Category: Tekno

JBNews.id — Microsoft telah menggelontorkan dana hampir USD 80 miliar atau sekitar Rp 1.442 triliun dalam satu dekade terakhir untuk menghidupkan kembali divisi Xbox dan layanan Game Pass. Hasilnya? Target 77 juta pelanggan Game Pass pada akhir tahun fiskal 2026 hanya tercapai 30 juta, turun 4 juta dari laporan sebelumnya.

Laporan Bloomberg, Kamis (9/7/2026), mengungkapkan bahwa investasi besar-besaran ini merupakan inisiatif di bawah kepemimpinan sebelumnya. CEO Xbox, Asha Sharma, mengakui bahwa upaya tersebut memang menghasilkan nilai berarti bagi perusahaan, tetapi tidak cukup untuk menutupi pertumbuhan yang ditargetkan.

Angka tersebut menjadi pukulan telak bagi strategi gaming Microsoft. Dari target ambisius 77 juta pelanggan, realisasi hanya 30 juta. Jumlah ini bahkan lebih rendah 4 juta pelanggan dibandingkan laporan terakhir Microsoft terkait layanan Game Pass. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan karyawan Xbox.

Kenaikan Harga dan Pembatalan Massal

Kepala strategi Xbox, Matthew Ball, mengungkapkan pada Juni 2026 bahwa “jutaan” orang membatalkan langganan Game Pass. Pemicunya adalah kenaikan harga hingga 50% yang diumumkan pada Oktober 2025. Strategi berlangganan untuk periode tertentu dengan akses bebas memainkan game apa pun di dalamnya, ternyata belum berhasil menarik minat gamer.

Analis Circana, Mat Piscatella, memberikan analisis tajam tentang kegagalan ini. Menurutnya, Game Pass gagal karena Fortnite dan sejumlah game lain dengan strategi serupa lebih berhasil menahan gamer memainkannya lebih lama dan mendorong pembelian di dalam permainan.

“Masalah dengan Game Pass bukanlah layanannya sendiri, melainkan tujuan untuk menjual langganan dan layanan, seperti yang diincar Microsoft di seluruh bisnisnya saat itu. Call of Duty diluncurkan di Game Pass dan tidak secara signifikan meningkatkan jumlah pelanggan, dan hanya berdampak kecil pada penjualan perangkat keras. Dan hanya itu saja,” katanya.

Belanja Akuisisi Raksasa

Pengeluaran sebesar USD 80 miliar sebagian besar berasal dari akuisisi besar-besaran. Microsoft membeli Activision Blizzard senilai USD 75,4 miliar dan ZeniMedia USD 7,5 miliar. Selain itu, perusahaan juga mengakuisisi pengembang seperti Ninja Theory, Obsidian, dan Double Fine.

Langkah ini merupakan inisiatif mantan eksekutif Xbox, Phil Spencer, untuk meningkatkan basis studio guna menciptakan lebih banyak game yang dapat dimainkan oleh anggota Game Pass. Bloomberg juga melaporkan bahwa mantan presiden Xbox, Sarah Bond, adalah pemimpin strategi Game Pass. Microsoft mengeluarkan USD 1 miliar setiap tahun untuk kesepakatan game pihak ketiga demi meyakinkan orang mendaftar Game Pass.

Upaya lain untuk memperluas Game Pass termasuk menawarkannya kepada basis pengguna PC yang besar dan pasar streaming. Namun, hasilnya tetap mengecewakan. Bug Windows 11 yang sempat menjadi perhatian publik juga menambah daftar tantangan yang dihadapi Microsoft tahun ini.

Bagi pengamat industri, kegagalan ini menunjukkan bahwa strategi akuisisi besar tidak selalu menjamin kesuksesan layanan berlangganan. Meskipun Microsoft memiliki portofolio game yang kuat setelah mengakuisisi Activision Blizzard—pemilik waralaba seperti Call of Duty—daya tarik Game Pass tetap tidak mampu menyaingi game-game free-to-play seperti Fortnite yang mendominasi pasar.

Implikasinya jelas: Microsoft harus memikirkan ulang strategi gaming mereka secara fundamental. Target 77 juta pelanggan yang gagal tercapai, ditambah dengan penurunan 4 juta pelanggan, menjadi sinyal bahwa model bisnis Game Pass membutuhkan perubahan besar. Sementara itu, para pemegang saham dan karyawan Xbox menunggu langkah konkret dari manajemen baru di bawah kepemimpinan Asha Sharma.

Kegagalan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi industri game global: investasi miliaran dolar tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan pelanggan yang diharapkan. Faktor seperti harga, konten eksklusif, dan kebiasaan konsumen menjadi variabel yang jauh lebih kompleks daripada sekadar kekuatan finansial.

JBNews.id — Beredar narasi di media sosial yang menyebut miliarder teknologi Elon Musk akan menanggung anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan tegas membantah klaim tersebut dan menyatakannya sebagai hoaks.

Narasi liar yang beredar menyebutkan bahwa bos perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu menjadi pendana inisiatif Presiden Prabowo Subianto, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Informasi ini langsung mendapat klarifikasi dari pihak berwenang.

“Faktanya, klaim dengan narasi Elon Musk akan tanggung anggaran MBG adalah hoaks,” terang Komdigi di situs resmi mereka, dikutip Kamis (9/7/2026).

Menurut Komdigi, hoaks tersebut disebar oleh salah satu akun di Facebook dengan mencatut tangkapan layar artikel detikcom yang terbit pada 6 Desember 2025. Artikel asli tersebut hanya memuat informasi bahwa perusahaan media sosial X milik Elon Musk harus membayar denda sebesar EUR 120 juta atau setara Rp 2,32 triliun karena melanggar aturan Uni Eropa.

“Sanksi dijatuhkan usai penyelidikan selama dua tahun berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital (DSA) Uni Eropa yang mengharuskan platform digital untuk berupaya lebih banyak dalam mengatasi konten ilegal dan berbahaya. Artikel itu sama sekali tidak menyebutkan Elon Musk akan menanggung anggaran MBG,” jelas Komdigi.

Dengan demikian, Komdigi mengategorikan informasi tersebut sebagai hoaks. Elon Musk tidak menanggung atau bahkan sekadar berencana menanggung anggaran MBG.

Anggaran MBG dari APBN, Bukan Donasi Asing

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah yang didanai penuh oleh APBN. Pada tahun 2025, sebesar Rp 51,5 triliun dialokasikan mayoritas untuk pengadaan makanan masyarakat. Sisanya dipakai untuk operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada tahun berjalan 2026, anggaran sebesar Rp 268 triliun dialokasikan untuk MBG. Angka ini sudah dipangkas dari rencana awalnya yang menyentuh Rp 335 triliun. Hingga April 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi belanja telah menyentuh Rp 75 triliun dan menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat.

Elon Musk bantah berbagai rumor yang beredar, termasuk soal pendanaan program pemerintah Indonesia. Hoaks semacam ini perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Modus Penyebaran Hoaks

Komdigi mengidentifikasi modus penyebaran hoaks ini dengan mencatut tangkapan layar artikel berita lama. Pelaku memotong dan mengedit konten sehingga terkesan ada hubungan dengan isu yang sedang hangat. Praktik ini kerap ditemukan dalam penyebaran informasi palsu di media sosial.

