Author: Hamzah Nurhamzah

JBNews.id — Saham Tesla merosot tajam lebih dari 13 persen pada perdagangan Kamis pagi setelah perusahaan merilis laporan keuangan kuartal kedua yang mengecewakan. Harga saham produsen mobil listrik milik Elon Musk itu kini berada di kisaran US$324 per lembar, turun lebih dari 15 persen dalam lima hari terakhir dan sekitar 28 persen secara year-to-date.

Penurunan ini terjadi meskipun segmen otomotif inti Tesla membukukan pendapatan sedikit di atas US$20 miliar, naik 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, laba kotor perusahaan justru terkikis karena beban operasional meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan.

Faktor utama di balik lonjakan biaya tersebut adalah pengeluaran modal besar-besaran yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) serta riset dan pengembangan lainnya. Pola ini sudah menjadi narasi yang akrab bagi dunia teknologi sepanjang tahun 2026.

Pada dasarnya, para investor semakin khawatir terhadap transformasi besar-besaran yang dilakukan Musk terhadap bisnis mobilnya. Miliarder yang nyaris menjadi triliuner ini tengah berupaya menggeser fokus perusahaan dari penjualan mobil ke layanan robotaxi, robot humanoid bernama Optimus, dan pengembangan AI. Serangkaian proyek ambisius ini jelas membebani keuangan perusahaan setelah mengalami kerugian besar selama beberapa kuartal berturut-turut.

Dampak dari kesulitan Tesla juga mulai terasa di perusahaan roket Musk lainnya, SpaceX. Saham SpaceX mengalami bulan yang berat setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa pasca go public pada pertengahan Juni lalu. Gagalnya uji coba peluncuran Starship dan rencana kontroversial Musk untuk pusat data orbital telah mendorong investor untuk bertaruh melawan perusahaan dalam jumlah yang luar biasa.

Produksi Optimus dan Layanan Robotaxi

Dalam panggilan konferensi pendapatan hari Rabu, Tesla mengklaim bahwa produksi robot humanoid Optimus masih sesuai jadwal. Namun, perusahaan tidak memberikan rincian lebih lanjut selain menjanjikan bahwa produksi akan segera dimulai.

“Ini akan menjadi produk tersulit yang pernah kami buat untuk diproduksi secara massal di Tesla, karena semua komponen pada robot ini benar-benar baru,” ujar Musk.

Sementara itu, layanan robotaxi Tesla mulai diluncurkan di enam wilayah metropolitan utama di Amerika Serikat. Meskipun demikian, layanan ini masih tertinggal jauh dari pesaing utamanya, Waymo milik Alphabet. Di tengah angka penjualan kendaraan yang sedikit lebih optimistis, Tesla terus membakar miliaran dolar untuk menjaga semua proyek baru tersebut tetap berjalan.

Isu Merger Tesla dan SpaceX

Isu yang menjadi perhatian utama dalam panggilan konferensi pekan ini adalah kemungkinan merger antara Tesla dan SpaceX. Rumor ini sudah lama beredar dan disebut-sebut sebagai langkah untuk menggandakan portofolio Musk yang dapat memicu drama finansial paling luar biasa dalam sejarah ekonomi.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan tersebut, Musk tidak menampiknya. “Kami tidak bisa membicarakan penggabungan perusahaan dalam panggilan pendapatan,” katanya. “Itu harus dilakukan dengan proses yang tepat,” tambah pengusaha yang dikenal flamboyan itu.

Kondisi keuangan Tesla yang memburuk juga bertepatan dengan serangkaian insiden yang melibatkan kendaraan perusahaan. Sebuah kecelakaan fatal di California dan kecelakaan pertama yang melibatkan Tesla Semi di Nevada ikut menekan sentimen investor. Selain itu, gelombang pencurian kargo yang merugikan hingga Rp14 triliun per hari juga menjadi tantangan operasional baru bagi perusahaan.

Bagi investor dan pengamat industri, laporan keuangan kuartal II 2026 ini menjadi sinyal peringatan yang jelas. Upaya Tesla untuk bertransformasi dari sekadar produsen mobil menjadi perusahaan teknologi dan AI berisiko tinggi membutuhkan modal yang sangat besar. Tanpa adanya kejelasan kapan proyek-proyek ambisius seperti Optimus dan robotaxi dapat memberikan keuntungan, tekanan terhadap harga saham diperkirakan masih akan berlanjut dalam waktu dekat.

JBNews.id — Microsoft memulai uji coba streaming game gratis yang didukung iklan untuk para anggota Xbox Insiders. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan streaming game yang sudah mereka miliki secara gratis, dengan batasan sesi satu jam dan iklan yang hanya muncul sebelum sesi dimulai.

Fitur ini merupakan bagian dari uji coba terbatas yang dilakukan Microsoft untuk memperluas akses layanan cloud gaming. Pengguna tidak akan melihat iklan selama bermain, karena iklan hanya diputar “sebelum sesi dimulai.” Opsi ini bersifat sukarela, artinya pengguna yang sudah berlangganan layanan cloud gaming berbayar tidak perlu menonton iklan.

Microsoft menyatakan bahwa opsi streaming dengan dukungan iklan ini hanya tersedia untuk waktu terbatas selama “periode uji coba.” Sebelumnya, perusahaan mulai menguji secara internal versi cloud gaming Xbox yang didukung iklan pada akhir tahun lalu. Sumber yang dikutip The Verge saat itu menyebutkan bahwa pengujian mencakup iklan praroll sekitar dua menit sebelum sesi streaming dimulai.

Langkah Memperluas Akses Gaming

Microsoft menegaskan bahwa tujuan dari uji coba ini adalah untuk memperluas cara terjangkau dalam bermain game Xbox. Langkah ini sejalan dengan tren industri di mana layanan beriklan semakin umum di platform streaming video. Kehadiran iklan di layanan streaming Xbox bisa menandai perubahan serupa yang akan terjadi pada layanan berlangganan game.

Di waktu yang hampir bersamaan, Microsoft juga menaikkan harga Game Pass, namun menambahkan cloud gaming tanpa batas ke langganan Game Pass Essential yang paling murah, seharga $9,99 per bulan. Sebelumnya, pengguna memerlukan langganan Game Pass Ultimate untuk mengakses Xbox Cloud Gaming.

