JBNews.id — Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia terus berkembang pesat. Teknologi ini kini mulai digunakan di berbagai sektor, mulai dari layanan publik, pendidikan, keuangan, energi, hingga dunia usaha. Namun di balik peluang besar yang ditawarkan AI, muncul tantangan baru yang tak kalah penting, yakni bagaimana memastikan teknologi tersebut digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Isu tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam Garuda AI Impact Summit 2026 yang digelar di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Binar bersama Microsoft ini mempertemukan perwakilan pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas teknologi untuk membahas arah pengembangan AI di Indonesia sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pemanfaatan AI secara berkelanjutan.
Acara tersebut merupakan puncak dari rangkaian program pengembangan talenta AI nasional yang selama satu tahun terakhir telah memberikan beasiswa pelatihan AI kepada sekitar 145.000 peserta, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, forum ini juga menjadi kelanjutan dari Regional AI Impact Summit yang digelar di lima wilayah Indonesia untuk memetakan kesiapan talenta, peluang implementasi, serta tantangan adopsi AI di berbagai sektor.
Founder dan CEO Binar, Alamanda Shantika, mengatakan transformasi AI tidak cukup hanya berfokus pada pengenalan teknologi atau penggunaan berbagai tools AI. Menurutnya, kesiapan manusia, organisasi, dan ekosistem menjadi faktor utama agar AI mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“AI transformation tidak cukup hanya dimulai dari pengenalan tools. Yang lebih penting adalah bagaimana manusia, organisasi, dan ekosistemnya siap menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah nyata. Melalui Garuda AI Impact Summit 2026, kami ingin membawa pembelajaran dari program skilling, regional summit, dan diskusi lintas sektor menjadi dorongan kolaborasi yang lebih strategis bagi masa depan AI Indonesia,” ujar Alamanda.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa AI harus menjadi teknologi yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, manfaat AI tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki akses teknologi lebih baik.
“AI tidak boleh hanya dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang memiliki akses dan kemampuan teknologi. Manfaat AI harus dapat dirasakan oleh pelajar, guru, pelaku UMKM, aparatur pemerintah, komunitas lokal, hingga masyarakat umum di seluruh Nusantara,” kata Nezar.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan transformasi AI Indonesia tidak semata diukur dari seberapa cepat teknologi tersebut diadopsi, melainkan dari seberapa luas dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat.
Baca Juga:
Dari sisi industri global, AI Skills Director Microsoft Asia, Caroline McGrath, menilai implementasi AI yang berhasil membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, institusi pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya, AI yang bertanggung jawab bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola, kepercayaan publik, dan kesiapan sumber daya manusia.
“Responsible AI bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga tata kelola, kepercayaan, dan kesiapan sumber daya manusia. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan manfaat AI dapat dirasakan secara luas,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengingatkan bahwa manusia harus tetap menjadi pusat dalam perkembangan teknologi AI. Menurutnya, AI merupakan alat yang dapat memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya.
“AI tidak menggantikan manusia, melainkan alat yang dapat memperkuat kapasitas manusia. Karena itu, yang terpenting bukan hanya kemampuan menggunakan AI, tetapi juga bijak dalam menentukan batasannya dan cerdas dalam memaksimalkan manfaatnya,” kata Pratikno.
Berbagai diskusi yang berlangsung dalam forum tersebut juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Indonesia. Mulai dari kesenjangan literasi digital antarwilayah, kesiapan institusi dalam mengadopsi AI, perlindungan data pribadi, keamanan siber, hingga kebutuhan pengembangan talenta digital dalam jumlah besar. Kesenjangan ini juga terlihat dalam akses internet di berbagai daerah, seperti yang dialami sekolah terluar yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur.
Dari pembahasan tersebut lahir sejumlah rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ekosistem AI nasional. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan literasi AI di berbagai daerah, penguatan tata kelola dan etika AI, percepatan pengembangan talenta digital, kesiapan institusi dalam mengadopsi AI, perlindungan data dan keamanan digital, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.
Implikasi dari forum ini sangat jelas: Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan AI sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, tanpa tata kelola yang baik, etika yang jelas, dan sumber daya manusia yang siap, potensi tersebut bisa menjadi bumerang. Bagi pembaca, pesan utamanya adalah bahwa AI bukan sekadar alat canggih, melainkan ekosistem yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak—pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat umum.