**JBNews.id —** Sekitar 80 pengunjuk rasa memadati pintu masuk NHS ConfedExpo di Manchester pada Selasa pagi waktu setempat, menuntut penghentian kontrak senilai hingga USD 440 juta dengan Palantir Technologies. Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap keamanan nasional, privasi data, dan afiliasi politik perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut.
Kontrak yang mencakup akses ke layanan analitik data dan kecerdasan buatan Palantir ini direncanakan berjalan hingga 2031. Namun, terdapat klausul pemutusan yang memungkinkan pemerintah Inggris menarik diri dari perjanjian tersebut pada Februari tahun depan. Para pengunjuk rasa yang berlindung di bawah pohon dari guyuran hujan membawa poster bertuliskan “Patients vs. Palantir.”
“Palantir harus diusir dari NHS, segera,” kata John, seorang perawat NHS yang ikut dalam aksi, kepada WIRED. Ia khawatir data kesehatan sensitif akan jatuh ke tangan entitas asing dan keberatan dengan kerja sama Palantir dengan US Immigration and Customs Enforcement serta militer Israel. Beberapa pengunjuk rasa juga mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk penolakan terhadap keterkaitan Palantir dengan Israel.
Aksi ini diorganisir oleh Pull the Plug, kelompok aktivis yang peduli terhadap dampak sosial dari perkembangan AI yang tidak terkendali. Organisasi seperti Amnesty International dan Unison, serikat pekerja yang mewakili tenaga kesehatan, turut hadir dalam demonstrasi tersebut.
“Ini tidak semuanya buruk. Tapi ada begitu banyak tempat di mana ini dipaksakan,” ujar Frieda Lurken, salah satu pendiri Pull the Plug yang memimpin yel-yel. “Kami ingin masyarakat biasa mendapatkan suara dalam bagaimana AI digunakan dalam hidup kita.”
Sejarah Kerja Sama Pemerintah Inggris dengan Palantir
Pemerintah Inggris pertama kali bekerja sama dengan Palantir pada 2020, di awal pandemi Covid-19, saat berupaya melacak virus. Sejak saat itu, perusahaan dan mitranya telah memenangkan sejumlah kontrak dengan badan sektor publik di Inggris, dengan argumen dapat meningkatkan efisiensi melalui penggalian pola dalam data yang tidak teratur.
Di bawah kontrak dengan NHS, Palantir bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dikumpulkan di seluruh layanan kesehatan melalui “federated data platform.” Tujuannya adalah menurunkan waktu tunggu dan menemukan pemborosan. Namun, hubungan antara pemerintah Inggris dan Palantir telah menjadi sorotan.
Komentar yang dibuat pada 2023 oleh salah satu pendiri Palantir, Peter Thiel, yang mengatakan Inggris harus “merobek seluruh NHS dari akar dan memulai lagi,” memicu pertanyaan tentang kesesuaian perusahaan sebagai kontraktor pemerintah Inggris. Sebuah manifesto poin-poin yang diterbitkan oleh Palantir, berdasarkan buku terbaru CEO Alex Karp, juga menimbulkan kekhawatiran tentang keberpihakan politik.
Palantir berulang kali membantah dipandu oleh ideologi politik tertentu. “Palantir tidak monolitik secara politik. Kami tidak mewakili politik partai,” kata Louis Mosley, kepala bisnis Eropa Palantir, dalam wawancara baru-baru ini. “Kami tidak sayap kanan maupun sayap kiri. Kami memiliki spektrum penuh pandangan politik di dalam perusahaan.” Palantir tidak menanggapi permintaan komentar.
Efektivitas Platform Data Palantir Dipertanyakan
Ada juga pertanyaan mengenai efektivitas platform data NHS milik Palantir. Meskipun perusahaan mengklaim telah memotong waktu tunggu dan membantu memaksimalkan penggunaan ruang operasi, divisi NHS yang bertanggung jawab atas Greater Manchester menolak menggunakan platform Palantir. Mereka mengklaim bahwa perangkat lunak internal mereka mencapai hasil yang jauh lebih baik.
