JBNews.id — Sebanyak 73 persen infrastruktur teknologi informasi (IT) di sektor publik dinilai belum siap menjalankan beban kerja kecerdasan buatan (AI) yang kompleks. Temuan ini diungkap dalam laporan terbaru Nutanix melalui survei tahunan Enterprise Cloud Index (ECI) kedelapan edisi sektor publik, yang dirilis pada Kamis (30/1/2026). Kondisi ini memicu munculnya fenomena shadow AI di berbagai instansi pemerintahan dan institusi pendidikan.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa adopsi AI yang masif di sektor publik, mulai dari penentuan kelayakan penerima bantuan hingga deteksi penipuan (fraud), menyimpan risiko serius. Sebanyak 91 persen pemimpin IT di instansi pemerintahan dan pendidikan sepakat bahwa penggunaan AI yang tidak terverifikasi menimbulkan risiko terhadap misi dan keamanan organisasi.
Fondasi infrastruktur yang belum merata menjadi akar permasalahan. Banyak instansi harus membagi fokus antara mengelola sistem legacy yang usang, memelihara private cloud, dan memigrasikan data ke infrastruktur cloud modern secara bersamaan tanpa sistem kontrol yang terpadu. Hal ini membuat infrastruktur IT yang ada rentan terhadap serangan siber dan kebocoran data.
“Semakin meluasnya penggunaan AI yang belum terverifikasi, atau shadow AI, telah menjadi tantangan utama dalam aspek tata kelola di sektor publik. Di kawasan Asia-Pasifik dan Jepang, pembahasan kini telah bergeser dari sekadar ambisi mengadopsi AI menuju kesiapan operasional,” ungkap Chief Technology Officer and VP of Solution Engineering APJ Nutanix, Daryush Ashjari, dalam keterangan resminya.
Daryush menegaskan bahwa organisasi yang sukses adalah mereka yang berhenti sekadar mengejar tren fitur AI baru, melainkan berfokus memperkuat fondasi infrastrukturnya terlebih dahulu. Dengan memprioritaskan arsitektur yang aman dan berbasis kontainer, instansi dapat memanfaatkan AI dengan lebih percaya diri sekaligus menjaga kedaulatan data masyarakat.
Baca Juga:
Data dari Nutanix juga menunjukkan bahwa shadow AI menjadi ancaman serius karena penggunaannya tidak terpantau oleh departemen IT. Sekat-sekat informasi (silos) di dalam tubuh organisasi membuat adopsi AI kerap berjalan tanpa persetujuan atau pengawasan resmi. Hal ini memperbesar risiko kebocoran data sensitif masyarakat dan pelanggaran regulasi yang semakin ketat.
Riset global Nutanix ECI ini melibatkan 1.600 eksekutif di bidang cloud, IT, dan engineering dari 14 negara yang disurvei pada November 2025 lalu. Laporan ini memberikan gambaran krusial bahwa modernisasi infrastruktur hybrid kini menjadi syarat mutlak, bukan lagi sekadar wacana. Sektor publik dituntut untuk segera bertindak agar tantangan data tidak menghambat transformasi digital.
Implikasinya jelas: tanpa perbaikan infrastruktur yang mendasar, adopsi AI di sektor publik justru akan menjadi bumerang. Risiko keamanan data dan inefisiensi operasional akan meningkat, bukan menurun. Para pemimpin IT di instansi pemerintahan dan pendidikan harus segera memprioritaskan modernisasi sistem legacy dan adopsi arsitektur hybrid cloud yang aman sebelum melangkah lebih jauh ke implementasi AI skala besar.
Sementara itu, serangan bot digital yang kian marak juga menjadi pengingat bahwa keamanan siber harus menjadi fondasi utama dalam setiap inisiatif digitalisasi, termasuk adopsi AI. Tanpa fondasi yang kuat, inovasi hanya akan menjadi ilusi yang berbahaya.