JBNews.id — Pemerintah akan memberikan insentif penuh berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis baterai nikel. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi industri nikel nasional.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menilai kebijakan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus naik kelas dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai nilai industri baterai global.
“Insentif ini sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi. Jika tidak diperkuat dengan kebijakan, kita hanya akan menjadi pemasok bahan baku, padahal kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia,” ujar Bisman di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Bisman menegaskan, tanpa kebijakan yang konsisten memperkuat nilai tambah di dalam negeri, Indonesia akan tetap berada di posisi hulu dalam rantai pasok global. Kebijakan insentif ini perlu diperkuat dengan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar insentif tidak berhenti pada peningkatan konsumsi.
“Jangan sampai (kita) hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi pemain utama. Kebijakan insentif atau kemudahan lain harus sinkron dengan penguatan industri komponen di dalam negeri,” tambahnya.
Di sisi lain, Bisman menilai baterai NMC memiliki keunggulan kuat, terutama untuk kendaraan berperforma tinggi dan jarak tempuh jauh. Hal ini menegaskan NMC sebagai salah satu teknologi kunci dalam industri kendaraan listrik global.
“Prospek NMC masih sangat bagus karena keunggulannya. Meski teknologi LFP berkembang, nikel tetap memiliki posisi strategis di pasar kendaraan listrik global,” jelas Bisman.
Skema Insentif dari Pemerintah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tengah menyiapkan skema insentif kendaraan listrik berupa PPN DTP sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis baterai nikel. Sementara itu, mobil listrik non-nikel akan mendapatkan PPN DTP sebesar 40 persen.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit. Rencananya, insentif tersebut akan menyasar sekitar 200 ribu unit kendaraan listrik, yang terdiri dari mobil dan motor listrik.
“Kalau mobil yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100%. Kalau yang non-nikel, di bawah itu. Karena kita akan mendukung hilirisasi nikel di sini supaya nikel kita dipakai betul,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Insentif ini ditargetkan mulai bergulir pada Juni 2026. Kebijakan ini sejalan dengan langkah pemerintah daerah, seperti yang dilakukan Pemprov Banten yang ikut pusat dalam memberikan keringanan pajak kendaraan listrik.
Baca Juga:
Percepatan Hilirisasi oleh IBC
Hilirisasi nikel menjadi baterai kendaraan listrik saat ini terus dipercepat oleh Indonesia Battery Corporation (IBC). Perusahaan yang sahamnya juga dimiliki oleh MIND ID tersebut tengah mempersiapkan commercial operation date (COD) pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang pada Juli 2026 mendatang.
Pabrik tersebut dibangun melalui kerja sama dengan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) dan Ningbo Contemporary Brunp Lygend (CBL) melalui entitas patungan bernama Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB).
Fasilitas ini memiliki kapasitas produksi mencapai 6,9 gigawatt hour (GWh) per tahun. Pabrik ini diharapkan menjadi salah satu penggerak utama penguatan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional.
Langkah hilirisasi ini juga didukung oleh berbagai proyek strategis lainnya di Jawa Barat, seperti investasi asing yang terus mengalir ke kawasan industri masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi.
Bisman menekankan bahwa kebijakan insentif harus sinkron dengan penguatan industri komponen di dalam negeri. Tanpa kebijakan yang konsisten, Indonesia berisiko tetap menjadi pasar bagi produk kendaraan listrik impor, bukan produsen utama.
“Jangan sampai (kita) hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi pemain utama. Kebijakan insentif atau kemudahan lain harus sinkron dengan penguatan industri komponen di dalam negeri,” tegas Bisman.
Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat. Namun, tanpa kebijakan hilirisasi yang konsisten, posisi tersebut tidak akan memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.
Kebijakan insentif penuh untuk mobil listrik berbasis nikel ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam. Langkah ini juga sejalan dengan upaya mengurangi defisit neraca perdagangan dan menciptakan lapangan kerja berkualitas di sektor manufaktur.
Ke depannya, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemprov Banten misalnya, telah memulai dengan menghapus pajak kendaraan listrik sejak Mei 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pusat.
Selain itu, pengembangan ekosistem baterai yang terintegrasi juga membutuhkan dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, dan riset yang berkelanjutan. Tanpa ketiga elemen tersebut, hilirisasi nikel hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata.
Bagi konsumen, insentif ini memberikan angin segar. Harga mobil listrik berbasis baterai nikel menjadi lebih terjangkau. Hal ini diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia, yang pada akhirnya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Dengan target 200 ribu unit kendaraan listrik yang akan menerima insentif, pemerintah optimistis kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan pasar kendaraan listrik domestik sekaligus memperkuat industri baterai nasional.
Secara keseluruhan, insentif penuh untuk mobil listrik berbasis nikel merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga membangun fondasi industri masa depan. Indonesia kini berada di persimpangan: menjadi pemain utama atau tetap menjadi pemasok bahan baku. Kebijakan ini adalah pilihan yang jelas.