JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memberlakukan kewajiban registrasi nomor HP baru dengan verifikasi data wajah menggunakan teknologi face recognition mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini menggantikan sistem pendaftaran sebelumnya yang hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), yang dinilai belum efektif mencegah penyalahgunaan nomor seluler dan maraknya penipuan online.
Pemerintah menargetkan sistem baru ini mampu menutup celah keamanan yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital. Dengan verifikasi biometrik, setiap nomor baru akan terhubung langsung dengan identitas pengguna yang telah tervalidasi oleh data kependudukan nasional.
Berikut adalah sembilan fakta penting terkait kebijakan registrasi SIM Card berbasis biometrik yang wajib diketahui masyarakat.
1. Berlaku Mulai 1 Juli 2026
Pemerintah telah memastikan bahwa sistem registrasi kartu SIM berbasis biometrik akan diterapkan secara penuh pada 1 Juli 2026. Sebelumnya, sistem ini telah melalui tahap uji coba bersama operator seluler sejak awal tahun 2026 untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan akurasi data.
2. Kewajiban untuk Pengguna Nomor Baru
Regulasi ini ditujukan khusus bagi masyarakat yang membeli dan mengaktifkan nomor seluler baru. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan wajah pengguna dengan data identitas yang telah terdaftar dalam sistem kependudukan pemerintah di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
3. Pelanggan Lama Tidak Perlu Registrasi Ulang
Komdigi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi nomor yang sudah aktif sebelumnya. Dengan demikian, pelanggan eksisting tidak diwajibkan melakukan pemindaian wajah ulang. Hanya pengguna yang membeli nomor baru setelah 1 Juli 2026 yang akan menjalani proses verifikasi biometrik.
4. Proses Aktivasi Hanya Sekitar Satu Menit
Pemerintah mengklaim proses registrasi biometrik dirancang cepat dan sederhana. Pengguna hanya perlu melakukan pemindaian wajah melalui sistem yang disediakan operator seluler. Data akan diverifikasi secara otomatis, dan proses aktivasi nomor diklaim dapat selesai dalam waktu sekitar satu menit apabila data pengguna valid dan sesuai dengan catatan Dukcapil.
5. Telah Diuji Coba Jutaan Kali
Sebelum diberlakukan secara nasional, sistem registrasi biometrik telah diuji coba dalam skala besar. Komdigi menyebut lebih dari 1,7 juta registrasi telah dilakukan selama masa pengujian untuk memastikan akurasi sistem dan kesiapan infrastruktur seluruh operator seluler di Indonesia.
6. Ditujukan Menekan Penipuan Digital
Penerapan face recognition menjadi salah satu upaya pemerintah menutup celah penggunaan identitas palsu dalam registrasi nomor seluler. Selama ini, banyak kasus penipuan digital memanfaatkan kartu SIM yang terdaftar menggunakan data orang lain atau identitas fiktif. Dengan verifikasi biometrik, setiap nomor baru akan terhubung langsung dengan identitas pengguna yang tervalidasi. Langkah ini sejalan dengan upaya penguatan keamanan siber nasional yang juga membutuhkan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum, seperti yang terlihat dalam kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat publik di kasus Blueray.
7. Batasan Jumlah Nomor HP
Tidak ada perubahan dalam batasan jumlah nomor yang dapat dimiliki. Masyarakat tetap dapat mendaftarkan tiga nomor seluler untuk operator seluler yang sama. Secara keseluruhan, total maksimal sembilan nomor sesuai dengan jumlah operator seluler yang beroperasi saat ini, yakni Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, dan XLSmart.
8. Registrasi untuk Pengguna di Bawah Umur
Komdigi menyatakan bahwa registrasi untuk pengguna yang masih di bawah umur atau belum memiliki identitas pribadi seperti KTP dapat menggunakan data dari orangtua atau wali. Hal ini memastikan anak-anak tetap dapat mengakses layanan seluler dengan pengawasan orang dewasa.
9. Data Biometrik Disimpan di Dukcapil
Pemerintah menegaskan bahwa data biometrik pengguna tidak disimpan di Kementerian Komdigi maupun operator seluler. Seluruh data identitas dan biometrik tetap berada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keamanan dan privasi data warga negara.
Baca Juga:
Kebijakan registrasi biometrik ini merupakan langkah maju dalam pengamanan identitas digital di Indonesia. Dengan menghubungkan setiap nomor seluler baru langsung ke data kependudukan yang tervalidasi, pemerintah berharap dapat menekan angka penipuan online dan penyalahgunaan nomor seluler. Bagi masyarakat yang berencana membeli nomor baru setelah 1 Juli 2026, persiapkan diri untuk proses verifikasi yang lebih ketat namun lebih aman. Inovasi teknologi seperti ini juga mengingatkan kita pada kompleksitas sistem alam yang telah ada sejak jutaan tahun lalu, misalnya fosil hidup Crinoid yang masih bertahan hingga kini.
Implikasi dari kebijakan ini sangat jelas: keamanan data pengguna menjadi prioritas utama. Operator seluler dan pemerintah telah berkoordinasi untuk memastikan infrastruktur siap. Bagi pengguna, proses registrasi yang hanya memakan waktu satu menit adalah harga yang kecil untuk keamanan yang lebih besar. Langkah ini juga menjadi preseden bagi ekosistem digital Indonesia yang semakin matang, mirip dengan bagaimana fenomena alam seperti Rawa Dano di Banten memberikan pelajaran tentang sejarah dan ketahanan alam.