JBNews.id — Perdana Menteri Inggris Keir Starmer kembali menegaskan komitmennya untuk menerapkan “AI tutor” bagi hampir setengah juta anak kurang mampu di Inggris. Janji tersebut disampaikan dalam pidatonya di London Tech Week pada Senin (Juni 2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menutup kesenjangan prestasi akademik antara siswa dari latar belakang sosial yang berbeda.
Dalam pidato yang sarat dengan agenda kecerdasan buatan, Starmer juga mengumumkan pembangunan pusat data AI baru, mendesak perusahaan teknologi untuk memasang perangkat lunak pengawasan di ponsel warga guna mencegah anak di bawah umur mengirim dan menerima konten vulgar, serta membanggakan bahwa 1,7 juta pekerja telah “ditingkatkan keterampilannya” melalui pelatihan AI yang disediakan pemerintah. Selain itu, ia meluncurkan alat pencari kerja berbasis AI untuk membantu para penganggur.
Fokus utama dari kebijakan ini adalah pendidikan. Pemerintah akan memberikan akses AI tutor kepada 450.000 anak yang menerima makanan gratis di sekolah. Langkah ini, menurut Starmer, bertujuan untuk “menutup kesenjangan prestasi” antara siswa dari berbagai latar belakang sosial.
Logika Kebijakan yang Dipertanyakan
Logika di balik inisiatif ini, yang pertama kali diumumkan pada Januari lalu, dinilai memiliki dasar yang rapuh. Pengumuman awal mencatat bahwa anak-anak kurang mampu lulus ujian standar Bahasa Inggris dan Matematika hanya setengah dari tingkat keberhasilan rekan-rekan mereka. Bukti menunjukkan bahwa bimbingan belajar satu lawan satu dapat mempercepat pembelajaran anak sekitar lima bulan, namun akses terhadap bimbingan belajar dinilai “sangat timpang.”
Di sinilah AI tutor diharapkan dapat berperan, memberikan “bantuan tambahan” kepada siswa kurang mampu ketika mereka “membutuhkan lebih banyak latihan untuk menguasai pelajaran” dan “membantu mereka mengejar ketertinggalan.” Namun, masalahnya terdapat pada sejumlah besar penelitian yang menunjukkan bahwa AI justru menjadi alat pembelajaran yang tidak efektif.
Studi menunjukkan bahwa penggunaan AI mengurangi aktivitas otak selama tugas kognitif, merusak kemampuan berpikir kritis, dan dikaitkan dengan hilangnya ingatan. Lebih dari itu, memberikan akses ke chatbot AI dianggap terlalu naif untuk membalikkan nasib akademik seorang anak.
Kritik Tajam dari Publik dan Pakar
Banyak pihak mengecam inisiatif Starmer. “Menimpakan AI tutor pada kelompok masyarakat termiskin, ketika efeknya masih sangat sedikit dipahami, adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab,” cuit Ed Newton-Rex, CEO Fairly Trained, sebuah organisasi nirlaba yang mensertifikasi alat AI yang dilatih dengan data yang diperoleh secara adil. “Pemerintah ini sepenuhnya telah dikuasai oleh industri teknologi.”
“AI untuk orang miskin, guru manusia sungguhan untuk orang kaya,” tulis pengguna lain di media sosial. Kritik ini menyoroti kesenjangan perlakuan yang jelas dalam sistem pendidikan Inggris.
Inggris bukanlah negara pertama yang menempuh jalur ini. Pada Desember tahun lalu, xAI milik Elon Musk mengumumkan program pendidikan nasional bertenaga AI untuk menerapkan chatbot Grok di lebih dari 5.000 sekolah umum, menjangkau sekitar dua juta anak.
Implikasi dari kebijakan ini sangat jelas: alih-alih mengatasi akar masalah kesenjangan pendidikan, pemerintah justru memilih solusi teknologi yang belum teruji. Bagi para pelaku industri teknologi, langkah ini membuka peluang besar untuk mengintegrasikan produk AI ke dalam sektor publik. Namun, bagi para pendidik dan orang tua, kekhawatiran tentang efektivitas dan dampak jangka panjang AI pada perkembangan kognitif anak menjadi isu yang tak bisa diabaikan.
Kebijakan ini juga menunjukkan tren global di mana pemerintah mulai bergantung pada solusi AI untuk masalah sosial yang kompleks. Di sisi lain, pengembangan AI di Indonesia juga terus berlanjut, seperti yang terlihat dalam XLSmart Luncurkan ESTA Prime untuk mendorong digitalisasi korporasi. Sementara itu, integrasi AI dengan infrastruktur lain juga menjadi fokus, misalnya melalui XLSmart Satukan AI, Cloud, dan 5G untuk akselerasi digital.
Keputusan pemerintah Inggris ini menjadi studi kasus tentang bagaimana teknologi AI diterapkan dalam kebijakan publik, dan apa artinya bagi masa depan pendidikan generasi mendatang.