JBNews.id — Sejumlah engineer Amazon hadir dalam rapat dengar pendapat di Seattle City Council untuk mendukung regulasi pembangunan pusat data AI. Ironisnya, mereka justru mengecam perusahaan tempatnya bekerja karena membangun proyek pusat data senilai miliaran dolar di tengah PHK massal yang telah merumahkan 30.000 karyawan korporat dalam delapan tahun terakhir.
Patrick Schloesser, software engineer Amazon Web Services, mengungkapkan data mengejutkan dalam rapat tersebut. “Dilaporkan bahwa tahun ini, Amazon menghabiskan USD 200 miliar untuk modal, yang sebagian besar dialokasikan untuk pusat data dan AI,” katanya, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu (6/6/2026).
Angka itu sejalan dengan belanja modal Microsoft yang mencapai USD 190 miliar. Namun, di saat yang sama, Amazon terus melakukan efisiensi tenaga kerja secara besar-besaran. “Para pemimpin di perusahaan saya telah memberhentikan 30.000 karyawan korporat dalam delapan tahun terakhir. Itu menunjukkan bahwa Big Tech sangat ingin membangun kapasitas komputasi sebanyak mungkin, secepat mungkin,” sambung Schloesser.
Gelombang PHK di Amazon sudah berlangsung sejak Oktober 2025. Langkah ini merupakan upaya CEO Andy Jassy untuk menghilangkan manajemen yang berlapis dan memangkas birokrasi. Namun, pada Februari 2026, Amazon justru mengumumkan pengucuran belanja modal sebesar USD 200 miliar yang mayoritas dialokasikan untuk infrastruktur AI.
Kebijakan ini memicu kemarahan karyawan yang merasa prioritas perusahaan tidak seimbang. Alih-alih mempertahankan lapangan kerja, Amazon memilih membangun pusat data raksasa. Ketegangan ini juga sebelumnya terlihat saat sejumlah Karyawan Amazon Protes Data Center di Seattle secara terbuka.
Moratorium Pembangunan Pusat Data AI di Seattle
Pemerintah Kota Seattle telah menyetujui moratorium pembangunan pusat data AI baru selama satu tahun. Tujuannya memberi waktu bagi pemerintah daerah untuk meregulasi proyek-proyek tersebut. Proposal ini muncul setelah empat pengembang mendekati penyedia listrik dan air untuk membangun lima fasilitas berskala besar di Seattle. Dua dari developer tersebut telah menarik proposalnya setelah dikritik publik.
Dalam rapat dengar pendapat, Schloesser mendesak pejabat Seattle untuk mewajibkan pengembang pusat data agar berkomitmen menggunakan energi terbarukan. Ia juga meminta agar pengembang tidak lagi menggunakan perjanjian kerahasiaan atau perusahaan cangkang ketika mengumumkan proyek baru. Langkah ini dinilai penting untuk transparansi dan akuntabilitas publik.
Juru bicara Amazon dalam pernyataan resminya mengatakan perusahaan menghormati hak rekan-rekan kerjanya untuk menyuarakan pendapat. Pihaknya juga mengaku saat ini tidak memiliki rencana untuk membangun pusat data di Seattle. “Saat ini, kami tidak memiliki rencana untuk membangun pusat data di dalam batas kota Seattle,” kata juru bicara Amazon.
“Di seluruh komunitas tempat kami mengoperasikan pusat data, kami berkomitmen untuk menjadi tetangga yang bertanggung jawab — berinvestasi di pengembangan ekonomi lokal sambil memprioritaskan efisiensi air dan energi yang melampaui standar industri,” sambungnya.
Amazon juga mengatakan akan terus mengevaluasi bagaimana pusat datanya beroperasi, termasuk membuat penggunaan energinya lebih efisien. Raksasa toko online ini berencana mengembalikan lebih banyak air kepada komunitas mulai 2030.
Baca Juga:
Kontradiksi Strategi: PHK vs Belanja Modal Raksasa
Fenomena ini menunjukkan kontradiksi strategi di kalangan Big Tech. Di satu sisi, perusahaan raksasa seperti Amazon dan Microsoft berlomba membangun infrastruktur AI raksasa. Di sisi lain, mereka terus melakukan efisiensi tenaga kerja secara agresif. Data dari Schloesser menunjukkan bahwa Amazon telah mem-PHK 30.000 karyawan korporat, sementara Microsoft juga melakukan pemangkasan serupa.
Sejumlah pengamat menilai langkah ini sebagai pergeseran prioritas dari tenaga kerja manusia ke infrastruktur mesin. Investasi miliaran dolar untuk pusat data AI dianggap lebih strategis untuk jangka panjang dibandingkan mempertahankan jumlah karyawan yang besar. Namun, dampak sosial dari PHK massal ini tidak bisa diabaikan.
Bagi para karyawan yang terkena PHK, keputusan perusahaan untuk membangun pusat data senilai USD 200 miliar terasa seperti tamparan. Mereka kehilangan pekerjaan sementara perusahaan mengucurkan dana fantastis untuk ekspansi infrastruktur. Ketegangan ini memicu protes terbuka dari karyawan di forum publik seperti Seattle City Council.
Insiden ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran karyawan teknologi untuk menyuarakan pendapat mereka di ranah publik. Sebelumnya, sejumlah Pembuat Film Mundur dari Proyek AI Amazon akibat hujatan publik, menandai tren perlawanan terhadap kebijakan perusahaan yang dianggap kontroversial.
Bagi industri teknologi secara luas, kasus Amazon menjadi preseden penting. Perusahaan kini harus mempertimbangkan keseimbangan antara investasi infrastruktur AI dan tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Jika tidak, risiko protes publik dan regulasi ketat dari pemerintah daerah akan semakin besar.
Implikasinya bagi pembaca: perusahaan Big Tech mungkin akan semakin selektif dalam merekrut karyawan, sementara investasi di bidang AI dan pusat data akan terus meningkat. Bagi pekerja teknologi, situasi ini menuntut adaptasi keterampilan agar tetap relevan di era otomatisasi dan AI.
Moratorium pembangunan pusat data AI di Seattle juga bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di Amerika Serikat. Regulasi yang lebih ketat kemungkinan akan muncul, memaksa perusahaan teknologi untuk lebih transparan dalam proyek-proyek mereka. Ini adalah perkembangan yang perlu dicermati oleh para pelaku industri dan pengamat kebijakan publik.
Amazon sendiri berkomitmen untuk terus mengevaluasi operasional pusat datanya. Perusahaan juga berencana meningkatkan efisiensi energi dan pengembalian air kepada komunitas. Namun, pertanyaan mendasar tentang prioritas antara investasi infrastruktur dan kesejahteraan karyawan masih belum terjawab.
Schloesser, yang sudah bekerja di Amazon selama hampir enam tahun, mewakili suara karyawan yang frustrasi. Ia mendesak agar regulasi pembangunan pusat data tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Tuntutan ini mencerminkan pergeseran ekspektasi publik terhadap perusahaan teknologi raksasa.
Ke depannya, Amazon dan perusahaan Big Tech lainnya harus berhati-hati dalam menyeimbangkan strategi bisnis dan tanggung jawab sosial. Ketidakseimbangan yang terlalu mencolok bisa memicu reaksi negatif dari karyawan, regulator, dan masyarakat luas.