Selain itu, Microsoft mencatat bahwa cloud gaming dapat “membantu pemilik Xbox One memainkan game baru yang dibuat untuk Xbox Series X/S” tanpa perlu membeli konsol baru. Ini menjadi kabar baik bagi pemilik konsol generasi lama yang ingin tetap menikmati game-game terbaru.

Dampak bagi Pengguna dan Industri

Keputusan Microsoft untuk menguji coba model streaming beriklan ini hadir di tengah gejolak internal perusahaan. Xbox sedang mengalami masa perubahan besar, termasuk PHK massal, penutupan studio, dan peralihan kembali ke waralaba Fallout yang digemari penggemar. Di sisi lain, harga konsol Xbox juga akan naik hingga $100 mulai 1 Agustus mendatang.

Bagi pengguna, opsi streaming gratis dengan iklan ini memberikan alternatif untuk menikmati game tanpa harus berlangganan layanan cloud gaming berbayar. Namun, batasan sesi satu jam menjadi kendala bagi mereka yang ingin bermain dalam waktu lama. Pengguna harus memulai sesi baru dan menonton iklan lagi jika ingin melanjutkan permainan.

Dari sisi industri, langkah Microsoft ini menunjukkan bahwa model bisnis beriklan mulai merambah ke layanan game. Tren yang sudah umum di platform streaming video seperti Netflix dan Disney+ kini mulai diadopsi oleh layanan game. Jika uji coba ini berhasil, bukan tidak mungkin model serupa akan diterapkan secara permanen atau diperluas ke wilayah lain.

Microsoft juga tengah menghadapi tantangan lingkungan terkait ekspansi AI. Seperti yang dilaporkan dalam Emisi Karbon Microsoft, perusahaan mencatat kenaikan emisi karbon sebesar 25% akibat pengembangan pusat data untuk kecerdasan buatan. Ini menjadi perhatian tersendiri di tengah upaya Microsoft memperluas layanan cloud-nya.

Sementara itu, insiden Aktivis Iklim Rusak Proyek Data Center menunjukkan adanya resistensi terhadap ekspansi infrastruktur digital Microsoft. Protes terhadap dampak lingkungan dari pusat data menjadi isu yang semakin relevan seiring pertumbuhan layanan cloud.

Bagi pemilik Xbox One, cloud gaming menjadi solusi untuk tetap menikmati game terbaru tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli konsol baru. Ini sejalan dengan upaya Microsoft untuk memperpanjang siklus hidup konsol lama dan memberikan nilai tambah bagi pengguna setianya.

Uji coba streaming game gratis dengan iklan ini merupakan langkah strategis Microsoft untuk menjangkau lebih banyak pengguna di tengah persaingan ketat industri game. Dengan menawarkan opsi gratis, Microsoft berharap dapat menarik pengguna baru yang mungkin enggan berlangganan layanan berbayar.

Ke depannya, hasil uji coba ini akan menentukan apakah Microsoft akan mempermanenkan model streaming beriklan atau justru mengembangkannya menjadi paket berlangganan baru. Yang jelas, industri game sedang bergerak menuju model bisnis yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi berbagai kalangan pengguna.

JBNews.id — Komisi Eropa (EC) menjatuhkan sanksi kepada Google atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Digital (Digital Markets Act/DMA) Uni Eropa. Investigasi EC menemukan bahwa Google menyalahgunakan dominasinya di pasar mesin pencari dan toko aplikasi untuk mengarahkan pengguna ke layanan miliknya sendiri.

EC memerintahkan Google untuk berhenti memberikan perlakuan istimewa kepada layanannya sendiri—seperti belanja, akomodasi, transportasi, dan penerbangan—dalam peringkat pencarian. Selain itu, Google juga harus mengizinkan pengembang aplikasi untuk berkomunikasi dan bertransaksi dengan pengguna di luar Google Play Store, tempat Google mengambil komisi dari setiap penjualan.

“Produk terbaik harus berhasil karena lebih baik, bukan karena dimiliki oleh perusahaan yang menjalankan mesin pencari,” ujar Teresa Ribera, wakil presiden eksekutif EC. “Konsumen Eropa berhak diberi tahu oleh pengembang aplikasi ke mana harus mendaftar untuk mendapatkan penawaran terbaik, bahkan ketika pemilik toko aplikasi tidak mendapatkan potongan.”

Dalam pernyataan kepada WIRED, Google menyatakan akan mempertimbangkan banding atas keputusan tersebut. “Ini bukan persaingan yang adil; ini adalah degradasi produk yang didorong oleh sekelompok kecil pengadu yang mementingkan diri sendiri, dengan bisnis dan konsumen Eropa yang menanggung dampaknya,” kata Kent Walker, presiden urusan global Google.

Asosiasi industri teknologi berpendapat bahwa penegakan DMA yang terlalu keras justru kontraproduktif. “Mengurangi kualitas apa yang dapat diakses oleh warga Eropa bukanlah hasil yang positif,” kata Daniel Friedlaender, wakil presiden senior organisasi perdagangan CCIA Europe, kepada WIRED.

Dampak Regulasi terhadap Ekosistem Digital

Uni Eropa telah menjatuhkan denda miliaran dolar terhadap Google dalam satu dekade terakhir atas berbagai pelanggaran antimonopoli. Pada awal Juli, pengadilan Eropa menguatkan denda rekor sebesar $4,1 miliar yang dijatuhkan terhadap Google pada 2018 atas perjanjian yang mewajibkan produsen ponsel untuk menginstal Google Search dan browser Chrome di perangkat mereka.

“Tentu saja, taruhannya sangat tinggi bagi perusahaan. Bagaimana peringkat mereka sangat memengaruhi bisnis mereka,” kata Kathryn McMahon, profesor hukum asosiasi di University of Warwick. “Cara hukum persaingan Uni Eropa memandangnya, perusahaan dalam posisi dominan—seperti Google—memiliki tanggung jawab khusus untuk tidak mendistorsi persaingan.”

Untuk mengatasi keluhan terbaru, Google telah mengusulkan perubahan pada cara mengelola Play Store dan menampilkan produknya dalam peringkat pencarian. EC menggambarkan langkah ini sebagai “kemajuan menuju kepatuhan.”

Ketegangan Transatlantik dan Respons Google

Baru-baru ini, Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru yang tinggi terhadap negara-negara Eropa yang berupaya membatasi perusahaan teknologi Amerika. Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar. Denda terbaru ini merupakan “respons yang cukup kuat dalam konteks keluhan transatlantik—cara Trump dapat memanfaatkan denda,” kata McMahon. “Ini menunjukkan bahwa komisi bersikap tegas.”