Masyarakat diminta selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Pemerintah terus berupaya memberantas hoaks melalui literasi digital dan penegakan hukum.

Hoaks tentang Elon Musk mendanai MBG menjadi pengingat pentingnya literasi digital. Masyarakat perlu kritis terhadap informasi yang beredar, terutama yang bersifat sensasional atau tidak masuk akal. Pemerintah melalui Komdigi terus mengawasi dan mengklarifikasi informasi palsu yang merugikan publik.

JBNews.id, Jakarta — Teknologi satelit masih menjadi tulang punggung konektivitas di Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai negara kepulauan. Di tengah perluasan jaringan telekomunikasi, satelit tetap menjadi solusi untuk menghadirkan layanan komunikasi dan internet di wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur terestrial.

Tidak seperti jaringan darat yang membutuhkan pembangunan kabel serat optik maupun menara telekomunikasi, satelit mampu menjangkau pulau-pulau kecil, kawasan pegunungan, wilayah perbatasan, hingga daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Teknologi ini juga menjadi penopang konektivitas bagi sektor maritim, penerbangan, pemerintahan, pendidikan, layanan publik, hingga dunia usaha yang membutuhkan jaringan di lokasi terpencil.

Seiring meningkatnya kebutuhan transformasi digital, pemanfaatan satelit pun semakin luas. Selain mendukung layanan telekomunikasi dan penyiaran, satelit kini menjadi bagian penting dalam penyediaan konektivitas bagi instansi pemerintah, perusahaan, sektor industri, hingga masyarakat yang belum dapat dilayani secara optimal oleh jaringan terestrial.

VP Corporate Secretary Telkomsat Fino Arfiantono mengatakan kebutuhan konektivitas yang semakin beragam membuat teknologi satelit tetap memiliki peran strategis dalam ekosistem digital nasional.

“Telkomsat menghadirkan layanan satelit, VSAT, broadband, maritime, broadcast, serta berbagai solusi digital berbasis satelit bagi sektor pemerintahan, enterprise, industri, dan masyarakat. Kehadiran layanan tersebut memperkuat peran satelit dalam mendukung aktivitas komunikasi, operasional bisnis, pelayanan publik, serta pemerataan akses informasi di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Fino.

Disampaikannya, kebutuhan konektivitas ke depan tidak hanya menuntut akses internet yang andal, tetapi juga kemampuan mengolah data secara cepat dan akurat. Karena itu, Telkomsat terus mengembangkan berbagai inovasi berbasis satelit, mulai dari Earth Intelligence, Earth Observation, hingga pemanfaatan Artificial Intelligence (AI). Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan satelit tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga mendukung pemantauan wilayah, penyediaan informasi berbasis data, operasional berbagai sektor industri, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan presisi.

Peran Strategis Satelit dalam Ekosistem Digital Nasional

Peran satelit dalam mendukung konektivitas nasional tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang teknologi antariksa di Indonesia. Diberitakan sebelumnya, tepat pada 8 Juli 2026, Indonesia memperingati 50 Tahun Satelit Indonesia, menandai lima dekade sejak peluncuran Satelit Palapa A1 pada 8 Juli 1976.

Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa satelit tidak hanya berhasil menghubungkan ribuan pulau di Indonesia, tetapi juga terus berevolusi sebagai infrastruktur strategis yang mendukung pemerataan konektivitas dan transformasi digital di berbagai sektor.

Dalam konteks persaingan global, Indonesia juga terus memperkuat posisinya di industri satelit. Hal ini sejalan dengan upaya ASSI mendorong Indonesia menjadi pemain utama di industri satelit global. Selain itu, pengembangan satelit orbit rendah (LEO) juga menjadi fokus untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia asing, sebagaimana tercermin dalam rencana Indonesia siapkan satelit LEO.

Inovasi di sektor satelit juga terus berlanjut. BRIN menargetkan peluncuran satelit NEO-1 pada Januari 2027, yang akan menjadi langkah maju bagi kemampuan antariksa nasional. Sementara itu, di kancah global, persaingan peluncuran satelit juga semakin ketat, seperti yang terlihat dari SpaceX ungguli rekor peluncuran satelit Starlink pada 2026.

Meskipun teknologi satelit menawarkan banyak keuntungan, ada juga tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah dampak lingkungan dari pembuangan satelit, seperti yang terjadi pada ratusan satelit Starlink dibakar yang memicu kekhawatiran lingkungan.

Dengan segala perkembangan ini, satelit dipastikan akan terus memainkan peran vital dalam menghubungkan Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. Transformasi digital nasional sangat bergantung pada ketersediaan konektivitas yang merata dan andal, dan satelit adalah salah satu jawaban untuk mewujudkannya.

**JBNews.id —** Sebuah investigasi mengungkap celah regulasi di Texas yang memungkinkan puluhan data center raksasa, termasuk proyek Stargate milik OpenAI, membangun pembangkit listrik fosil berskala besar tanpa melalui proses izin lingkungan yang ketat dan tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar.

Praktik ini memicu kekhawatiran serius akan dampak polusi udara terhadap kesehatan warga dan lingkungan. Temuan ini menyoroti bagaimana ambisi untuk memimpin industri kecerdasan buatan (AI) global justru mengorbankan hak-hak dasar komunitas lokal.

Investigasi yang dilakukan oleh Floodlight dan dipublikasikan oleh WIRED mengungkap bahwa Texas telah menjadi episentrum pembangunan data center AI di Amerika Serikat. Dengan lebih dari 300 data center sudah beroperasi dan 200 lainnya dalam pengembangan, negara bagian tersebut diprediksi akan melampaui Virginia sebagai pasar data center terkemuka di AS pada tahun 2030.

Fenomena ini didorong oleh cadangan gas alam yang melimpah dan kebijakan pemerintah yang ramah industri. Gubernur Texas Greg Abbott bahkan pernah menyebut industri ini sebagai “demam emas” bagi negaranya. Namun, antusiasme tersebut mulai meredup setelah munculnya penolakan luas dari masyarakat.

Inti permasalahan terletak pada celah regulasi yang memungkinkan operator data center untuk mendapatkan izin udara “minor” — jenis izin yang biasanya diberikan untuk usaha kecil seperti binatu atau bengkel cat mobil — untuk membangun pembangkit listrik raksasa di lokasi mereka.

Izin minor ini tidak memerlukan studi lingkungan yang ekstensif, pemberitahuan publik, atau periode komentar dari warga. Prosesnya seringkali hanya menjadi formalitas belaka. Akibatnya, komunitas lokal baru mengetahui keberadaan pembangkit listrik raksasa di samping rumah mereka setelah konstruksi selesai.

Salah satu contoh paling mencolok adalah pengalaman seorang veteran Angkatan Udara AS bernama Garcia. Ia tinggal di Abilene, Texas, tepat di sebelah proyek data center Stargate milik OpenAI. Ia baru mengetahui rencana pembangunan tersebut setelah konstruksi dimulai pada musim panas 2024. Kini, pembangkit listrik bertenaga gas alam berjarak sekitar 500 yard dari rumahnya, dengan cerobong asap yang terlihat jelas dari jendela dapurnya.