“Ini adalah kasus penggunaan yang seharusnya tidak Anda alihdayakan, dan Anda tentu tidak mengalihdayakannya ke luar negeri,” kata Laura Gilbert, direktur senior AI di Tony Blair Institute, kepada WIRED. “Kita harus belajar dari data itu dan membangun layanan kesehatan yang lebih baik, bukan mengizinkan perusahaan luar negeri untuk belajar dan membangun produk yang lebih baik untuk dijual kepada orang lain.”
Ayub Bhayat, direktur data dan analitik di NHS, mengatakan kepada WIRED bahwa platform data federasi membantu pasien “sambil menghemat uang untuk tim NHS dan pembayar pajak.” “Tidak ada keharusan untuk menggunakannya,” katanya.
Baca Juga:
Tekanan Politik dan Langkah Hukum
Pada awal Juni, anggota parlemen menerbitkan laporan yang memperingatkan bahwa ketergantungan Inggris yang semakin besar pada Palantir merupakan “titik kelemahan yang tidak dapat diterima.” Komite parlemen berpendapat bahwa perusahaan berada di jalur yang tepat untuk menjadi sangat terjerat di sektor publik, memberikan pengaruh besar atas negara Inggris. Laporan tersebut juga menggambarkan “ketidaksesuaian yang jelas dengan nilai-nilai Inggris.”
Setelah laporan itu diterbitkan, sekretaris teknologi Inggris, Liz Kendall, mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan tinjauan terhadap “setiap aspek” kontrak NHS dengan Palantir sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan kesepakatan tersebut. Menanggapi laporan dalam opini yang diterbitkan oleh The Telegraph, Mosley menuduh para anggota parlemen “menempatkan politik di atas pasien” dan menakut-nakuti tentang kemungkinan perusahaan menyalahgunakan aksesnya ke data kesehatan sensitif.
“Setiap kepercayaan NHS mengontrol datanya sendiri; Palantir tidak dapat menggunakannya, menjualnya, atau memindahkannya,” tulisnya. Terlepas dari apakah pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kontrak NHS, Palantir telah menunjukkan kesediaan untuk melawan upaya pengusirannya dari sektor publik Inggris.
Menurut The Times, perusahaan bersiap untuk menggugat wali kota London, Sadiq Khan, yang memblokir kesepakatan senilai USD 65 juta dengan Kepolisian Metropolitan dengan alasan kekhawatiran tentang proses pengadaan dan “nilai-nilai.” Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana Palantir gugat wali kota London terkait kontrak yang dibatalkan.
Harapan dan Kekhawatiran di Kalangan Pengunjuk Rasa
Beberapa jam setelah demonstrasi dimulai, para pengunjuk rasa mundur ke kafe di perpustakaan umum terdekat. Kelompok itu berbagi optimisme atas peningkatan momentum di balik seruan untuk mengusir Palantir dari NHS, terutama setelah laporan parlemen. “Kami memiliki kesempatan besar ini sekarang, karena klausul pemutusan,” kata Lurken, salah satu pendiri Pull the Plug.
Namun, ada juga pandangan bahwa perhatian publik yang baru terhadap masalah Palantir bisa menjadi bumerang jika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kontrak. Pengunjuk rasa lain, yang memberikan nama JJ dan mengidentifikasi dirinya sebagai praktisi NHS, mengatakan ia khawatir bahwa ketenaran Palantir dapat menyebabkan pasien yang sudah gugup berpikir dua kali sebelum memberikan informasi kepada penyedia layanan kesehatan mereka.
“Kami tahu bahwa orang tidak ingin memberi tahu kami segalanya. Orang sudah tidak percaya. Mereka hanya akan tutup mulut,” kata JJ. “Kami akan mendapatkan lebih sedikit informasi, lebih sedikit riwayat untuk dapat membantu orang.”
Perkembangan ini menunjukkan bagaimana kontrak teknologi besar dengan sektor publik terus menjadi perdebatan hangat, terutama terkait data sensitif seperti kesehatan. Sementara itu, pengembangan kacamata pintar dengan AI dan fitur kesehatan juga menunjukkan bagaimana teknologi semakin terintegrasi dalam layanan kesehatan.
Implikasinya bagi pembaca: kontrak senilai ratusan juta dolar ini tidak hanya menyangkut efisiensi birokrasi, tetapi juga menyentuh isu fundamental tentang siapa yang berhak mengelola data kesehatan warga negara. Keputusan pemerintah Inggris dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi preseden penting bagi masa depan digitalisasi layanan kesehatan di negara maju.