Google sendiri tengah menghadapi tekanan regulasi di berbagai yurisdiksi. Di sisi lain, perusahaan terus mengembangkan Sistem Kuota Gemini AI dan inovasi lainnya. Keputusan EC ini berpotensi mengubah lanskap persaingan digital di Eropa secara fundamental, memaksa Google untuk menyesuaikan model bisnisnya.

Bagi pengembang aplikasi, putusan ini membuka peluang untuk menawarkan harga lebih kompetitif di luar ekosistem Play Store. Sementara bagi konsumen Eropa, mereka kini berhak mendapatkan informasi yang lebih transparan tentang penawaran terbaik tanpa intervensi Google.

Implikasinya, Google harus merombak algoritma pencarian dan kebijakan toko aplikasinya secara signifikan. Jika banding gagal, perubahan ini akan menjadi preseden bagi regulasi platform digital global, termasuk potensi penerapan serupa di yurisdiksi lain seperti Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang perkembangan teknologi terkini, baca juga artikel tentang Smart Glasses Samsung dan Emoji 3D Google.

JBNews.id — Google meluncurkan metode verifikasi baru berupa perekaman video selfie untuk membantu pengguna memulihkan akses akun yang terkunci. Fitur ini dirancang khusus untuk situasi ketika pengguna kehilangan perangkat dan tidak memiliki akses ke passkey atau metode otentikasi utama lainnya.

Fitur verifikasi video selfie ini menjadi opsi tambahan bagi pengguna yang menjalani proses pemulihan akun Google. Claire Forszt, product manager di Google yang fokus pada identitas dan engagement, menjelaskan bahwa fitur ini seperti kunci cadangan yang disembunyikan di semak-semak. “Kami selalu merekomendasikan agar Anda menyiapkan lebih dari satu opsi,” kata Forszt. “Selfie hanyalah opsi terbaru dalam daftar yang tersedia bagi pengguna. Fitur ini dirancang khusus untuk membantu dalam skenario rentan ketika Anda tidak memiliki akses ke perangkat tempat passkey Anda berada.”

Proses pengaturan fitur ini terbilang cepat dan mudah. Pengguna dapat menyelesaikan perekaman video selfie dalam waktu kurang dari lima menit. Langkah-langkahnya meliputi membuka akun Google, memilih tab Keamanan & login, lalu menggulir ke bagian Cara Anda login ke Google. Jika fitur selfie sign-in tersedia untuk akun Anda, opsi ini akan muncul sebagai pilihan baru di bagian bawah. Google saat ini sedang dalam proses meluncurkan fitur ini secara global ke sebagian besar akun.

Saat proses perekaman, Google memberikan panduan spesifik. Pengguna disarankan menjaga wajah tetap terlihat dan mata menghadap ke kamera dalam pencahayaan standar. Google juga merekomendasikan agar hanya satu wajah yang terekam dalam video; bahkan foto keluarga yang tergantung di belakang pengguna tidak diperbolehkan. Sesuai petunjuk, pengguna diminta mengangkat dagu secara perlahan dan menatap langit-langit selama beberapa detik sebelum mengembalikan kepala ke posisi tengah. Kemudian, pengguna diminta melihat langsung ke kamera untuk pengambilan gambar terakhir. Setelah itu, Google memverifikasi video selfie dan menyimpannya di bawah Pengaturan Keamanan.

Perlindungan Terhadap Serangan Deepfake

Google mengklaim telah melindungi pengguna dari serangan deepfake dengan alat seperti liveness detection. Teknologi ini memastikan bahwa video selfie yang direkam benar-benar berasal dari pengguna asli, bukan hasil manipulasi atau rekayasa digital. Forszt menambahkan bahwa ada kemungkinan di mana melewati verifikasi video selfie saja tidak selalu cukup untuk mendapatkan kembali akses ke akun. “Kami mengevaluasi risiko keseluruhan berdasarkan banyak faktor,” ujarnya.

Penting untuk dicatat bahwa fitur ini harus diaktifkan sebelum pengguna terkunci dari akun. Menurut halaman dukungan Google, “Anda tidak dapat menambahkan video selfie saat terkunci dari akun atau dalam proses pemulihan akun.” Ini berarti pengguna harus proaktif menyiapkan opsi pemulihan tambahan sebelum menghadapi situasi darurat.

Opsi Privasi dan Penggunaan Data

Google memberikan opsi kepada pengguna selama proses pembuatan video selfie untuk memutuskan apakah rekaman tersebut akan digunakan sebagai data pelatihan. Deskripsi di samping kotak centang opsional menyatakan, “Izinkan Google menggunakan ini dan video selfie yang diberikan sebelumnya serta data terkait untuk mengembangkan dan meningkatkan pengenalan wajah, estimasi usia, dan metode verifikasi lain yang menggunakan fitur fisik atau gerakan Anda, di seluruh layanan Google.” Pengguna dapat masuk ke pengaturan privasi mereka nanti untuk menyesuaikan pengaturan ini, yang diberi label Tingkatkan layanan Google, jika mereka berubah pikiran.

Proses video selfie ini mungkin terasa akrab bagi pengguna setia Google yang telah bereksperimen dengan fitur lain yang baru dirilis. Google meluncurkan alat AI avatar awal tahun ini di aplikasi Gemini-nya di mana pengguna dapat membuat tiruan digital dari kemiripan mereka dan memasukkannya ke dalam video AI. Pendekatan Google yang memberikan pengguna pilihan untuk ikut serta (opt-in) dalam fitur-fitur ini berbeda dengan pendekatan perusahaan teknologi lain.

Sebagai perbandingan, Meta sebelumnya menghadapi kecaman keras dari pengguna Instagram ketika secara otomatis mengikutsertakan orang dewasa agar gambar mereka tersedia untuk remix AI oleh siapa pun, kecuali mereka menggali pengaturan untuk memilih keluar. Reaksi negatif itu begitu parah sehingga Meta sepenuhnya menghapus fitur tersebut tiga hari setelah peluncurannya. Pendekatan opt-in Google menjadi pembeda penting dalam lanskap teknologi yang semakin sensitif terhadap privasi.

Bagi pengguna yang khawatir dengan keamanan data, Google juga telah membuka sumber kode emoji 3D untuk publik sebagai bagian dari transparansi pengembangan teknologinya. Sementara itu, kota San Francisco menuntut Apple dan Google untuk menghapus aplikasi deepfake porno dari toko aplikasi mereka, menunjukkan meningkatnya kekhawatiran tentang penyalahgunaan teknologi serupa.

