JBNews.id — Perdebatan sengit di dalam Gedung Putih mengenai masa depan kecerdasan buatan (AI) masih belum menemukan titik terang. Sebuah rancangan perintah eksekutif (executive order) yang sempat akan ditandatangani Presiden Donald Trump pada 21 Mei lalu dibatalkan hanya beberapa jam sebelum upacara penandatanganan, memicu ketidakpastian di kalangan eksekutif AI dan pejabat pemerintahan.
Pembatalan mendadak tersebut terjadi setelah mantan czar AI David Sacks meyakinkan Trump bahwa regulasi tersebut terlalu memberatkan. Di sisi lain, Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles justru memimpin kelompok pejabat tinggi yang mendorong agar rancangan perintah eksekutif itu dihidupkan kembali. Dua kubu yang berseberangan ini kini menjadi pusat pertarungan kebijakan AI di Amerika Serikat.
Beberapa eksekutif AI secara pribadi mengatakan kepada WIRED bahwa mereka tidak yakin apa yang mungkin diwajibkan oleh perintah eksekutif yang direvisi, atau apakah pada akhirnya akan ditandatangani sama sekali. Ketidakjelasan ini menimbulkan keresahan di kalangan pelaku industri yang selama ini menunggu kepastian regulasi.
Isi Rancangan Perintah Eksekutif yang Dibatalkan
Bagian paling kontroversial dari rancangan perintah eksekutif yang dibatalkan adalah ketentuan yang menciptakan kerangka kerja sukarela. Dalam kerangka ini, laboratorium AI seperti OpenAI, Anthropic, dan Google diwajibkan memberikan akses awal kepada Gedung Putih terhadap model AI mereka sebelum dirilis ke publik untuk mengevaluasi kemampuan keamanan siber.
Dorongan untuk regulasi ini mencerminkan pengakuan di dalam Gedung Putih bahwa AI dengan cepat menjadi masalah keamanan nasional. Hal ini mengingat kemampuan model Mythos milik Anthropic dan GPT-5.5 milik OpenAI yang unggul dalam menemukan kerentanan pada sistem perangkat lunak lama.
Upaya ini menandakan perubahan sikap bagi pemerintahan Trump yang sebelumnya enggan mencoba mengatur AI. Rancangan perintah eksekutif juga mengusulkan agar laboratorium AI dapat menyerahkan model hingga 90 hari sebelum rilis publik. Namun, beberapa eksekutif AI mengatakan kepada WIRED bahwa perusahaan mereka mungkin belum siap untuk membagikan model sejauh itu sebelumnya.
Pertarungan Internal: Wiles vs Sacks
Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles telah mengambil alih pimpinan sekelompok pejabat tinggi yang mendorong kebangkitan kembali perintah eksekutif tersebut. Kelompok ini juga mencakup Menteri Keuangan Scott Bessent dan Direktur Keamanan Siber Nasional Sean Cairncross, seorang mantan operator politik Republik, menurut para ajudan.
Scott Bessent telah muncul sebagai kekuatan penting dalam pemerintahan mengenai kebijakan AI. Dalam beberapa pekan terakhir, ia telah bertemu dengan CEO Anthropic Dario Amodei dan eksekutif AI lainnya untuk menemukan jalan ke depan. Bessent juga diperkirakan akan mengambil peran utama dalam merundingkan regulasi AI lintas batas dengan China.
Di sisi lain, David Sacks berdiri berseberangan dengan Wiles. Sacks mengatakan kepada Trump bahwa perintah eksekutif itu akan terlalu memberatkan dan berhasil membujuknya untuk membatalkan penandatanganan beberapa jam sebelum acara. Politico sebelumnya melaporkan dinamika antara Sacks dan Wiles ini.
