Jbnews.id – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah melontarkan pertanyaan tegas kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, Kawasan KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (27/4/2026). Pertanyaan “Siapa bos kita?” yang dijawab serentak “Rakyat” oleh peserta upacara menjadi momen kunci yang mengubah suasana apel formal menjadi pengingat akan esensi pelayanan publik.
Momen tersebut menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi bagi birokrasi. Dimyati menekankan bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti masih adanya pola kerja pasif, kurang produktif, dan kurang responsif terhadap kebutuhan warga.
“Rakyat adalah bos kita. Kita digaji oleh rakyat. Maka berikan pelayanan terbaik,” ujar Dimyati dalam amanatnya. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Menurutnya, ketergantungan pada pemerintah pusat harus dikurangi dengan mengembangkan potensi daerah secara mandiri.
Baca Juga:
Dalam kesempatan yang sama, Dimyati menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Amanat tersebut menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional.
Sinkronisasi itu diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil dengan dukungan digitalisasi, penguatan kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antarwilayah, fokus pada layanan dasar dan pengurangan ketimpangan, serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah.
“Kita tidak boleh terus bergantung pada pemerintah pusat. Potensi daerah harus dipetakan dan dikembangkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Pernyataan ini sejalan dengan upaya Pemprov Banten untuk mendorong kemandirian fiskal dan efisiensi birokrasi.
Upacara tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan tinggi madya dan jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Suasana khidmat namun interaktif menjadi ciri khas peringatan tahun ini, berbeda dari upacara formal sebelumnya.
Implikasi dari pesan Dimyati ini diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir ASN di Banten. Pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan rakyat menjadi target utama. Pemprov Banten juga terus berupaya meningkatkan kualitas Sinergi Pencegahan TPPO dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Sebagai informasi, Pemprov Banten tengah fokus pada reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan. Langkah ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan meningkatkan responsivitas terhadap keluhan masyarakat. Kepemimpinan Korpri Banten yang baru juga diharapkan mendukung transformasi ini.
Dengan semangat Hari Otonomi Daerah, Pemprov Banten optimistis dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Upaya pengembangan potensi daerah dan kolaborasi antarwilayah menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Persiapan Banten sebagai tuan rumah berbagai event nasional juga menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.