Meskipun beberapa pembaca mungkin masih merasa tidak nyaman dengan metode masuk baru ini yang menangkap dan menyimpan kemiripan mereka, fitur ini bersifat opt-in. Bagi pengguna yang sering terkunci dari akun mereka, fitur ini bisa menjadi solusi yang sangat membantu. Seperti yang diungkapkan dalam pengalaman langsung, merekam video selfie untuk memulihkan akses akun terasa seperti kelegaan yang sangat dibutuhkan saat berusaha keras untuk kembali masuk.

Google juga telah mengubah sistem kuota Gemini AI berdasarkan kompleksitas, menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus menyempurnakan layanan berbasis AI mereka. Sementara itu, Google Buka Sumber Kode Emoji 3D untuk publik sebagai bagian dari inisiatif open source mereka. Di sisi lain, San Francisco Tuntut Apple-Google untuk menghapus aplikasi deepfake porno, menunjukkan meningkatnya regulasi terhadap teknologi yang berpotensi disalahgunakan.

Implikasi dari fitur ini bagi pengguna adalah adanya lapisan keamanan tambahan yang lebih mudah diakses. Dengan menggunakan verifikasi biometrik melalui video selfie, Google memberikan alternatif bagi pengguna yang mungkin kesulitan dengan metode pemulihan tradisional seperti kode cadangan atau kontak pemulihan. Namun, pengguna tetap harus menyadari risiko privasi yang terkait dengan penyimpanan data biometrik dan mempertimbangkan dengan cermat apakah akan mengaktifkan fitur ini.

JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan penerapan registrasi SIM card berbasis biometrik wajah yang telah berlangsung selama tiga pekan tidak berdampak terhadap penjualan kartu perdana seluler. Data menunjukkan angka penjualan tetap stabil di kisaran 250 ribu hingga 300 ribu kartu per hari sejak kebijakan ini berlaku penuh pada 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan angka tersebut tidak berbeda signifikan dengan periode sebelum kewajiban biometrik diterapkan secara penuh. “Kurang lebih sama seperti sebelum full biometrik. Memang tidak bisa dibandingkan dengan zaman jahiliyah yang burning-burning kartu, tapi dengan angka segini masih cukup baik,” ujar Edwin di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Kebijakan registrasi berbasis biometrik merupakan pengembangan dari mekanisme sebelumnya yang hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Aturan ini hanya berlaku bagi pelanggan yang mendaftarkan nomor baru, sementara pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang. Penerapan ini menjadi bagian dari penguatan prinsip Know Your Customer (KYC) guna memastikan identitas pelanggan yang melakukan registrasi benar dan sah.

Sesuai regulasi, data biometrik wajah hanya digunakan untuk proses pencocokan identitas dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) saat proses verifikasi berlangsung. Komdigi menegaskan data biometrik wajah tidak disimpan oleh operator seluler maupun Kementerian Komunikasi dan Digital, sehingga hanya berfungsi sebagai alat validasi untuk mencegah penyalahgunaan identitas dalam registrasi nomor seluler.

Temuan Pelanggaran di Lapangan

Meski implementasi berjalan, Komdigi masih menemukan sejumlah pelanggaran pada masa awal penerapan. Salah satunya adalah praktik penjual yang lebih dahulu mengaktifkan kartu SIM menggunakan data biometrik miliknya sendiri sebelum kartu dijual kepada pelanggan. Setelah kartu berpindah tangan, registrasi kemudian dibatalkan (unregister), sehingga nomor tidak lagi tercatat atas nama pengguna sebenarnya.

Edwin mengaku turut turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan registrasi biometrik di berbagai daerah. Dari hasil pemantauan tersebut, Komdigi juga menemukan masih adanya celah registrasi melalui mekanisme lama. “Apa yang terjadi, di hari kedua ketika efektif full registrasi biometrik, secara website dan sistem sudah ditutup, tapi masih jebol registrasi melalui sistem SMS ke 4444. Tidak ada satu pun operator seluler yang berhasil mengeliminasi NIK dan KK. Maka, saya kirim ‘surat cinta’ kepada operator seluler bahwa ini bukan yang bisa ditawar lagi dan harus segera menutup semua celah,” katanya.

Komdigi kemudian meminta seluruh operator seluler segera menutup seluruh jalur registrasi yang masih memungkinkan penggunaan mekanisme NIK dan KK tanpa verifikasi biometrik. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Deklarasi Komitmen Bersama Operator

Pada kesempatan yang sama, Komdigi bersama operator seluler, yakni Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, dan XLSmart, mendeklarasikan komitmen bersama untuk mengimplementasikan registrasi pelanggan berbasis data biometrik secara penuh. Deklarasi tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini.

Dian mengatakan registrasi pelanggan berbasis biometrik merupakan langkah penting untuk memperkuat fondasi ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, terpercaya, dan bertanggung jawab. “Pemerintah, ATSI, dan seluruh operator telekomunikasi menegaskan komitmen tersebut melalui langkah nyata dalam implementasi registrasi pelanggan berbasis data biometrik. Jadi, kami sangat berkomitmen untuk melakukan registrasi biometrik ini,” ucapnya.

Penerapan registrasi biometrik ini diyakini akan menekan angka penyalahgunaan identitas dalam registrasi nomor seluler. Dengan sistem yang lebih ketat, diharapkan praktik penipuan dan kejahatan siber yang memanfaatkan nomor ponsel ilegal dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi seluruh masyarakat.

Implikasi bagi Industri dan Konsumen

Stabilitas penjualan kartu perdana di tengah penerapan registrasi biometrik menunjukkan bahwa masyarakat telah beradaptasi dengan kebijakan baru ini. Tidak ada penurunan drastis yang mengindikasikan resistensi konsumen terhadap prosedur verifikasi tambahan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi operator seluler bahwa bisnis mereka tidak terganggu oleh regulasi yang lebih ketat.