“Kami tidak diberi waktu untuk memahami dampak apa yang akan terjadi pada kami,” kata ibu dua anak itu sambil menangis. “Kami terjebak di sini.”

Strategi “Kecil Dulu, Besar Kemudian”

Investigasi Floodlight menemukan bahwa sejak 2024, setidaknya 38 data center di Texas telah menerima izin minor untuk mengoperasikan sumber daya listrik di lokasi. Akibatnya, regulator Texas secara diam-diam mengesahkan penggunaan lebih dari 2.100 generator diesel cadangan di seluruh negara bagian.

Secara keseluruhan, ribuan generator baru ini diizinkan untuk mengeluarkan hampir 2.500 ton nitrogen oksida ke komunitas Texas setiap tahunnya — lebih dari tiga kali lipat pembangkit listrik tenaga batu bara terbaru di negara bagian tersebut. Nitrogen oksida adalah gas beracun yang terkait dengan penyakit pernapasan parah dan bahkan kematian dini.

Lebih dari separuh data center yang diidentifikasi oleh Floodlight memberikan perkiraan emisi nitrogen oksida tahunan kepada regulator yang hanya sedikit di bawah ambang batas yang memerlukan masukan publik dan tinjauan lingkungan yang lebih rinci.

Dalam beberapa kasus, data center mengamankan izin ini sebelum mencari ekspansi besar-besaran di kemudian hari, menggunakan strategi “kecil dulu, besar kemudian” yang menurut para pengawas membatasi masukan publik dan menciptakan momentum yang tak terhentikan untuk proyek mereka.

Contohnya, setahun setelah menerima izin udara minor untuk 10 turbin dan 62 generatornya, pengembang Stargate mengajukan izin udara utama pertama mereka — untuk 41 turbin dan 18 generator tambahan. Jika disetujui, perluasan itu akan menjadikan Stargate salah satu pembangkit listrik bahan bakar fosil terbesar di negara bagian itu, mampu memberi daya pada lebih dari 1 juta rumah dan mengeluarkan lebih banyak gas rumah kaca tahunan daripada hampir 2 juta mobil.

Kegagalan Regulasi dan Dampak pada Warga

Mantan Kepala Penegakan Udara EPA, Bruce Buckheit, yang bertugas di bawah beberapa pemerintahan Partai Republik, mengatakan bahwa izin minor biasanya digunakan “untuk hal-hal kecil yang sering terjadi,” seperti pompa bensin atau binatu. Namun, proyek Stargate “bukanlah hal yang biasa,” tegasnya.

Dalam izin minor yang ada saat ini, armada 10 turbin dan 62 generator diesel cadangan Stargate diizinkan untuk mengeluarkan lebih dari 1,6 juta ton gas rumah kaca dan 1.000 ton polutan udara berbahaya setiap tahunnya. Meskipun diizinkan untuk penggunaan terus menerus, pengembang Stargate, Crusoe, menyatakan bahwa turbin hanya akan digunakan untuk daya cadangan.

Para mantan staf TCEQ (Texas Commission on Environmental Quality) sepakat bahwa lembaga lama mereka seharusnya mewajibkan Stargate untuk mendapatkan izin utama sejak awal. “Jika data center mendapatkan izin operasinya, sudah terlambat,” kata James Doty, yang menghabiskan hampir 30 tahun memantau kualitas udara di TCEQ. “Satu-satunya kesempatan untuk menghentikan sesuatu seperti ini adalah melakukannya di awal, sebelum izin dikeluarkan.”

Garcia dan suaminya menghabiskan lebih dari setahun untuk mencari “surga kecil” mereka di pedesaan. “Kami menghabiskan begitu banyak waktu untuk mendapatkannya, dan anak-anak saya sangat menyukainya. Namun dalam kondisi seperti ini, kami tidak lagi memilikinya,” katanya. Selain kekhawatiran tentang polusi udara, Garcia mengatakan data center telah mengubah kualitas hidup di jalan pedesaannya yang dulunya tenang. Sampah berserakan di pagar dan kemacetan lalu lintas terkait pembangunan fasilitas raksasa itu terkadang membuatnya sulit keluar dari jalan masuk rumahnya sendiri.

Garcia mengaku tidak diberi tahu tentang rencana ekspansi terbaru Stargate hingga Floodlight memberitahunya. “Saya bahkan tidak bisa mulai memahami dampak apa yang akan terjadi pada saya dan kesehatan saya di masa depan,” katanya. Ia sudah mencoba menjual rumahnya, tetapi tidak mendapatkan satu pun tawaran. Seorang agen properti menyarankannya untuk mengubahnya menjadi Airbnb bagi pekerja Stargate, namun Garcia tidak mampu membeli rumah lain untuk ditinggali sambil mempertahankan rumah di samping data center tersebut.

“Rasanya hampir mustifahil kecuali Stargate membelinya, karena pemilik rumah mana yang mau menghadapi apa yang kami alami?” keluhnya. “Saya tidak tahu seperti apa masa depan nanti.”

Kasus di Texas ini menjadi pelajaran berharga bagi perkembangan serupa di Indonesia, terutama terkait Bahaya Cloud AI yang tidak hanya soal keamanan data, tetapi juga dampak fisik dan lingkungan. Sementara itu, Krisis Data Center di berbagai belahan dunia juga menunjukkan bagaimana pembangunan masif ini bisa memicu masalah energi dan sosial yang kompleks.

JBNews.id — Administrator National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Jonathan Morrison, mengeluarkan peringatan keras kepada pengembang kendaraan otonom (AV) setelah menemukan “pola yang jelas” dari gangguan terhadap operasi petugas tanggap darurat. Dalam surat yang disebutnya sebagai “seruan untuk bertindak” bagi para pengembang teknologi, Morrison menegaskan bahwa kendaraan otonom yang tidak dapat berinteraksi secara aman dengan petugas pertama merupakan bahaya bagi masyarakat umum.

Surat tersebut dirilis setelah NHTSA mendokumentasikan serangkaian insiden dalam beberapa bulan terakhir. Insiden-insiden itu mencakup kendaraan otonom yang melaju ke lokasi kejadian darurat yang aktif, menghalangi ambulans dan petugas pemadam kebakaran, serta tidak merespons situasi yang melibatkan lampu kilat, api, dan kerucut lalu lintas. Morrison mengarahkan para pengembang untuk “segera memfokuskan sumber daya mereka untuk memperbaiki masalah ini,” dan mengatakan bahwa NHTSA akan menjadwalkan pertemuan dengan masing-masing perusahaan pada akhir Juli untuk mendengar solusi yang ditawarkan.

Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keselamatan robotaxi yang beroperasi di jalan raya. Baik Waymo maupun Zoox, dua perusahaan terkemuka di bidang ini, tidak menanggapi permintaan komentar dari WIRED. Sementara itu, pejabat dari beberapa departemen penegak hukum dan pemadam kebakaran kota telah menyampaikan keluhan langsung kepada perwakilan NHTSA dalam pertemuan tertutup awal tahun ini, seperti yang dilaporkan WIRED pada bulan April.

