JBNews.id, Maratua — Membangun jaringan telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menghadapi tantangan biaya operasional yang sangat tinggi, mencapai Rp30 juta per lokasi setiap bulannya. Angka itu jauh melampaui biaya operasional Base Transceiver Station (BTS) di perkotaan yang hanya berkisar Rp15-20 juta per bulan.
Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi, Darien Aldiano, mengungkapkan perbedaan mencolok tersebut di Pulau Maratua, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, karakteristik BTS yang beroperasi di wilayah 3T sangat berbeda dengan BTS di kawasan perkotaan karena keterbatasan infrastruktur pendukung.
“BTS itu tidak serta-merta dibangun tower, kemudian kencang. Dari tower itu harus punya dapurnya gitu. Koneksi di belakang, backhaul-nya. Jadi kalau gak ada di daerah tersebut, mau gak mau pake VSAT. Nah kalau pake VSAT ini jadinya mahal dan terbatas,” papar Darien di hadapan awak media.
VSAT atau Very Small Aperture Terminal menjadi solusi utama karena mayoritas wilayah 3T belum tersentuh jaringan serat optik maupun microwave yang berfungsi sebagai jalur transmisi data. Kondisi ini membuat BTS di daerah terpencil harus mengandalkan konektivitas satelit yang biayanya jauh lebih mahal.
Biaya Tinggi vs Jumlah Pelanggan Minim
Perbedaan biaya operasional yang mencapai dua kali lipat ini terjadi karena BTS di perkotaan umumnya menggunakan jaringan serat optik yang memiliki kapasitas besar dan biaya operasional lebih rendah. Selain itu, jumlah pelanggan yang jauh lebih banyak membuat operator dapat memperoleh skala ekonomi yang menguntungkan.
Sebaliknya, BTS di wilayah 3T harus melayani populasi yang relatif sedikit dengan biaya operasional yang jauh lebih besar. Darien memberikan gambaran nyata tentang kondisi ini.
“Contoh mudahnya untuk di daerah 3D itu, cost untuk support BTS itu bisa sampai 30-an juta satu site, 30 juta per bulan. Namun, kalau di kota BTS-BTS yang milik operator seluler itu ya, cost-nya mereka mungkin hanya 15-20 juta,” kata Darien.
Ia menambahkan, “Nah sedangkan, kalau di daerah-daerah 3D, karena tidak ada optik, tidak bisa pakai microwave, mereka mau gak mau harus pakai satelit. Cost-nya jadi tinggi. Bapak Ibu bayangkan, cost-nya tinggi, tapi misalnya satu desa atau satu kamar usernya 400 atau 300 orang, atau mungkin 200. Menggunakan paket data juga mungkin yang hemat.”
Keterbatasan Kapasitas Satelit
Darien menjelaskan keterbatasan lain dari penggunaan satelit adalah kapasitas bandwidth yang tersedia. Berbeda dengan BTS perkotaan yang dapat menikmati kapasitas ratusan megabit per detik melalui jaringan optik, BTS berbasis satelit memiliki ruang yang lebih terbatas untuk melayani pengguna secara bersamaan.
“Rata-rata memang kapasitas BKS yang menggunakan VSAT itu mungkin di saat ini dipakai maksimum di 12 Mbps. Nah jadi Bapak Ibu bayangkan dengan 12 Mbps kita mungkin satu orang dengan aplikasi yang kekinian ya, TikTok, Youtube itu mungkin satu orang itu aja bisa 1 Mbps, dia sendiri kan. Nah bagaimana caranya BTS VSAT dengan penggun let say 100 berbarengan, terus semuanya misalnya ya, buka TikTok dan lain-lain, pasti lemot,” papar Darien.
Ilustrasi ini menunjukkan betapa terbatasnya kapasitas yang tersedia untuk melayani puluhan hingga ratusan pengguna secara bersamaan di wilayah 3T. Dengan bandwidth hanya 12 Mbps, jika 100 orang mengakses secara bersamaan, masing-masing hanya kebagian sekitar 0,12 Mbps — sangat jauh dari kecukupan untuk streaming video.
Karena itu, Darien berharap masyarakat dapat memahami bahwa kualitas layanan di wilayah 3T tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan layanan telekomunikasi di daerah perkotaan.
“Kami harap dari materi ini kita bisa memahami dan juga teman-teman di media terutama di daerah-daerah juga bisa memberikan pemahaman juga misalnya nanti ke masyarakat kalau memang BTS-BTS di daerah 3T ini, karakteristiknya beda. Tidak seperti BTS-BTS yang ada di perkotaan. Karena ada faktor-faktor yang hilang tadi,” lanjutnya.
Negara Hadir di Tengah Keterbatasan
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Darien menegaskan negara tetap harus hadir untuk memastikan masyarakat di wilayah 3T memperoleh akses telekomunikasi yang layak. Menurutnya, hingga kini masih banyak lokasi yang belum menarik secara komersial bagi operator seluler karena tingginya biaya penyelenggaraan jaringan.
“Jadi memang secara bisnis ini belum masuk ke tataran komersil jadi di situlah BAKTI hadir, negara hadir untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi memang harus ada pihak yang bisa memberikan layanan kepada masyarakat di daerah 3T,” cetusnya.
Keberadaan BTS BAKTI di wilayah 3T menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan pemerataan akses digital, sekaligus mengurangi kesenjangan konektivitas antara masyarakat perkotaan dan daerah terpencil di seluruh Indonesia. Tantangan geografis dan populasi minim menjadi faktor utama yang membuat pembangunan infrastruktur di kawasan ini begitu berat.
Dengan biaya operasional yang mencapai Rp30 juta per bulan per site dan jumlah pengguna yang terbatas, BAKTI harus terus mencari solusi inovatif agar layanan telekomunikasi di wilayah 3T tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Misi konektivitas digital ini menjadi prioritas nasional yang membutuhkan dukungan lintas sektor.
Implikasinya bagi masyarakat di wilayah 3T adalah mereka harus bersabar dengan kualitas layanan yang belum optimal, namun di sisi lain mereka tetap mendapatkan akses komunikasi yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan kapasitas dan menekan biaya operasional melalui berbagai inovasi teknologi.