JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di ruang digital. Langkah ini diambil menyusul semakin masifnya ancaman pelanggaran yang terorganisir dan terus berkembang, terutama melalui situs web ilegal.
Sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 14 Juni 2026, Komdigi telah menangani total 9.263 kasus pelanggaran HKI. Dari jumlah tersebut, mayoritas temuan berada pada situs web ilegal dengan total 9.109 pelanggaran. Data ini menunjukkan bahwa situs web independen masih menjadi kanal utama distribusi konten bajakan yang mengancam keberlangsungan industri kreatif nasional dan ekosistem digital Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa pola pelanggaran HKI saat ini semakin terorganisir. “Kami melihat pola pelanggaran HKI saat ini semakin terorganisir dan masif, terutama melalui situs web ilegal yang terus bermunculan dengan domain baru,” jelas Alexander dalam keterangan resminya.
Menurut Alexander, pelanggaran HKI di ruang digital bukan sekadar persoalan distribusi konten ilegal. Lebih dari itu, ini merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungan ekonomi kreatif nasional. “Negara harus hadir untuk memastikan para kreator mendapatkan perlindungan yang layak atas karya mereka,” tegasnya.
Komdigi menegaskan akan terus meningkatkan sistem pengawasan, memperkuat kolaborasi dengan platform digital dan pemangku kepentingan terkait, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem digital yang sehat. Langkah ini sejalan dengan upaya mitigasi Ancaman Keamanan Siber yang semakin kompleks di era digital.
Secara keseluruhan, sepanjang periode yang sama, Komdigi telah menangani 4.550.790 konten negatif di ruang digital Indonesia. Meskipun jumlah pelanggaran HKI tidak sebesar kasus perjudian online atau konten negatif lainnya, perlindungan terhadap kekayaan intelektual dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan industri kreatif nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Strategi AVISI: ‘Follow the Money’
Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), Elvira Lestari, menyatakan bahwa industri streaming memperkuat strategi kolaboratif untuk menutup celah pembajakan digital. Data menunjukkan bahwa 98 persen pelanggaran HKI terjadi di situs web.
“Ini adalah tantangan besar bagi kami. Strategi AVISI ke depan akan berfokus pada ‘Follow the Money’. Kami bekerja sama dengan penyedia pembayaran dan pengiklan untuk memastikan situs-situs ilegal ini tidak mendapatkan pemasukan,” kata Elvira dalam keterangan resmi AVISI yang diterima detikINET, Kamis (18/6/2026).
Pendekatan ‘Follow the Money’ ini dinilai efektif untuk memutus rantai ekonomi pembajakan digital. Dengan menekan sumber pendanaan, situs-situs ilegal diharapkan tidak lagi memiliki insentif untuk terus beroperasi. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk mengatasi Ancaman Nyata Media Sosial yang kerap menjadi celah distribusi konten ilegal.
Elvira menambahkan bahwa AVISI terus memperkuat sinergi dengan Komdigi untuk mempercepat proses takedown situs-situs ilegal. “Kami juga terus memperkuat sinergi dengan Komdigi untuk mempercepat proses takedown situs-situs tersebut sebelum mereka sempat berganti domain,” jelasnya.
Baca Juga:
Dampak terhadap Industri Kreatif
Pembajakan digital telah lama menjadi momok bagi industri kreatif nasional. Dengan maraknya situs web ilegal yang menyediakan konten bajakan, para kreator dan pelaku industri mengalami kerugian ekonomi yang signifikan. Data Komdigi menunjukkan bahwa dari total 9.263 kasus pelanggaran HKI, hampir seluruhnya (9.109 kasus) berasal dari situs web ilegal.
Sementara itu, media sosial relatif lebih terkendali karena memiliki sistem pelaporan yang lebih ketat. Hal ini menunjukkan bahwa platform media sosial telah menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih baik dibandingkan situs web independen yang lebih sulit dilacak.
Pemerintah bersama pelaku industri juga mengajak masyarakat untuk menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Masyarakat diimbau untuk mengakses serta mendukung konten legal sebagai bentuk perlindungan terhadap karya anak bangsa. Kesadaran publik menjadi kunci dalam memerangi pembajakan digital yang semakin masif.
Komdigi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran HKI. Langkah ini tidak hanya melindungi hak para kreator, tetapi juga menjaga iklim investasi dan daya saing Indonesia di tingkat global. Upaya ini juga relevan dengan perkembangan regulasi global, seperti Aturan Baru FCC yang berdampak pada keamanan digital.
Implikasi bagi Masa Depan
Dengan semakin masifnya ancaman pelanggaran HKI, langkah kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi semakin krusial. Strategi ‘Follow the Money’ yang digagas AVISI diharapkan dapat memutus rantai ekonomi pembajakan, sementara pengawasan ketat dari Komdigi akan terus ditingkatkan.
Bagi para kreator dan pelaku industri kreatif, penguatan pengawasan ini memberikan harapan baru bahwa karya mereka akan mendapatkan perlindungan yang layak. Sementara bagi masyarakat, kesadaran untuk mendukung konten legal menjadi langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan industri kreatif nasional.
Pemerintah optimistis bahwa dengan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, ekosistem digital Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan kondusif bagi perkembangan industri kreatif. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan modus operandi pelaku yang terus beradaptasi dengan menggunakan domain-domain baru yang sulit dilacak.