Keluhan Petugas Lapangan

Salah satu kepala pemadam kebakaran menyebut perilaku kendaraan dalam situasi tersebut sebagai “masalah keselamatan bagi kru kami dan juga para korban.” Seorang pejabat San Francisco bahkan mengatakan kepada badan tersebut bahwa teknologi Waymo mengalami “kemunduran.” Kepala pemadam kebakaran kota itu menambahkan, “Waymo sering kali sekarang menghalangi akses ke stasiun pemadam kebakaran kami.”

Perwakilan dari departemen kepolisian Austin juga melaporkan bahwa Waymo cenderung membeku dalam situasi sulit, dan kendaraan tersebut sering gagal merespons isyarat tangan petugas dalam keadaan darurat. “Saya percaya teknologi itu dikerahkan terlalu cepat dan dalam jumlah yang terlalu besar, dengan ratusan kendaraan, padahal belum benar-benar siap,” kata seorang pejabat polisi Austin, menurut rekaman audio pertemuan yang diperoleh WIRED.

Petugas tanggap darurat Austin juga muncul dalam pertemuan Dewan Kota terpisah musim semi ini untuk membahas bagaimana sebuah robotaxi Waymo menghalangi ambulans selama dua menit saat mencoba merespons penembakan massal di pusat kota yang menewaskan tiga orang dan melukai setidaknya 14 orang. Insiden ini menyoroti risiko fatal yang dapat ditimbulkan oleh kegagalan teknologi otonom dalam situasi kritis.

Dalam suratnya minggu ini, Morrison mengatakan badan tersebut akan “terus menggunakan wewenang penegakan hukum kami untuk pengembang yang tidak mengatasi masalah keselamatan yang signifikan.” NHTSA telah mengeluarkan beberapa recall terkait teknologi kendaraan otonom dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dua yang berkaitan dengan perilaku Waymo di jalan banjir dan dekat zona konstruksi, serta satu lagi terkait robotaxi Zoox yang berhenti di depan lalu lintas yang mendekat. Perusahaan-perusahaan tersebut melaporkan bahwa kedua masalah telah diselesaikan melalui pembaruan perangkat lunak.

Sebuah distrik sekolah di Austin juga bekerja sama dengan Waymo untuk melatih kendaraannya agar berhenti untuk bus sekolah, meskipun perbaikan itu tidak langsung berhasil. Tantangan ini menunjukkan bahwa bahkan setelah intervensi manusia, sistem kecerdasan buatan pada kendaraan otonom masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan skenario dunia nyata yang kompleks.

Di sisi lain, dalam siaran pers pada hari Rabu, NHTSA juga mempromosikan upaya pemerintahan Trump untuk melonggarkan peraturan yang mencegah lebih banyak kendaraan otonom beroperasi di jalan umum. Bulan lalu, sebagai keuntungan bagi pengembang robotaxi khusus seperti Tesla dan Zoox, badan tersebut mempermudah perusahaan untuk mengerahkan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan kendaraan bermotor karena tidak memiliki setir, rem yang dioperasikan pengemudi, atau kaca spion.

Implikasi bagi Industri dan Publik

Langkah NHTSA ini menciptakan ketegangan yang jelas antara dorongan untuk inovasi dan kebutuhan mendesak akan keselamatan publik. Di satu sisi, regulator ingin mempercepat adopsi teknologi otonom yang diyakini dapat mengurangi kecelakaan akibat kesalahan manusia. Di sisi lain, bukti lapangan menunjukkan bahwa teknologi ini belum cukup matang untuk beroperasi berdampingan dengan petugas darurat tanpa menimbulkan risiko baru.

Bagi pengguna jalan biasa, situasi ini berarti bahwa meskipun robotaxi mungkin menawarkan kemudahan, mereka juga dapat menjadi hambatan tak terduga dalam situasi darurat. Bayangkan skenario di mana ambulans yang membawa pasien kritis terhalang oleh kendaraan tanpa pengemudi yang tidak tahu harus berpindah ke mana. Ini bukan lagi skenario fiksi ilmiah, melainkan realitas yang telah didokumentasikan oleh otoritas keselamatan tertinggi di Amerika Serikat.

Perkembangan ini juga relevan bagi industri teknologi di Indonesia. Meskipun adopsi kendaraan otonom di Indonesia masih dalam tahap awal, pelajaran dari pengalaman AS dapat menjadi peringatan berharga. Perusahaan seperti Vivo Y500 yang baru saja merilis ponsel dengan baterai besar, atau Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 dengan fitur AI, menunjukkan bahwa teknologi cerdas semakin merasuk ke berbagai aspek kehidupan. Namun, ketika teknologi itu diterapkan pada kendaraan yang bergerak di ruang publik, konsekuensi dari kegagalannya jauh lebih serius.

Pertemuan yang dijadwalkan NHTSA dengan masing-masing perusahaan pengembang pada akhir Juli akan menjadi momen krusial. Hasil dari pertemuan tersebut tidak hanya akan menentukan masa depan operasi Waymo dan Zoox, tetapi juga akan membentuk kerangka regulasi untuk seluruh industri kendaraan otonom global. Jika regulator memutuskan untuk bertindak tegas, ini bisa memperlambat laju peluncuran robotaxi di kota-kota lain di seluruh dunia.

Bagi konsumen yang penasaran dengan teknologi AI, penting untuk diingat bahwa tidak semua kecerdasan buatan diciptakan sama. Seperti yang dibahas dalam artikel tentang Cara Buat iPhone Jadi Dumb Phone, teknologi harus digunakan dengan bijak dan sesuai konteks. Dalam kasus kendaraan otonom, konteksnya adalah keselamatan jiwa manusia.

Pada akhirnya, peringatan NHTSA ini adalah pengingat bahwa inovasi tanpa pengujian yang memadai dapat berakibat fatal. Data dari berbagai kota menunjukkan pola yang konsisten: robotaxi masih kesulitan membaca situasi darurat yang kompleks. Sampai masalah fundamental ini teratasi, kehadiran kendaraan otonom di jalan raya akan terus menjadi perdebatan antara kemajuan teknologi dan keselamatan publik.

JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan penggelaran layanan 6G di Indonesia membutuhkan kesiapan yang matang, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi. Saat ini, belum ada satu pun operator seluler yang memiliki lebar pita minimal 200 MHz yang diperlukan untuk menghadirkan internet super kencang generasi keenam tersebut.

Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Komdigi, Adis Alifiawan, mengungkapkan bahwa total bandwidth yang saat ini digunakan oleh tiga operator utama — Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, dan XLSmart — mencapai 452 MHz. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memiliki pita frekuensi kontigu (contiguous) sebesar 200 MHz, yang merupakan syarat minimal untuk layanan 6G.

“Setelah lelang (frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz) itu total bandwidth 712 MHz, sedangkan kebutuhannya satu operator itu butuh 200 MHz,” kata Adis dalam seminar Mastel bertema ‘Nilai Strategis Nasional TIK dari Alokasi Spektrum Upper 6GHz untuk Mobile Broadband 5G-Advanced dan 6G di Indonesia’ di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Saat ini, Komdigi tengah melakukan lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz dengan total bandwidth yang dirilis masing-masing 70 MHz dan 190 MHz. Meskipun demikian, Adis menegaskan bahwa lelang tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan satu operator untuk 6G. “Nggak ada satu pita frekuensi yang contiguous, paling besar itu adalah lelang sekarang itu di 2,6 GHz itu nggak sampai 200 MHz. Jadi, kalau buat 6G itu nggak sampai buat satu operator,” tuturnya.