Dalam sebuah unggahan di X pekan lalu, Sacks menulis, “Presiden Trump memahami bahwa regulasi yang tidak perlu adalah ancaman terbesar bagi inovasi di Amerika. Memenangkan perlombaan AI berarti tidak hanya mengalahkan China tetapi juga membersihkan hambatan birokrasi yang dilemparkan oleh badan legislatif negara bagian dan politisi ‘woke’ di DC.”
Hambatan Terbesar: Trump Sendiri
Namun, mungkin hambatan terbesar untuk mengembalikan regulasi ke meja perundingan tetaplah Trump sendiri, kata para ajudan. “Menyelesaikan pertikaian internal hanya penting jika itu membuat Trump setuju,” kata seorang pejabat administrasi dengan syarat anonim untuk berbicara secara bebas tentang diskusi sensitif.
Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Gedung Putih Liz Huston mengatakan bahwa pemerintahan telah berusaha mencari cara terbaik untuk menyeimbangkan regulasi AI. “Tim Presiden bersatu dalam menjalankan agenda ambisiusnya dan menjaga keseimbangan kritis ini,” kata Huston.
Pejabat lain telah menjauhkan diri dari proses perintah eksekutif di tengah ketidakpastian. Menteri Perdagangan Howard Lutnick telah memainkan peran minimal dalam proses perintah eksekutif meskipun memiliki minat, kata dua orang yang mengetahui masalah ini. Hal ini sebagian karena Lutnick sudah memiliki akses awal ke model AI baru melalui program yang sudah ada sebelumnya.
Program tersebut, yang disebut Pusat Standar dan Inovasi AI, telah menjadi pusat utama bagi pemerintah AS untuk menguji dan mengevaluasi model AI mutakhir, tanpa menerapkan persyaratan persetujuan formal. Lutnick meningkatkan profil program tersebut dengan memperluas mandatnya pada awal masa jabatan kedua Trump.
Demikian pula, Pentagon telah memainkan peran pinggiran dalam upaya merancang perintah eksekutif. Wakil Menteri Emil Michael, mantan eksekutif puncak di Uber, lebih tertarik untuk memastikan Pentagon mendapatkan akses awal ke model mutakhir, kata seseorang yang mengetahui masalah ini.
Masa Depan Regulasi AI Masih Abu-Abu
Seorang pejabat senior administrasi menekankan bahwa dinamika internal telah berubah sejak Trump membatalkan versi sebelumnya dari perintah eksekutif. “Kami kembali ke papan gambar, jadi semuanya masih bisa diperjuangkan,” kata pejabat tersebut.
Beberapa pemimpin AI dan ajudan berharap perintah eksekutif dapat kembali dalam bentuk yang direvisi, dengan beberapa ketentuannya yang tidak terlalu kontroversial tetap dipertahankan. Namun, apakah pemerintahan dapat menghidupkan kembali perintah eksekutif AI sekarang sebagian besar bergantung pada kemampuan pejabat tinggi Gedung Putih untuk menggalang faksi-faksi yang bersaing.
Implikasi dari kebuntuan ini sangat jelas: tanpa kepastian regulasi, industri AI di AS beroperasi di tengah ketidakpastian. Sementara China terus mengembangkan kapasitas AI-nya, ketidakmampuan AS untuk menyepakati kerangka regulasi dapat memperlambat inovasi dan mengurangi keunggulan kompetitif yang saat ini dimiliki Amerika Serikat dalam perlombaan AI global.
Bagi pelaku industri dan investor, situasi ini menciptakan risiko regulasi yang signifikan. Perusahaan AI harus bersiap menghadapi berbagai skenario, mulai dari tidak ada regulasi sama sekali hingga regulasi ketat yang mewajibkan pengungkapan model jauh sebelum rilis publik.
Keputusan akhir ada di tangan Presiden Trump. Pertarungan antara kubu Wiles dan Sacks akan menentukan arah kebijakan AI AS untuk tahun-tahun mendatang. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti: perlombaan AI global tidak akan menunggu Washington menyelesaikan pertikaian internalnya.