Bagi konsumen, kebijakan ini memberikan jaminan keamanan yang lebih baik. Data biometrik wajah yang hanya digunakan untuk verifikasi dan tidak disimpan oleh operator maupun Komdigi memberikan perlindungan privasi yang lebih kuat. Konsumen tidak perlu khawatir data pribadi mereka disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ke depan, Komdigi akan terus memantau implementasi registrasi biometrik di lapangan dan memastikan seluruh operator seluler mematuhi aturan yang berlaku. Langkah-langkah pengawasan akan diperketat untuk mencegah munculnya celah-celah baru yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari verifikasi biometrik.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah, operator seluler, dan ATSI, ekosistem telekomunikasi Indonesia diharapkan semakin kokoh dan mampu memberikan layanan yang aman, terpercaya, dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat. Registrasi biometrik bukan sekadar prosedur teknis, melainkan fondasi penting untuk masa depan digital Indonesia yang lebih baik.

JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi melobi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menurunkan biaya validasi data kependudukan dan biometrik dalam registrasi SIM card. Langkah ini diambil setelah para operator seluler mengeluhkan tarif yang saat ini mencapai Rp3.000 per transaksi, dinilai terlalu tinggi untuk implementasi jangka panjang.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Kemendagri. Surat tersebut meminta keringanan tarif layanan verifikasi identitas yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). “Kami sudah bersurat kepada Kemendagri untuk ada keringanan, karena ini kan juga pada ujungnya untuk memberikan keamanan masyarakat,” ujar Meutya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Registrasi SIM card berbasis biometrik bukan sekadar kebutuhan bisnis operator. Meutya menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan penugasan negara untuk memperkuat keamanan ruang digital dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan identitas. “Jadi, bukan hanya dilihat dari bisnisnya saja, tapi memang ada penugasan oleh negara kepada teman-teman operator melakukan biometrik dalam kerangka mengamankan masyarakat,” tambahnya.

Sejak 1 Juli 2026, pemerintah mewajibkan seluruh pelanggan baru melakukan registrasi SIM card menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition). Proses ini menjadi bagian dari penguatan prinsip Know Your Customer (KYC) untuk memastikan identitas pelanggan benar-benar sesuai dengan data kependudukan.

Dalam mekanismenya, operator seluler hanya mengirimkan data wajah yang telah dienkripsi kepada Dukcapil untuk proses pencocokan identitas. Setelah verifikasi dinyatakan sesuai, data biometrik tidak disimpan oleh operator maupun Komdigi, melainkan hanya digunakan selama proses validasi berlangsung. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menekan praktik penyalahgunaan identitas, registrasi menggunakan NIK orang lain, hingga berbagai tindak penipuan digital yang memanfaatkan nomor seluler anonim.

Biaya Validasi Jadi Beban Operator

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengungkapkan besaran biaya validasi yang saat ini masih menjadi bahan negosiasi dengan Kemendagri. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menjelaskan, berdasarkan perhitungan awal, biaya verifikasi data kependudukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) mencapai sekitar Rp70 per transaksi, sedangkan validasi biometrik wajah diperkirakan sekitar Rp200. Namun, angka tersebut masih terus dibahas bersama Dukcapil.

“Ya kan kita berharap tentunya ke Kemendagri, karena ini kan soal biaya, ini lagi diskusi. Kemarin kan hitungan kami Rp70 untuk validasi NIK dan KK dan Rp200 untuk validasi biometrik,” kata Marwan.

ATSI pun mengajukan skema tarif baru yang dinilai lebih realistis untuk implementasi jangka panjang. Dalam usulan tersebut, biaya validasi data kependudukan diusulkan sekitar Rp200, sedangkan validasi biometrik sekitar Rp600 per transaksi. Meski demikian, ATSI berharap biaya validasi biometrik nantinya dapat ditekan menjadi di bawah Rp1.000 per registrasi.

“Kita terus tektokan sama Kemendagri, kami sampaikan revisi. Tapi belum bisa disampaikan angkanya. Nanti kalau sudah kami ngobrol lagi sama Kemendagri. Kita usulin Rp200 untuk validasi NIK dan KK, Rp600 validasi biometrik. Ya kita berharap di bawah Rp1.000. Mudah-mudahan diterima Dukcapil karena cost-nya juga harus dihitung per tahunnya,” ujarnya.

Meutya menambahkan bahwa pembahasan mengenai tarif tersebut masih berlangsung antara pemerintah dan operator seluler. “Mudah-mudahan kita sama-sama di antara pemerintah dan operator seluler juga bisa kembali melakukan permohonan-permohonan untuk keringanan kepada instansi-instansi lain di luar Komdigi sambil kami juga terus berkoordinasi,” katanya.

Implikasi bagi Industri Telekomunikasi

Penurunan tarif validasi biometrik menjadi krusial bagi keberlangsungan industri telekomunikasi. Operator menanggung biaya Rp3.000 per transaksi untuk setiap pelanggan baru yang melakukan registrasi. Dengan jutaan pelanggan baru setiap bulannya, beban ini menjadi signifikan dan dapat memengaruhi biaya operasional perusahaan.

Sebelumnya, kolaborasi operator dengan berbagai pihak menjadi strategi untuk menekan biaya. Namun, dalam kasus ini, operator berharap pemerintah memberikan keringanan karena registrasi biometrik merupakan penugasan negara, bukan semata-mata kebutuhan bisnis.

Perubahan peta spektrum operator yang terus berubah juga menambah tekanan pada operator untuk efisiensi biaya. Dengan adanya kewajiban baru ini, operator harus menyeimbangkan antara kepatuhan regulasi dan keberlanjutan bisnis.

Pemerintah sendiri menargetkan kebijakan ini dapat menekan praktik penipuan digital yang marak terjadi. Dengan registrasi berbasis biometrik, identitas pelanggan terverifikasi secara ketat, sehingga potensi penyalahgunaan nomor seluler anonim dapat diminimalkan.

Bagi masyarakat, kebijakan ini memberikan perlindungan lebih terhadap identitas digital mereka. Proses registrasi yang lebih ketat diharapkan mampu mengurangi modus penipuan yang memanfaatkan NIK orang lain atau identitas palsu.

Komdigi dan Kemendagri diharapkan segera mencapai kesepakatan mengenai tarif validasi yang lebih rendah. Hal ini penting untuk memastikan implementasi registrasi biometrik berjalan lancar tanpa membebani operator secara berlebihan, sekaligus menjaga keamanan ruang digital nasional.

JBNews.id, LONDON — Samsung menyatakan bahwa keunggulan teknologi layar lipat pada seri Galaxy merupakan hasil penyempurnaan berkelanjutan selama tujuh generasi perangkat foldable, sehingga inovasi tersebut dinilai tidak mudah direplikasi oleh kompetitor.