Adis menjelaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di masa depan akan sangat bergantung pada koneksi 6G. Teknologi ini menawarkan kapasitas uplink yang lebih besar, latensi super rendah, kemampuan menangani transmisi data resolusi tinggi, interkoneksi antar perangkat, serta integrasi penuh dengan AI. Kebutuhan ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang membutuhkan Meta Daur Ulang sebagai salah satu inovasi pendukung.

Tantangan Alokasi Spektrum Global

Berdasarkan agenda sidang World Radio Communication Conferences (WRC) 2027, akan dibahas empat pita frekuensi potensial untuk 6G. Pertama, pita frekuensi 4 GHz di rentang 4.400-4.800 MHz. Kedua, pita frekuensi 7 GHz di rentang 7.125-8.400 MHz. Ketiga, pita frekuensi 15 GHz di rentang 14,8-15,35 GHz. Keempat, pita frekuensi di atas 6 GHz di rentang 6.425-7.125 MHz.

Namun, Adis mengingatkan bahwa keempat pita frekuensi tersebut sudah digunakan oleh berbagai layanan lain. “Ada empat frekuensi dan masing-masing frekuensi sudah ada yang pakai. Jadi empat frekuensi ini tidak ada yang lahan kosong, ada yang dipakai microwave link, satelit, radio navigasi penerbangan. Ini situasi yang tidak mudah sebenarnya,” pungkasnya.

Kondisi ini menunjukkan kompleksitas alokasi spektrum untuk 6G di Indonesia. Tidak seperti generasi sebelumnya, 6G membutuhkan spektrum yang lebih luas dan kontigu, sementara ketersediaan frekuensi kosong sangat terbatas. Hal ini memerlukan negosiasi ulang dengan pengguna eksisting atau bahkan relokasi layanan yang sudah berjalan.

Dalam konteks keamanan siber, pengembangan infrastruktur 6G juga harus diimbangi dengan perlindungan data. Teknologi seperti yang dikembangkan oleh Cisco Rilis Spesifikasi untuk keamanan siber berbasis AI menjadi relevan untuk mengantisipasi ancaman di era konektivitas super cepat.

Dampak bagi Operator dan Konsumen

Ketiadaan spektrum yang memadai berarti operator seluler harus menunggu alokasi baru dari regulator. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, terutama karena WRC 2027 baru akan membahas pita frekuensi potensial, dan implementasinya di tingkat nasional membutuhkan regulasi lebih lanjut.

Bagi konsumen, keterlambatan adopsi 6G berarti Indonesia berpotensi tertinggal dalam pemanfaatan teknologi berbasis AI dan Internet of Things (IoT) yang membutuhkan koneksi super cepat. Sementara negara lain seperti Korea Selatan, China, dan Jepang sudah mulai menguji coba 6G sejak 2025.

Meskipun demikian, Komdigi optimistis bahwa dengan perencanaan yang matang, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan spektrum yang ada secara lebih efisien melalui teknologi berbagi spektrum (spectrum sharing).

Adis juga menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, operator, dan akademisi untuk mempersiapkan ekosistem 6G. “Kesiapan tidak hanya dari sisi spektrum, tetapi juga perangkat, SDM, dan regulasi pendukung,” ujarnya.

Fenomena penipuan digital yang memanfaatkan teknologi deepfake, seperti yang diungkap dalam artikel tentang Modus Drama China, menunjukkan bahwa kecepatan koneksi juga harus dibarengi dengan literasi digital masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan 6G juga membuka peluang baru bagi industri. Startup dan perusahaan teknologi bisa mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan latensi super rendah, seperti operasi jarak jauh, kendaraan otonom, dan realitas virtual imersif.

Namun, tanpa spektrum yang memadai, semua potensi tersebut hanya akan menjadi wacana. Oleh karena itu, keputusan di WRC 2027 akan menjadi titik krusial bagi masa depan konektivitas Indonesia.

Para pengamat industri telekomunikasi menilai bahwa Indonesia seharusnya mulai mempersiapkan diri sejak sekarang, tidak hanya menunggu hasil WRC. Persiapan itu mencakup kajian teknis, uji coba lapangan, dan harmonisasi regulasi dengan standar internasional.

Dengan total bandwidth yang saat ini dimiliki operator masih di bawah 200 MHz per pita, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mengakomodasi 6G. Namun, jika perencanaan dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia bisa melompat langsung ke 6G tanpa harus melalui 5G-Advanced secara penuh.

Adis menutup dengan catatan bahwa penggelaran 6G bukanlah sekadar masalah teknis, tetapi juga strategis. “Ini menyangkut daya saing bangsa di era digital,” tegasnya.

Implikasinya bagi pembaca: Indonesia perlu bersiap menghadapi era 6G dengan mempercepat alokasi spektrum dan investasi infrastruktur. Tanpa langkah konkret, ketertinggalan dalam adopsi 6G bisa berdampak pada daya saing ekonomi digital nasional.

JBNews.id — Penetrasi jaringan 5G di Indonesia yang masih di bawah 10% dinilai membuka peluang bagi Tanah Air untuk langsung melompat ke teknologi 6G. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menilai Indonesia tidak harus terpaku mengejar ketertinggalan 5G apabila nantinya 6G menawarkan manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Kalau 5G lelet-lelet, lari ke 6G tidak ada masalah. Loncat saja. Tergantung nanti kebutuhan pasar dan keekonomiannya,” kata Sarwoto usai forum diskusi mengenai pemanfaatan pita frekuensi 6 GHz dan kesiapan menuju 6G, Kamis (8/7/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah realitas pahit: komersialisasi 5G di Indonesia sudah berlangsung sejak pertengahan 2021, namun angka adopsinya masih sangat rendah. Sebagai perbandingan, sejumlah negara lain telah mencatatkan penetrasi layanan 5G di atas 70%.

Peluang dan Tantangan Lompatan Teknologi

Sarwoto menekankan bahwa kondisi ini harus menjadi pelajaran agar Indonesia tidak kembali terlambat dalam menyiapkan teknologi generasi berikutnya. Pembahasan mengenai pemanfaatan spektrum yang ideal dan pengembangan 6G harus dimulai sejak sekarang, meski layanan 6G sendiri belum tersedia secara komersial.

“Kalau kita tidak well-planned, tahu-tahu lingkungan internasional sudah siap, sementara kita baru mulai mempersiapkan,” ucapnya.

Mastel mendorong pemerintah mulai menyiapkan kebijakan spektrum secara lebih matang. Persiapan tersebut juga perlu diiringi harmonisasi standar internasional, kesiapan perangkat, hingga pengembangan ekosistem digital agar manfaat teknologi generasi berikutnya dapat segera dirasakan ketika waktunya tiba. Hal ini sejalan dengan peringatan Mastel sebelumnya agar Indonesia tidak terlambat lagi mengadopsi 6G seperti yang terjadi pada 5G.

Spektrum sebagai ‘Jalan Tol’ Digital

Sarwoto menjelaskan, kemungkinan Indonesia melompat ke 6G bukan berarti mengabaikan pembangunan 5G. Menurut dia, yang perlu dipersiapkan sejak dini adalah ‘jalan tol-nya’, yakni spektrum frekuensi yang nantinya dapat digunakan untuk berbagai teknologi, termasuk 5G maupun 6G.

