JBNews.id — Perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti OpenAI dan Anthropic kini menjadi pendana politik terbesar dalam pemilu paruh waktu (midterm) Amerika Serikat 2026, dengan total dana yang disalurkan mencapai US$37 juta untuk berbagai kampanye kandidat dari kedua partai utama. Angka ini diperkirakan akan terus melonjak menjelang November mendatang, menjadikan perusahaan AI sebagai pemain kunci yang mendominasi lanskap pembiayaan politik di Negeri Paman Sam.
Laporan dari Los Angeles Times mengungkapkan bahwa komite aksi politik (super PAC) yang didanai perusahaan AI kini mengeluarkan dana lebih besar untuk para kandidat dibandingkan pengeluaran yang dilakukan kandidat itu sendiri untuk kampanye mereka. Fenomena ini menandai pergeseran besar dalam politik elektoral AS, di mana kepentingan korporasi teknologi mengambil peran yang semakin dominan.
Strategi pendanaan yang diterapkan perusahaan-perusahaan ini terbilang unik. Alih-alih memihak satu partai, mereka memilih untuk mendanai kedua sisi spektrum politik secara bersamaan. OpenAI, misalnya, terafiliasi dengan American Mission PAC yang telah menyumbangkan US$8 juta kepada Partai Republik, sekaligus Think Big PAC yang menggelontorkan US$14,1 juta untuk Partai Demokrat. Sementara itu, Anthropic terhubung dengan Jobs and Democracy PAC dan Defending Our Values PAC, yang masing-masing memberikan US$11 juta ke Demokrat dan US$5,2 juta ke Republik.
Mantan eksekutif kebijakan publik Google, Adam Kovacevich, menyatakan kepada Los Angeles Times bahwa perusahaan AI kini dengan cepat menjadi “nyaman menggunakan kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan politik.” Pernyataan ini mencerminkan perubahan sikap perusahaan teknologi yang sebelumnya cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam politik partisan.
Strategi Mendanai Kedua Kubu
Pendanaan untuk kedua kubu bukanlah keputusan yang diambil tanpa perhitungan matang. Dari sudut pandang perusahaan AI, strategi ini memiliki keuntungan taktis yang signifikan. Salah satu manfaat utamanya adalah efek menghancurkan terhadap kandidat non-partisan yang mungkin memiliki gagasan populis, seperti mengatur generative AI atau membatasi pembangunan pusat data.
Salah satu contoh paling gamblang adalah kasus Al Olszewski, seorang kandidat yang mencalonkan diri sebagai “konservatif akar rumput” dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di Montana. Meskipun Olszewski memiliki keuntungan sebagai petahana, ia mengalami kekalahan telak setelah sebuah super PAC yang terafiliasi dengan salah satu pendiri OpenAI mengeluarkan hampir US$900.000 untuk mendukung lawannya.
“Tidak mungkin sebagai orang akar rumput saya bisa bersaing dengan uang sebanyak itu,” kata Olszewski kepada Los Angeles Times. “Saya hancur.”
Kasus ini menunjukkan bagaimana kekuatan finansial dari perusahaan AI dapat secara efektif menyingkirkan kandidat yang dianggap mengancam kepentingan bisnis mereka, bahkan di tingkat pemilihan pendahuluan sekalipun.
Dampak pada Demokrasi Elektoral
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan demokrasi elektoral di AS. Dengan triliunan dolar yang dipertaruhkan dalam industri AI, tidak mengherankan jika perusahaan teknologi mengeluarkan dana besar untuk memastikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis mereka tetap menjadi prioritas para pembuat kebijakan.
Yang menjadi perhatian utama adalah potensi pengabaian terhadap isu-isu regulasi yang penting bagi masyarakat luas. Kandidat yang memiliki pandangan kritis terhadap pengembangan AI tanpa batas, atau yang mendorong perlindungan data dan privasi yang lebih ketat, bisa tersingkir sebelum mereka sempat menyuarakan gagasan mereka secara luas.
Data dari laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sejumlah PAC yang didanai perusahaan AI diduga telah menghindari persyaratan pelaporan federal. Ini berarti angka US$37 juta yang terungkap mungkin hanya sebagian kecil dari total dana yang sebenarnya beredar dalam sirkuit politik elektoral saat ini.
Implikasi dari dominasi pendanaan ini sangat jelas: kepentingan industri AI kini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menentukan arah kebijakan publik di Amerika Serikat, terutama terkait regulasi teknologi dan pengembangan infrastruktur digital. Bagi pengamat politik dan masyarakat umum, perkembangan ini menandai era baru di mana kepentingan korporasi tidak hanya memengaruhi, tetapi dalam beberapa kasus, justru mendikte jalannya proses demokrasi.