Pernyataan ini disampaikan oleh Executive Vice President Samsung Electronics, Mobile R&D Hardware, HS Moon, di sela acara Galaxy Unpacked 2026 di London, Inggris. Menurut Moon, pengembangan perangkat lipat Samsung selalu diawali dengan pemahaman mendalam mengenai bagaimana konsumen menggunakan ponsel mereka dalam kehidupan sehari-hari.

“Semuanya dimulai dari memahami bagaimana pelanggan menggunakan HP lipat setiap hari. Masukan tersebut menjadi dasar inovasi material kami, seperti teknologi Flex Titanium. Masukan itu juga membimbing desain komponen. Akhirnya, semuanya menghasilkan pengalaman perangkat utuh dan berkembang menjadi tiga portofolio foldable yang berbeda,” ujar Moon, merujuk pada Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, dan Z Flip8.

Samsung merancang agar setiap bagian dari perangkat lipat saling mendukung secara sistemik. Perusahaan mengklaim telah merekayasa ulang seluruh sistem, termasuk struktur layar, engsel, dan desain termal, sehingga setiap elemen dioptimalkan sesuai form factor-nya dan bekerja secara selaras.

“Kami merekayasa ulang seluruh sistem, termasuk struktur layar, engsel, dan desain termal. Dengan begitu, setiap elemen dioptimalkan sesuai form factor-nya dan bekerja secara selaras,” paparnya.

Flex Titanium: Material Kunci Ketahanan Layar Lipat

Salah satu hasil dari pendekatan tersebut adalah teknologi Flex Titanium. Teknologi ini dikembangkan Samsung untuk menghadirkan layar lipat yang lebih tipis tanpa mengorbankan kekuatan maupun daya tahan perangkat.

Moon menjelaskan bahwa Flex Titanium merupakan hasil evaluasi terhadap material dan struktur layar berdasarkan pengalaman Samsung mengembangkan perangkat foldable selama tujuh generasi. “Berdasarkan keahlian yang dibangun selama tujuh generasi foldable, Samsung kembali mengkaji material dan struktur yang dibutuhkan untuk menghadirkan foldable generasi berikutnya. Hasilnya adalah teknologi Flex Titanium,” ujarnya.

Pemilihan titanium sebagai material utama bukan tanpa alasan. Samsung menilai titanium memiliki karakteristik yang tepat untuk perangkat lipat yang harus mampu bertahan menghadapi proses buka tutup secara berulang. “Titanium memberikan fondasi yang tepat. Material ini kuat, stabil, dan tahan terhadap deformasi permanen. Penggunaannya di bidang yang sangat menuntut, seperti industri kedirgantaraan, mencerminkan kekuatan dan keandalan yang ingin Samsung hadirkan pada layar foldable,” lanjut Moon.

Selain material baru, Samsung juga menyempurnakan struktur layar dan desain engsel berdasarkan pengalaman serta masukan pengguna dari generasi ke generasi. Inovasi ini juga terintegrasi dengan Fitur Terbaru Galaxy AI yang semakin memperkuat ekosistem perangkat lipat Samsung.

Fokus pada Pengalaman Pengguna, Bukan Kompetitor

Mengenai persaingan dengan kompetitor, Moon menegaskan bahwa Samsung tidak berfokus membandingkan produknya dengan pemain lain di pasar. Perusahaan memiliki filosofi dan komitmen tersendiri yang menjadi ciri khas Samsung.

“Kami tidak suka membandingkan diri dengan apa yang dilakukan pemain lain di pasar karena kami punya filosofi dan komitmen sendiri yang jadi ciri khas Samsung. Fokus kami adalah mengoptimalkan seluruh pengalaman penggunaan dari awal hingga akhir, termasuk pengalaman saat membuka perangkat, meminimalkan bekas lipatan, menghasilkan permukaan layar lebih rata, serta mengoptimalkan arsitektur engsel agar proses membuka dan menutup terasa lebih mulus,” sebut Moon.

Menurutnya, arsitektur engsel menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjaga ketahanan perangkat lipat. Oleh karena itu, Samsung kembali merekayasa desain engsel pada Galaxy Fold8 series agar benar-benar dioptimalkan untuk setiap form factor yang dihadirkan.

“Arsitektur engsel berperan sangat penting terhadap daya tahan, khususnya pada ponsel lipat. Karena itu kami mendesain ulang dan merekayasa ulang arsitektur engsel pada generasi terbaru agar benar-benar dioptimalkan untuk setiap form factor yang kami hadirkan,” paparnya.

Pendekatan holistik ini juga sejalan dengan strategi Samsung dalam mengadopsi Baterai Silicon-Carbon untuk perangkat terbaru mereka, menunjukkan komitmen terhadap inovasi material yang berkelanjutan.

Kombinasi Inovasi yang Sulit Direplikasi

Moon mengklaim bahwa kombinasi inovasi pada material, struktur layar, engsel, dan pengalaman penggunaan inilah yang membuat teknologi foldable Samsung sulit direplikasi oleh kompetitor. Inovasi ini tidak dibangun hanya dari satu teknologi atau satu terobosan, melainkan dari penyempurnaan yang terus dilakukan selama bertahun-tahun di berbagai generasi.

“Inilah alasan mengapa inovasi foldable Samsung sulit ditiru. Inovasi ini tidak dibangun hanya dari satu teknologi atau satu terobosan, tetapi dari penyempurnaan yang terus dilakukan selama bertahun-tahun di berbagai generasi,” cetus Moon.

Dengan dirilisnya Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, dan Z Flip8, Samsung semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar perangkat lipat global. Perusahaan juga terus mengembangkan inovasi lain seperti Kacamata Pintar AI yang menunjukkan ekspansi Samsung ke berbagai form factor perangkat pintar.

Bagi konsumen di Indonesia, klaim Samsung ini menjadi indikasi bahwa perangkat lipat Galaxy generasi terbaru menawarkan ketahanan dan pengalaman penggunaan yang lebih matang dibandingkan produk kompetitor. Dengan pengalaman tujuh generasi pengembangan, Samsung menegaskan bahwa teknologi layar lipat bukan sekadar tren, melainkan hasil dari riset dan pengembangan yang mendalam.

JBNews.id — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa sebanyak 10 juta pelanggan baru telah melakukan registrasi SIM card biometrik sejak aturan baru diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini dinilai berhasil menjaga keamanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pengguna dan menekan angka penipuan digital berbasis seluler.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Sejak Januari 2026, operator seluler telah melakukan uji coba sebelum resmi diberlakukan secara penuh pada awal Juli lalu.

