Jbnews.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang meluncurkan Gerakan Kolaborasi Pengendalian Bahan Pokok dan Inflasi (GASPOL) pada Rabu (22/4/26) sebagai strategi terpadu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Program ini menjadi respons konkret dengan inflasi daerah 2025 masih di kisaran 2,3-2,7 persen.
Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mencanangkan GASPOL dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Lemo. Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak terlepas dari ketersediaan bahan pokok dan memerlukan gerakan kolaboratif yang berkelanjutan.
“Seluruh upaya yang telah kita laksanakan merupakan bagian dari komitmen bersama dalam pengendalian inflasi daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan GASPOL,” ujar Intan dalam pernyataan resmi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten sepanjang 2025 berada pada kisaran 2,3 hingga 2,7 persen, yang tergolong terkendali. Meski demikian, pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan GASPOL.
Intan menjelaskan bahwa stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah saling berkaitan erat. Ia menyoroti potensi fluktuasi harga akibat berkembangnya dapur SPPG yang dapat memengaruhi permintaan komoditas seperti telur ayam, cabai, beras, dan hortikultura lainnya.
“Pengendalian stok bahan pokok dan inflasi tidak hanya memerlukan langkah jangka pendek, tetapi juga strategi berkelanjutan. Kita harus memperkuat sektor pangan agar lebih mandiri dan adaptif,” tegas Intan.
Ia mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peternakan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan data yang akurat sebagai dasar kebijakan. Perangkat daerah diminta segera melakukan inovasi untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Intan juga meminta TPID terus menjalankan langkah terpadu, mulai dari intervensi pasar, menjaga distribusi, hingga pengawasan langsung di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga di tengah tantangan global yang tidak menentu.
Baca Juga:
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syaifullah, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah berpedoman pada empat pilar utama. Keempat pilar tersebut adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“High Level Meeting TPID ini menjadi forum strategis untuk evaluasi dan memperkuat koordinasi, sekaligus merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” jelas Syaifullah.
Melalui pencanangan GASPOL, Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sinergi antarinstansi dan inovasi kebijakan menjadi kunci utama agar masyarakat tetap merasakan harga yang stabil dan ketersediaan bahan pokok yang terjaga.
Strategi serupa untuk mengendalikan harga pangan juga diterapkan di daerah lain. Seperti upaya membuka kios yang dilakukan pemerintah daerah Bandung Barat untuk menekan harga sekaligus mendukung petani lokal.
Pengendalian inflasi secara nasional juga mendapat perhatian. Pernyataan dari Purbaya tentang harga BBM menunjukkan komitmen pemerintah pusat menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak bersubsidi sebagai salah satu faktor penekan inflasi.
Inisiatif seperti Kios Pangan Bandung Barat menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan langsung ke masyarakat menjadi tren dalam pengelolaan inflasi dan ketahanan pangan di tingkat daerah.
Program GASPOL Kabupaten Tangerang dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya menciptakan mekanisme pengendalian inflasi yang lebih terarah dan responsif terhadap dinamika pasar.
Pemerintah daerah akan fokus pada penguatan sistem distribusi, pemantauan stok barang pokok, dan respons cepat terhadap gejolak harga. Koordinasi intensif antara TPID, dinas terkait, pelaku usaha, dan asosiasi menjadi tulang punggung pelaksanaan program ini.
Dengan inflasi yang masih terkendali di angka 2,3-2,7 persen, langkah preventif melalui GASPOL diharapkan dapat mempertahankan stabilitas ekonomi daerah. Program ini juga sejalan dengan upaya nasional menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.