JBNews.id — Pemerintah India memblokir sementara akses Telegram hingga 22 Juni 2026 sebagai respons atas skandal kebocoran soal ujian masuk universitas. Langkah ini diambil Badan Ujian Nasional India untuk mencegah kecurangan menjelang ujian ulang NEET (UG) pada 21 Juni.
Badan Ujian Nasional India yang menyelenggarakan Ujian Masuk Kualifikasi Nasional (Sarjana) atau NEET (UG) mengumumkan pemblokiran tersebut. Ujian ini merupakan seleksi masuk perguruan tinggi kedokteran yang diikuti jutaan siswa India setiap tahunnya.
Badan tersebut menyatakan pemblokiran bertujuan mencegah orang-orang menjual soal ujian palsu dan menyebarkan misinformasi sebelum ujian ulang. Selain itu, badan tersebut juga mendesak Telegram untuk menonaktifkan fitur edit pesan hingga 30 Juni. Mereka berargumen fitur itu dapat digunakan untuk memalsukan bukti kebocoran soal ujian setelah tes dilaksanakan.
“Kedua langkah tersebut telah diambil demi kepentingan ketertiban umum, sebagai tanggap terhadap penggunaan platform secara terorganisir oleh kelompok curang untuk menipu para kandidat yang mengikuti ujian ulang NEET (UG) 2026,” kata Badan Ujian Nasional India, seperti dikutip dari TechCrunch, Kamis (18/6/2026).
CEO Telegram Pavel Durov mengkritik kebijakan tersebut dalam postingannya di X. Ia mengatakan pembatasan itu akan menghukum lebih dari 150 juta pengguna Telegram di India, bukan mereka yang bertanggung jawab atas kebocoran materi ujian. Durov juga mempertanyakan efektivitas pemblokiran tersebut, dengan alasan bahwa soal ujian yang bocor hanya akan berpindah ke aplikasi lain.
Dalam postingan terpisah di channel Telegram pribadinya, Durov mengatakan pihaknya sudah menghapus ratusan channel yang terkait dengan materi ujian yang bocor dan penipuan terkait di India dalam beberapa pekan terakhir. Ia menambahkan Telegram telah membuat label ‘edited’ terlihat lebih menonjol untuk mencegah apa yang biasa disebut sebagai penipuan pemalsuan tanggal.
Ujian ulang dilakukan setelah NEET (UG) diguncang skandal kebocoran soal ujian bulan lalu, yang memicu penyelidikan federal dan pengawasan yang lebih ketat terhadap sistem ujian. India merupakan pasar terbesar Telegram secara global. Menurut data Sensor Tower, Telegram memiliki 354 juta pengguna aktif bulanan di India dengan hampir 600 juta download sejak diluncurkan.
Baca Juga:
Kasus ini menunjukkan bagaimana platform pesan instan dapat menjadi alat penyebaran konten ilegal. Pengguna di Indonesia juga perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan platform serupa. Seperti halnya Fitur Scam Alert yang sedang digarap WhatsApp untuk mencegah penipuan, pengawasan terhadap platform digital semakin ketat di berbagai negara.
Pemblokiran Telegram di India juga mengingatkan pada kasus Kesalahan Identifikasi Wajah yang menimpa seorang pria di Florida. Kedua insiden ini menunjukkan bahwa teknologi, jika disalahgunakan, dapat menimbulkan dampak hukum yang serius bagi pengguna.
Implikasi dari pemblokiran ini jelas: pemerintah semakin tegas dalam mengawasi platform digital yang dianggap mengancam integritas sistem publik. Bagi pengguna Telegram di India, layanan ini tidak akan bisa diakses hingga 22 Juni, sementara Durov terus mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.