“Kita lihat angka-angkanya kurang lebih sama (registrasi SIM card biometrik dari operator seluler) kurang lebih tiga juta nomor. Tadi, kami juga cek, total sampai hari ini itu ada 10 juta pelanggan baru yang sudah pakai biometrik, yang insya Allah NIK-nya sudah lebih terjaga,” ujar Meutya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Secara rinci, pelanggan Telkomsel yang telah mendaftar melalui registrasi biometrik mencapai 3.345.107 nomor. Sementara itu, pelanggan Indosat mencatatkan angka 3.900.514 nomor, dan pelanggan XLSmart sebanyak 2.785.479 nomor. Data ini menunjukkan distribusi yang merata di antara tiga operator seluler utama di Indonesia.

Meutya menjelaskan bahwa sistem registrasi sebelumnya sangat rawan penyalahgunaan. Dengan aturan lama, registrasi nomor HP baru bisa tembus satu juta per harinya, namun akurasi data pelanggan diragukan karena banyak NIK yang digunakan bukan milik sendiri. Hal ini menjadi celah utama maraknya penipuan digital berbasis seluler.

“Karena kita meyakini betul angka-angka di balik nomor-nomor seluler yang pada zaman dulu, itu kalau nggak salah sehari bisa satu juta nomor baru. Tanpa registrasi biometrik menggunakan NIK yang belum tentunya NIK-nya diri sendiri,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Komdigi bersama operator seluler—Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, dan XLSmart—mendeklarasikan komitmen bersama untuk mengimplementasikan registrasi pelanggan berbasis data biometrik secara penuh. Meutya meminta agar aturan ini tetap terjaga, terutama untuk menutup celah penyalahgunaan data.

“Karena tujuannya adalah melindungi para pengguna seluler. Bukan membuat ribet dan membuat sulit hidup pengguna. Jadi, tolong betul-betul dalam sistemnya teknologi yang digunakan memang mempermudah dan inklusif,” ucapnya.

Registrasi SIM card menggunakan data biometrik dilakukan dengan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk mencocokkan identitas pelanggan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Komdigi memastikan data pengguna SIM Card dalam keadaan aman karena data tersebut dipegang langsung oleh Dukcapil, bukan operator seluler.

Dalam proses registrasi, operator seluler hanya mengenkripsi wajah pelanggan dan mengirimkannya kepada pihak Dukcapil untuk diverifikasi. Setelah data dinyatakan cocok, SIM Card tersebut sudah bisa digunakan oleh pengguna. Sistem ini dirancang untuk mencegah kebocoran data pribadi yang sering terjadi pada metode registrasi konvensional.

Penerapan teknologi biometrik ini merupakan langkah maju dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan sistem yang lebih ketat, diharapkan praktik penipuan digital seperti pencurian identitas dan penipuan berbasis SMS dapat ditekan secara signifikan.

Keberhasilan registrasi biometrik ini juga menjadi perhatian bagi para pengamat industri telekomunikasi. Mereka menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan kualitas data pelanggan yang dimiliki operator. Data yang akurat akan membantu operator dalam memberikan layanan yang lebih baik dan mencegah penyalahgunaan nomor untuk aktivitas ilegal.

Sementara itu, Komdigi terus mendorong operator untuk memastikan sistem registrasi berjalan inklusif. Artinya, teknologi yang digunakan harus mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas akses telekomunikasi yang aman dan andal.

Dengan capaian 10 juta pelanggan baru dalam waktu kurang dari sebulan, pemerintah optimistis target perlindungan data pengguna seluler dapat tercapai. Ke depannya, kebijakan serupa juga mungkin akan diterapkan pada layanan telekomunikasi lainnya untuk memperkuat ekosistem digital nasional.

Meutya menegaskan bahwa komitmen bersama antara pemerintah dan operator seluler adalah kunci keberhasilan implementasi aturan ini. Ia berharap agar seluruh pihak terus menjaga integritas sistem dan tidak memberikan celah bagi pelaku kejahatan digital.

“Ini adalah bentuk nyata perlindungan negara kepada warganya di era digital. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkas Meutya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan digital lainnya, simak artikel tentang solusi pemerintah menghadapi maraknya deepfake AI. Selain itu, Komdigi juga telah mengapresiasi upaya perlindungan anak dari ancaman siber melalui forum internasional.

JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik. Tiga pekan setelah diberlakukan, seluruh operator seluler diminta memastikan semua gerai, mitra penjualan, hingga kanal digital menjalankan proses registrasi sesuai aturan untuk mencegah penyalahgunaan nomor seluler.

Penegasan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi Registrasi Pelanggan Berbasis Data Biometrik bersama seluruh direktur utama operator seluler yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Imbauan ini diambil setelah pemerintah masih menemukan praktik registrasi yang tidak sesuai ketentuan di sejumlah titik layanan. Karena itu, operator diminta memperkuat pengawasan hingga ke tingkat mitra distribusi agar tidak ada celah penyalahgunaan nomor seluler.

“Seluruh kanal registrasi, baik melalui gerai, aplikasi, situs web, maupun saluran mitra distribusi, harus tunduk pada ketentuan yang sama. Jangan sampai kebijakan sudah berlaku di tingkat pusat, tetapi di lapangan masih ada celah,” ujar Meutya.

Ia menegaskan tidak boleh ada perbedaan standar keamanan antara registrasi di kota besar maupun daerah, kanal digital maupun fisik, hingga antaroperator seluler. Langkah ini menjadi krusial mengingat tingginya angka kejahatan digital yang memanfaatkan anonimitas nomor seluler.

Menurut Meutya, penguatan implementasi registrasi biometrik menjadi langkah penting untuk menutup celah penyalahgunaan nomor seluler yang selama ini dimanfaatkan pelaku kejahatan digital. “Kebijakan registrasi biometrik ini hadir sebagai solusi di tingkat hulu untuk memutus akar masalah kejahatan berbasis keuangan digital. Dengan menutup celah anonimitas sejak awal, aturan ini menjadi benteng utama dalam memberantas penipuan, judi online, pinjaman online fiktif, hingga peniruan identitas,” ungkapnya.

