Menteri Keuangan Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik di 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditemui awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Jbnews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan sepanjang tahun 2026. Kepastian ini disampaikan langsung di hadapan awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026), sebagai respons atas kekhawatiran publik terhadap potensi gejolak harga energi yang dapat memicu inflasi.

Keputusan untuk menahan harga BBM subsidi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini telah diperhitungkan secara matang dengan mempertimbangkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta proyeksi harga minyak global. “Kami pastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi tahun ini. Ini adalah komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah,” ujar Purbaya.

Langkah ini diambil di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, terus memonitor pergerakan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah. Dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah berharap dapat mengendalikan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengelola inflasi. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mengendalikan inflasi di tingkat regional. Upaya kendalikan inflasi ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah juga terus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bantalan ekonomi. Di Tangerang Selatan, misalnya, pemerintah kota setempat aktif memperkuat UMKM untuk menjaga stabilitas ekonomi wilayah. Langkah perkuat UMKM ini diharapkan dapat menyerap dampak dari tekanan ekonomi global dan menciptakan lapangan kerja baru.

Purbaya menjelaskan bahwa alokasi subsidi energi dalam APBN 2026 telah dirancang dengan skema yang lebih terarah. Pemerintah memastikan bahwa subsidi benar-benar tepat sasaran, hanya untuk kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi subsidi yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah subsidi yang dikeluarkan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Karena itu, kita terus perbaiki data penerima dan mekanisme penyalurannya,” tambah Purbaya.

Kepastian harga BBM subsidi tidak naik ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Ekonom menilai langkah ini sebagai kebijakan yang prudent di tengah tekanan inflasi global. Dengan tidak adanya kenaikan harga BBM, biaya transportasi dan logistik diharapkan tetap stabil, sehingga tidak mendorong kenaikan harga barang secara berantai.

Namun, pemerintah juga diingatkan untuk tetap waspada terhadap potensi pembengkakan subsidi jika harga minyak dunia melonjak tajam. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan skenario cadangan fiskal yang fleksibel. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan investasi untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional. Target ambisius target investasi sebesar Rp 13.000 triliun hingga 2029 diyakini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kebijakan ini juga relevan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan logistik di berbagai daerah, seperti yang disoroti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Pelabuhan Nabire. Antrean kapal dan hambatan distribusi logistik di Papua menjadi perhatian serius, dan stabilitas harga BBM menjadi salah satu faktor kunci dalam memperlancar rantai pasok.

Dengan tidak adanya kenaikan harga BBM subsidi, pemerintah optimistis inflasi nasional dapat terjaga dalam kisaran target yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan dan siap mengambil langkah antisipatif jika diperlukan. “Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap stabil dan masyarakat terlindungi,” pungkasnya.