“Kalau jalan rayanya sudah ada, nanti tergantung mau dipakai teknologi apa di atasnya. Bisa 5G, bisa nanti langsung berkembang ke 6G,” katanya.

Pendekatan ini dinilai lebih pragmatis mengingat investasi pembangunan jaringan 5G secara masif saat ini belum sepenuhnya menarik secara bisnis. Jumlah pengguna perangkat yang telah mendukung 5G masih relatif kecil, sehingga operator seluler masih wait and see.

“Kalau saya operator, saya pasti lihat dulu berapa banyak handset 5G yang digunakan masyarakat. Kalau penggunanya belum banyak, tentu investasi besar-besaran belum ekonomis,” tutur Sarwoto.

Tantangan Ekosistem dan Use Case

Selain perangkat, tantangan lain adalah belum banyaknya pemanfaatan (use case) 5G di berbagai sektor industri. Adopsi teknologi baru akan berkembang apabila mampu memberikan nilai tambah yang jelas bagi dunia usaha maupun masyarakat.

Ketiadaan aplikasi pembunuh (killer application) untuk 5G di Indonesia menjadi salah satu faktor utama lambatnya penetrasi. Berbeda dengan negara-negara maju yang telah mengintegrasikan 5G ke dalam manufaktur, logistik, dan layanan kesehatan, Indonesia masih berkutat pada penggunaan konsumen semata.

Kondisi ini kontras dengan sektor lain yang justru mengalami pertumbuhan pesat. Misalnya, di industri ritel, inovasi produk seperti Meccha Chameleon yang laris 15 juta kopi dalam 25 hari menunjukkan bahwa pasar Indonesia sangat responsif terhadap inovasi yang tepat sasaran.

Implikasi bagi Operator dan Pemerintah

Keputusan operator seluler dalam memperluas jaringan tetap akan mempertimbangkan aspek bisnis. Sarwoto menegaskan bahwa tanpa insentif ekonomi yang jelas, operator tidak akan terburu-buru melakukan ekspansi besar-besaran.

Di sisi lain, pemerintah perlu bergerak cepat dalam menyiapkan regulasi dan alokasi spektrum. Jika tidak, Indonesia berisiko kembali tertinggal ketika teknologi 6G mulai memasuki tahap implementasi global.

Lompatan dari 5G langsung ke 6G bukan tanpa preseden. Beberapa negara dengan penetrasi 4G yang masih dominan juga mulai mempertimbangkan strategi serupa, mengingat biaya pembangunan infrastruktur 5G yang mahal belum sebanding dengan potensi pendapatan yang dihasilkan.

Kesiapan Perangkat dan Standar Global

Meski 6G belum tersedia secara komersial, standarisasi internasional sudah mulai berjalan. Badan-badan standar global seperti ITU dan 3GPP telah memulai diskusi mengenai spesifikasi teknis 6G yang diperkirakan akan selesai pada akhir dekade ini.

Indonesia perlu terlibat aktif dalam proses standarisasi tersebut agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga bisa mempengaruhi arah pengembangan teknologi. Harmonisasi standar internasional menjadi kunci agar perangkat yang masuk ke Indonesia kompatibel dengan infrastruktur yang dibangun.

Sarwoto menambahkan, pengembangan ekosistem digital harus dimulai dari sekarang. Tanpa kesiapan ekosistem, teknologi secanggih apapun tidak akan memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional.

So What: Artinya bagi Pembaca

Bagi pengguna biasa, potensi lompatan ke 6G berarti Indonesia mungkin akan melewatkan fase adopsi massal 5G seperti yang terjadi di negara lain. Namun, jika berhasil, konsumen bisa langsung menikmati kecepatan dan latensi yang jauh lebih baik tanpa harus melalui tahap transisi yang mahal.

Bagi pelaku bisnis, ketidakpastian ini menuntut strategi investasi teknologi yang lebih cermat. Berinvestasi besar pada perangkat 5G sekarang mungkin berisiko jika 6G hadir lebih cepat dari perkiraan. Sebaliknya, menunggu terlalu lama juga bisa membuat daya saing tergerus.

Yang jelas, keputusan akhir ada di tangan pasar. Seperti dikatakan Sarwoto, “Tergantung nanti kebutuhan pasar dan keekonomiannya.”

JBNews.id — Tren produk kesehatan pseudosains kembali mendominasi media sosial. Kali ini, sedotan logam anti-EMF (electromagnetic frequency) yang diklaim mampu melindungi pengguna dari radiasi elektromagnetik gawai tengah viral di Instagram dan TikTok, padahal klaim tersebut tidak memiliki bukti ilmiah yang sahih.

Seorang influencer yang menyebut dirinya sebagai “detox coach” dan “wellness leader” dalam video yang beredar, meminum air menggunakan sedotan melengkung dengan lubang di tengah. Dalam narasinya, ia mengklaim sedotan tersebut menghentikan sinyal EMF secara instan. “Ketika kamu minum dengannya, entah itu smoothie, jus, atau air, kamu benar-benar meminum perlindungan,” ujarnya dalam video tersebut. Influencer itu mempromosikan produk bernama “EMF straw” yang dijual seharga $50 melalui situs Frequense.

Produk ini merupakan bagian dari industri yang lebih luas dari apa yang disebut sebagai produk “pemblokir EMF” atau “penetral EMF”, termasuk stiker, perhiasan, pakaian, kacamata, dan tas. Meskipun tidak ada satu pun produk ini yang mendapatkan persetujuan FDA, industri ini semakin diminati oleh para influencer kesehatan. Bahkan, atlet NHL dan UFC telah berkolaborasi dengan perusahaan perlindungan EMF AiresTech, dan Russell Brand mempromosikan jimat anti-EMF seharga $239,99 dalam sebuah video pada tahun 2024.

Menurut data Google, pencarian untuk istilah “perlindungan radiasi EMF” meningkat 1.300 persen di AS dalam 12 bulan terakhir. Lonjakan ini menunjukkan kecemasan publik yang meluas, meskipun otoritas ilmiah dan regulasi telah berulang kali memperingatkan bahwa klaim semacam itu tidak berdasar.

Federal Trade Commission (FTC) AS telah berulang kali mengeluarkan keluhan terhadap produk semacam itu karena iklan yang menipu. Dalam siaran pers tahun 2011, FTC menyatakan bahwa “tidak ada bukti ilmiah bahwa apa yang disebut perisai secara signifikan mengurangi paparan” dari perangkat pemancar EMF. Investigasi BBC pada tahun 2021 terhadap stiker ponsel yang diklaim memblokir radiasi juga menemukan bahwa produk tersebut tidak memiliki efek yang terukur.

Pseudosains di Balik Kecemasan Radiasi

Seperti kebanyakan pseudosains, ada sedikit kebenaran dalam kekhawatiran tentang radiasi elektromagnetik. Paparan berkepanjangan terhadap radiasi frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh mesin sinar-X atau sinar UV dari tempat tidur penyamakan diketahui dapat menyebabkan kerusakan pada tingkat sel, yang oleh banyak peneliti dianggap meningkatkan risiko jenis kanker tertentu.

