JBNews.id — Maraknya penggunaan layanan internet satelit Starlink di wilayah perbatasan Indonesia tidak dipandang sebagai ancaman oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital. BAKTI justru menilai kehadiran Starlink sebagai bagian dari solusi untuk mempercepat pemerataan akses internet nasional.
Fenomena ini terlihat jelas di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selain mengandalkan konektivitas yang disediakan BAKTI, warga di sana juga cukup marak mengakses internet melalui perangkat Starlink milik perusahaan SpaceX milik Elon Musk. Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan akan layanan internet di daerah terpencil sangat tinggi.
Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak melihat Starlink sebagai kompetitor. “Kalau Starlink itu bukan saingan, kalau kami memandang semua penyedia mau Starlink atau yang lain adalah solusi untuk membantu kapasitas BAKTI atau pemerintah yang memang tidak banyak kan sebenarnya kapasitasnya,” ujar Fadhilah dalam kunjungan ke Maratua, Jumat (12/6/2026).
Pernyataan ini menegaskan posisi BAKTI yang lebih mengutamakan sinergi dibandingkan persaingan. Pemerintah menyadari keterbatasan kapasitas dan anggaran dalam membangun infrastruktur telekomunikasi secara mandiri. Keterlibatan berbagai penyedia layanan komersial justru dinilai dapat membantu mempercepat pemerataan akses internet, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Mandat Berbeda BAKTI dan Starlink
Fadhilah menjelaskan bahwa BAKTI memiliki mandat yang jelas berbeda dengan penyedia layanan telekomunikasi komersial. Lembaga tersebut tidak membangun jaringan untuk kawasan perumahan atau pelanggan rumah tangga. Fokus utama BAKTI adalah melayani fasilitas publik di wilayah yang membutuhkan kehadiran negara.
“Makanya BAKTI tidak membangun di wilayah-wilayah residensial perumahan,” sebutnya. Pernyataan ini menjadi kunci untuk memahami mengapa BAKTI tidak melihat Starlink sebagai pesaing. Keduanya memiliki target pasar dan fokus layanan yang berbeda.
Fokus pembangunan BAKTI selama ini diarahkan ke berbagai fasilitas publik yang menjadi pusat pelayanan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Kita di lokasi-lokasi layanan publik, sekolah, puskesmas, kantor desa, pos-pos TNI, UMKM, rumah-rumah ibadah. Tapi untuk perumahan kita tidak bangun dan itu pasarnya Starlink dan kita juga sangat terbantu,” cetus Fadhilah.
Pola ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas. BAKTI hadir untuk memastikan layanan publik dasar tersedia, sementara penyedia komersial seperti Starlink melayani kebutuhan rumah tangga dan individu. Dengan demikian, tidak ada tumpang tindih yang perlu dikhawatirkan. Kehadiran Starlink justru meringankan beban BAKTI karena masyarakat di kawasan perumahan bisa mendapatkan akses internet secara mandiri.
Baca Juga:
Efektivitas Anggaran Pemerintah
Fadhilah menilai semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan internet secara mandiri melalui skema komersial, semakin efektif pula penggunaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, subsidi negara dapat lebih difokuskan pada wilayah dan kelompok masyarakat yang benar-benar belum terjangkau layanan telekomunikasi.
“Semakin kecil subsidi yang bisa diberikan pemerintah berarti kan masyarakat semakin mandiri. Dan memang kan seharusnya lebih baik mereka memanfaatkan secara komersil dibandingkan invest yang diberikan oleh pemerintah,” paparnya.
Pernyataan ini mencerminkan strategi pemerintah yang cerdas dalam mengelola anggaran. Alih-alih membangun infrastruktur di setiap sudut wilayah yang membutuhkan biaya sangat besar, pemerintah bisa memanfaatkan kehadiran penyedia komersial untuk melayani segmen pasar yang sudah mampu membeli layanan secara mandiri. Anggaran negara kemudian bisa dialokasikan ke daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan intervensi langsung.
Data di lapangan menunjukkan bahwa strategi ini mulai membuahkan hasil. Di Pulau Maratua, misalnya, warga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada infrastruktur BAKTI. Mereka memiliki pilihan untuk berlangganan Starlink jika menginginkan koneksi yang lebih cepat atau stabil untuk kebutuhan rumah tangga. Hal ini mengurangi beban BAKTI dalam menyediakan kapasitas bandwidth yang besar.
Peran Pemerintah di Wilayah Non-Komersial
Fadhilah menjelaskan bahwa pemerintah tetap berperan memastikan layanan telekomunikasi tersedia di lokasi yang tidak menarik secara bisnis bagi operator dan penyedia layanan internet. Wilayah-wilayah seperti pedalaman Kalimantan, Papua, atau pulau-pulau terluar seringkali tidak menguntungkan secara komersial karena jumlah penduduk yang sedikit dan biaya operasional yang tinggi.
Di sinilah peran BAKTI menjadi krusial. Lembaga ini hadir sebagai perpanjangan tangan negara untuk memastikan bahwa hak dasar masyarakat atas akses informasi dan komunikasi terpenuhi, tanpa memandang lokasi geografis atau potensi keuntungan bisnis.
Di sisi lain, kehadiran pemain komersial seperti Starlink dapat memperluas pilihan masyarakat dalam memperoleh akses internet. Masyarakat tidak lagi terpaku pada satu penyedia layanan. Mereka bisa memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.
Kondisi ini menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih sehat. BAKTI fokus pada layanan publik di wilayah 3T, sementara penyedia komersial melayani segmen pasar yang sudah matang. Keduanya saling melengkapi, bukan bersaing.
Implikasi untuk Masyarakat Perbatasan
Bagi masyarakat di wilayah perbatasan seperti Pulau Maratua, kehadiran Starlink memberikan dampak positif yang signifikan. Mereka kini memiliki akses internet yang lebih andal untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan ekonomi.
Anak-anak sekolah bisa mengakses materi pembelajaran online dengan lebih lancar. Tenaga kesehatan di puskesmas bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis di kota melalui telemedicine. Para pelaku UMKM bisa memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas melalui platform digital.
Semua ini menjadi mungkin karena adanya kombinasi layanan dari BAKTI yang menyediakan infrastruktur dasar di fasilitas publik, dan Starlink yang melayani kebutuhan rumah tangga secara komersial. Sinergi ini menjadi model yang ideal untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.
Pemerintah, melalui BAKTI, telah menunjukkan sikap yang realistis dan pragmatis. Alih-alih bersikap defensif terhadap kehadiran pemain global seperti Starlink, mereka justru melihatnya sebagai peluang untuk mempercepat pencapaian target konektivitas nasional. Pendekatan kolaboratif ini patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi sektor lainnya.
Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi persaingan antar penyedia layanan, melainkan bagaimana memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, di mana pun mereka berada, bisa menikmati manfaat dari konektivitas digital. Dengan sinergi antara BAKTI dan penyedia komersial seperti Starlink, target tersebut semakin mendekati kenyataan.
Bagi pembaca yang tertarik dengan perkembangan teknologi satelit dan implikasinya di Indonesia, kami juga memiliki artikel menarik tentang gugatan warga terhadap SpaceX. Informasi lebih lanjut tentang konektivitas di daerah terpencil bisa disimak dalam laporan trafik internet yang mencapai 100 Mbps.