Blog

Jbnews.id – Pemerintah Kabupaten Pati resmi menyerahkan pengelolaan Pasar Kranggot kepada pihak swasta, PT Surya Inti Prima, untuk jangka waktu 20 tahun. Kerja sama ini dilakukan tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menandai perubahan model pengelolaan aset daerah.

Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, dan Direktur PT Surya Inti Prima. Kesepakatan ini mengamanatkan perusahaan untuk melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Pati Kota tersebut.

“Ini bentuk komitmen kami dalam pengelolaan aset daerah. Dengan skema KPBU, pembangunan tidak membebani APBD,” ujar Henggar Budi Anggoro dalam pernyataan resminya. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi dasar transaksi ini.

PT Surya Inti Prima, sebagai mitra pengelola, kini memegang tanggung jawab penuh untuk melakukan pembangunan ulang dan operasional Pasar Kranggot. Rencana induk mencakup pembangunan infrastruktur baru yang lebih modern dan layak.

Rincian Komitmen dan Rencana Pembangunan

Kontrak kerja sama selama dua dekade tersebut memiliki skema pendanaan mandiri dari swasta. Perusahaan akan menanggung seluruh biaya revitalisasi, termasuk pembongkaran bangunan lama dan konstruksi fasilitas baru.

Sebagai imbal hasil, PT Surya Inti Prima mendapatkan hak mengelola pasar dan memungut retribusi dari para pedagang dan pengunjung selama masa kontrak. Skema bagi hasil dengan pemerintah daerah juga diterapkan, meski rincian persentasenya tidak diungkap ke publik.

Revitalisasi yang dijanjikan bertujuan mengubah total wajah Pasar Kranggot. Rencana yang disusun tidak hanya mencakup area jual-beli, tetapi juga penataan parkir, sistem drainase, dan pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan pasar yang higienis dan tertata.

Keberhasilan model ini di Pati akan menjadi percontohan bagi aset daerah lain yang memerlukan pembenahan tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Efisiensi APBD menjadi salah satu argumen utama kebijakan ini.

Dampak Langsung dan Harapan Ke Depan

Kebijakan ini langsung berdampak pada ratusan pedagang tetap dan losmen di Pasar Kranggot. Pemerintah kabupaten menyatakan akan mengatur proses relokasi sementara pedagang selama masa pembangunan berlangsung.

Para pedagang menyambut rencana revitalisasi dengan harapan peningkatan kenyamanan dan jumlah pembeli. Namun, kekhawatiran utama terletak pada kemungkinan kenaikan biaya sewa atau retribusi setelah pasar beroperasi secara modern.

Dari sisi kompetisi, revitalisasi Pasar Kranggot ditujukan untuk mengembalikan daya saingnya terhadap pusat perbelanjaan modern yang tumbuh di sekitar Kota Pati. Pasar tradisional diharapkan bisa menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih bersih dan teratur tanpa kehilangan ciri khasnya.

Dengan kontrak 20 tahun, keberlanjutan pengelolaan menjadi titik kritis. Masyarakat dan pemerintah daerah akan mengawasi komitmen perusahaan dalam pemeliharaan fasilitas. Hasil dari kemitraan ini akan menjadi tolok ukur untuk skema KPBU serupa di masa depan.

Jbnews.id – Pemerintah Kabupaten Pandeglang menerima kunjungan calon investor dari Dubai, Uni Emirat Arab, yang menyatakan minat untuk menanamkan modal di sektor ekonomi lokal. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya percepatan investasi di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, secara langsung menerima delegasi investor asal Dubai tersebut di Pendopo Kabupaten Pandeglang. Pertemuan ini membahas potensi dan peluang investasi yang dapat dikembangkan di wilayah Pandeglang.

“Kami menyambut baik minat investor dari Dubai. Pandeglang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan melalui kemitraan investasi,” ujar Tanto Warsono Arban dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi iklim investasi yang kondusif.

Delegasi investor dari Dubai menyampaikan rencana eksplorasi beberapa sektor potensial. Fokus utama yang menjadi perhatian adalah pengembangan sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang. Kehadiran instansi teknis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan langsung mengenai prosedur, regulasi, dan kemudahan berinvestasi di daerah.

Kunjungan calon investor asing ini menandai momentum baru bagi Pandeglang dalam menarik modal langsung dari luar negeri. Pemerintah daerah terus aktif mempromosikan potensi unggulan wilayahnya kepada pelaku usaha domestik dan internasional.

Keberhasilan menarik minat investor dari kawasan Timur Tengah seperti Dubai dinilai sebagai langkah strategis. Hal ini sejalan dengan upaya diversifikasi sumber investasi dan penguatan ketahanan ekonomi daerah pasca pandemi.

Pandeglang, yang dikenal dengan destinasi wisata seperti Tanjung Lesung, memiliki basis ekonomi yang beragam. Selain pariwisata, sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif juga menjadi andalan yang terus dikembangkan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang berharap kunjungan exploratif ini dapat segera ditindaklanjuti dengan studi kelayakan yang lebih mendalam. Tahap selanjutnya adalah penyusunan komitmen investasi yang konkret dan mengikat secara hukum.