Namun, kepanikan konsumen sebagian besar berfokus pada radiasi non-ionisasi frekuensi rendah yang digunakan atau dipancarkan oleh perangkat elektronik sehari-hari. Meskipun penelitian tentang efek kesehatan ponsel masih berlangsung, menurut National Cancer Institute, “hanya sedikit studi yang melaporkan bukti” adanya hubungan antara EMF non-ionisasi dan kanker.

Banyak influencer yang mempromosikan sedotan EMF menautkan ke Frequense, sebuah perusahaan “nutrisi berbasis frekuensi”. Perusahaan yang didirikan oleh Dave dan Barb Pitcock ini menjual perhiasan, suplemen, dan aksesori yang diklaim dapat “memulihkan harmoni dan energi untuk merasa lebih baik”. Frequense menawarkan program pemasaran afiliasi, yang juga dikenal sebagai multi-level marketing (MLM).

Menariknya, deskripsi produk untuk sedotan stainless steel senilai $50 di situs Frequense tidak menyatakan manfaat yang diklaim oleh para influencer. Deskripsi tersebut hanya menyebutkan bahwa sedotan itu adalah “kebutuhan kecantikan-meets-wellness—dan hadiah yang bijaksana bagi siapa pun yang menghargai perawatan diri dan keberlanjutan.” Kesenjangan antara klaim pemasaran afiliasi dan deskripsi produk resmi ini menunjukkan praktik pemasaran yang problematik.

Industri yang Terus Tumbuh

Meskipun FDA tidak menyetujui produk-produk ini, industri anti-EMF terus berkembang. Bahkan penyanyi M.I.A. telah terjun ke industri ini. Pada tahun 2024, ia muncul di podcast teori konspirasi Alex Jones, Infowars, untuk mengumumkan lini pakaian bernama Ohmni yang diklaim dapat memblokir “99,99 persen Wi-Fi, 4G, dan 5G.”

Mallory Demille, seorang kreator konten yang fokus pada kritik terhadap industri kesehatan, mengungkapkan kekagumannya pada banyaknya produk yang dapat diubah menjadi versi pemblokir EMF. “Secara keseluruhan, saya cukup kagum pada betapa banyak produk yang bisa diubah menjadi versi pemblokir EMF—kemeja, celana, topi, celana dalam, sedotan, kalung, tag hewan peliharaan,” ujarnya. Demille juga membuat video tentang sedotan EMF yang mengkritik klaim produk tersebut.

Terlepas dari banyaknya penelitian yang menyimpulkan bahwa paparan EMF tingkat rendah tidak menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, pasar produk anti-EMF terus berkembang. Hal ini didorong oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga ilmiah arus utama, serta popularitas gerakan Make America Healthy Again (MAHA).

Produk kesehatan dengan sedikit atau tanpa kemanjuran yang terbukti kembali mendominasi linimasa media sosial. Produk-produk ini sering kali memiliki tampilan yang menarik secara visual atau Instagramable, seperti halnya sedotan anti-EMF. “Menghabiskan $50 untuk sedotan stainless steel mungkin tidak akan menyakiti Anda—tetapi, seperti berjemur di anus, meminum susu mentah, atau mencela M&Ms, atau tren MAHA lainnya, itu mungkin akan membuat Anda terlihat sedikit konyol,” tulis artikel referensi.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana kecemasan yang tidak berdasar dapat dimanfaatkan oleh pemasar yang cerdik untuk menjual produk dengan klaim yang tidak dapat diverifikasi. Konsumen diimbau untuk selalu memeriksa bukti ilmiah di balik klaim produk kesehatan sebelum memutuskan untuk membeli, terutama jika produk tersebut dipromosikan melalui saluran pemasaran berjenjang atau afiliasi.

JBNews.id — Platform kripto terkemuka, Coinbase, mendapat sorotan tajam setelah sistem kecerdasan buatan (AI) miliknya mengirimkan pemberitahuan berita palsu yang mengklaim tim nasional sepak bola pria Norwegia telah lolos ke perempat final Piala Dunia dengan mengalahkan Brasil 3-2, padahal pertandingan tersebut belum dimulai.

Insiden ini terungkap di media sosial ketika pengguna menyadari keanehan pada notifikasi berita yang dihasilkan oleh AI Coinbase. Meskipun pada akhirnya Norwegia benar-benar mengalahkan Brasil dengan skor akhir 2-1, bukan 3-2 seperti yang diklaim AI, kesalahan mencolok ini tetap menimbulkan kekhawatiran serius. Hal ini terutama mengingat Coinbase baru saja menjalin kemitraan dengan aplikasi pasar prediksi, Kalshi.

Seorang pakar industri menyebutkan bahwa pemberitahuan berita yang mengalami hallucination atau halusinasi AI bisa menyebabkan petaruh kehilangan uang akibat kepanikan yang dipicu oleh hasil pertandingan Piala Dunia yang sepenuhnya dibuat-buat. Kejadian ini juga dinilai membingungkan mengingat perusahaan telah lama bergulat dengan masalah serupa sejak kemunculan alat berbasis model bahasa besar seperti ChatGPT, di mana bot sering kali dengan percaya diri menyampaikan kebohongan dan memfabrikasi fakta.

Kesalahan Fatal di Tengah Euforia Pasar Prediksi

Kekhawatiran publik semakin meningkat karena insiden ini terjadi di tengah meningkatnya obsesi terhadap pasar prediksi seperti Kalshi dan Polymarket. Kombinasi antara teknologi AI yang tidak sempurna dan popularitas pasar taruhan disebut para ahli sebagai campuran berbahaya yang bisa memicu kekacauan, termasuk lonjakan kecanduan judi. Hal ini sejalan dengan temuan terbaru dalam studi yang mengungkap aktivitas warga AS di Polymarket yang mencapai angka fantastis.

Pengguna media sosial yang bingung dengan cepat menyoroti halusinasi AI Coinbase, menyebut insiden tersebut sebagai tindakan yang “berbahaya dan tidak bertanggung jawab.” Menanggapi kecaman publik, CEO Coinbase, Brian Armstrong, menulis di platform X, “Sedang memeriksanya bersama tim. Terima kasih telah melaporkannya.”

Beberapa jam kemudian, kepala produk konsumen Coinbase, Max Branzburg, mengklaim bahwa “kami telah memperbaiki cerita yang salah dan melakukan beberapa pembaruan untuk menghindari ketidakakuratan semacam ini di masa depan.” Namun, pernyataan Branzburg justru menuai kritik lebih lanjut. Di satu sisi ia mengakui rasa malu yang signifikan, namun di sisi lain ia membanggakan “kekuatan wawasan perdagangan 24/7 yang didukung AI,” sambil mengakui bahwa Coinbase “jelas masih perlu menyempurnakannya untuk mengatasi masalah seperti ini.”

Branzburg bahkan sempat mengambil pujian karena berhasil mendapatkan beberapa hal dengan benar, dengan alasan bahwa “Norwegia memang menang dan pemain bintang [Erling] Haaland mencetak 2 gol, jadi mungkin AI tahu sesuatu yang tidak kita ketahui!” Tentu saja, argumen ini dinilai aneh mengingat AI sepenuhnya salah tentang hasil pertandingan sebelum laga dimulai.

