidak ada undang-undang di AS yang mewajibkan pemerintah untuk mengungkapkan apakah AI telah digunakan dalam pembuatan aturan, kebijakan, atau regulasi. “Jika AI digunakan untuk menilai kebijakan sebagai salah satu alat dalam perangkat, saya pikir pada tahap pengembangan dan penggunaan AI ini, ini adalah protokol yang baik untuk menunjukkan hal itu,” kata Mark Fagan, seorang dosen di Harvard Kennedy School. “Sebagian untuk mencoba membangun kepercayaan dalam penggunaan AI di pemerintahan.”

Namun Fagan mengatakan bahwa dia dapat melihat cara AI dapat digunakan dalam semacam proses musyawarah yang mungkin tidak perlu diungkapkan. “Jika saya meninjau kebijakan untuk memutuskan di mana saya ingin memangkas atau mendesain ulang atau mengajukan banding atau meningkatkan kebijakan, dan saya pergi ke Google, ‘Bagaimana ini dilakukan oleh orang lain?’ Saya tidak mengungkapkannya,” kata Fagan. “Itu adalah bagian dari proses saya yang tertanam.” Fagan juga mencatat bahwa seringkali diperlukan beberapa perintah (prompts) untuk menyelesaikan suatu masalah atau pertanyaan, sehingga “dari perspektif teknis, saya pikir sebagian besar bersifat musyawarah.”

Karena banyak dokumen yang ditahan dari permintaan Democracy Forward, sulit untuk memastikan secara pasti bagaimana AI digunakan. Ada sembilan alasan berbeda pemerintah dapat menolak permintaan FOIA, termasuk, misalnya, jika dokumen akan mengungkapkan informasi pribadi atau rahasia dagang. Hampir semua dokumen dari HUD diberi label sebagai ditahan karena Pengecualian 5, yang memungkinkan badan untuk menahan informasi berdasarkan apa yang dikenal sebagai “hak istimewa proses musyawarah.” Ini melindungi materi di mana pekerja federal mungkin sedang menyusun atau memberikan umpan balik tentang kebijakan dan peraturan baru atau yang berubah.

“Jika ada proses musyawarah yang terjadi antara manusia yang bekerja untuk badan, di mana materi tersebut bersifat pra-keputusan dan mengarah pada semacam keputusan, itu mungkin merupakan pernyataan hak istimewa proses musyawarah yang dapat dibenarkan,” kata John Davisson, wakil direktur penegakan hukum di Electronic Privacy Information Center. Davisson mengatakan ini dimaksudkan untuk mendorong “keterusterangan” sehingga pegawai pemerintah dapat memperdebatkan kebijakan dan memberikan umpan balik jujur mereka tanpa rasa takut.

Dalam banyak kasus, alasan pengecualian terdaftar sebagai “musyawarah proses” atau kadang-kadang “hak istimewa pengacara-klien.” Namun dalam beberapa kasus, kantor FOIA HUD menolak permintaan untuk dokumen tertentu, dengan alasan “draf perintah AI” dan “input AI musyawarah” sebagai alasan. Dokumen berlabel “Prompt.pdf” dan “PROMPT+AB2(alr)+ab.dox” dikecualikan karena diberi label “musyawarah perintah AI.” Pengecualian serupa terjadi untuk sejumlah dokumen lainnya.

“Tidak ada pengecualian AI berdasarkan FOIA,” kata Davisson, mencatat bahwa musyawarah apa pun yang dilakukan antara seseorang dan chatbot AI tidak boleh memenuhi syarat untuk pengecualian, karena “sistem AI, komputer tidak berhak mendapatkan keterusterangan.” Dokumen lain berlabel “DFR Template_Workflow Prompt Directory (3).pdf” dikecualikan karena melibatkan “musyawarah perubahan regulasi” dan “hak istimewa komunikasi presidensial.” Alasan ini, menurut Davisson, menimbulkan “pertanyaan tentang dari mana perintah itu berasal.”

“Sangat mengkhawatirkan bahwa pemerintah melindungi catatan tentang bagaimana ia menggunakan AI dalam pembuatan kebijakan. Jika pemerintah akan menggunakan AI dalam merumuskan kebijakan yang mempengaruhi kita semua, publik berhak untuk memahami dampaknya,” kata Dan McGrath, pengawas senior di Democracy Forward. “Menahan input AI ke dalam proses kebijakan sebagai sesuatu yang musyawarah dan memiliki hak istimewa menimbulkan pertanyaan serius. Hak istimewa yang ada dimaksudkan untuk memastikan bahwa pejabat publik berbagi pandangan jujur mereka, bukan untuk melindungi dampak AI pada pemerintahan kita.”

Kasus ini menyoroti celah hukum yang signifikan dalam tata kelola AI di sektor publik. Dengan tidak adanya undang-undang yang mewajibkan pengungkapan penggunaan AI, dan dengan lembaga yang menggunakan pengecualian FOIA yang ada untuk menahan informasi, publik menghadapi tantangan besar dalam mengawasi bagaimana teknologi ini membentuk kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kasus serupa di masa depan akan terus menguji batas transparansi pemerintah di era AI.

JBNews.id — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemberantasan judi online (judol) tidak cukup hanya dengan memblokir situs. Pemerintah kini fokus memutus aliran dana dengan menyasar rekening-rekening penampung yang disebut sebagai “leher” ekosistem judi online.