Pemerintah menilai urgensi kebijakan ini semakin besar melihat tingginya angka kejahatan digital. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi judi online sepanjang 2025 mencapai Rp286,8 triliun. Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat masyarakat mengalami kerugian hingga Rp9,1 triliun akibat berbagai modus penipuan, berdasarkan lebih dari 432 ribu laporan yang diterima sejak November 2024 hingga awal 2026.

Di sisi lain, hingga 16 Juli 2026, Komdigi juga telah menerima lebih dari 30 ribu pengaduan terkait penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, pemerasan, hingga berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Angka-angka ini menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap nomor HP siluman yang selama ini menjadi celah utama kejahatan digital.

Meutya mengatakan verifikasi biometrik akan memastikan setiap nomor seluler benar-benar terhubung dengan identitas pemiliknya sehingga ruang penyalahgunaan identitas semakin sempit. “Tujuannya agar setiap nomor seluler dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat semakin terlindungi,” katanya.

Target Cakupan Seluruh Pelanggan

Sejauh ini, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), registrasi SIM berbasis biometrik telah diterapkan kepada lebih dari 10,03 juta pelanggan. Pemerintah menargetkan mekanisme tersebut nantinya mencakup seluruh 291,16 juta pelanggan seluler aktif di Indonesia.

Untuk mencapai target itu, seluruh operator seluler berkomitmen memperketat pengawasan terhadap jaringan distribusi, meningkatkan kepatuhan mitra penjualan, serta memastikan setiap proses registrasi biometrik dilakukan sesuai standar di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 yang mewajibkan perekaman wajah untuk setiap nomor HP baru.

“Kami mengapresiasi komitmen seluruh operator. Namun komitmen ini harus diwujudkan dalam pengawasan yang nyata di lapangan. Masyarakat harus mendapat jaminan bahwa setiap kartu SIM yang diaktivasi telah melalui proses registrasi yang benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Meutya.

Kebijakan registrasi biometrik ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memberantas kejahatan digital dari hulu. Dengan memastikan setiap nomor seluler terverifikasi secara biometrik, ruang gerak pelaku kejahatan digital seperti penipuan, judi online, dan pinjaman online fiktif semakin terbatas.

Bagi masyarakat, kebijakan ini memberikan perlindungan lebih terhadap penyalahgunaan identitas dan nomor seluler. Namun, pemerintah juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk selalu melakukan registrasi melalui kanal resmi dan tidak memberikan data biometrik kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

JBNews.id — Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu menghasilkan potensi ekonomi hingga Rp 66 triliun. Angka ini disampaikan Adrian Suharto, Director Asia Pacific Robertsbridge (Public First), dalam acara ‘Google & YouTube Ekonomi Kreatif’ di Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026). Proyeksi ini menunjukkan babak baru pertumbuhan ekonomi digital nasional yang melampaui status negara menengah.

Adrian menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kisah pertumbuhan ekonomi digital yang cukup besar. “Kita lihat babak selanjutnya akan menjadi krusial, bagaimana kita menggunakan ini untuk melampaui negara menengah dan beyond,” terangnya. Potensi ini berasal dari ekonomi kreatif berbasis AI dengan rincian yang terukur.

Dari total Rp 66 triliun tersebut, sekitar Rp 48 triliun dihasilkan dari pekerjaan kreatif yang dilakukan sehari-hari. “Misalnya seperti kita yang berusaha di sosial media, perusahaan misalnya desain, atau mungkin yang diproduksi sehari-hari. Yang berarti media ini membuat perjalanan lebih cepat, mengenai waktu, dan lebih baik, dan lebih me-reach out ke audiens yang lebih banyak,” jelas Adrian. Sementara itu, sektor profesional AI menyumbang pertumbuhan Rp 12 triliun.

Potensi ini semakin besar jika melihat celah ekspor yang dapat dilakukan Indonesia. “Potensi ekspor kita itu bisa sampai, kita melakukan modeling, sekitar Rp 6,7 triliun, karena banyak sekali konten-konten Indonesia itu yang cukup bagus, cukup bermanfaat,” tambahnya. Senilai USD 410 juta dapat dihasilkan per tahunnya oleh proses kreasi dan pelokalan yang didukung AI, membantu kreator konten menjangkau audiens global lebih cepat dan mengadaptasi konten untuk pasar luar negeri.

Dengan mengotomatiskan dan menskalakan pembuatan subtitle, sulih suara, penerjemahan, serta adaptasi format, AI mempermudah ekspor konten Indonesia semakin pesat. Faktanya, data menunjukkan Indonesia memiliki basis domestik yang kuat dengan 1,2 miliar unduhan aplikasi di dalam negeri. Unduhan dari luar negeri tak kalah besar, menyumbang 36% dari total unduhan.

Kendati demikian, pasar luar negeri menghasilkan 110% pendapatan domestik (Rp 400 miliar, dibandingkan dalam negeri Rp 370 miliar) dan 1,9x pendapatan per unduhan (Rp 580 miliar luar negeri dan Rp 300 miliar untuk domestik). Ini menunjukkan potensi pertumbuhan ekspor melalui adaptasi lokal berbasis AI. “Seperti yang dibilang sebelumnya, ini bisa menjadi bidak Indonesia menjadi lebih internasional. Jadi secara umum, memang kita lihat laporan ini menunjukkan bahwa potensi kreativitas yang sangat besar,” pungkas Adrian.

Data ini memperkuat argumen bahwa AI bukan sekadar disrupsi, melainkan Potensi Ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Dengan basis domestik yang kuat dan peluang ekspor yang besar, adopsi AI menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Implikasinya bagi pembaca: peluang di sektor kreatif dan teknologi semakin terbuka lebar, terutama bagi kreator konten dan profesional yang mampu memanfaatkan AI untuk menjangkau pasar global.

Pemerintah dan pelaku industri diharapkan dapat mendorong adopsi AI secara lebih masif untuk memaksimalkan potensi ini. Langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur digital, pelatihan sumber daya manusia, serta insentif bagi FISA Section 702 dan startup AI akan menjadi faktor penentu. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam ekonomi digital global.

Potensi Rp 66 triliun ini juga sejalan dengan tren global di mana AI menjadi Klaim Lebih Akurat dalam berbagai sektor. Bagi Indonesia, ini adalah momentum untuk memperkuat posisi di kancah internasional melalui inovasi dan kreativitas berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, data dan pernyataan Adrian Suharto memberikan gambaran optimistis tentang masa depan ekonomi digital Indonesia. Dengan dukungan AI, potensi kreativitas dan inovasi tanah air dapat bersaing di tingkat global, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.