Bukan Kali Pertama, Apple Jadi Korban Serupa

Perusahaan kripto ini bukanlah yang pertama kali mengirimkan pemberitahuan berita yang sepenuhnya salah. Dalam kesalahan yang mungkin paling buruk, Apple terpaksa menarik fitur AI yang secara konsisten mengirimkan pemberitahuan berita palsu kepada pengguna iPhone pada Januari tahun lalu. BBC bahkan mengajukan keluhan resmi setelah AI secara keliru memberi tahu pengguna bahwa Luigi Mangione, yang dituduh membunuh CEO UnitedHealthcare Brian Thompson, telah menembak dirinya sendiri. Mangione masih hidup hingga hari ini dan menunggu persidangan federalnya yang baru saja ditunda hingga Januari 2027.

Kejadian berulang ini menunjukkan bahwa masalah halusinasi AI masih menjadi tantangan besar bagi industri teknologi, meskipun ratusan miliar dolar telah dihabiskan untuk pengembangan teknologi tersebut. Para ahli memperingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, dampaknya bisa sangat merugikan, terutama ketika dikaitkan dengan platform keuangan dan pasar prediksi. Kolaborasi global untuk memberantas kejahatan siber, seperti yang terlihat dalam upaya berantas sindikat scam di Asia Tenggara, menjadi semakin krusial di tengah maraknya penyalahgunaan teknologi.

Tim nasional Norwegia dijadwalkan akan menghadapi Inggris pada Sabtu, 11 Juli, di Miami. Sementara itu, Coinbase harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan AI-nya yang memalukan ini, yang tidak hanya merusak kredibilitas tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang keandalan sistem AI dalam menyampaikan informasi sensitif dan real-time.

Implikasinya jelas: di era di mana informasi bergerak cepat dan keputusan keuangan bisa diambil dalam hitungan detik, keandalan data yang disajikan oleh AI menjadi mutlak. Insiden Coinbase ini menjadi pengingat keras bahwa teknologi, sekalipun canggih, masih memerlukan pengawasan manusia yang ketat untuk mencegah kekacauan yang tidak perlu.

JBNews.id — Parlemen Eropa mengesahkan kembali aturan yang memberikan perusahaan teknologi seperti Meta, Google, dan Microsoft izin untuk memindai pesan teks, surel, dan media sosial pengguna demi mendeteksi konten pelecehan seksual anak. Aturan ini berlaku hingga 2028 atau sampai undang-undang permanen menggantikannya.

Keputusan yang diambil pada Kamis lalu ini memicu perdebatan sengit antara kelompok pendukung perlindungan anak dan aktivis hak sipil. Aturan yang dijuluki “Chat Control” oleh para kritikus ini memungkinkan perusahaan swasta untuk memindai komunikasi digital pengguna secara massal, meskipun pesan terenkripsi ujung-ke-ujung seperti di WhatsApp dan Signal tetap dikecualikan.

“Ini berarti perusahaan swasta dapat menyangkal hak Anda untuk melakukan percakapan digital yang bersifat rahasia,” kata Simeon de Brouwer, penasihat kebijakan di European Digital Rights, sebuah kelompok advokasi yang berbasis di Brussels, kepada WIRED. “Mereka bisa, jika mereka mau, membaca setiap pesan yang Anda tulis, setiap surel yang Anda kirim, setiap gambar yang Anda bagikan.”

Latar Belakang dan Prosedur Darurat

Partai Rakyat Eropa (EPP), kelompok politik terbesar di Parlemen Eropa, telah berjuang untuk mengembalikan dasar hukum bagi perusahaan teknologi dalam memindai pesan sejak undang-undang sebelumnya kedaluwarsa pada April lalu. Anggota EPP menyatakan bahwa aktivitas deteksi sukarela oleh perusahaan telah membantu mengidentifikasi dan menyelamatkan korban pelecehan seksual anak secara daring.

EPP menggunakan manuver prosedural yang disebut “prosedur darurat” untuk memaksakan pemungutan suara baru minggu ini setelah negosiasi gagal pada Maret. Prosedur ini melewatkan debat komite pendahuluan di mana amandemen biasanya diperkenalkan, dan menetapkan bahwa peraturan tersebut lolos kecuali mayoritas absolut 361 anggota parlemen Eropa (MEP) memberikan suara menentangnya.

Meskipun lebih banyak MEP yang memberikan suara menentang peraturan tersebut dibandingkan yang mendukung pada Kamis lalu, mereka gagal mencapai mayoritas tersebut — selisih 47 suara. Dengan demikian, aturan tersebut tetap berlaku.

Implikasi dan Reaksi Publik

Perusahaan teknologi kini akan mempertahankan hak untuk memindai pesan demi deteksi pelecehan seksual anak hingga 2028, atau sampai undang-undang permanen — yang sudah dalam pembahasan dan dijuluki “Chat Control” oleh para kritikus — menggantikannya. Aturan ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang privasi digital di era di mana pengguna 5G Indonesia diprediksi terus bertambah.

Aktivis hak sipil dan mantan MEP Patrick Breyer menyebut keputusan ini sebagai “lelucon” yang “merusak demokrasi”. Dalam sebuah posting blog, Breyer menulis, “Anak-anak kita adalah pihak yang kalah sebenarnya dalam proses yang tidak demokratis ini.” Ia menambahkan, “Mencoba melindungi anak-anak dengan pengawasan massal tanpa kecurigaan seperti membersihkan lantai dengan panik sementara keran masih menyala. Kontrol obrolan menyeluruh sama tidak dapat diterimanya dengan membuka semua surat fisik seseorang secara membabi buta.”

Keputusan Parlemen Eropa ini juga berpotensi mempengaruhi kebijakan perlindungan data di negara lain. Seperti halnya peringatan Google tentang risiko keamanan data akibat regulasi di Eropa, aturan baru ini menunjukkan betapa kompleksnya keseimbangan antara keamanan dan privasi.

Bagi pengguna teknologi di Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa kebijakan privasi data global terus berubah. Meskipun aturan ini berlaku di Eropa, dampaknya bisa terasa secara global mengingat perusahaan teknologi besar seperti Meta, Google, dan Microsoft beroperasi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Para pengamat menilai bahwa perdebatan antara perlindungan anak dan hak privasi digital ini masih akan terus berlangsung, terutama dengan rencana pembuatan undang-undang permanen yang akan menggantikan aturan sementara ini pada 2028. Ketegangan antara keamanan publik dan kebebasan sipil diperkirakan akan semakin memanas di masa mendatang.

Sementara itu, perusahaan teknologi yang terkena dampak aturan ini harus segera menyesuaikan kebijakan pemindaian pesan mereka. Mereka kini memiliki kewenangan hukum untuk memindai komunikasi pengguna, namun harus tetap mematuhi pengecualian untuk pesan terenkripsi ujung-ke-ujung seperti yang digunakan di WhatsApp dan Signal.

Keputusan ini juga membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana teknologi pemindaian pesan dapat digunakan tanpa melanggar privasi individu. Aktivis hak digital mendesak agar ada pengawasan ketat terhadap implementasi aturan ini untuk mencegah penyalahgunaan data oleh perusahaan teknologi.