Kejelasan regulasi dan kepastian berusaha menjadi faktor penentu bagi investor asing untuk memutuskan penanaman modal. Pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk memberikan kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur pendukung.

Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dinilai mampu memberikan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian. Efeknya meliputi transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan jaringan pasar ekspor.

Komitmen Pemkab Pandeglang dalam mempercepat realisasi investasi juga diwujudkan melalui penyederhanaan birokrasi. Layanan perizinan terintegrasi di DPMPTSP diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya bagi para calon investor.

Kedatangan investor dari Dubai ini bukan yang pertama kali bagi Banten. Provinsi ini secara konsisten menjadi salah satu tujuan utama investasi di Pulau Jawa, didukung oleh lokasi yang strategis dan infrastruktur yang terus berkembang.

Hasil dari pertemuan ini akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait di tingkat pusat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan iklim investasi yang kompetitif.

Masyarakat dan pelaku usaha lokal di Pandeglang juga diharapkan dapat memanfaatkan momentum kedatangan investor ini. Terciptanya rantai pasok dan kemitraan usaha dengan standar internasional dapat membuka peluang baru.

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan pendampingan hingga proses investasi benar-benar terealisasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses menjadi prinsip utama yang dipegang oleh pemda.

Realitas menunjukkan bahwa daya tarik investasi suatu daerah tidak lagi semata-mata tentang insentif fiskal. Stabilitas politik, keamanan, dan kesiapan sumber daya manusia menjadi pertimbangan yang semakin krusial bagi investor global.

Kunjungan ini merefleksikan optimisme pelaku usaha internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia, khususnya di daerah penyangga seperti Pandeglang. Pemulihan ekonomi nasional pasca-krisis menjadi faktor pendorong utama.

Pandeglang, dengan segala potensi dan komitmen pemerintahannya, berusaha memposisikan diri sebagai destinasi investasi yang menarik dan berkelanjutan. Targetnya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Telset.id – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten ditetapkan sebagai percontohan nasional untuk program sertifikasi kompetensi relawan. Penetapan ini dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada April 2026, menandai langkah standarisasi kualitas relawan kemanusiaan di Indonesia.

Program sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan setiap relawan PMI memiliki kompetensi standar yang diakui secara nasional. Prosesnya melibatkan asesmen langsung terhadap sejumlah relawan dari berbagai kabupaten/kota di Banten.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah. “Kami mendukung penuh program sertifikasi relawan PMI Banten. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas relawan dalam penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan,” ujarnya.

Pemilihan Banten sebagai pilot project didasarkan pada kapasitas dan kinerja PMI daerah tersebut. Keberhasilan implementasi di Banten diharapkan dapat menjadi model yang akan direplikasi di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia.

Dengan status sebagai percontohan, PMI Banten memikul tanggung jawab untuk menyukseskan program yang dapat berdampak pada sistem penanggulangan bencana nasional. Standar kompetensi yang diterapkan mencakup berbagai aspek, termasuk pertolongan pertama, logistik, dan manajemen darurat.

Implementasi sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan respon dan efektivitas bantuan kemanusiaan, terutama di daerah rawan bencana. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor sosial dan kemanusiaan.

Telset.id – Sebanyak 2.074 pasangan di Kota Tangerang resmi bercerai pada periode Januari hingga pertengahan April 2026. Data ini tercatat berdasarkan putusan Pengadilan Agama setempat.

Angka tersebut menunjukkan dinamika perceraian di wilayah tersebut pada kuartal pertama tahun ini. Proses perceraian tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap melalui lembaga peradilan yang berwenang.

Informasi mengenai perceraian ini menjadi salah satu data sosial yang tercatat di tengah berita lain dari wilayah Tangerang. Pemberitaan lain yang muncul bersamaan meliputi insiden kecelakaan dan pengawasan kebijakan publik.

Sebagai contoh, sebuah insiden tenggelam terjadi di Danau Ciangir, Legok, yang diduga dipicu oleh kambuhnya penyakit ayan pada korban.

Di sisi lain, pemerintah setempat juga aktif melakukan berbagai pengawasan. Satgas Pangan Tangerang, misalnya, memperketat pengawasan harga komoditas menjelang akhir tahun 2025.

Isu banjir juga menjadi perhatian, seperti yang terjadi di kawasan Citra Prima Serpong 2. Kejadian banjir yang berulang ini telah mendorong respons dari Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

Kesiapsiagaan terhadap bencana juga dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangerang. Mereka menyiagakan command center operasional 24 jam untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem.

Data perceraian 2.074 pasangan ini hadir dalam konteks berbagai peristiwa lokal lainnya yang turut diangkat oleh media. Beberapa gambar pendukung lain dari pemberitaan sekitar meliputi dokumentasi insiden dan aktivitas di wilayah tersebut.

Catatan perceraian dari Pengadilan Agama Tangerang ini memberikan gambaran awal mengenai tren sosial di wilayah tersebut pada tahun 2026. Data ini menjadi bagian dari statistik resmi yang tersedia untuk publik.