“Pemutusan situs harus juga dibarengi dengan mengamputasi leher dari ekosistem judi online, yaitu rekening-rekening penampung,” ujar Meutya dalam OJK Banking Forum 2026, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Disampaikannya bahwa rekening penampung menjadi titik paling vital karena seluruh transaksi perjudian online bermuara pada rekening tersebut. Strategi baru ini menandai pergeseran pendekatan dari sekadar pemblokiran konten menjadi penindakan di sektor keuangan.

Komdigi mencatat telah melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait judi online kepada OJK. Dari jumlah tersebut, sekitar 32.500 rekening telah ditutup setelah melalui proses verifikasi atau cleansing, dengan tingkat keberhasilan sekitar 88,5%.

Meutya mengapresiasi peran OJK dan industri perbankan dalam memutus aliran dana sindikat judi online. Namun, ia meminta perbankan memperkuat penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) agar rekening mencurigakan dapat dideteksi sejak awal.

Ia mengungkapkan masih banyak sindikat yang memanfaatkan masyarakat dengan imbalan Rp100 ribu hingga Rp500 ribu untuk membuka rekening yang kemudian digunakan sebagai rekening penampung transaksi judi online. Praktik ini dikenal sebagai “ternak rekening” dan menjadi celah utama yang harus ditutup.

“Kalau KYC diperkuat sampai ke daerah dan gerai-gerai perbankan, praktik ternak rekening bisa dideteksi lebih dini,” kata Meutya.

Mekomdigi mengatakan kolaborasi antara Komdigi, OJK, perbankan, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum diperlukan agar pemberantasan judi online tidak hanya memutus akses ke situs, tetapi juga menghentikan transaksi keuangan dan menindak pelaku secara menyeluruh.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memutus akses terhadap lebih dari 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online (judol) sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026. Angka ini menunjukkan skala besar upaya pemerintah dalam membersihkan ruang digital dari konten ilegal.

“Percepatan pemberantasan judi online harus terus digalakkan dengan sinergi dan soliditas,” pungkasnya.

Langkah memblokir situs memang efektif mengurangi akses, tetapi tidak menghilangkan akar masalah. Sindikat judi online dengan cepat membuat situs baru setelah satu situs diblokir. Oleh karena itu, memutus aliran dana menjadi strategi yang lebih berkelanjutan.

Rekening penampung menjadi pusat sarang aktivitas ilegal. Dengan menutup rekening-rekening ini, pemerintah berharap dapat melumpuhkan operasional sindikat secara permanen. Data menunjukkan bahwa dari 38 ribu rekening yang dilaporkan, mayoritas telah berhasil ditutup.

Proses verifikasi atau cleansing yang dilakukan OJK memastikan bahwa penutupan rekening dilakukan secara tepat sasaran, menghindari kesalahan yang dapat merugikan pemilik rekening yang sah. Tingkat keberhasilan 88,5% menunjukkan efektivitas pendekatan ini.

Meutya menekankan bahwa penguatan KYC menjadi kunci utama. Dengan identifikasi yang lebih ketat sejak awal pembukaan rekening, praktik “ternak rekening” dimana masyarakat dibayar untuk membuka rekening yang kemudian disalahgunakan, dapat dicegah.

Imbalan Rp100 ribu hingga Rp500 ribu yang ditawarkan sindikat kepada masyarakat menunjukkan betapa mudahnya celah ini dieksploitasi. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi keberhasilan strategi ini. Komdigi, OJK, perbankan, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum harus bekerja sama secara terpadu. Tidak ada satu pun lembaga yang bisa bekerja sendiri dalam memberantas ekosistem judi online yang kompleks.

Sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Komdigi telah memblokir lebih dari 3,7 juta situs dan konten judi online. Namun, pemblokiran saja tidak cukup karena sindikat terus beradaptasi. Pendekatan baru ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih besar.

Implikasi dari strategi ini bagi masyarakat sangat jelas. Pertama, risiko terjerat judi online semakin kecil karena akses ke situs terus diblokir. Kedua, masyarakat yang mungkin tergiur imbalan kecil untuk membuka rekening harus lebih waspada karena praktik ini kini menjadi target utama penegakan hukum.

Ketiga, penguatan KYC di perbankan juga akan meningkatkan keamanan sistem keuangan secara keseluruhan, tidak hanya terkait judi online tetapi juga potensi kejahatan keuangan lainnya. Ini adalah langkah maju dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman.

Pemerintah menunjukkan komitmen serius dengan menggabungkan pendekatan teknologi dan regulasi. Emisi Karbon mungkin menjadi isu global, namun di Indonesia, pemberantasan judi online menjadi prioritas nasional yang membutuhkan perhatian semua pihak.

Dengan strategi baru ini, pemerintah berharap dapat memutus rantai ekonomi sindikat judi online secara fundamental. Bukan hanya mengurangi akses, tetapi menghilangkan insentif finansial yang menjadi motor penggerak ekosistem ilegal ini.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait rekening penampung judi online. Partisipasi aktif publik menjadi kunci keberhasilan pemberantasan judi online di Indonesia.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat literasi digital masyarakat. Waze Terintegrasi dengan teknologi baru menunjukkan bagaimana inovasi digital dapat digunakan untuk kebaikan, berbeda dengan penyalahgunaan teknologi untuk judi online.

Ke depannya, pemerintah akan terus mengevaluasi efektivitas strategi ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan digital yang bersih, aman, dan produktif bagi seluruh masyarakat Indonesia.